Pegerakan nilai tukar rupiah yang melemah, berimbas terhadap beban bunga utang pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemkeu) memperkirakan, pembayaran bunga utang tersebut bakal membengkak dengan nominalnya hampir mencapai Rp 500 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolalaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Suminto mengatakan, pembayaran bunga utang jatuh tempo meningkat sekitar Rp 1,5 triliun. Dengan demikian, pembayaran bunga utang tersebut pada tahun ini, akan mencapai Rp 498,8 triliun dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 497,31 triliun. "Jadi sekitar Rp 1,5 triliun deviasi. Ya di antaranya (karena pelemahan) kurs. (Tetapi) nggak banyak berubah hanya sekitar Rp 1,5 triliun," kata Suminto, Selasa (9/7). Kendati mengalami peningkatan, Suminto bilang, biaya pembayaran bunga utang masih sesuai dengan prediksi pemerintah. Sebab itu, pemerintah juga berupaya mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk mengurangi beban bunga utang ke depan. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, selain pelemahan nilai tukar, lebih besarnya pembayaran bunga utang pemerintah juga dipengaruhi perbedaan imbal hasil ( yield ) SBN. Dalam asumsi APBN 2024, tingkat bunga SBN ditetapkan 6,7%. Sementara outlook pemerintah, di kisaran 6,9% hingga 7,1%. Ia melihat, pembayaran bunga utang tahun depan akan tetap tinggi dan meningkat seiring dengan peningkatan outstanding utang negara dan ketidakpastian yang tinggi yang berpotensi menahan apresiasi nilai tukar. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, komposisi SBN yang didominasi domestik membantu menekan bunga utang tahun ini, di tengah pelemahan kurs. Ia juga melihat, bunga utang tahun depan berpeluang untuk turun seiring rendahnya penerbitan SBN tahun ini dan memuncaknya SBN jatuh tempo di tahun depan.

Sejumlah emiten sudah mulai mengeksekusi rencana pembelian kembali alias buyback saham. Salah satunya, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Berdasarkan dokumen laporan bulanan registrasi pemegang efek yang diterbitkan pada Selasa (9/7), jumlah saham treasuri GOTO mencapai 14,09 miliar atau setara 1,17%. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya, yaitu 10,26 miliar saham. Nilai itu setara dengan 0,85% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor. Kenaikan jumlah saham treasuri ini mengindikasikan, GOTO telah membeli 3,83 miliar saham. Jika mengacu rata-rata harga saham belakangan ini, emiten teknologi itu telah merogoh kocek sekitar Rp 191,25 miliar untuk buyback. Selain GOTO, beberapa emiten dengan kapitalisasi pasar besar dan menengah juga tengah mengeksekusi buyback. Salah satunya adalah PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) yang sudah menyiapkan dana buyback hingga Rp 400 miliar. Dari sektor farmasi, ada PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang menyiapkan Rp 1 triliun untuk membeli kembali sahamnya di pasar. Sedangkan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) sudah mendapat izin buyback sejak 16 Mei 2024 lalu dengan dana sekitar Rp 4 triliun. 

Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas mengatakan, aksi buyback saham mengurangi jumlah saham beredar, yang akan berdampak pada rasio keuangan perusahaan. Senada, Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan, aksi buyback emiten menunjukkan komitmen emiten dalam menjaga nilai perusahaan. Memang kalau dicermati beberapa emiten yang berencana untuk buyback harga sahamnya sudah terkoreksi cukup dalam. Ambil contoh, saham GOTO sudah anjlok 41,86% secara tahunan hingga penutupan Rabu (10/7). Pada periode yang sama, INTP ambles 22,07% secara year to date. Tekanan juga terjadi pada saham KLBF yang melemah 4,97%. Tapi, buyback juga belum tentu langsung mengangkat harga saham. Saham GOTO juga masih bertengger di level gocap. Dari beberapa emiten yang telah mengantongi restu buyback, Audi merekomendasikan hold KLBF dengan ADRO dengan masing-masing target harga Rp 1.650 dan Rp 3.320. Dia juga merekomendasikan beli INTP dengan target Rp 8.725.

Rupiah mulai kembali berotot. Penguatan itu tidak terlepas dari serangkaian data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kurang baik. Berdasarkan data Bloomberg kemarin, rupiah bertengger di Rp 16.241 per dolar AS pada Rabu (10/7). Selama periode sebulan terakhir, rupiah menguat 0,25%  dari posisi sebelumnya, yaitu Rp 16,283 per dolar AS. Dalam periode itu, rupiah sempat berada di Rp 16.450 atau terendah sepanjang tahun ini. Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong mengatakan hal tersebut menyusul rebound dolar AS. Gubernur Federal Reserve (The Fed) alias bank sentral AS, Jerome Powell dalam pidatonya kemarin tidak memberikan sinyal yang jelas mengenai waktu pemangkasan suku bunga. Sementara inflasi sudah menurun. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menyebutkan data inflasi AS penting, mengingat pelaku pasar perlu mengonfirmasi tren pelonggaran kondisi pasar tenaga kerja AS. ini terindnikasi dari penurunan non farm payroll (NFP) dan mulai meningkatkan tingkat pengangguran. Di sisi lain, penguatan rupiah saat ini juga didorong dari perekonomian Indonesia. Posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juni 2024 tercatat sebesar US$ 140,2 miliar. Meningkat dari US$ 139 miliar pada bulan sebelumnya. Mata uang Garuda memang masih dibayangi risiko potensi berlanjutnya kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed dan dampak dari risiko global yang muncul terkait situasi politik, khususnya di AS. 

Mesin otomotif nasional mulai kepayahan. Sempat menderu kencang pada periode 2021-2022, penjualan kendaraan seret sejak akhir 2023 hingga awal tahun ini. Kenaikan suku bunga acuan serta depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dituding sebagai biang keladi. Tak ayal, pelaku bisnis sektor otomotif pun meminta pemerintah kembali memberikan insentif, khususnya perpajakan, agar dapat mengatrol minat masyarakat membeli kendaraan. Apalagi, jurus tersebut, terbukti ampuh diterapkan pada dua tahun lalu, kala penjualan kendaraan melempem. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menjelaskan ada beberapa faktor yang memicu anjloknya penjualan mobil antara lain kenaikan suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed demi menekan infl asi di Negeri Paman Sam. Dampaknya, industri otomotif terseret arus pelemahan setelah Bank Indonesia (BI) juga mengerek suku bunga acuan guna memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kukuh menuturkan ajang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wapres 2024 membuat konsumen cenderung menunggu untuk membeli mobil. Jika ditelaah, fluktuasi bisnis otomotif Indonesia tergambar dari data Gaikindo sepanjang 2019 hingga semester I/2024. 

Periode gemilang otomotif sempat tersapu pandemi Covid-19 dengan catatan penjualan hanya 578.762 unit sepanjang 2020. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sejak Maret 2021 hingga September 2022, penjualan mobil terkerek naik sehingga sukses menembus 1,01 juta unit pada 2022. Sementara itu, Plt. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perin-dustrian Putu Juli Ardika mengatakan insentif PPnBM bisa mengatasi penurunan penjualan pasar mobil pada awal tahun ini. Dia menilai kucuran insentif, khususnya untuk program low carbon emission vehicle (LCEV) yang rendah emisi, seperti teknologi hybrid, plug in hybrid, hingga fl exy engine, dapat menjadi pendorong kinerja sektor otomotif. Saat ini, pajak yang dikenakan untuk pembelian mobil baru meliputi PPN 11%, PPnBM 15%, PKB 1,75%, dan BBNKB 12,5% atau bisa mencapai 40%, sedangkan untuk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) dipangkas menjadi 0%. Perihal permintaan insentif tersebut, pejabat di Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan, hingga berita ini naik cetak. Adapun, pemerhati otomotif dari LPEM Universitas Indonesia Riyanto menilai harga mobil cenderung naik dengan catatan segmen mobil keluarga (MPV) rata-rata terkerek 7% per tahun.

Roda industri otomotif belum berputar maksimal. Penjualan pada semester pertama tahun ini turun signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Daya beli masyarakat yang belum membaik menjadi salah satu penyebab. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) diketahui jumlah penjualan secara wholesales pada periode Januari—Juni 2024 mencapai 408.012 unit anjlok 19,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 506.427 unit. Penjualan ritel sepanjang semester I/2024 sama tidak baiknya yaitu mencapai 431.987 unit, turun 14% dari 502.533 unit secara year-on-year. Melemahnya daya beli karena kondisi perekonomian nasional diikuti dengan menurunnya permintaan di pasar global makin menekan penjualan. Dari data yang ada, disebutkan bahwa pengapalan mobil rakitan Indonesia ke negara lain selama Januari—April hanya 138.778 unit, turun 16,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 166.804 unit. 

Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian dengan penyerapan tenaga kerja cukup besar. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian terhadap penurunan kinerja tersebut karena bila pasar dinilai tidak cukup kompetitif, dikhawatirkan investasi pun akan berjalan lambat. Data Kementerian Perekonomian per Desember 2023 menunjukkan bahwa saat ini ada sekitar 26 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat dengan total kapasitas produksi sebanyak 2,35 juta unit per tahun. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap secara langsung pada industri ini mencapai 38.000 orang, dan lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai pasok otomotif. Pada tahun ini, isu penurunan bahkan penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan jenis tertentu kembali mengemuka. Besarnya pajak yang harus dibayarkan dan ditanggung konsumen dinilai menjadi penyebab mahalnya harga kendaraan di Tanah Air. Selain pasar domestik, pemerintah diharapkan ikut membantu memperluas pasar global. Langkah Kementerian Perindustrian mendorong produsen otomotif China menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor kendaraan listrik patut diapresiasi, meski eksekusinya masih dinanti. Di sisi lain, produsen otomotif juga diharapkan lebih agresif membuat berbagai strategi untuk meningkatkan penjualan seperti pelaksanaan pameran dengan berbagai promosi yang menarik. Kemudahan pembiayaan kendaraan juga harus didorong.

Emiten grup Medco dan Salim, PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) melalui anak usahanya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) memberikan kabar terbaru mengenai kelanjutan penyelesaian smelter. Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau menjelaskan smelter ini diperkirakan akan beroperasi di akhir Agustus atau di awal September tahun ini. Untuk fase awal hingga Desember, smelter ini masih belum akan mencapai kapasitas produksi penuhnya yang sebesar 900.000 ton per tahun(ton per annum/tpn). Dia menjelaskan smelter ini akan memiliki input produksi sebesar 900.000 tpa, dengan output berupa katoda sebesar 220.000 tpa dan 830.000 asam sulfat. Rachmat menjelaskan pembangunan kompleks smelter ini menghabiskan investasi senilai US$1,4 miliar. AMMN menerangkan demi memenuhi target produksi, perusahaan bakal mengimpor konsentrat dari negara yang memiliki produksi konsentrat melimpah. Sebab, produksi lokal diperkirakan belum dapat mencapai kapasitas maksimal smelter. Selain itu, Rachmat menuturkan adanya potensi impor ini bisa terjadi seandainya terdapat shutdown pada produksi konsentrat tembaga. Setelah beroperasi, konsentrat bakal bersumber dari tambang Batu Hijau dan proyek Elang. Produk dari pengolahan ini berupa katoda tembaga yang mencapai 222 ktpa dan asam sulfat mencapai 830 ktpa. Sementara itu, fasilitas PMR akan menghasilkan 18 tpa emas batangan, 55 tpa perak batangan dan 70 tpa selenium. Pada akhir Mei lalu, Rachmat menyampaikan proyek smelter tembaga tersebut telah memasuki tahap commisioning. Per kuartal I/2024, AMMN melaporkan telah menghabiskan belanja modal sebesar US$123 juta untuk smelter. Selain itu, belanja modal AMMN demi sustaining capex sebesar US$67 juta, PLT Gas dan Uap, fasilitas LNG, serta fasilitas transmisi dan distribusi sebesar US$59 juta, ekspansi pabrik konsentrator sebesar US$138 juta, dan infrastruktur pendukung sebesar US$32 juta.

Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara membawa berkah tersendiri bagi industri besi dan baja nasional. Pembangunan megaproyek itu diperkirakan membutuhkan 331.000 ton besi dan baja sejak 2023 hingga akhir tahun ini. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis memastikan bahwa pembangunan IKN Nusantara hingga kini hanya menggunakan besi dan baja yang berasal dari industri di dalam negeri. “Khusus IKN sejak 2023 sampai dengan 2024, kami kalkulasi sekitar 331.000 ton yang kita butuhkan, sampai akhir Desember nanti,” katanya, Rabu (10/7). Adapun, proyeksi kebutuhan baja di IKN Nusantara oleh Kementerian PUPR itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan estimasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memperkirakan bakal tembus 400.000 hingga 700.000 ton. Mengacu pada data tersebut, kebutuhan pasokan baja dan besi di IKN Nusantara dilaporkan mencapai 30% dari total kebutuhan nasional. “Untuk 2024, kami butuh 1,1 juta ton untuk seluruh Indonesia. Di IKN Nusantara 331.000 ton. Jadi, sekitar 30% [untuk IKN],” tambahnya. Di sisi lain, Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) terus berupaya melindungi industri baja nasional dari serbuan produk impor.Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji sempat mengatakan kebijakan pengendalian impor yang dikeluarkan oleh pemerintah berhasil menekan volume importasi baja. Sepanjang 2019—2023, volume impor turun 12,94% year-on-year (YoY) dari 17 juta ton pada 2019 menjadi 14,8 juta ton pada 2023. Angka impor itu belum pernah mencapai level sebelum Covid-19, meski permintaan baja domestik terus tummbuh.

Pemerintah menambah bantalan sosial bagi masyarakat tahun ini. Tujuannya adalah, untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada parlemen mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi di semester kedua tahun ini. Total bujetnya mencapai Rp 35,5 triliun. Perinciannya, pertama, tambahan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk belanja bansos beras, daging ayam, dan telur, sejalan dengan keputusan untuk memperpanjang penyaluran bantuan ini dalam tiga tahap, masing-masing Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Kedua, tambahan anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk subsidi pupuk. Ketiga, tambahan anggaran Rp 500 miliar untuk perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun. Proyeksi Kementerian Keuangan (Kemkeu), defisit anggaran tahun ini akan melebar ke level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 2,29% dari PDB.

Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, pemerintah menetapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp 496,8 triliun. Angka ini tertinggi sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di MK pada awal April lalu, sebesar 38% dari anggaran perlinsos atau Rp 330 triliun, merupakan anggaran subsidi energi. Kemudian, sebesar Rp 30 triliun dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan Kementerian Agama. Lalu, Rp 49 triliun dikelola Kementerian Kesehatan. Ada pula yang disalurkan langsung ke masyarakat atau disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 10,7 triliun. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, tambahan anggaran subsidi pupuk harus mampu menjaga kenaikan biaya produksi para petani agar tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, harga pangan bisa terjaga.

Emiten masih gencar menjaring dana segar di pasar modal. Salah satunya melalui penerbitan surat utang atau obligasi. Dana yang terhimpun umumnya dipakai untuk refinancing utang, serta untuk keperluan modal kerja atau ekspansi. Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih ada rencana penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk (EBUS) dalam pipeline senilai Rp 7,76 triliun. Emiten yang sedang menawarkan obligasi di antaranya PT Barito Pacific Tbk (BRPT). BRPT menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2024 Rp 1 triliun. Masa penawaran umum berlangsung pada 9 Juli - 11 Juli dan dijadwalkan akan mencatatkan obligasi pda 17 Juli 2024. Seluruh dana yang terhimpun akan dipakai BRPT untuk membayar tiga obligasi sebelumnya dan sebagian atas dua utang bank. Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) baru saja mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2024 pada 8 Juli 2024. Jumlahnya sebesar Rp 932,35 miliar, yang akan dipakai sebagai modal kerja. Sebanyak 70% untuk pengoperasian jalan tol, dan 30% untuk pemeliharaan jalan tol.

PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) juga menebitkan obligasi, dengan nilai sebesar Rp 200 miliar. Emiten lain yang menerbitkan obligasi ialah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) sebesar Rp 600 miliar, PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) sebesar Rp 500 miliar, dan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) senilai Rp 1 triliun, dan PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) sebesar Rp 500 miliar. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi memprediksi, penggalangan dana oleh emiten melalui penerbitan obligasi masih akan ramai pada semester II-2024. Di samping aksi korporasi lain berupa rights issue maupun private placement. Research Analyst Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga punya pandangan serupa. Dengan suku bunga yang masih tinggi, emiten cenderung lebih tertarik menggalang dana melalui penerbitan obligasi atau sukuk dibandingkan pinjaman bank. Sebab, obligasi menawarkan yield yang lebih menarik bagi investor.