Situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Indikatornya adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD yang terus melemah. Meski BI berusaha menahan laju pelemahan itu dengan melakukan intervensi, rupiah terus tertekan hingga Rp 16.500 per USD pada pertengahan Juni 2024. Dalam beberapa bulan ke depan, tekanan terhadap rupiah kemungkinan besar akan berkurang karena dalam waktu dekat bank sentral AS alias Federal Reserve Bank (The Fed) berpotensi memo tong suku bunga USD. Penurunan suku bunga USD akan membuat USD melemah dan rupiah bisa menguat dalam beberapa bulan ke depan. Ancaman yang sesungguhnya terhadap rupiah bakal terjadi setelah pemilihan presiden AS pada November mendatang.

Siapa pun presiden terpilih akan menjadi seperti buah simalakama bagi rupiah. Keduanya akan menempuh kebijakan merangsang ekonomi AS. Jika Joe Biden terpilih, dia akan mendorong belanja negara secara besar-besaran. Jika Donald Trump terpilih, dia bakal mendorong pengurangan pajak besar-besaran.  Stimulus akan memicu kembali pertumbuhan ekonomi AS pada 2025. Namun, pertumbuhan itu akan memicu efek beruntun, dan inflasi di AS akan kembali melejit. Akibatnya, The Fed akan terpaksa kembali menaikkan suku bunga USD, sehinga USD menguat dan membuat rupiah terpuruk. Anjloknya rupiah pada 2025 akan menimbulkan gejolak, bahkan ancaman terhadap ekonomi Indonesia. Biaya impor, terutama minyak mentah dan BBM membengkak. BI akan terpaksa menaikkan suku bunga rupiah, yang membuat biaya modal bagi dunia usaha ataupun konsumen meningkat

Di awal era reformasi, Indonesia pernah mengalami situasi serupa, yaitu meroketnya USD. Ada tiga masalah fundamental yang menjadi penyebab krisis ekonomi 1997-1998, yaitu (1) ketergantungan terhadap utang luar negeri, (2) lemahnya regulasi, dan (3) crony capitalism. Utang luar negeri yang diterima perbankan dan sektor swasta ini kebanyakan mengalir ke kroni-kroni pemerintah dan bukan ke institusi / orang yang layak mendapat kredit. Puncaknya, saat mata uang baht Thailand dan won Korea ambruk, muncul keraguan terhadap negara lain di Asia, termasuk Indonesia, menyebabkan krisis kepercayaan, yang memicu arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia.

Ujung-ujungnya penarikan tabungan masyarakat dari bank-bank karena hilangnya keyakinan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia, dan akhirnya pada seluruh perekonomian Indonesia. Akibatnya, rupiah melemah dari Rp 2.000 per USD pada Agustus 1997 menjadi Rp 16.000 per USD pada Juni 1998. Di era sekarang, pemerintah tidak perlu menunggu sampai krisis melanda. Belajar dari krisis moneter 1997-1998, pemerintah bisa secara proaktif dan preventif memulai proses amputasi bisnis yang tidak sehat pada 2024-2025. Jangan terlambat bertindak karena dipaksa oleh kepanikan di pasar uang dan pasar modal untuk mengambil langkah drastis. Yang menjadi sumber utang bermasalah adalah BUMN dan pemerintah. Kondisi keuangan masyarakat juga bermasalah karena daya belinya terpuruk dan semakin terjerembap pinjaman online serta judi daring. (Yoga)

Rencana pemerintah mengenakan tarif cukai bea masuk (BM) impor hingga 200% untuk produk asal China dinilai bisa memicu serangan balasan dari Negeri Tirai Bambu. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif tinggi impor barang asal China, sehingga memantik perang dagang antara kedua negara adidaya tersebut. Selain itu, kebijakan itu bisa menekan ekspor Indonesia, jika China melakukan hal serupa terhadap produk Indonesia. Saat ini, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Konsumen juga bisa dirugikan, karena kenaikan tarif bisa mendongkrak harga ditingkat eceran. Ketimbang menetapkan tarif tinggi, pemerintah diminta fokus meningkatkan daya saing industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor dan di level dunia. (Yetede)

Perkembangan inflasi hingga akhir tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran 1,5-3,5%. Kondisi tersebut selaras dengan respons kebijakan pemerintah untuk menjaga pasokan pangan dan pengendalian harga. Risiko inflasi akan terjadi pada semester II-2024, menyusul adanya penerapan cukai plastik dan minuman kemasan berpemanis, yang masih tergantung pada keputusan pemerintah yang tertunda. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juni 2024 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,08%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,51% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,07%.

Secara bulanan terjadi penurunan indeks harga saham konsumen dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 106,28 pada Juni 2024. Penyumbang utama deflasi Juni 2024 secara bulanan adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,14%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, jika pemerintah memutuskan untuk menunda kebajikan penerapan cukai, maka inflasi dapat lebih rendah dari yang diharapkan. (Yetede)

Hubungan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dengan perusahaan afiliasi Grup Salim kian mesra. Jalinan spesial ini terungkap setelah Jasa marga resmi melepas 35% sahamnya di PT Jasamarga Transjawa Tolloroad (JJT), pengeola Tol Trans Jawa, kepada konsorsium Grup Salim selaku calon mitra strategis. Konsorsium Grup Salim yang siap membeli 35% atau mewakili 6,2 miliar saham JJT ini terdiri dari PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), kemudian Warrington Investment Pte. Ltd (WIPL)-anak usaha dari Sovereign Wealth Fund (WSF) Singapura yakni Goverment of Singapore Investment (GIC), dan META melalui anak usahanya PT Marga Utama Nusantara (MUN). Pembelian atas 35% saham JTT itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli (PPJB) oleh Jasa Marga dan konsorsium GIC-MPTIS tersebut pada 28 Juni 2024. Sebagai bagian dari rangkaian transaksi PPJB saham tersebut, kedua belah pihak juga telah meneken perjanjian pernyertaan saham bersyarat (PPSB) di mana JTT berencana menerbitkan sebanyak 1,20 miliar saham baru kepada MPTIS. (Yetede)

Lonceng perlambatan ekonomi nasional kembali berdentang. Maklum, kinerja manufaktur turun selama tiga bulan berturut-turut sejak April hingga Juni 2024. S&P Global mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni berada di level 50,7. Angka ini melorot 1,4 poin dibandingkan Mei 2024 di level 52,1. Bahkan kinerja manufaktur Juni menjadi yang terendah sejak Mei 2023 yang saat itu tercatat 50,3. S&P Global menyebutkan, penurunan indeks manufaktur lantaran ekspansi output dan permintaan baru yang melambat. Penjualan ekspor yang melemah kembali membebani pesanan, dimana bisnis ekspor baru menurun selama empat bulan berturut-turut. "Manufaktur Indonesia kehilangan momentum besar pada bulan Juni. Pertumbuhan permintaan baru hampir berhenti karena ekspor turun selama empat bulan berturut-turut," ujar Trevor Balchin, Economics Director S&P Global Market Intelligence, dalam keterangan resminya, Senin (1/7). Penurunan kinerja manufaktur menjadi tanda konsumsi rumah tangga melemah. Padahal konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama ekonomi Indonesia karena menyokong hampir 55% pada kuartal I-2024. 

Pelemahan kinerja manufaktur juga seirama dengan keyakinan para petinggi perusahaan Indonesia yang mulai luntur. Mengacu survei KONTAN, optimisme para chief executive officer (CEO) puluhan korporasi di Indonesia pada kuartal III-2024, yang tecermin dari Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) menyusut ke level 3,39. Ini adalah posisi ICCI terendah sejak Oktober 2020. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono melihat, penurunan indeks manufaktur akan berlanjut hingga akhir 2024. Penurunan ini akibat daya beli masyarakat lesu. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menyatakan, perlambatan permintaan manufaktur diperparah tekanan kenaikan biaya produksi dari bahan baku impor yang naik akibat rupiah melemah. Dengan melambatnya kinerja manufaktur, ekonomi nasional periode April-Juni 2024 hanya tumbuh 4,98% yoy, melambat dibanding kuartal I-2024 yang tumbuh 5,11% yoy.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha kepada perusahaan pergadaian PT Gadai Mega Bandar yang berlokasi di Jambi. Pemberian izin usaha tersebut berdasarkan KEP29/KO.17/2024 per 6 Juni 2024. PT Gadai Mega Bandar Wajib mencatumkan beberapa hal berupa keterangan dan informasi di setiap kantor atau unit layanan. Beberapa informasi tersebut di antaranya nama dan logo perusahaan pergadaian. PT Gadai Mega Bandar juga harus mencantumkan hari dan jam operasional secara jelas, serta tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa atau hasil bagi perusahaan pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan biaya administrasi.

Kendati terus berada dalam zona ekspansif selama 34 bulan, aktivitas manufaktur Indonesia rupanya dibayangi perlambatan perluasan usaha. Pelemahan permintaan menjadi biang keladinya. Menilik data termutakhir, Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Juni 2024 tercatat 50,7 atau lebih rendah ketimbang Mei yang mencapai 52,1. Malah, pertumbuhan PMI sesungguhnya sudah melambat selama tiga bulan berturut-turut. Skor Juni pun sekaligus menjadi yang terendah sejak Mei 2023. S&P Global dalam laporannya, Senin (1/7), menjelaskan penurunan PMI didorong oleh ekspansi produksi dan permintaan baru yang lambat. Produksi naik pada laju rendah sejak Mei 2023, sedangkan pertumbuhan permintaan baru masih loyo. Menurut Economics Director S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, manufaktur Indonesia kehilangan momentum besar pada Juni, dengan pertumbuhan permintaan baru hampir berhenti karena ekspor turun. 

Sejumlah panelis dalam survei itu juga melaporkan kenaikan harga bahan baku, yang sebagian berhubungan dengan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS dan juga kenaikan harga solar. Merespons situasi tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi dalam negeri agar sektor manufaktur dapat berekspansi dengan cepat. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pemerintah harus bekerja keras untuk mengendalikan inflasi nasional, terutama inflasi terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok impor, termasuk BBM, yang dapat memicu penurunan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, Apindo meyakini pelaku usaha tetap ingin melakukan ekspansi hingga akhir tahun. Namun, Shinta menyebut realisasi ekspansi sangat bergantung pada iklim usaha di setiap subsektor manufaktur di Indonesia. Adapun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menuding restriksi perdagangan dan regulasi yang kurang mendukung sebagai penyebab penurunan pesanan dari luar negeri. 

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan regulasi itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri sejenis dengan produk yang diproduksi di dalam negeri. Di sisi lain, penurunan permintaan pasar global dan membanjirnya produk impor yang ‘dilempar’ ke pasar Indonesia terjadi akibat restriksi perdagangan oleh negara-negara lain. Senada, Kompartemen Sumber Daya Manusia Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Harrison Silaen mengatakan pemerintah perlu memiliki arah jelas untuk menangani masalah industri tekstil jika menganggap industri ini penting. Demikian pula tantangan di sisi konsumen yang terlihat pada penurunan infl asi inti, yakni dari 2,58% year-on-year(YoY) pada Juni 2023 menjadi 1,9% YoY pada Juni 2024. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen mengalami defl asi selama dua bulan beruntun.