Kementerian Perindustrian mengusulkan  pemberian insentif fiskal berupa pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil yang diproduksi didalam  negeri. Hal ini diperlukan untuk mengatasi stagnasi pasar mobil domestik di level 1 juta unit per tahun dalam 10 tahun terakhir. Pemberian insentif ini diyakini bakal mendongkrak penjualan mobil domestik. Ini tidak hanya akan berdampak positif terhadap industri otomotif nasional, melainkan juga secara ekonomi meluas. Sebab industri otomotif memiliki efek berganda yang besar, mulai dari pabrik perakitan, perusahanan komponen, pemasok bahan baku, dealer, hingga perusahaan pembiayaan yang terhubung dalam sebuah rantai nilai (value chain). Sejalan dengan itu, insentif otomotif diprediksi menambah  produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 500 triliun, terdiri atas nilai penjualan mobil Rp 306 triliun dan nilai tambah yang dihasilkan dari industri mobil serta value chain Rp 192 triliun dalam setahun. (Yetede)

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Finansial Group (IFG) mengusulkan untuk memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun dari APBN 2025. PMN tersebut untuk mendukung PT Asuransi Kredit  Indonesia (Askindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program pemerintah. Adapun rinciannya, Direktur Utama IFG Hexana Rp 2 triliun dari Jamkrindo mendapatkan Rp PMN Rp 1 triliun. "Dan untuk menjaga sustainability, perlu didukung penyesuaian imbal jasa penjaminan (IJP). "Kami juga usulkan IFG, Aksrindo, Jamkrindo serta bank penyalur dilibatkan dalam rapat komite kebijakan KUR, sehingga memberikan  gambaran penyaluran dan penjamin KUR. (Yetede)

Industri tekstil membutuhkan langkah nyata bukan polemik antar kementerian, dalam menyelesaikan masalah di industri tersebut. Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta meminta perseteruan antar kementerian mengenai impor segera dihentikan. Akan lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik. "Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin buruk, karena permaslahan utamanyakan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," kata dia. Redma mengatakan, pihaknya meminta pemerintah membereskan kerja buruk DitJen Bea Cukai, yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS hingga under invoicing terjadi didepan mata dengan bebas. (Yetede)

Pegerakan nilai tukar rupiah yang melemah, berimbas terhadap beban bunga utang pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemkeu) memperkirakan, pembayaran bunga utang tersebut bakal membengkak dengan nominalnya hampir mencapai Rp 500 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolalaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Suminto mengatakan, pembayaran bunga utang jatuh tempo meningkat sekitar Rp 1,5 triliun. Dengan demikian, pembayaran bunga utang tersebut pada tahun ini, akan mencapai Rp 498,8 triliun dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 497,31 triliun. "Jadi sekitar Rp 1,5 triliun deviasi. Ya di antaranya (karena pelemahan) kurs. (Tetapi) nggak banyak berubah hanya sekitar Rp 1,5 triliun," kata Suminto, Selasa (9/7). Kendati mengalami peningkatan, Suminto bilang, biaya pembayaran bunga utang masih sesuai dengan prediksi pemerintah. Sebab itu, pemerintah juga berupaya mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk mengurangi beban bunga utang ke depan. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, selain pelemahan nilai tukar, lebih besarnya pembayaran bunga utang pemerintah juga dipengaruhi perbedaan imbal hasil ( yield ) SBN. Dalam asumsi APBN 2024, tingkat bunga SBN ditetapkan 6,7%. Sementara outlook pemerintah, di kisaran 6,9% hingga 7,1%. Ia melihat, pembayaran bunga utang tahun depan akan tetap tinggi dan meningkat seiring dengan peningkatan outstanding utang negara dan ketidakpastian yang tinggi yang berpotensi menahan apresiasi nilai tukar. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, komposisi SBN yang didominasi domestik membantu menekan bunga utang tahun ini, di tengah pelemahan kurs. Ia juga melihat, bunga utang tahun depan berpeluang untuk turun seiring rendahnya penerbitan SBN tahun ini dan memuncaknya SBN jatuh tempo di tahun depan.

Sejumlah emiten sudah mulai mengeksekusi rencana pembelian kembali alias buyback saham. Salah satunya, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Berdasarkan dokumen laporan bulanan registrasi pemegang efek yang diterbitkan pada Selasa (9/7), jumlah saham treasuri GOTO mencapai 14,09 miliar atau setara 1,17%. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya, yaitu 10,26 miliar saham. Nilai itu setara dengan 0,85% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor. Kenaikan jumlah saham treasuri ini mengindikasikan, GOTO telah membeli 3,83 miliar saham. Jika mengacu rata-rata harga saham belakangan ini, emiten teknologi itu telah merogoh kocek sekitar Rp 191,25 miliar untuk buyback. Selain GOTO, beberapa emiten dengan kapitalisasi pasar besar dan menengah juga tengah mengeksekusi buyback. Salah satunya adalah PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) yang sudah menyiapkan dana buyback hingga Rp 400 miliar. Dari sektor farmasi, ada PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang menyiapkan Rp 1 triliun untuk membeli kembali sahamnya di pasar. Sedangkan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) sudah mendapat izin buyback sejak 16 Mei 2024 lalu dengan dana sekitar Rp 4 triliun. 

Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas mengatakan, aksi buyback saham mengurangi jumlah saham beredar, yang akan berdampak pada rasio keuangan perusahaan. Senada, Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan, aksi buyback emiten menunjukkan komitmen emiten dalam menjaga nilai perusahaan. Memang kalau dicermati beberapa emiten yang berencana untuk buyback harga sahamnya sudah terkoreksi cukup dalam. Ambil contoh, saham GOTO sudah anjlok 41,86% secara tahunan hingga penutupan Rabu (10/7). Pada periode yang sama, INTP ambles 22,07% secara year to date. Tekanan juga terjadi pada saham KLBF yang melemah 4,97%. Tapi, buyback juga belum tentu langsung mengangkat harga saham. Saham GOTO juga masih bertengger di level gocap. Dari beberapa emiten yang telah mengantongi restu buyback, Audi merekomendasikan hold KLBF dengan ADRO dengan masing-masing target harga Rp 1.650 dan Rp 3.320. Dia juga merekomendasikan beli INTP dengan target Rp 8.725.

Rupiah mulai kembali berotot. Penguatan itu tidak terlepas dari serangkaian data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kurang baik. Berdasarkan data Bloomberg kemarin, rupiah bertengger di Rp 16.241 per dolar AS pada Rabu (10/7). Selama periode sebulan terakhir, rupiah menguat 0,25%  dari posisi sebelumnya, yaitu Rp 16,283 per dolar AS. Dalam periode itu, rupiah sempat berada di Rp 16.450 atau terendah sepanjang tahun ini. Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong mengatakan hal tersebut menyusul rebound dolar AS. Gubernur Federal Reserve (The Fed) alias bank sentral AS, Jerome Powell dalam pidatonya kemarin tidak memberikan sinyal yang jelas mengenai waktu pemangkasan suku bunga. Sementara inflasi sudah menurun. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menyebutkan data inflasi AS penting, mengingat pelaku pasar perlu mengonfirmasi tren pelonggaran kondisi pasar tenaga kerja AS. ini terindnikasi dari penurunan non farm payroll (NFP) dan mulai meningkatkan tingkat pengangguran. Di sisi lain, penguatan rupiah saat ini juga didorong dari perekonomian Indonesia. Posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juni 2024 tercatat sebesar US$ 140,2 miliar. Meningkat dari US$ 139 miliar pada bulan sebelumnya. Mata uang Garuda memang masih dibayangi risiko potensi berlanjutnya kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed dan dampak dari risiko global yang muncul terkait situasi politik, khususnya di AS. 

Mesin otomotif nasional mulai kepayahan. Sempat menderu kencang pada periode 2021-2022, penjualan kendaraan seret sejak akhir 2023 hingga awal tahun ini. Kenaikan suku bunga acuan serta depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dituding sebagai biang keladi. Tak ayal, pelaku bisnis sektor otomotif pun meminta pemerintah kembali memberikan insentif, khususnya perpajakan, agar dapat mengatrol minat masyarakat membeli kendaraan. Apalagi, jurus tersebut, terbukti ampuh diterapkan pada dua tahun lalu, kala penjualan kendaraan melempem. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menjelaskan ada beberapa faktor yang memicu anjloknya penjualan mobil antara lain kenaikan suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed demi menekan infl asi di Negeri Paman Sam. Dampaknya, industri otomotif terseret arus pelemahan setelah Bank Indonesia (BI) juga mengerek suku bunga acuan guna memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kukuh menuturkan ajang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wapres 2024 membuat konsumen cenderung menunggu untuk membeli mobil. Jika ditelaah, fluktuasi bisnis otomotif Indonesia tergambar dari data Gaikindo sepanjang 2019 hingga semester I/2024. 

Periode gemilang otomotif sempat tersapu pandemi Covid-19 dengan catatan penjualan hanya 578.762 unit sepanjang 2020. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sejak Maret 2021 hingga September 2022, penjualan mobil terkerek naik sehingga sukses menembus 1,01 juta unit pada 2022. Sementara itu, Plt. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perin-dustrian Putu Juli Ardika mengatakan insentif PPnBM bisa mengatasi penurunan penjualan pasar mobil pada awal tahun ini. Dia menilai kucuran insentif, khususnya untuk program low carbon emission vehicle (LCEV) yang rendah emisi, seperti teknologi hybrid, plug in hybrid, hingga fl exy engine, dapat menjadi pendorong kinerja sektor otomotif. Saat ini, pajak yang dikenakan untuk pembelian mobil baru meliputi PPN 11%, PPnBM 15%, PKB 1,75%, dan BBNKB 12,5% atau bisa mencapai 40%, sedangkan untuk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) dipangkas menjadi 0%. Perihal permintaan insentif tersebut, pejabat di Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan, hingga berita ini naik cetak. Adapun, pemerhati otomotif dari LPEM Universitas Indonesia Riyanto menilai harga mobil cenderung naik dengan catatan segmen mobil keluarga (MPV) rata-rata terkerek 7% per tahun.