Pemerintah memutuskan untuk mengenakan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP serta bea masuk antidumping atau BMAD atas produk tekstil impor. Langkah ini diharapkan melindungi industri tekstil nasional yang tercekik akibat membanjirnya produk impor. Terkait dua kebijakan itu, Mendag Zulkifli Hasan, seusai rapat tertutup yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/6) merinci, instrumen itu akan dikenai pada tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, dan keramik. Dalam catatan Kompas, produk tekstil impor, baik yang masuk secara legal maupun ilegal, mematikan industri tekstil nasional.

Produk impor ini dijual dengan harga lebih murah ketimbang produk lokal. Dalam data Trade Map, seperti diolah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), besaran produk tekstil impor yang dicatat BPS jauh lebih rendah ketimbang data yang dilaporkan Bea dan Cukai China sebagai ekspor produk ini ke Indonesia. Selisih data impor yang tak tercatat ini pun terus membesar dari 2021 ke 2023. Pada 2021, selisih data impor ini mencapai 1,5 miliar USD dan pada 2023 membengkak menjadi 4 miliar USD (Kompas.id, 24 Juni 2024).

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, selisih data itu mengindikasikan ada barang impor produk tekstil yang masuk melalui jalur tak resmi atau diselundupkan sehingga tidak tercatat secara resmi. Membanjirnya produk impor ini membuat pelaku industri dalam negeri kesulitan menjual produknya. Sebab, produk impor ini dijual jauh lebih murah dari produk dalam negeri. Instrumen BMTP dan BMAD diharapkan mampu melindungi industri tekstil dalam negeri. (Yoga)

American Express membeli platform pemesanan restoran milik Squarespace, Tock, seharga 400 juta USD untuk memperluas pijakannya di industri makanan beberapa waktu lalu. Visa dan Mastercard berinvestasi dan juga membeli saham beberapa usaha rintisan. American Express melihat platform pemesanan restoran ini penting karena kategori tersebut menyumbang 100 miliar USD dalam transaksi kartu mereka tahun lalu. Kesepakatan yang seluruhnya dilakukan secara tunai itu melanjutkan akuisisi raksasa kartu kredit tersebut atas platform reservasi restoran daring bernama Resy pada tahun 2019. Menurut Fast Company, Resy membantu pemegang kartu American Express mendapatkan akses khusus ke beberapa restoran, termasuk reservasi eksklusif, notifikasi awal, atau manfaat pengembalian uang tunai untuk pemesanan tertentu yang dilakukan melalui platform.

Pada 2023, Visa meluncurkan program Africa Fintech Accelerator, enam bulan setelah Mastercard Foundation mengumumkan pendanaan untuk berinvestasi di perusahaan tahap awal melalui perusahaan di Afrika. Tahun lalu Visa juga mengakuisisi usaha rintisan infrastruktur pembayaran asal Brasil, Pismo, senilai 1 miliar USD secara tunai. Pismo yang berbasis di São Paulo diam-diam telah ”memakan” klien dan nasabah perusahaan kartu kredit ternama, termasuk Citi, Itaú (salah satu bank terbesar di Brasil), Revolut, N26, Nubank, dan Cora. Laporan TechCrunch menyebutkan, usaha rintisan ini memproses hampir 50 miliar panggilan API dan volume transaksi senilai 40 miliar USD setahun dan mendukung hampir 80 juta akun serta lebih dari 40 juta kartu telah diterbitkan.

Mastercard membeli 3,8 % saham di bisnis uang seluler telekomunikasi terbesar di Afrika, MTN, seharga 200 juta USD. Perusahaan ini memiliki saham serupa dalam operasi uang seluler Airtel Afrika. Pengusaha dan pakar lokal mengatakan langkah ini akan membantu Visa dan Mastercard tetap relevan di Afrika yang pada saat ini banyak pengguna telah beralih ke dompet digital dan kode cepat (QRIS). Aksi korporasi sejumlah perusahaan kartu kredit itu merupakan langkah strategis agar mereka bisa selamat dari disrupsi digital. Di samping itu, mereka ingin mengembangkan bisnis yang makin terfokus pada layanan konsumen hingga kualitas layanan lebih baik. Layanan kartu kredit harus bisa menarik generasi milenial dan gen Z. Penerbit kartu kredit harus menentukan dengan jelas proposisi nilai di tengah kehadiran dompet digital dan lain-lain. (Yoga)

Seorang perajin menata benang saat menenun kain secara tradisional di desa wisata Gampong Nusa, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (24/6/2024). Usaha tenun kain dengan berbagai motif khas Aceh binaan BUMN ini memanfaatkan kanal penjualan daring guna menjangkau sejumlah daerah di Indonesia. Dengan harga jual berkisar antara Rp 400.000-Rp 800.000 per lembar.  Usaha tenun kain tradisional ini juga mengangkat ekonomi masyarakat di desa wisata Gampong Nusa. (Yoga)

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD mengancam rantai pasok produksi yang akhirnya menambah beban operasional perusahaan. Namun, pelaku usaha optimistis rupiah kembali menguat, ditopang stabilitas ekonomi makro serta intervensi pemangku kebijakan. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengungkapkan, jika depresiasi rupiah berlanjut, biaya operasional perusahaan, seperti bahan baku, logistik, dan transportasi, bakal melonjak. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan beban utang, khususnya dalam USD. ”Kadin Indonesia juga mendorong seluruh pihak untuk bekerja sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi tantangan ini,” ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (25/6) sore.

Guna mengantisipasi hal buruk menimpa industri manufaktur nasional, katanya, intervensi bisa dilakukan pemerintah tak hanya dari sisi penguatan kurs rupiah. Jika ada industri yang berorientasi ekspor dan membutuhkan bahan baku impor, alternatif menekan ongkos produksi manufaktur dapat berupa insentif pada bea masuk atau perizinan impor. Menurut dia, saat ini masih banyak industri lokal yang bergantung pada bahan baku impor. Instrumen berupa insentif masih diperlukan di tengah pelemahan nilaitukar rupiah yang berlanjut. ”Misalnya, kalau untuk impor, untuk ekspor, mungkin biayanya harus dikatakan bisa nol.  Ini akan membantu.

Jadi, instrumen untuk membantu penguatan (industri) manufaktur, bukan hanya dari sisi kurs, tapi memang kita harus berhati-hati,” tutur Arsjad. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengungkapkan, industri yang paling terdampak adalah sektor manufaktur padat karya berorientasi ekspor, khususnya tekstil dan garmen. ”Industri tekstil dan garmen sudah lemah karena penurunan market share pasar domestik dan penurunan daya saing ekspor besar. Depresiasi rupiah semakin menekan sektor ini,” ucap Shinta. Tekanan depresiasi rupiah juga dirasakan sektor yang menggantungkan kebutuhan bahan bakunya dari impor. Sektor yang paling terdampak adalah industri otomotif, elektronik, farmasi, alat kesehatan, dan logistik. (Yoga)

OJK sebagai regulator perbankan, akan mendalami usulan Presiden Jokowi untuk memperjang stimulus restrukturisasi kredit akibat Covid-19 hingga 2025. Sebelumnya, OJK telah menghentikan stimulus restrukturisasi pada akhir Maret 2024. Pada posisi April 2024, kredit restrukturisasi tersisa Rp207,4 triliun, menurun dari bulan sebelumnya Rp 228,03 triliun. Usai kebijakan dicabut mulai terjadi lonjakan kredit macet (non performing loan/NPL) di bank. Di mana, NPL gross per April 2024 naik ke level 2,33% dibandingkan posisi Maret 2024 seebsar 2,25%, bahkan posisi Desember 2023 NPL gros di level 2,19%. Tidak hanya itu, NPL net juga terus menunjukkan peningkatan setelah stimulus dicabut pada Maret lalu, terlihat dari NPL net April berada di level 0,81%, naik dari bulan sebelumnya 0,77%. (Yetede)

Teka-teki soal divestasi PT Jasamarga Transjawa Tollroad (JTT), anak usaha PT Jasa Marga Tbk (JSMR), kembali memasuki babak baru. Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), perusahaan afiliasi Grup Salim, yang sebelumnya disebut-sebut bakal mencaplok 35% saham JTT, rupanya bukanlah isapan  jempol belaka. Kepastian MPTC mengakuisisi 35% saham JTT tersebut setidaknya  terulas dalam laporan media asal Filiphina, Manila Standard. Dalam pemberitaannya disebut bahwa penandatanganan dokumen pengembalian 35% saham JTT tersebut akan diteken pekan ini di Jakarta. "MPTC dan Jasa Marga sudah di tahap dokumen akhir. Terjadi sedikit perubahan," ungkap Chairman MPTC Manuel Pangilingan. Menurut Manuel, perubahan dimenit-menit akhir merupakan hal biasa. Terlebih, Jasa Marga merupakan BUMN yang pastinya memiliki sistem sendiri, sehingga memerlukan waktu lebih lama ketimbang perusahaan swasta. (Yetede)

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan terus mengalami peningkatan. Salah satu penopang utama adalah pertumbuhan DPK korporasi. Bank Indonesia (BI) melalui data uang beredar, menyebut DPK Mei mengalami peningkatan 8,5% yoy menjadi Rp 8.427,8 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 8,1% yoy. "Perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK korporasi 20,2% dan perorangan 1,9%," ungkap Asisten Gubernur/Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono. Erwin merinci, pada Mei 2024, giro tumbuh 14,7% yoy setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 11,2% yoy. Tabungan tumbuh 4,9% yoy dibandingkan sebelumnya tumbuh 4,7% yoy. Sementara itu, simpanan berjangka  tumbuh 6,9% yoy atau lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang 8,7% yoy. (Yetede)

Judi online yang kian marak dan sulit diberantas menambah beban ekonomi nasional yang tengah menghadapi tantangan berat dari ketidakpastian global dan merosotnya daya beli masyarakat. Kegiatan ini terbukti menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia, lantaran perputaran uangnya sangat besar, mencapai Rp 327 triliun pada 2023. Jika dana itu digelontorkan  untuk konsumsi, efeknya ke pertumbuhan  ekonomi sangat dahsyat. Sebab, sekitar 50% lebih produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh konsumsi masyarakat. Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari pajak bisa bertambah. Ironis, perputaran judi online tahun ini bukannya turun, malah membengkak. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) perputaran bisnis uang haram ini sudah mencapai  Rp 100 triliun kuartal I-2024, sehingga jika disetahunkan mencapai Rp 400 triliun. Akumulasi perputaran  uang judi online sudah menembus Rp 600 triliun per Maret 2024. (Yetede)

Industri manufaktur bakal menjadi salah satu  sektor yang paling terdampak usai rupiah mengalami tren pelemahan. Pemerintah diharapkan segera mengintervensi agar nilai rupiah tidak menembus Rp16.500 per dolar AS. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, pelemahan rupiah memang belum berdampak ke harga jual, namun sudah berdampak pada peningkatan  biaya operasi pabrik. Kebutuhan industri makanan dan minuman (mamin) seperti gandum, susu, garam, dan gula saat ini masih bergantung pada impor. Dia menyebut, berdasarkan Badan Data Pusat Statistik (BPS) nilai impor 4 komoditas  tersebut mencapai US$ 9 miliar per tahun. Pelemahan rupiah sebesar 6,5% secara tahun berjalan membuat nilai impor keempat komoditas tersebut berpotensi menjadi Rp 5 triliun-6 triliun. (Yetede)

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bakal berat. Di tengah kondisi ekonomi masih labil, anggaran negara tahun depan akan menggotong program populis pemerintah baru, selain membiayai belanja rutin hingga mandatori seperti gaji pegawai, dana pendidikan, kesehatan hingga bayar utang. Salah satu program populis yang pasti akan diusung adalah makan bergizi gratis. Pemerintah bahkan sudah menetapkan pagu anggaran program ini untuk tahun pertama, yakni Rp 71 triliun dalam  RAPBN 2025. 

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, pemerintah sudah menetapkan belanja, mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga infrastruktur. Angkanya meningkat dibandingkan tahun 2024. Belum lagi, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo yang nilainya fantastis tahun depan, yakni Rp 800 triliun. Belanja-belanja ini tentu bakal membebani APBN di saat kemampuan menggali penerimaan negara lemah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran program makan gratis akan masuk pencadangan dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), lantaran belum memiliki deskripsi alokasi anggaran.

Namun, pemerintah akan melakukan sinkronisasi sampai program ini disusun tim presiden terpilih. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono menegaskan, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap berkomitmen atas target defisit yang sudah direncanakan pemerintah dan DPR. Thomas juga bilang, pihaknya terus mengikuti siklus pembahasan RAPBN 2025 yang bergulir antara pemerintah saat ini dan DPR, termasuk alokasi anggaran makan gratis. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengkritisi banyaknya belanja yang ingin dicapai pemerintah baru.

Dengan rencana belanja negara 2025 sekitar Rp 3.500 triliun - Rp 3.540 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp 840 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 500 triliun belanja subsidi dan kompensasi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menilai anggaran program makan gratis di tahun pertama Prabowo - Gibran membebani APBN. Ekonom Celios Nailul Huda melihat, beban anggaran 2025 tak diikuti kemampuan penerimaan negara yang kuat. Otomatis anggaran 2025 masih akan mengandalkan utang. Padahal, estimasi dia,  rasio pembayaran bunga utang saat ini telah mencapai 14%-15% APBN.