Pelaku usaha pertambangan bauksit masih berkutat dengan problem pendanaan untuk bisa membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Keberadaan investor yang siap menggelontorkan modalnya dianggap lebih urgen dibandingkan dengan satuan tugas khusus bentukan pemerintah. Berbagai upaya untuk mendatangkan investor untuk memacu penghiliran bauksit melalui pembangunan smelter bauksit di dalam negeri masih ‘mentok’. Untuk itu, pemerintah perlu segera turun tangan dengan membuka akses pendanaan agar upaya peningkatan nilai tambah komoditas tersebut bisa kembali bergeliat. Plh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) Ronald Sulistyanto mengatakan, keberadaan satuan tugas khusus yang rencananya dibentuk pemerintah untuk mengakselerasi penghiliran bauksit bakal percuma jika tidak bisa mendatangkan investor. Musababnya, hingga kini tidak banyak pemilik modal yang mau menanamkan modalnya untuk membangun smelter bauksit di dalam negeri. Terlebih, masa pengembalian investasi di Indonesia relatif panjang pascapandemi Covid-19. Dia menjelaskan, untuk membangun smelter bauksit yang bisa menghasilkan alumina dengan kapasitas 2 juta ton membutuhkan investasi sebanyak US$1,2 miliar. Angka itu relatif tinggi dibandingkan dengan nikel yang membutuhkan sekitar US$100 juta untuk smelter dengan kapasitas yang sama. Belum lagi produk turunan dari bauksit relatif sedikit, yakni alumina yang kemudian diolah menjadi aluminium. “Kami mengusulkan beberapa perusahaan membentuk satu smelter secara konsorsium, tapi belum bisa berjalan. Investor yang dibawa pemerintah pun belum ada yang merealisasikan investasinya,” ujarnya. 

Menurutnya, saat ini sudah cukup banyak pelaku usaha pertambangan bauksit yang gulung tikar karena pemerintah melarang ekspor bijih bauksit sejak pertengahan tahun lalu. Padahal, kapasitas penyerapan bauksit untuk diolah di dalam negeri masih relatif terbatas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya secara terbuka menyampaikan bahwa mayoritas pembangunan smelter bauksit masih mandek.Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan, dari 12 smelter bauksit yang dikembangkan di dalam negeri, baru empat yang beroperasi. Sementara itu, Menteri Investasi meyakini keberadaan Satgas khusus yang mengawasi penghiliran bauksit bakal mempercepat pembangunan smelter komoditas itu di Tanah Air. Tim itu nantinya akan mendalami dan merumuskan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi pelaku. Adapun, Ketua Indonesian Mining & Energi Forum Singgih Widagdo menilai keberadaan Satgas khusus bakal memperbaiki tata kelola industri hilir bauksit. Dalam kesempatan itu, dia juga mengusulkan agar pembentukan Satgas khusus juga harus ikut melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.