;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Ada Ide Perguruan Tinggi Kelola Tambang Mineral Logam

21 Jan 2025
Selain organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan, perguruan tinggi juga diusulkan untuk mendapatkan hak pengelolaan tambang mineral logam. Hal itu dibahas dalam rapat penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan dari Partai Gerindra, Senin (20/1/2025), di kompleks Senayan, Jakarta, yang berlangsung secara hibrida. Dalam rapat yang dihadiri sejumlah tim ahli tersebut, ada 11 poin yang menjadi topik pembahasan revisi ketiga UU No 4/2009 itu. Pada poin kelima dalam paparan rapat tertulis rencana prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi.

”Saya secara pribadi, masyarakat yang ada di dalam area pertambangan tidak lagi hanya terkena debu tambang akibat eksploitasi. Tetapi, (revisi) ini merupakan suatu peluang bagi masyarakat untuk melakukan usaha (penambangan) secara langsung. Ini adalah bentuk amanat dari Pasal 33 UUD 1945,” kata Bob. Dalam paparan yang dibacakan tim ahli dalam rapat tersebut, prioritas pemberian WIUP kepada perguruan tinggi disematkan dalam Pasal 51A. Dalam Ayat (1) pasal tersebut tertulis WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. Di ayat berikutnya, pertimbangan pemberian WIUP tersebut adalah akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah B. Seusai paparan, anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarif Muhammad, menyampaikan, ada sejumlah catatan kritis dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 4/2009 tersebut.

Menurut dia, ada cacat formal dan cacat material dalam penyusunan perubahan kedua yang terjadi di masa pandemi Covid-19 tahun 2020. ”Pembahasannya dilakukan tertutup dan minim partisipasi masyarakat. Selain itu, naskah RUU tidak ada pengujian oleh publik dan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),” kata Syarif. Sementara itu, saat dihubungi, Senin, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, proses penyusunan RUU ini bisa dibilang kilat dan tidak transparan. RUU ini juga muncul tiba-tiba dan tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional 2025. Lagi-lagi, menurut dia, DPR dan pemerintah terkesan ugal-ugalan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. ”Khusus hak kelola bagi perguruan tinggi, perguruan tinggi seharusnya fokus pada penyiapan sumber daya manusia untuk hilirisasi tambang, bukan malah mengurusi eksploitasi tambang,” katanya. (Yoga)

Masih Dibutuhkan Pekerja yang Berketerampilan Dasar

21 Jan 2025
Di tengah kemajuan teknologi digital, bidang pekerjaan yang cenderung membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled masih akan dibutuhkan. Bidang pekerjaan seperti ini juga diproyeksikan akan tetap tumbuh pada 2030. Berdasarkan Future of Jobs Report 2025 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Duni (World Economy Forum/WEF)tanggal 8 Januari 2025, sejumlah bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan pesat pada 2030 antara lain ekerja pertanian/peternakan, buruh tani, dan pekerja terkait industri agro, pengemudi pengiriman, pekerja konstruksi bangunan, dan pramuniaga toko. Kemudian, sopir truk, pekerja bangunan, pekerja penjualan di toko, perawat, dan pramusaji makanan minuman.

Dalam laporan yang sama, Forum Ekonomi Dunia menekankan, pekerja pertanian menduduki puncak daftar pekerjaan dengan pertumbuhan terbesar dalam lima tahun kedepan dan diperkirakan akan memperoleh 35 juta pekerjaan lagi pada tahun 2030. Tren transisi hijau,termasuk peningkatan upaya dan investasi untuk mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim, merupakan kekuatan pendorong di balik pertumbuhan pekerjaan ini. Analis Indonesia Labor Institute, Rekson Silaban, Senin (20/1/2025), di Jakarta, berpendapat, kebutuhan pekerja dengan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled workers akan tetap tinggi dalam lima tahun mendatang, tetapi kebutuhan itu utamanya untuk memenuhi pasar kerja di sejumlah negara maju. Di negara ini diperlukan pekerja domestik, perawat orang lansia, perawat taman, dan penjaga hewan piaraan.

Dia menduga, selain populasi usia kerja yang menua dan jumlahnya turun, negara maju telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, jenis pekerja domestik, perawat orang lansia, pesawat taman, dan penjaga hewan piaraan tidak banyak tersedia. Kalaupun mau dimanfaatkan, Indonesia dapat menyalurkannya sebagai pekerja migran Indonesia. ”Namun, adanya kebutuhan global seperti yang disebut dalam laporan Forum Ekonomi Dunia itu tidak boleh dijadikan sebagai keunggulan komparatif ekonomi Indonesia. Sebab, halitu berpotensi membuat Indonesia terjebak sebagai negara pemasok pekerja low-semi skilled,” kata Rekson. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memandang, laporan Forum Ekonomi Dunia itu harus menjadi catatan bagi Pemerintah Indonesia yang selama ini mempunyai keinginan untuk menghilangkan atau mengeliminasi bidang-bidang pekerjaan di sektor jasa pelayanan karena dianggap informal. (Yoga)

Tahun 2025 Menyongsong Minat IPO

21 Jan 2025
Memasuki tahun 2025, delapan emiten baru sudah melaksanakan penawaran saham perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Setelah melalui tahun 2024 yang menantang, otoritas bursa menargetkan 66 perusahaan akan melaksanakan IPO pada 2025. Sepanjang 2024, tercatat hanya 41 perusahaan baru dengan total dana yang dihimpun sebanyak Rp 14,3 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan dengan 79 penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) pada 2023 yang berhasil menghimpun dana Rp 54,1 triliun. Kondisi ini bahkan disebut terendah dalam lima tahun terakhir. Analis pasar modal Stocknow.id, Hendra Wardana, menyebut beberapa faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar, serta tingginya biaya dan regulasi dalam proses IPO yang menjadi tantangan utama. ”Meski begitu, BEI optimistis dengan target 66 perusahaan yang akan IPO di 2025, dengan memastikan bahwa kualitas perusahaan yang melantai tetap terjaga sehingga minat investor dapat terus meningkat dan pasar modal Indonesia semakin berkembang,” tutur Hendra, Jumat (17/1/2025).

Sepanjang Januari, sebanyak delapan emiten tercatat telah melantai di BEI yang berasal dari beragam sektor dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp 3,6 triliun. Dengan demikian, saat ini, total emiten di bursa mencapai 951 perusahaan. Delapan emiten tersebut adalah PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (kode emiten CBDK), PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG), PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT), PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII), PT Kentanix Supra International Tbk (KSIX), dan PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU). Kemudian, PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) dan PT Hero Global Investment Tbk (HGII). Menurut Hendra, pendorong ramainya aksi IPO dan pergerakan positif IHSG di Januari 2025 ialah optimisme pemulihan ekonomi, kebijakan pemerintah yang propasar, serta meningkatnya minat investor dalam membeli saham baru. Semuanya berkontribusi pada sentimen pasar yang positif. 

Sebelumnya, pada Kamis (2/1/2025), ketika perdagangan BEI tahun 2025 resmi dibuka, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menyampaikan bahwa secara global kinerja BEI masih menunjukkan daya saing yang kompetitif dibandingkan dengan bursa global lainnya. ”Saya bangga melaporkan bahwa pasar modal kita tidak hanya bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga terus menunjukkan daya saing yang tinggi, baik di ASEAN maupun dalam skala global,” ucapnya dalam keterangan tertulis di laman BEI. Pencapaian positif terlihat dari meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Total investor pasar modal yang terdiri dari investor saham, obligasi, dan reksa dana meningkat menjadi 14,84 juta investor. Sementara itu, khusus untuk investor saham, terdapat peningkatan lebih dari 1 juta investor saham menjadi 6,37 juta investor saham (Yoga)


TikTok & CapCut Diblokir: Implikasi bagi Ekosistem Digital

20 Jan 2025

TikTok dan CapCut, dua aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan China, ByteDance, resmi ditutup di Amerika Serikat mulai 19 Januari 2025, setelah undang-undang pelarangan atau divestasi yang disahkan tahun lalu mulai berlaku. Penutupan ini menyebabkan jutaan pengguna di AS tidak dapat mengakses kedua aplikasi tersebut, yang kini tidak lagi tersedia di toko aplikasi Apple dan Google, serta situs web. Pengguna yang mencoba membuka aplikasi ini juga diblokir dari konten TikTok. Keputusan ini berdampak besar, mengingat TikTok digunakan oleh sekitar 170 juta orang di AS. Sebelum penutupan resmi, muncul pemberitahuan peringatan di kedua aplikasi tersebut, yang menginformasikan pengguna mengenai penghentian sementara layanan akibat implementasi undang-undang tersebut.


Startup RI: Tantangan dan Peluang di Tengah Kompetisi

20 Jan 2025

Perjalanan bisnis startup di Indonesia, terutama setelah melakukan penawaran umum saham perdana (IPO), seringkali menghadapi berbagai tantangan. Menurut analis Richard Jonathan Halim, kinerja saham startup yang kurang memuaskan disebabkan oleh strategi "bakar duit" yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan dan mempertahankan daya saing, terutama di industri yang sudah matang. Hal ini mengakibatkan banyak startup yang belum mencapai profitabilitas.

Analis lain, Niko Margaronis, menekankan pentingnya GMV (Gross Merchandise Value) dalam mengukur kinerja startup, namun mengingatkan bahwa GMV besar tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan. Selain itu, stabilitas biaya operasional dan kemampuan mencapai profitabilitas jangka panjang dianggap sebagai indikator kunci keberhasilan startup.

Handito Joewono, Ketua Asosiasi Startup Teknologi Indonesia, juga menyoroti adanya upaya ekstrem untuk meningkatkan valuasi perusahaan startup yang seringkali menghasilkan bubble di pasar saham Indonesia. Oleh karena itu, ia menyarankan perlunya ekosistem keuangan yang lebih mendukung bagi startup, termasuk adanya bursa saham yang mirip dengan Nasdaq.

Di sisi lain, terdapat optimisme terkait ekosistem startup di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Pandu Sjahrir, pendiri AC Ventures. Dia mencatat bahwa meskipun ada tantangan, sektor-sektor seperti transisi energi dan kecerdasan buatan (AI) menawarkan peluang investasi yang menarik bagi investor global.

Melalui berbagai upaya perbaikan, baik dari sisi strategi bisnis maupun dukungan kebijakan pemerintah, diharapkan ekosistem startup Indonesia dapat tumbuh dan berkembang, meskipun menghadapi kondisi pasar yang menantang.


Trump Kembali? BRICS, Energi, dan Dampak Global

20 Jan 2025

Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada periode 2025-2029 dapat membawa dinamika baru dalam geopolitik dan geoekonomi global. Dengan semboyan Make America Great Again, kebijakan proteksionisme dan fokus domestik Trump 2.0 berpotensi memperkuat dominasi energi fosil, termasuk meningkatkan produksi minyak dan gas AS serta agresifitas dalam ekspor LNG. Hal ini dapat memperlambat transisi global menuju energi terbarukan, yang berimplikasi pada pasar energi global, termasuk Indonesia, yang dapat meningkatkan kerjasama dalam teknologi pengendalian emisi dengan AS.

Dari sisi geopolitik, kebijakan Trump 2.0 yang cenderung proteksionis berpotensi memperlemah komitmen AS terhadap perjanjian internasional dan forum multilateral, memberi peluang bagi BRICS untuk memperluas pengaruhnya. BRICS, yang terdiri dari negara-negara berkembang seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, semakin vokal dalam menggagas tatanan ekonomi yang lebih multipolar, termasuk tantangan terhadap dominasi dolar AS dalam transaksi global.

Dari perspektif geoekonomi, meskipun negara-negara G7 masih menguasai pangsa PDB global yang lebih besar, BRICS memiliki populasi yang jauh lebih besar dan potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Indonesia, yang baru bergabung dengan BRICS, harus berhati-hati dalam mengelola hubungan dengan AS, terutama dalam sektor perdagangan dan investasi, untuk meminimalkan dampak negatif. Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekspor energi fosil, seperti batu bara dan gas, namun harus memperhatikan transisi energi yang matang dan bertahap.

Secara keseluruhan, Indonesia perlu mengambil sikap strategis dan pragmatis untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar, AS dan BRICS, demi kepentingan nasional yang lebih besar.


Krisis Startup: Strategi untuk Bertahan

20 Jan 2025

Pendanaan modal ventura untuk startup di Indonesia mengalami penurunan drastis, dari US$8,94 miliar pada 2021 menjadi hanya US$693 juta pada 2024, mencatat penurunan hingga 92,95%. Penurunan ini dipengaruhi oleh fenomena tech winter yang melanda pasar global, termasuk di Asia Tenggara. Meskipun ada penurunan signifikan di Indonesia, laju penurunan di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan lebih rendah (87,21%).

Eddi Danusaputro, Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo), menekankan bahwa masa-masa sulit ini merupakan ujian bagi ketahanan startup dan pengelolaan mereka, serta pentingnya fokus pada profitabilitas daripada valuasi semata. Sementara itu, Darryl Ratulangi dari OCBC Ventura menyatakan bahwa sentimen negatif terhadap startup yang bermasalah dapat mempengaruhi keputusan investasi modal ventura pada 2025, meskipun ada potensi bagi sektor-sektor tertentu yang masih menarik. Ronald S. Simorangkir dari Mandiri Capital Indonesia menambahkan bahwa kondisi perekonomian domestik juga berpengaruh terhadap tren investasi di Indonesia.

Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, beberapa sektor seperti teknologi finansial dan kendaraan listrik masih dipandang memiliki potensi pertumbuhan, seperti yang dijelaskan oleh Rudiantara dan Randolph Hsu. Selain itu, Willson Cuaca dari East Ventures menambahkan bahwa penurunan pendanaan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tingginya suku bunga. Namun, potensi Indonesia sebagai pasar yang menarik tetap ada, terutama di sektor energi bersih dan transportasi hijau.



BUMN Karya Dibawah Tekanan Berat

20 Jan 2025
Kinerja emiten BUMN Karya pada 2025 menghadapi tantangan berat, terutama karena berkurangnya alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan semakin ketatnya persaingan dengan perusahaan jasa konstruksi swasta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberikan sebagian besar proyek infrastruktur kepada swasta karena dinilai lebih efisien dan efektif.

Meski begitu, emiten BUMN Karya seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menyatakan siap menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya, menyatakan pihaknya akan tetap fokus pada proyek infrastruktur. Sementara Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, optimistis dapat memanfaatkan pengalaman mereka dalam proyek berbasis Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan target pertumbuhan kontrak baru sebesar 30%-40% pada 2025.

Namun, analis seperti Andhika Cipta Labora dari Kanaka Hita Solvera menilai bahwa keterlibatan swasta dalam proyek strategis dapat mengurangi kontrak BUMN Karya dan menekan laba mereka. Selain itu, menurut Sukarno Alatas, Head of Research Kiwoom Sekuritas, sentimen negatif terhadap emiten BUMN Karya masih dominan akibat restrukturisasi utang, proyek yang tertunda, dan proses hukum yang belum selesai.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi, kejelasan regulasi, efisiensi biaya, dan kelancaran restrukturisasi utang dapat menjadi katalis positif untuk emiten BUMN Karya. Meski demikian, Sukarno merekomendasikan pendekatan wait and see untuk saham BUMN Karya. Bagi investor yang sudah masuk, ia menyarankan untuk hold saham PTPP, ADHI, dan WIKA, dengan target harga masing-masing Rp 370, Rp 230, dan Rp 270 per saham.

Dampak Suku Bunga pada Pertumbuhan Ekonomi

20 Jan 2025
Pemangkasan suku bunga acuan di 2025 dinilai menjadi katalis positif bagi kinerja emiten sektor konsumer siklikal, terutama yang berbasis otomotif dan ritel. Andhika Audrey, analis Panin Sekuritas, menyatakan bahwa biaya dana yang lebih rendah meningkatkan arus kas dan profitabilitas emiten, dengan sektor otomotif diproyeksikan paling diuntungkan karena mayoritas pembelian kendaraan dilakukan melalui kredit. Momentum Idul Fitri juga diyakini akan meningkatkan penjualan mobil.

Sektor ritel, terutama emiten dengan target pasar menengah atas seperti Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) dan MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), diprediksi tetap tangguh meskipun tantangan dari pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan biaya tenaga kerja tetap ada. Natalia Sutanto, analis BRI Danareksa Sekuritas, menekankan bahwa biaya tenaga kerja yang mencapai 10%-17% dari pendapatan bisa menekan profitabilitas, sehingga efisiensi dan peningkatan produktivitas menjadi strategi utama.

Optimisme juga didukung oleh peningkatan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang mencapai 127,7 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,1% oleh Bank Dunia. Nafan Aji Gusta, analis Mirae Asset Sekuritas, mencatat bahwa kondisi konsumsi domestik masih bisa tumbuh positif, terutama dengan potensi pemangkasan suku bunga lebih lanjut ke level 5,5%.

Analis lain seperti Rifdah Fatin Hasanah dari Ina Sekuritas merekomendasikan buy untuk Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), yang berpotensi meningkatkan margin meski menghadapi tantangan seperti larangan penjualan iPhone. Berbagai emiten berbasis ritel, seperti ACES, MAPI, dan Alfamart Tbk (AMRT), juga direkomendasikan untuk pembelian oleh para analis dengan target harga yang beragam, menunjukkan prospek yang tetap menjanjikan meskipun ada hambatan.

Fenomena Makan Tabungan: Menunggu Titik Balik Konsumsi

20 Jan 2025
Fenomena "makan tabungan" di Indonesia terus berlanjut, terlihat dari penurunan rata-rata nominal simpanan rumah tangga di rekening tabungan perbankan. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan rata-rata simpanan per rekening tabungan pada November 2024 turun menjadi Rp 4,16 juta, dibandingkan Rp 4,33 juta pada November 2023.

Menurut Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke, fenomena ini mencerminkan tekanan ekonomi yang memaksa rumah tangga menggunakan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari, seiring kenaikan biaya hidup. Hal ini juga diperkuat oleh Muhammad Iqbal, Direktur SME dan Retail Funding BTN, yang menyebutkan bahwa saldo tabungan dengan nominal kecil di BTN turun signifikan, menjadi Rp 1,8 juta pada November 2024.

Namun, Iqbal optimistis saldo tabungan bisa meningkat seiring penurunan suku bunga acuan (BI rate) dan berbagai program pemerintah, seperti program makan siang gratis dan 3 juta rumah.

Di sisi lain, SVP Retail Deposit Product & Solution Bank Mandiri, Evi Dempowati, mencatat bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) ritel di Bank Mandiri justru tumbuh lebih dari 8% secara tahunan pada November 2024.

David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia, memandang penurunan BI rate bisa membantu meredam fenomena makan tabungan, meskipun dampaknya baru terasa di semester II-2025. Ia juga menyoroti bahwa masyarakat kelas menengah bawah mulai bergantung pada pinjaman daring akibat tekanan ekonomi. David menilai, kenaikan harga komoditas, terutama minyak sawit mentah (CPO), kopi, dan cokelat, dapat mengurangi tekanan ekonomi dan fenomena ini di masa mendatang.