Banyak Rumah Bersubsidi Mangkrak

;

Banyak Rumah Bersubsidi Mangkrak

Ekonomi Yoga 22 Jun 2024 Kompas

Bergulirnya program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi tantangan, seperti proyek yang mangkrak dan hunian ditinggalkan penghuninya. Skema pencegahan hingga sanksi perlu diterapkan guna mencegah munculnya rumah tak layak huni dan tak tepat sasaran. Adapun program rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang bergulir sejak tahun 2010 diperuntukkan bagi warga berpenghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan untuk mendapatkan rumah pertama. Proyek perumahan bersubsidi yang mangkrak, di antaranya, Villa Kencana, Cikarang, Bekasi. Perumahan diresmikan Presiden Jokowi pada 2017. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengemukakan, hunian yang terbengkalai dipicu beberapa hal, yakni pembeli baru sadar rumah yang dibeli jauh dari transportasi umum sehingga menimbulkan beban biaya tambahan transportasi. Akibatnya, penghuni kembali kos atau sewa di tempat yang dekat dengan kerja.

”Kerap terjadi, pembangunan rumah subsidi mengejar target fisik dan bukan manfaat,” kata Ali, Jumat (21/6). Persoalan lainnya, lanjut Ali, peruntukan hunian salah sasaran, yakni konsumen memodifikasi data agar bisa mendapatkan rumah pertama. Selain itu, konsumen memperoleh perbaikan penghasilan sehingga bisa membeli rumah yang lebih baik Agar kasus proyek rumah mangkrak tidak berulang, diperlukan sejumlah pembenahan kriteria atau seleksi pengembang agar sesuai dan dekat dengan transportasi umum. Pendataan mulai dari wilayah terkecil RT/RW. Perbankan juga harus selektif dalam menyeleksi nasabah KPR bersubsidi agar tidak salah sasaran. Mangkraknya proyek rumah bersubsidi menjadi ironis di tengah kekurangan rumah di Indonesia mencapai 10 juta unit. Akses KPR bersubsidi diakui semakin sulit dan kerap ditolak perbankan karena konsumen terjerat pinjaman daring. Menurut Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo, penyebab rumah mangkrak, antara lain, peruntukan rumah subsidi salah sasaran menjadi sarana investasi, konsumen atau penghuni terkena PHK, atau hunian tak layak karena jauh dari akses transportasi. (Yoga)