Mega merjer tiga bank syariah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mematahkan stigma negatif yang berkembang sebelum merjer terlaksana. Terbukti, kini BSI tengah berikhtiar untuk bisa menjasi raksasa bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar dalam kurun 10 tahun mendatang. Berdasarkan data 23 Maret 2024, Al Rajhi Bank asal Arab Saudi memimpin perbankan syariah global di urutan nomor wahid dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 92,67 miliar. 

Posisi kedua adalah Kuwait Finance dengan kapitalisasi pasar US$ 41,03 miliar. Serta, peringkat ketiga ada Alinma Bank dengan kapitalisasi pasar US$ 23,41 miliar. Sementara itu, BSI di usianya yang baru menginjak tiga tahun ini sudah berhasil masuk 10 besar bank syariah global dengan market cap  US$ 8,68 miliar. Diharapkan peringkat tersebut akan terus naik hingga berada di jajaran bank syariah global raksasa. (Yetede)

PT Dian Swastika Sentosa Tk (DSSA) akan melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split)  dengan rasio 1:10. Aksi ini mengakhiri predikat emiten batu bara Group Sinar Mas ini sebagai saham termahal di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai analis memberikan proyeksi beragam terkait masa depan DSSA selepas stock split. Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengestimasi, saham DSSA setelah stoc split akan mengalami perubahan signifikan, terutama menyangkut peningkatan likuiditas saham.

Soalnya, harga saham DSSA akan lebih menjadi terjangkau bagi para investor ritel. "Dengan harga yang lebih rendah. Volume perdagangan saham DSSA akan meningkat yang membuatnya lebih likuid di pasar," kata Hendra. Ditambah, secara analis fundamental, kinerja DSSA juga memperlihatkan hasil yang cukup positif. Dari sisi profitabilitas misalnya, return on equity (RoE) perseroan mencapai 23,02%, alias lebih tinggi daripada rata-rata industri dan sektornya yang sebesar 20,64%. (Yetede)

Jumlah emiten yang lolos dari papan pemantauan khusus semakin banyak. Ini terjadi seusai Bursa Efek Indonesia (BEI) merevisi Peraturan Bursa Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus. Ada 12 emiten yang berhasil lepas dari tato X sejak 21 Juni 2024 lalu. Dari 12 saham tersebut, mayoritas tersandung kriteria 10. Adapun kriteria 10 adalah saham yang disuspensi selama lebih dari satu hari bursa karena aktivitas perdagangan. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, saat ini fokus utama BEI adalah mendorong agar lebih banyak saham keluar dari papan pemantauan khusus. Menurut dia, pada saat yang sama, banyak emiten yang mulai memperbaiki diri agar bisa keluar dari papan pemantauan khusus. BEI juga menambahkan syarat tambahan seperti pada kriteria 1 dan 7 yang berkaitan dengan likuiditas. Untuk kriteria 1 setelah direvisi adlah mencakup saham dengan harga rata-rata dalam tiga bulan terakhir kurang dari Rp 51 dan dalam kondisi likuiditas yang rendah. Lalu, kriteria 7 adalah saham-saham dengan nilai rata-rata transaksi harian kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000. Iman Rachman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia menimpali, sebagian besar saham yang masuk ke papan pemantauan khusus disebabkan oleh kriteria 1 tersebut. Karena itu, BEI merevisi periode saham menjadi tiga bulan dengan syarat lolos adalah jika emiten memiliki rencana membagi dividen. Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas mengatakan, saham-saham yang telah keluar dari papan pemantauan khusus harus bisa bangkit dulu dari sisi likuiditasnya.

Kinerja PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) tahun ini diperkirakan mampu bertumbuh. Pertumbuhan ini seiring permintaan semen yang meningkat. Analis BRI Danareksa Sekuritas Richard Jerry Tambayong memproyeksi, volume penjualan semen INTP akan melemah sekitar 3% secara kuartalan (QoQ) pada kuartal II 2024. Namun, secara tahunan diproyeksi masih akan tumbuh 15% year on year (yoy) di kuartal II 2024. Peningkatan volume pada Mei 2024 dan ekspektasi volume pada Juni 2024 tidak sepenuhnya mengimbangi pelemahan pada April 2024 lalu. Dengan penjualan massal tetap menjadi pendorong dominan untuk volume penjualan.   Sementara itu, Mirae Asset Sekuritas memperkirakan harga jual rata-rata (ASP) meningkat sekitar 1% secara kuartalan kuartal II 2024, seiring kenaikan harga semen kantong INTP dalam dua bulan terakhir di daerah tertentu. Namun, secara tahunan ASP di kuartal II akan tetap lebih rendah 4% karena promosi agresif April tahun ini. Ia berpandangan volume penjualan INTP pada semester II akan meningkat sebesar 36%. 

Secara keseluruhan, Richard mempertahankan estimasi penjualan sepanjang tahun ini tumbuh 2% YoY jadi Rp 18,88 triliun dengan laba bersih turun 11% YoY menjadi Rp 1,73 triliun. Analis Mirae Asset Sekuritas, Andreas Kristo Saragih memaparkan, volume penjualan semen INTP sebesar 1,6 juta ton hingga Mei 2024. Hasil itu tumbuh 71,7% secara bulanan dan 21,4% secara tahunan. Pertumbuhan didorong volume penjualan di Jawa sebesar 1,08 juta ton atau tumbuh 25% yoy, diikuti oleh luar Jawa sebesar 0,52 juta ton atau tumbuh 14,4% yoy. Pangsa pasar INTP juga semakin luas berkat masuknya Semen Grobogan. Pangsa pasar INTP di Jawa Tengah mencapai 42,4%. Selain itu, kontribusi volume semen dari Jawa Tengah mencapai 18,9% dari total volume. Secara nasional, pangsa pasar hingga Mei 2024 meningkat menjadi 29,6%. "Secara keseluruhan, volume hingga Mei 2024 menyumbang 35,7% dari proyeksi kami, dibandingkan dengan kisaran historis tiga tahun terakhir sebesar 35%-36%," tulis Andreas dalam riset 28 Juni. Analis Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer menilai prospek INTP akan tetap positif. Permintaan semen domestik masih akan meningkat sebesar 65,6 juta ton pada 2024. Di sisi lain, tantangan INTP masih terkait oversupply. Untuk target jangka panjang, Khaer memproyeksikan INTP bisa menyentuh Rp 9.000 per saham dengan rekomendasi akumulasi.

BUMN Karya sedang diliputi momentum positif. Sejumlah korporasi pelat merah di sektor konstruksi itu, dipastikan mendapat kucuran dana dari penyertaan modal negara (PMN) 2025. Kabar itu pun turut membawa angin segar bagi kinerja saham mereka di pasar modal yang belakangan moncer. Adapun, sentimen positif lainnya adalah rencana pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN). Dus, beragam kabar baik itu pun diharapkan menjadi katalis pendorong kinerja BUMN Karya di tengah seretnya nilai kontrak baru pada paruh pertama 2024. Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp19,51 triliun akan mengalir ke empat BUMN Karya yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP). Faktanya, sampai dengan semester I/2024, nilai akumulasi kontrak baru dari WIKA, ADHI, dan PTPP mencapai Rp30,02 triliun, atau turun 16,84% secara tahunan/year-on-year (YoY). Secara terperinci, WIKA mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp10,17 triliun hingga paruh pertama tahun ini. Di sisi lain, ADHI memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun, sedangkan PTPP mengakumulasikan Rp9,56 triliun. 

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan latar belakang dan urgensi usulan PMN dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait keterbatasan kapabilitas keuangan. Sementara itu, PTPP memberikan sinyal adanya perolehan proyek jumbo yang ditaksir mencapai Rp2 triliun pada Juli 2024. Senada, Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson menyampaikan PMN dibutuhkan perseroan untuk menggarap proyek strategis nasional (PSN) jalan Tol Jogja–Bawen dan Solo–Jogja. “PMN 2025 merupakan opsi terbaik, dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan ADHI, terutama pada rasio debt to equity. ” Adapun, perihal rencana pembentukan holding BUMN Karya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan upaya ini akan terus berlanjut. Tujuh BUMN Karya yang akan dilebur yakni Hutama Karya, ADHI, PTPP, WIKA, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Sementara itu, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai, momentum positif BUMN Karya, utamanya lantaran kucuran PMN, juga perlu dibarengi dengan perbaikan secara internal. Hal itu bertujuan memupuk kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah konstruksi.

Keputusan Komisi VI DPR untuk menyetujui usulan penyertaan modal negara atau PMN kepada 16 BUMN senilai total Rp44,2 triliun harusnya menjadi bahan bakar untuk menggegas kontribusi perusahaan pelat merah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PMN untuk tahun anggaran 2025 tersebut naik 60,7% dari injeksi modal tahun ini yang mencapai Rp27,5 triliun. Dengan nilai penyertaan yang tumbuh relatif tinggi, BUMN sudah sepantasnya meningkatkan peran dalam penerimaan negara. Proporsi dividen BUMN saat ini memang sudah lebih besar daripada nilai penyertaan modal negara. Dalam 5 tahun terakhir, dividen yang disetor BUMN ke negara mencapai Rp279,9 triliun. Angka itu melampaui penyertaan modal negara yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama. Namun, dari 65 BUMN yang beroperasi hingga akhir 2023, hanya segelintir perseroan yang memiliki kinerja sesuai dengan harapan. Sisanya masih terlalu sibuk dengan situasi sulit, sehingga belum berkontribusi optimal. Kami mencatat, dari sisi setoran dividen, ada 10 perusahaan pelat merah yang berkontribusi hingga 80% dari total dividen yang diperoleh negara dari BUMN. Ketimpangan ini menandai masih banyaknya problem yang harus diselesaikan.

Di antara 16 BUMN yang menerima PMN untuk tahun anggaran 2025, diskursus publik tertuju pada PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang kini tengah tersandung masalah hukum. Hutama Karya akan menerima suntikan modal senilai Rp13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3. Adapun, Pelni bakal disuntik PMN sebesar Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal-kapal baru. Penanganan kasus korupsi di kedua BUMN itu tengah menjadi sorotan. Hutama Karya kini sedang bergelut dengan kasus pengadaan lahan di Kecamatan Bakauheni dan Kalianda, Lampung. Belum lagi, mereka juga tengah menghadapi gugatan PKPU dari tiga perusahaan vendor, yaitu PT Rekayasa Energi Bersama, PT Yuan Sejati, dan CV Adi Kencana Buana Raya. Tak hanya Hutama Karya dan Pelni, PT Biofarma (Persero) yang bakal menerima suntikan modal Rp2,2 triliun juga sedang tidak baik-baik saja. Perseroan tersandung dugaan fraud pada pelaporan keuangan yang melibatkan perusahaan teknologi finansial. Dengan kondisi itu, kita berharap Kementerian BUMN meningkatkan pengawasannya terhadap peruntukan modal tersebut, sehingga tepat sasaran dalam rangka peningkatan kinerja perseroan, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofarmasi dan Bahan Baku Obat Irfat Hista mengatakan pemerintah selama ini hanya mengendalikan harga obat melalui e-Katalog yang akan disebar ke puskesmas dan rumah sakit. Padahal, cukup banyak obat yang dijual di apotek tanpa pengendalian harga, tetapi dibutuhkan masyarakat. “Kuncinya adalah pengendalian harga. Bukan cuma di obat generik, tapi juga di obat non-generik, obat paten. Apalagi, obat paten ini yang diimpor tanpa melalui proses produksi di Indonesia,” katanya dikutip Kamis (11/7). Menurutnya, Indonesia baru bisa memproduksi obat generik atau obat berbahan dasar zat aktif untuk memasok kebutuhan nasional. Obat generik merupakan obat yang telah habis masa patennya, sehingga bisa diproduksi oleh perusahaan manapun, seperti paracetamol, omeprazole, amoxicillin, hingga amlodipine. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan terpisah membeberkan, pemerintah sedang berupaya menurunkan harga alat kesehatan dan obat-obatan di dalam negeri, salah satunya dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada sektor tersebut.

Padang lamun menjadi sumber kehidupan warga pesisir Pulau Bintan, Kepri. Nelayan, pemuda, dan pelaku industri berkolaborasi menjaga kelestarian rumput ajaib tersebut. Pentingnya padang lamun di Kepri, dirasakan kelompok nelayan pencari teripang di pesisir timur Bintan. Padang lamun adalah habitat teripang emas laut atau Stichopus hermanii. Saat bulan mati dan langit gulita merupakan waktu terbaik bagi nelayan pesisir timur Bintan, seperti Adi (44) dan Yuliati (42) mencari teripang. Dengan senter di kepala, menyeret jeriken apung yang diikat ke pinggang, dan menenteng sebotol minyak goreng, mereka turun ke laut yang surut di Desa Malang Rapat, Bintan. Daun-daun lamun (Enhalus acoroides) yang rimbun menutupi dasar laut. Yuliati menyemprot minyak goreng agar pandangan mata lebih jelas menembus air berlumpur.

Teripang yang dicari adalah teripang emas laut, berwarna kuning, kerap bersembunyi di antara padang lamun dan menyamar serupa batu karang. ”Kalau dapat, langsung dimasukkan ke air dalam jeriken. Telat sebentar, mereka nanti mati, lalu badannya hancur,” kata Yuliati, Minggu (30/6) malam. Kelestarian padang lamun berdampak pada kelestarian teripang, yang juga berdampak bagi periuk nelayan teripang seperti Adi dan Yuliati. Dalam satu malam, nelayan tradisional seperti mereka bisa mengumpulkan belasan kg teripang yang dijual ke perusahaan pengolah yang bernama Kampong Teripang. Pendiri Kampong Teripang, Yogie Arry, menuturkan, pabriknya menerima 1 ton teripang per bulan dari nelayan. Teripang basah dihargai Rp 27.000 per kg. Teripang yang kaya kolagen atau protein alami diolah menjadi tepung dan cairan. Produk mengandung kolagen itu dipasarkan menjadi bahan baku obat, makanan, dan kosmetik.

Yogie mendirikan pabrik itu pada 2020 untuk mengembangkan potensi pesisir Bintan. Tiga tahun berselang, dia mendirikan organisasi Lamun Warrior untuk menjaga kelestarian ekosistem lamun yang menjadi habitat teripang. ”Pesisir Pulau Bintan sudah lama ditetapkan menjadi kawasan konservasi lamun oleh pemerintah. Namun, belum ada upaya serius melestarikan lamun,” ujarnya, Sabtu (29/6). Relasi warga dengan ekosistem padang lamun adalah pasang surut cinta dan benci. Di satu sisi, lamun menguntungkan nelayan karena tumbuhan itu menjadi rumah bagi teripang, rajungan, dan kerang. Lamun juga jadi habitat kuda laut, dugong, dan penyu yang membuat wisatawan dalam dan luar negeri melancong ke Bintan.

Lamun juga tempat berkembang biak ikan serta penahan abrasi pantai, ombak, dan penambat sedimen. Namun, bagi pengelola wisata pantai, lamun menjadi gangguan yang bikin pusing, saat musim angin kencang pada November-Februari, lamun kering tersapu ombak dan menutupi pasir putih pantai. Oleh para pemuda Lamun Warrior, sampah lamun kering diolah menjadi bahan baku kertas dan kain. ”Sekarang (pembuatan kertas dan kain dari lamun) masih dalam tahap uji coba. Harapannya ke depan, inisiatif ini bisa mengatasi masalah sampah lamun dan memberi manfaat ekonomi bagi warga,” ucap co-founder Lamun Warrior, Siti Nurohmatiljanah. Lamun yang serupa rumput liar berjasa menjaga kehidupan pesisir dan mengisi jaring nelayan dengan rupa-rupa hasil laut. Kini, giliran warga menjaga ”si rumput ajaib” itu dari ancaman kerusakan. (Yoga) 

Penerapan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) akan membawa perubahan penting dalam pengawasan konglomerasi keuangan. UU ini juga mengembuskan angin segar perlindungan konsumen di Indonesia. Sesuai UU PPSK, OJK tengah mempersiapkan aturan baru konglomerasi keuangan (KK) dan perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK) yang tak hanya mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pasar modal, tapi juga perusahaan modal ventura, pegadaian, teknologi finansial (tekfin/fintech), dan inovasi keuangan digital. Negara lain juga memiliki aturan serupa.

AS, memiliki Dodd-Frank Act tahun 2010 untuk menanggapi krisis keuangan 2008. Eropa memiliki Financial Conglomerates Directive di 2002, yang diperbarui pada 2011 untuk menghadapi peningkatan kompleksitas sektor keuangan. Berbagai aturan itu bertujuan memperkuat stabilitas keuangan dan mengatasi risiko dari kegiatan lintas sektor keuangan. Pengawasan atas KK diperlukan, tidak hanya untuk menghadapi tantangan di dunia keuangan yang semakin kompleks, tetapi juga untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Terutama dengan munculnya risiko keuangan baru terkait disrupsi teknologi keuangan. Misal, masuknya tekfin ke dalam layanan sistem pembayaran dan pinjam-meminjam. Pengawasan terintegrasi diharapkan mampu memastikan bahwa setiap pelaku usaha anggota konglomerasi memiliki standar yang sama dalam menjalankan kegiatan usahanya secara transparan. Hal ini akan memberikan jaminan bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan terhadap perilaku tidak bertanggung jawab dari penyedia produk atau layanan. Konsumen mengharapkan inovasi keuangan yang berkembang pesat saat ini bisa memberikan manfaat optimal bagi mereka tanpa menimbulkan risiko yang tak diinginkan.

Untuk itu, perlu pengawasan terintegrasi guna mencegah penyebaran risiko antarsektor. Implementasi UU PPSK adalah langkah penting untuk memastikan stabilitas sektor keuangan di masa depan. Ketika lembaga keuangan diawasi dengan baik dan dijalankan secara transparan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan akan meningkat. Kepercayaan ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan, yang pada gilirannya akan mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Yoga) 

Lingkar dalam Prabowo Subianto memberi sinyal berbeda tentang arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo. Dalam wawancara dengan Financial Times di London, Inggris, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan akan menambah rasio utang pemerintah terhadap PDB. ”Gagasannya adalah meningkatkan pendapatan dan meningkatkan level utang. Saya sudah bicara dengan Bank Dunia. Mereka berpendapat bahwa 50 % (rasio utang terhadap PDB) adalah bijak. Kami tak ingin meningkatkan level utang tanpa peningkatan penerimaan,” kata Hashim, dikutip dari artikel Financial Times yang terbit Kamis (11/7). Saat ini level rasio utang Indonesia berkisar 38-39 % terhadap PDB. Batas maksimal rasio utang adalah 60 % terhadap PDB, yang diatur UU Keuangan Negara.

Peningkatan penerimaan pemerintah yang dimaksud merujuk pada pajak, cukai, royalti pertambangan, dan bea masuk. Menanggapi pernyataan Hashim kepada Financial Times, Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap teguh pada komitmen mengelola fiscal yang berkelanjutan dan hati-hati. Ia mengatakan, rez im baru ke depan tetap melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan semasa pemerintahan Jokowi. ”Pemerintah akan tetap menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit 3 % terhadap PDB dan mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo,” ucap Dasco.

Status quo yang dimaksud ialah kondisi rasio utang saat ini yang selama lima tahun terakhir berada di kisaran 38-39 % terhadap PDB. Rasio utang hanya sempat melonjak ke 40,7 % terhadap PDB pada 2021 ketika pemerintah berutang lebih banyak untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dasco mengatakan, pemerintahan Prabowo menyadari peran penting investasi di sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karna itu, pihaknya akan sangat menjaga kepercayaan pasar dan menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis. Salah satunya, dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan level utang negara di batas aman. (Yoga)