Indonesia dan Jepang saling mendukung dan sama-sama memetik keuntungan  dalam kerja sama di sektor industri. Saat pertemuan antara Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasamita dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Ken Saito di Tokyo, terungkap beberapa isu penting yang perlu dibahas. Pertama, terkait dengan transisi energi. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Perdana menteri (PM) Jepang Fumio Kishida  telah membahas proyek prioritas di bidang transisi energi dalam kerangka Asia Zero EMission Community (AZEC) pada Desember 2023 lalu di Jepang. 

"Adanya perkembangan terkait implementasi dan menyambut baik langkah-langkah yang telah ditempuh," ucap Agus. Kedua, Menperin mendorong penyelesaian perundingan substantif  Protokol Perubahan IJEPA. Menurut Menperin, IJEPA sangat penting dan strategis bagi kedua negara sudah menyelesaikan perundingan substantif dan Protokol Perubahan IJEPA. Selanjutnya, isu ketiga yang disampaikan Menperin adalah mengenai kerja sama dibindang otomotif. Menperin memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan otomotif Jepang yang hingga saat ini terus melakukan kegiatannya dengan baik dan positif, termasuk dalam melakukan pendalaman struktur dengan melibatkan IKM dalam ekosistem produksi otomotif di Indonesia.  (Yetede)

Kisruh pemberlakuan mekanisme full call auction (FCA) di bursa saham membuat investor pasar modal makin tak nyaman. Di tengah gempuran sentimen global terkait kebijakan suku bunga acuan dan kondisi perekonomian dunia, polemik FCA menambah kondisi pasar saham domestik kian kurang kondusif. Padahal, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara bursa saham mestinya bisa mendorong perdagangan yang transparan sehingga bisa membikin nyaman pelaku pasar. Dengan demikian, bukan hanya investor eksisting mau bertahan di pasar saham, BEI juga bisa menggaet lebih banyak investor baru untuk masuk ke bursa saham. Doddy Prayogo, content creator investasi yang ikut sebagai salah satu pembicara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KONTAN, Kamis (20/6) lalu menyebut, cukup sulit untuk mengarahkan investor baru untuk ke pasar modal Indonesia. Informasi saja, FCA mulai diberlakukan pada 25 Maret 2024 lalu. Menurut CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis pada bulan tersebut memang terjadi peningkatan nilai transaksi sekitar 142% dibanding bulan sebelumnya, atau mencapai total transaksi sejumlah US$ 1,3 miliar di Tokocrypto. 

Peningkatan juga terjadi pada jumlah pengguna, yakni pengguna baru sekitar 20% dan pengguna aktif naik sekitar 40%. “Rata-rata pengguna baru Tokocrypto direntang usia 25 tahun - 35 tahun,” imbuh Yudhono. CEO Indodax Oscar Darmawan melihat, demografi pengguna Indodax menunjukkan kecenderungan ke arah pengguna yang lebih muda di periode Januari-Juni 2024. Transaksi pada periode tersebut juga naik hingga 624,91% dibanding periode sama tahun sebelumnya. “Ini sejalan dengan tren global, generasi muda kian tertarik dengan teknologi dan investasi alternatif,” tandas Oscar, Minggu (23/6). Kasan, Plt Kepala Bappebti  juga mengatakan berlakunya FCA tidak sepenuhnya berdampak langsung dan signifikan terhadap pergerakan transaksi kripto. Namun, lebih dipengaruhi kondisi supply dan demand pasar kripto global. Terutama pergerakan kripto dengan pangsa pasar besar seperti Bitcoin, Ethereum dan Binance. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan, nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan dari Rp 103,58 triliun pada Maret 2024 menjadi Rp 52,3 triliun pada akhir April 2024. Meski begitu, secara akumulatif sepanjang 2024, transaksi kripto naik 328,63% menjadi Rp 211,10 triliun yoy. 

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengklaim, posisi utang pemerintah saat ini masih dalam kategori aman dan terkendali. Hal ini ditandai oleh rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) dan peringkat utang dari lembaga internasional. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Deni Ridwan mengungkapkan, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,64% berdasarkan data April 2024. Level ini jauh lebih baik dibandingkan Malaysia, Thailand, Filipina yang rasio utang terhadap PDB-nya sudah di level 60%. "(Rasio utang) kita di ranking 125. Aman banget. Makin bawah makin bagus karena utang kita dinilai semakin kecil," kata Deni belum lama ini. Selain itu, lebih dari 70% utang Indonesia dalam bentuk mata uang rupiah dan sisanya mata uang asing. Artinya, kemampuan pemerintah dalam mengelola utang menjadi lebih kuat. "Data selama pandemi sampai sekarang lebih dari 60% negara ratingnya diturunkan. Jadi Indonesia bisa bertahan karena ada kepercayaan dari lembaga rating bahwa kita mengelola utang dengan baik," tambah Deni.

Kinerja indeks saham asal Indonesia yang diperdagangkan di bursa Amerika Serikat (AS), iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) melanjutkan penguatan di akhir pekan lalu. Pada perdagangan Jumat (21/6), indeks EIDO ditutup menguat ke posisi 18,79, atau naik 2,57% dibanding penutupan di hari sebelumnya. Jika dihitung dalam sepekan, indeks EIDO naik 2,96%. Menguatnya indeks EIDO, salah satunya ditopang laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada Jumat pekan lalu, IHSG menguat 0,89% ke posisi 6.879,97 dari hari sebelumnya. Dalam sepekan, IHSG menguat 0,44%. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, di tengah kencangnya volatilitas pasar saham domestik, EIDO jadi alternatif investor asing untuk melirik saham-saham emiten di Indonesia.

Head of Research STAR Asset Management David Arie Hartono menimpali, kinerja indeks EIDO masih terkoreksi di sepanjang tahun berjalan ini. "Sejak awal tahun ini sampai 17 Juni 2024, kinerja indeks EIDO sudah turun 14,37%," ujarnya, pekan lalu. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menilai, kinerja indeks EIDO tergolong sideways secara major. Terutama, jika Bank Indonesia (BI) konsisten menjalankan strategi triple intervention, nilai rupiah akan kembali di bawah Rp 16.000 per dolar AS. "Jika  ekonomi domestik sudah stabil dan rupiah menguat, aliran dana asing akan masuk. Alhasil, prospek indeks EIDO masih bagus," tutur Nafan.

Sentimen negatif membayangi kinerja emiten produsen minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Salah satunya, bisnis mereka dibayangi implementasi kebijakan tarif cukai minuman berpemanis di tahun ini. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo melihat, penerapan tarif cukai minuman berpemanis berpotensi menaikkan beban pokok penjualan. Ini akan memengaruhi kemampuan mereka menghasilkan laba. Meski begitu, kata Azis, porsi penjualan MBDK di beberapa emiten tidak begitu besar. Contohnya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), dan PT Cisarua Mountain Diary Tbk (CMRY).

Penjualan makanan di ketiga emiten  tersebut justru memiliki porsi yang lebih besar. Meski begitu, saat ini daya beli masyarakat masih cenderung melambat. Terlebih, pada semester II-2024, ada sejumlah libur perayaan hari besar. "Kondisi ini cenderung membuat konsumsi masyarakat menurun," jelas Azis. Senada, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi mencermati, daya beli konsumen  kelas menengah semakin tergerus akibat aktivitas bisnis terus melemah. Seiring itu, permintaan barang konsumsi akan tertekan di kuartal dua hingga kuartal tiga tahun ini. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat, ada sejumlah saham emiten MBDK yang patut dicermati. Secara teknikal, dia merekomendasikan speculatif buy saham MYOR dengan target harga Rp 2.480-Rp 2.540 dan saham PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) dengan target Rp 1.875-1.925. 

Nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan Senin (24/6). Pada Jumat (21/6), rupiah stop ditutup pada level Rp 16.450 per dolar AS. Dalam sepekan, rupiah melemah sekitar 0,23% dan turun sekitar 0,12% secara harian. Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Lukman Leong mengatakan, investor di pekan ini akan mengantisipasi data price consumplation expenditure (PCE) AS Data Indeks Manager Pembelian (PMI) AS dari S&P Global menunjukkan aktivitas ekonomi tetap kuat pada Juni yang dirilis Jumat (21/6). Rupiah pun diperkirakan masih akan tertekan terhadap dolar AS. " Rupiah sebenarnya tidak perlu melemah panjang jika dolar AS dari surplus neraca perdagangan mengalir ke pasar," ujar Ibrahim Assuaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Jumat (21/6).

Pemerintah tengah menyiapkan formula baru untuk mempercepat realisasi investasi asing di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur yang cenderung sepi sejak megaproyek diluncurkan pada pertengahan 2022. Pimpinan puncak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah serius menggelar rapat untuk membahas nasib investasi perusahaan asing dan konsorsium asal luar negeri di Nusantara. Rapat secara marathon itu salah satunya membahas surat minat investasi atau letter of intent (LoI) milik perusahaan asing dan konsorsium yang sudah masuk ke kantor Otorita IKN di Jakarta. Berdasarkan catatan Bisnis, beberapa investor asing yang telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di IKN umumnya menyasar kerja sama pada sektor hunian. Setidaknya terdapat tiga calon investor asing yang disebut komitmennya untuk membangun 90 rumah susun (rusun) di IKN. Perinciannya, satu perusahaan asal China yakni Citic Cobstruction dan dua perusahaan properti asal Malaysia yakni Maxim dan IJM. 

Citic Construction yang juga tergabung dalam Konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfi eld Nusantara akan membangun sebanyak 60 tower rusun untuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya, perusahaan properti asal Malaysia yakni IJM Corporation Berhad juga siap membangun 20 tower hunian ASN di IKN dan Maxim Properties akan membangun 10 tower hunian ASN. Minat investasi asing yang bakal dibangun lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk sektor hunian di IKN itu masih terganjal masalah biaya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan nilai pengembalian investasi asing di IKN masih terlalu mahal. Basuki yang juga menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghitung biaya pengembalian investasi untuk sektor hunian jauh lebih mahal dibandingkan dengan bunga kredit sindikasi perbankan. “Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan karena masih kecil bunganya,” tegasnya. Oleh karena itu, Basuki tengah mencari cara calon investor asing yang umumnya membidik IRR di atas 12% bisa terpenuhi. 

Sejauh ini, investasi asing di IKN masih nihil kendati Otorita IKN menargetkan total investasi yang parkir sepanjang tahun ini bisa menembus Rp100 triliun. Rencananya, Presiden Joko Widodo melangsungkan rapat kabinet guna membahas dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap proyek infrastruktur salah satunya IKN. Akan tetapi, Basuki menjelaskan tidak akan tinggal diam melihat situasai itu. Menurutnya, pemerintah bakal mengambil keputusan kahar nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi jika pelemahan nilai rupiah berlanjut. Basuki juga tak menampik bahwa sejumlah kontrak yang telah diteken di IKN bakal mengalami eskalasi. Dalam kesempatan lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus bergerak guna merealisasikan IKN. Rencananya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rute pelayaran kapal pinisi untuk wisata ke IKN. Saat ini, dua rute kapal pinisi disiapkan berlayar ke IKN. Pertama, trayek Pelabuhan Semayang—Jembatan Pulau Balang (passing)—Dermaga PT ITCI KU (memutar)—Pelabuhan Semayang. Kedua, Dermaga PT ITCI KU—Jembatan Pulau Balang (passing)—Pelabuhan Semayang (memutar)—Dermaga PT ITCI KU.

Masyarakat Transportasi Indonesia mengusulkan pemberian subsidi angkutan umum untuk menggairahkan perumahan untuk masyarakat berpenghasil rendah (MBR) yang terbengkalai akibat akses yang minim dan tanpa angkutan umum. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan anggaran subsidi bisa disiapkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk angkutan umum. Menurutnya, akses dan layanan angkutan umum yang memadai menjadi krusial untuk mengurai persoalan kemacetan, polusi dan efisiensi biaya hidup. Dia mencatat kondisi angkutan perkotaan (angkot) maupun perdesaan makin terpuruk sejak beberapa tahun belakangan. Dari 38 ibu kota provinsi di Indonesia, baru terdapat 15 kota yang berupaya membenahi angkutan umum berbadan hukum dan memberikan subsidi. Bahkan, ada beberapa kota yang menggratiskan tarif angkot. Sejauh ini, porsi anggaran subsidi Ditjen Perhubungan Darat pada 2024 hanya sebanyak Rp1,49 triliun, terdiri atas 367 trayek bus perintis Rp212,28 miliar, 35 trayek antarmoda Rp63,9 miliar, subsidi angkutan barang di enam lintasan Rp22,2 miliar, 270 lintasan kapal perintis penyeberangan Rp622,6 miliar, dua lintasan feri jarak jauh Rp18 miliar, subsidi angkutan perkotaan 10 kota Rp500 miliar dan angkutan perkotaan mendukung IKN Rp50 miliar.

Depresiasi rupiah terhadap dollar AS sempat mencapai Rp 16.400 akhir pekan lalu, terendah sepanjang tahun 2024. Pada tahun 1990-an, depresiasi rupiah ditanggapi baik oleh pemerintah dan dunia usaha karena membantu meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia. Saat ini depresiasi rupiah tidak serta-merta meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dan menambah devisa karena proporsi ekspor komoditas masih cukup besar, hampir 40 %. Ekspor komoditas rentan terhadap gejolak harga di pasar internasional, sementara sektor manufaktur lambat berkembang. Proporsi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun, dari 25,3 % pada tahun 2001 (tertinggi sejak 2000) dan menjadi 18,3 % pada 2022. Meskippenguatan dollar AS dialami banyak negara dan dampak pada Indonesia termasuk sedang, Indonesia tetap harus mengupayakan perbaikan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi sektor domestik dan peran perdagangan masih minimal. Perdagangan internasional harus meningkat disertai perbaikan kinerja sektor manufaktur. Pernyataan pers 14 Juni 2024 staf Dana Moneter Internasional (IMF) dalam konsultasi dengan Pemerintah Indonesia menyebutkan, prediksi pertumbuhan Indonesia 5 % tahun 2024 dan 5,1 % pada 2025. Tim konsultasi IMF menyebut, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang ambisius untuk menaikkan pertumbuhan potensial serta meningkatkan modal manusia, fisik, dan kelembagaan; memastikan lingkungan bisnis yang sehat dan dapat diprediksi, terbuka pada perdagangan dan investasi.

Banyak masukan sudah disampaikan kepada pemerintah dan tim ekonomi presiden terpilih untuk meningkatkan pertumbuhan berkualitas. Salah satunya, menjaga nilai tukar pada aras yang tepat untuk mendorong ekspor, memberi kepastian hukum dan lingkungan bisnis untuk mendorong investasi domestic dan asing, dan mencari pasar baru, antara lain, ke Afrika dan Eropa Timur yang sedang bertumbuh. Fokus perlu diberikan pada sektor yang menyerap banyak tenaga serta yang menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif, seperti pertanian, perkebunan, dan manufaktur. Indonesia perlu menguatkan perdagangan luar negeri dengan menjadi bagian dari rantai nilai tambah global, dimulai dari meningkatkan kerja sama antar negara ASEAN. Apabila PR ini diselesaikan, pelemahan nilai rupiah akan memberi manfaat bagi penguatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Bergulirnya program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi tantangan, seperti proyek yang mangkrak dan hunian ditinggalkan penghuninya. Skema pencegahan hingga sanksi perlu diterapkan guna mencegah munculnya rumah tak layak huni dan tak tepat sasaran. Adapun program rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang bergulir sejak tahun 2010 diperuntukkan bagi warga berpenghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan untuk mendapatkan rumah pertama. Proyek perumahan bersubsidi yang mangkrak, di antaranya, Villa Kencana, Cikarang, Bekasi. Perumahan diresmikan Presiden Jokowi pada 2017. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengemukakan, hunian yang terbengkalai dipicu beberapa hal, yakni pembeli baru sadar rumah yang dibeli jauh dari transportasi umum sehingga menimbulkan beban biaya tambahan transportasi. Akibatnya, penghuni kembali kos atau sewa di tempat yang dekat dengan kerja.

”Kerap terjadi, pembangunan rumah subsidi mengejar target fisik dan bukan manfaat,” kata Ali, Jumat (21/6). Persoalan lainnya, lanjut Ali, peruntukan hunian salah sasaran, yakni konsumen memodifikasi data agar bisa mendapatkan rumah pertama. Selain itu, konsumen memperoleh perbaikan penghasilan sehingga bisa membeli rumah yang lebih baik Agar kasus proyek rumah mangkrak tidak berulang, diperlukan sejumlah pembenahan kriteria atau seleksi pengembang agar sesuai dan dekat dengan transportasi umum. Pendataan mulai dari wilayah terkecil RT/RW. Perbankan juga harus selektif dalam menyeleksi nasabah KPR bersubsidi agar tidak salah sasaran. Mangkraknya proyek rumah bersubsidi menjadi ironis di tengah kekurangan rumah di Indonesia mencapai 10 juta unit. Akses KPR bersubsidi diakui semakin sulit dan kerap ditolak perbankan karena konsumen terjerat pinjaman daring. Menurut Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo, penyebab rumah mangkrak, antara lain, peruntukan rumah subsidi salah sasaran menjadi sarana investasi, konsumen atau penghuni terkena PHK, atau hunian tak layak karena jauh dari akses transportasi. (Yoga)