Dari sebuah laboratorium kecil, I Wayan Wardika (46) membangun mimpi, agar cahaya kunang-kunang kembali menyinari kawasan Desa Taro dan sekitarnya di Kabupaten Gianyar. Berbekal impiannya itu, Wardika memberikan sebagian kehidupannya untuk mengonservasi dan membiakkan kunang-kunang di Rumah Konservasi Kunang-kunang di Tegal Dukuh Camp, Desa Taro. ”Karena kunang-kunang adalah cahaya semesta,” kata Wardika kala bersua di Tegal Dukuh Camp, Gianyar, Bali, Senin (17/6). ”Semasa saya kecil, di desa belum ada listrik. Hampir tak ada cahaya buatan kecuali cahaya bulan, lampu (minyak) sentir, dan kunang-kunang,” ujar alumnus D4 Pariwisata Universitas Udayana, Bali, itu. Kunang-kunang menjadi bahan karya tulis ilmiah kelompok Wardika, yang mengantarkan Wardika dan timnya memenangi lomba karya tulis ilmiah inovatif produktif yang diadakan Ditjen Pendidikan Tinggi di Jakarta tahun 2000.

Wardika dan timnya mengangkat tema tentang pemanfaatan kunang-kunang sebagai atraksi wisata alternatif untuk mendukung ekoturisme di Ubud, Gianyar. Menurut Wardika, ketertarikan mengangkat kunang-kunang sebagai atraksi wisata alami dalam karya tulisnya itu juga didukung antusiasme turis Jepang terhadap keberadaan kunang-kunang di seputaran Jalan Raya Andong, Peliatan, Ubud, yang masih asri saat itu. ”Lomba karya tulis itu menjadi titik awal saya mengenalkan kunang-kunang,” ujar anak pertama dari lima bersaudara itu. Adanya kunang-kunang di sekitar kita, menandakan ekosistem masih bagus dan lingkungan setempat berkualitas sangat baik. Dalam buku Bring Back the Light, Perjalanan Hidup Pelestarian Kunang-kunang sebagai Cahaya Semesta, yang ditulis Wardika dan diluncurkan di Tegal Dukuh Camp, Minggu (9/6) disebutkan, kunang-kunang juga dikenal sebagai serangga karismatik karena memiliki kemampuan menghasilkan cahaya sendiri atau bioluminesensi.

Wardika menjadi Ketua Pokdarwis Desa Wisata Taro, Tegallalang, mulai 2019. Berbekal pengalaman dan pemahamannya tentang pariwisata, Wardika menguatkan pembangunan wisata desa berbasis ekoturisme di Desa Taro yang berada di kawasan Ubud. Desa Taro meraih berbagai penghargaan sebagai desa wisata. ”Astungkara, Desa Wisata Taro menjadi salah satu Desa Wisata Terbaik yang diakui UNWTO (Organisasi Pariwisata Dunia PBB) sejak 2023,” kata Wardika. Wardika menginisiasi wisata konservasi kunang-kunang di desa tersebut dengan melibatkan warga desa setempat dan memanfaatkan area sawah yang masih asri. Wardika juga memanfaatkan lahan milik keluarganya di Tegal Dukuh dengan membangun fasilitas kemah bernuansa alam, yakni Tegal Dukuh Camp.

Wardika mengupayakan konservasi kunang-kunang dengan membuat fasilitas pembiakan dan menjalankan riset tentang kunang-kunang. Wardika dan tim penelitinya membuat 8terarium dan kotak-kotak kaca sebagai tempat berbiak kunang-kunang dan bertumbuhnya larva di laboratorium Tegal Dukuh Camp. Wardika juga membuat PT Wisesa Inti Semesta (Wise Organic) dan melibatkan keluarganya untuk menjalankan aktivitas ekowisata dengan memanfaatkan sumber daya lokal, misalnya membuat gula aren, minyak kelapa, dan virgin coconut oil(VCO), karena di desaitu masih banyak pohon aren dan juga kelapa. ”Mimpi saya itu, dan selalu menjadi energi saya setiap pagi, suatu saat nanti alam kita kembali dipenuhi kunang-kunang. Setiap hari kami bisa melepasliarkan banyak sekali kunang-kunang,” kata Wardika. (Yoga)

Aktivitas judi online (judol) di Indonesia dinilai  sudah berada pada taraf yang mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan penanganan yang serius, hulu hingga hilir. Dari tahun ke tahun, dana masyarakat yang tersedot oleh aktivitas haram tersebut terus membengkak hingga mencapai ratusan persen dan melibatkan kelompok masyarakat miskin dan anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK), pada 2017, nilai transaksi dari aktivitas judi online di Indonesia diperkirakan baru sebesar Rp 2,01 triliun. Namun, angka itu terus bertambah menjadi Rp 3,98 triliun (naik 98%) pada 2018, Rp 6,18% triliun (55,3%) pada 2019, Rp 15,77 triliun (155,2%) pada  2020, Rp 57,91 triliun (267,2%) pada 2021, Rp104,42 triliun (80,3%) pada 2022, Rp 327 triliun triliun (80,3%) pada 2022, Rp327 triliun (213,2%) pada 2023, dan Rp 100 triliun selama kuartal I-2024 saja.  Dari total sekitar 2,37 jutaan pemain judi online di Tanah Air, sekitar 2,1 juta antaranya merupakan kalangan anak muda dan usia produktif. (Yetede)

Memasuki paruh kedua tahun ini, prospek pasar modal diyakini masih memiliki masa depan cerah. Sinyal positif tersebut datang dari penerbitan surat utang korporasi yang akan lebih semarak dan kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang berpeluang bangkit hingga menyentuh Rp7.400 pada akhir tahun mendatang. Head of Fix-income Research PT Sinarmas Sekuritas Aryo Perbongso berpandangan, penerbitan surat utang korporasi pada semesnter kedua tahun ini bakal lebih semarak dengan nilai proyeksi di kisaran Rp 60-80 triliun. Angka tersebut lebih besar dari corporate bond pasar semester I-2024 yang sebesar Rp 39 triliun. "Faktornya, karena tingginya nilai jatuh tempo di semester dua tahun ini yang membuat korporasi membutuhkan refinancing. Selain itu, juga dengan adanya pemangkasan suku bunga di kuartal IV-2024, maka korporasi akan berbondong-bondong menerbitkan bond semester I-2024 ini," jelas Aryo. (Yetede)

OJK mencatat total aset keuangan  syariah di Indonesia mencapai lebih  dari Rp 2.500 triiun pada akhir tahun lalu. Nilai tersebut bahkan berkontribusi 46% pada Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kontribusi usaha dan layanan syariah besar terhadap perekonomian nasional. Hal itu menunjukkan peran nyata keuangan syariah sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Federica Widyasari Dewi merinci, dari total aset industri  keuangan syariah tersebut, berasal dari aset sektor perbankan  syariah Rp893 triliun, kemudian aset industri keuangan non bank (IKNB) syariah Rp 156 triliun, serta pasar modal syariah Rp 1.500 triliun. "Eksistensi keuangan syariah Indonesia di kancah global juga terus diakui, tercermin dari beberapa peningkatan indeks global," ujar Kiki. (Yetede)

Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan pemerintah dalam meningkatkan wisatawan. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Utama Kementerian Kreatif Ahli Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Nia Niscaya menerangkan, semua pihak mempunyai tanggung jawab bersama untuk menguatkan kembali rupiah dari sisi Parekraf. Melemahnya rupiah tentu meningkatkan biaya wisata di luar negeri, sambil membantu negara untuk menekan kebocoran devisa. "Terutama yang mesti punya purchasing power, daya beli. Berliburlah di Indonesia, Bapak Ibu sekalian,karena ketika bapak ibu berlibur di luar negeri itu artinya devisa kita bocor," kata dia. Pelemahan rupiah juga bisa menjadi peluang dalam meningkatkan wisata asing di Indonesia. Nia menjelaskan, dengan keadaan rupiah saat ini bisa melakukan promosi kemewahan yang terjangkau atau affordoble luxury. (Yetede)

Hasil survei Kompas mengenai tingkat kepuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan dua potret persepsi. Meski masyarakat kelas bawah mengaku puas atas capaian pemerintah, tidak demikian halnya dengan kelas menengah dan atas. Semakin tinggi kelas sosial dan latar pendidikannya, semakin rendah persepsi kepuasan yang muncul. Secara umum, berdasarkan hasil survei berkala periode Juni 2024, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin di bidang ekonomi sebesar 65,1 %, tertinggi yang dicapai selama Jokowi-Amin menjabat atau dalam 4,5 tahun terakhir. Namun, jika diperhatikan lebih detail, tingkat kepuasan publik itu tidak merata di seluruh kelas sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan.

Kelompok responden yang memiliki kepuasan tertinggi atas capaian ekonomi rezim Jokowi adalah kelas sosial-ekonomi bawah dengan tingkat kepuasan 69,8 %. Semakin tinggi kelas sosial-ekonominya, semakin rendah tingkat kepuasannya. Kelas menengah-bawah mencatat kepuasan 63,8 %, menengah-atas 60,1 %, dan kelas atas 52 %. Responden dengan latar belakang pendidikan dasar mencatat kepuasan tertinggi sebesar 69,2 %, pendidikan menengah 66 % dan responden pendidikan tinggi 46,3 %. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin rendah kepuasannya atas capaian pemerintah. Ada dua realitas ekonomi berbeda yang dirasakan masyarakat dari kelompok sosial-ekonomi bawah dan menengah-atas.

Keduanya sama-sama valid. Namun, hasil survei itu semakin menegaskan potret keresahan masyarakat kelas menengah yang belakangan semakin banyak terdengar di ruang-ruang publik dan linimasa media sosial. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, berbagai gejolak ekonomi yang akhir-akhir ini muncul, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, PHK di sektor-sektor padat karya, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, memang lebih banyak dirasakan oleh kelompok menengah dan kelompok atas. ”Sementara kelompok bawah masih puas dengan kinerja ekonomi pemerintah karena negara hadir untuk kelompok ini dengan berbagai bansos yang ada sehingga berbagai gejolak ekonomi masih bisa teredam oleh bansos,” katanya, Sabtu (22/6/2024).

Keberpihakan pemerintah itu yang belum dirasakan kelompok menengah-atas yang berhadapan dengan berbagai gejolak ekonomi itu dalam keseharian, dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, cicilan kredit kendaraan bermotor dan KPR yang semakin berat, serta ancaman kehilangan pekerjaan dan upah. Berbeda dengan kelompok bawah, kelompok menengah-atas tak mendapat bantuan atau kebijakan yang signifikan dari pemerintah untuk meredam persoalan ekonomi tersebut, tidak heran jika persepsi kepuasan dari kelompok menengah dan atas jauh lebih rendah dibanding persepsi kelompok bawah. Langkah mitigasi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk meredam keresahan itu, menurut Teguh, adalah menunda kebijakan yang bisa semakin membebani masyarakat kelas menengah. Misalnya, rencana menaikkan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 2025. (Yoga)

Dalam lima tahun ke depan, suhu bumi berpotensi mencapai rekor terpanas. Akankah padi atau beras semakin haus air? Kerisauan peralihan pemanasan menjadi pendidihan global dinyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres pada 28 Juli 2023. Dalam lima tahun ke depan, suhu global bisa melebihi ambang batas 1,5 derajat celsius di atas tingkat praindustri, di atas ambang batas yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Nyaris setahun kemudian, yakni pada 14 Juni 2024, Presiden Jokowi menggaungkan kembali kerisauan Guterres. Jokowi menyebut kenaikan suhu bumi membuat dunia sedang menuju neraka iklim. ”Hati-hati, satu tahun terakhir ini kita rasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat, di Myanmar 45,8 derajat, panas sekali,” ujarnya dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2024.

Merujuk proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Presiden juga menyatakan, 50 juta petani di dunia akan kekurangan air. Jika tidak berbuat apa-apa, dunia bisa mengalami kekurangan pangan dan kelaparan. Di Indonesia, kemarau panjang akibat El Nino pada 2023 telah mengikis produksi beras nasional sebanyak 0,44 juta ton. Pada 2024, Indonesia berpotensi kekurangan beras 3,8 juta ton dari sebelumnya diperkirakan kurang 5 juta ton. Kementan menjelaskan, hal itu terjadi lantaran dampak El Nino tahun lalu berlanjut hingga tahun ini. Luas tanam padi pada Oktober 2023-April 2024 seluas 6,55 juta hektar, turun 36,9 % atau 3,83 juta hektar jika dibanding rerata luas tanam periode 2015-2019 yang mencapai 10,39 juta hektar. Peningkatan kebutuhan pangan dan air akan berjalan beriringan dengan perubahan iklim.

Dalam laporannya bertajuk ”Ending Groundwater Overdraft without Affecting Food Security” yang rilis pada 14 Juni 2024, Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) memperkirakan permintaan tanaman pangan secara global akan meningkat 40 % dan khusus beras 11 % pada 2020 ke 2050. Begitu juga dengan permintaan terhadap air. Dalam periode tersebut, kebutuhan air secara global diperkirakan meningkat 17 %, khusus sektor pertanian 12 %. IFPRI menyarankan penggunaan sumber air tanah diminimalisasi agar tidak terjadi degradasi air dan tanah. Cara lain yang bisa dilakukan dengan mengelola air hujan, mengembangkan benih unggul sesuai kondisi geografis dan curah hujan, teknologi pengairan terukur, dan budidaya pangan organik. (Yoga)

KTT G20 di Bali pada November 2022 menyisakan harapan tinggi bagi program transisi energi di Indonesia seiring diumumkannya komitmen pendanaan 20 miliar USD dalam program Just Energy Transition Partnership atau JETP. Namun, 1,5 tahun berlalu, belum juga tampak tanda-tanda realisasi pembiayaan. Padahal, selain teknologi, pendanaan juga krusial dalam rencana jangka panjang dekarbonisasi bagi Indonesia. JETP ialah komitmen pendanaan global senilai 21,5 miliar USD atau Rp 353,5 triliun (kurs Rp 16.438 per USD). Sebanyak 11,5 miliar USD berasal dari dana publik negara-negara maju (International Partners Group/IPG) yang dipimpin AS dan Jepang.

Adapun 10 miliar USD dari sejumlah bank ternama di dunia yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Pada 21 November 2023, Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP, yang memuat rencana proyek investasi yang dapat didanai JETP, diluncurkan. Ada lima fokus area pendanaan JETP, yakni pembangunan transmisi, pengakhiran dini operasionalisasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara, akselerasi energi terbarukan yang dapat dikontrol dan konstan (dispatchable), akselerasi energi terbarukan variabel (bergantung cuaca), dan peningkatan rantai pasok energi terbarukan.

Keraguan akan mulusnya aliran pendanaan melalui JETP sebenarnya muncul sejak awal hingga diluncurkannya CIPP. Sebab, porsi hibah hanya 300 juta USD atau 1,4 % dari total komitmen pendanaan JETP, sementara pinjaman lunak (concessional loan) sekitar 6,9 miliar USD. Artinya, Indonesia sejatinya akan lebih banyak ditawari utang. Tinggi atau rendahnya bunga bakal menjadi pertimbangan utama dalam menerimanya. Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditanya mengenai titik terang realisasi pendanaan JETP, di Jakarta, Kamis (20/6) tak menjawab secara pasti. Namun, ia mengisyaratkan Indonesia masih menanti realisasi komitmen tersebut.

Salah satu proyek prioritas dalam JETP adalah pengakhiran dini operasionalisasi PLTU Cirebon-1, Jabar dengan kapasitas 660 megawatt (MW). Sinergi dilakukan antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Cirebon Electric Power (CEP), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Indonesia Investment Authority (INA). Jika terlaksana, operasional PLTU akan berakhir pada 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari seharusnya. Sebagai negara berkembang, Indonesia butuh dukungan teknologi dan pendanaandalam memasifkan dekarbonisasi demi tujuan emisi nol bersih pada tahun 2060. Seberapa serius Indonesia menagih janji global untuk mendukung transisi energi tampaknya bakal jadi pekerjaan rumah pemerintah. (Yoga)

Fasilitas pengolahan dan pemulihan (Smelter) konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) bakal mempercepat akselerasi ekonomi Jawa Timur sekaligus nasional. Sebab smelter ini menghasilkan produk strategis bernilai tambah tinggi, yakni katado tembaga, yang dibutuhkan dalam proses transisi energi, khususnya ekosistem kendaraan lsitrik (electic vehicle/EV). Produk ini digunakan sebagai kolektor di kutub negatif baterai EV. 

Katado tembaga juga merupakan bahan baku kawat atau kabel (wire), batangan tembaga (rod bar), solar panel, bubuk tembaga, strip, tembaga, tabung tembaga, atap, cat tembaga, dan produk sinter. Smelter yang bakal diresmikan pekan ini juga menelan investasi besar, US$ 3,7 miliar, yang membantu kenaikan produk domestik bruto (PDB) nasional, PTFI tidak berhenti di proyek ini. Hingga 2041, perusahaan berniat menanam modal hingga US$ 13,3 miliar, (Yetede)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membantah tuduhan dari asosiasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menyebut bahwa kinerja DJBC sebagai biang dari terjadinya badai kenbangkrutan dan PHK di industri tersebut. Institusi itu menyebut, prahara di industri TPT terjadi karena pelemahan permintaan dari pasar global. Direktur jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan, penurunan permintaan terhadap produk TPT sudah terjadi dalam dua tahun terakhir. "Mereka menghadapi tantangan karena permintaan global turun. Itu sebab utamanya.Kalau dilihat ekspor banyak menghadap tantangan di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan China," ucap Askolani. Bila ditelisik lebih jauh, perbedaan UMR antar daerah turut menyebabkan  terjadinya PHK di industri tekstil. Pengusaha memilih untuk memindahkan pabrik dari daerah dengan UMR tinggi ke daerah dengan UMR rendah. "Kalau kita lihat sejak tahun lalu tantangan  yang dihadapi industri  itu UMR, makanya perusahaan yang di kawasan Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah," terang Askolani. (Yetede)