Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Penerbitan SBN Ritel Lebih dari Rp 148 Triliun Tahun Ini

15 Jan 2025

Kementerian Keuangan mencatat investor dari Surat Berharga Negara (SBN) ritel terus naik signifikan. Pemerintah memasang target dari penerbitan SBN ritel lebih tinggi dari 2024. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan total penerbitan SBN pada 2024 meraup Rp 148,5 triliun. Angka tersebut terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. “Kami akan menjaga trajectory ini dengan mendorong penerbitan SBN ritel yang lebih besar pada tahun 2025. Secara normatif, minimal lebih besar dari 2024,” ujarnya kepada Tempo, dikutip Rabu, 15 Januari 2025.

Suminto memaparkan total dana yang didapat dari penerbitan SBN ritel terus naik. Dari Rp 37,6 triliun pada 2018, lalu naik jadi Rp 76,8 triliun pada 2020, meningkat lagi menjadi Rp 107,4 triliun pada 2022 dan Rp 148,5 triliun pada 2024. Hal tersebut, kata dia, didukung oleh jumlah investor yang terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk investor baru. Pada 2018, jumlah investor SBN ritel hanya 71.045. Tahun 2024 jumlah investor mencapai 258.391 dengan 102.236 di antaranya merupakan investor baru. Utang Luar Negeri Indonesia Naik pada Juli 2024, Tembus USD 414,3 Miliar Sehingga total investor outstanding SBN ritel meningkat signifikan dari 71 ribu investor pada 2018 menjadi lebih dari 600 ribu investor pada 2024. “Rasio investor baru bervariasi setiap tahunnya, tetapi berada di kisaran 20 persen hingga 30 persen dalam lima tahun terakhir, mencerminkan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.

SBN Ritel adalah produk investasi yang dapat dibeli oleh masyarakat umum atau investor ritel. Produk ini diterbitkan oleh pemerintah sebagai instrumen utang untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Suminto mengatakan penerbitan SBN Ritel memiliki beberapa kontribusi penting. Selain memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN juga mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, dengan memperluas basis investor dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi. Pembiayaan lewat SBN ritel juga berkontribusi pada inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pemerintah akan kembali menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel sepanjang 2025. Tahun ini Kementerian Keuangan menjadwalkan penawaran untuk 8 seri baru SBN ritel. Menyitir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Obligasi Negara Ritel (ORI) akan jadi jenis SBN ritel yang ditawarkan pertama kali tahun ini. Penawaran akan dilakukan pada 27 Januari hingga 20 Februari 2025. (Yetede)

Ekonomi

Diharapkan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Segera Umumkan Rencana Pengadaan

15 Jan 2025

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk segera mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) 2025 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Langkah ini untuk mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat dalam memantau pengelolaan anggaran negara. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Dwi Rahayu Eka Setyowati pengisian SiRUP juga memberikan kepastian informasi bagi para pelaku usaha untuk menyiapkan penawaran terbaik mereka. “Mengisi SiRUP bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud nyata komitmen kita bersama untuk menciptakan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien,” kata Dwi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu, 15 Januari 2025.

Menurut Dwi, dengan pemanfaatan SiRUP, publik dapat dengan mudah mengakses secara langsung pengadaan barang/jasa secara nasional, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, mengumumkan recana umum pengadaan ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP dalam SiRUP harus dilakukan oleh K/L setelah penetapan alokasi anggaran belanja. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, peraturan mengamanatkan untuk mengumumkan RUP setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Yetede)

Ekonomi

PT KAI Daop 6 Yogyakarta Siap Kerahkan Kereta Api Tambahan untuk Mengantisipasi Imlek

15 Jan 2025

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta juga menyediakan armada kereta api (KA) tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat libur panjang akhir bulan Januari 2025 ini. Masa libur tersebut bertepatan dengan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2025. Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro mengemukakan penambahan jadwal keberangkatan kereta api diharapkan dapat memberikan alternatif perjalanan bagi pelanggan yang telah kehabisan tiket reguler sekaligus menambah pilihan waktu keberangkatan, khususnya di momentum libur Imlek 2025 tersebut

“Penambahan jadwal kereta api ini merupakan langkah kami untuk memastikan masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan aman selama periode libur panjang," ujar Krisbiyantoro kepada wartawan di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa malam, 14 Januari 2025. Sejak 1 November, Tiket Kereta Api Tambahan Bisa Dipesan Ia menyebutkan kereta-kereta api tambahan yang dioperasikan untuk akhir pekan panjang ini dilengkapi dengan berbagai tipe sarana yang modern dan nyaman. Pilihan sarana tersebut meliputi kereta eksekutif Mild Steel, kereta eksekutif New Image, kereta eksekutif Stainless Steel Generasi 1, serta kereta Ekonomi Premium Stainless Steel yang dirancang dengan kenyamanan premium.

"Ada juga kereta ekonomi long seat berkapasitas 80 penumpang yang menawarkan pengaturan tempat duduk praktis untuk perjalanan jarak pendek maupun menengah," tutur dia. KAI Antisipasi Kemacetan HUT TNI, 26 Kereta Api dari Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara Pihaknya mengimbau pelanggan untuk segera memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI atau mitra resmi KAI sebelum kehabisan tiket. Selain lebih praktis, ia mengatakan pembelian tiket melalui aplikasi juga mendukung upaya digitalisasi layanan KAI. "Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan ketersediaan tiket, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI di 121 atau melalui media sosial resmi KAI," katanya.

Ekonomi

OJK Bakal Memperluas Aset Kripto

15 Jan 2025

OJK bakal memperluas pendekatan ke aset kripto diantaranya melalui pengintegrasian pengaturan dan pengawasan aset tersebut dengan sektor keuangan lainnnya. Ini ditujukan untuk memastikan kegiatan aset kripto dapat beroperasi dalam kerangka yang selaras dengan prinsip-prinsip stabilitas sistem keuangan. Selama ini, harga aset kripto diketahui memiliki kecenderungan volatilitas yang tinggi atau bisa mengalami fluktuasi yang sangat tajam dalam waktu singkat. Faktor-faktor seperti spekulasi pasar, sentimen, investor, dan berita dapat memengaruhi harga secara signifikan. Risiko ini membuat kripto kurang stabil bagi investor konservatif.

Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappeti) resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital (AKD), termasuk aset kripto (AK) dan derivatif keuangan, ke OJK dan bank Indonesia (BI). Jumat (10/01/2025) ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Selain mengintegrasikan kripto dengan sektor keuangan lain seperti perbankan dan pasar modal usai mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan dari Bapppeti, OJK juga akan melakukan sejumlah perluasan lain. Perluasan lain itu mencakup pengembangan produk dan layanan, aspek penawaran, pengawasan resiko dan dampak sistematik, serta tata kelola. (Yetede)

Ekonomi

Perbankan Nasional Biayai Hilirisasi Batu Bara

15 Jan 2025

Proyek hilirisasi batu bara akan masif seiring dengan peluang mendapatkat biaya dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank nasional. Pembiayaan itu diberikan atas rekomondasi Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025 itu antara lain memberi wewenang untuk mengindentifikasi dan merekomondasikan proyek strategis guna mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam negeri. Pendanaan merupakan salah satu isu terpenting dalam pengembangan hilirisasi batu bara. Pasalnya, proyek berbasis batu bara sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan internasional karena diangap sebagai sumber energi kotor yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Plt Direktur EKsekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan pelaku usaha berkomitemn dalam meningkatkan nilai tambah batu bara melalui hilirisasi. Dia membenarkan faktor pendanaan proyek hilirisasi menjadi salah satu kendala dalam proses pengembangannya. (Yetede)

Ekonomi

Saham Sektor Bank Kena Downgrade dari Over Weight Menjadi Netral

15 Jan 2025

Saham sektor perbankan kena downgrade dari overweight (OW) menjadi netral, menyusul proyeksi perlambatan pertumbuhan kredit dan laba bersih 2025.Berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), kredit perbankan diprediksi tumbuh melambat menjadi 9,9% tahun 2025 dari 2024 sebesar 13,4%. Sejalan dengan itu, pertumbuhan laba bersih per saham (EPS) bank diprediksi melambat menjadi 5,8% dari 6,7%. Sumber pertumbuhan kredit 2025, tulis BRIDS, adalah segmen korporasi, sedangkan segmen pertambangan serta UMKM masih dalam fase pemulihan kualitas aset. "Didorong oleh likuiditas yang baik dan cost fund (CoF) resilen, kami memprediksi empat bank besar mencetak pertumbuhan kredit 9,9% dan terus melanjutkan performa di atas industri," tulis BRIDS. BRIDS mempreiksi likuiditas masih ketat tahun 2025, didorong oleh yield dan penerbitan SRBI yang masih tinggi, rasio secondary reserves rendah, dan minimnya imbas insentif giro wajib minimum (GWM). Per September 2024, broker ini mencatat, rasio secondary reserves mencapai 16%, lebih rendah dari rata-rata sebelum pandemi Covid-19 sebesar 20%. Adapun insentif GWM 4% bisa dimanfaatkan bank untuk menarik likuditas maksimal Rp 44 triliun, lebih rendah dari bertahun-tahun sebelum Rp148 triliun. (Yetede)

Ekonomi

Dividen Berlimpah Menanti Pemegang Saham

15 Jan 2025

Musim pembagian dividen untuk tahun buku 2024 yang akan dilakukan pada 2025 diperkirakan akan mengalami penurunan, meskipun tetap menarik untuk dicermati oleh investor. Pembagian dividen pada 2024 diperkirakan mencapai Rp322,4 triliun, turun 11,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya dividen spesial seperti yang terjadi pada PT Alamtraya Resources Indonesia (ADRO) di 2024.

Namun, sektor finansial dan energi, terutama emiten besar seperti ADRO, Bank BRI (BBRI), Bank BCA (BBCA), dan Bank Mandiri (BMRI), masih diperkirakan akan memberikan dividen yang cukup menarik. Selain itu, perusahaan BUMN juga tetap diharapkan memberikan dividen besar, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap kas negara.

Felix Darmawan, Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas, menambahkan bahwa dividen dapat menjadi faktor yang menggairahkan pasar modal, terutama dalam kondisi ketidakpastian global, karena memberikan pengembalian langsung kepada investor. Investor disarankan untuk memilih emiten dengan fundamental yang kuat dan arus kas yang stabil, yang menjamin pembagian dividen berkelanjutan.

Rekomendasi saham dividen tinggi dari Mirae Asset Sekuritas dan Panin Sekuritas mencakup emiten-emiten seperti BBRI, BMRI, PTBA, PGAS, dan TPMA, yang diperkirakan dapat menjadi pilihan menarik di musim pembagian dividen ini.

Ekonomi

Menggali Peluang dari Emiten Baru

14 Jan 2025

Minat tinggi investor terhadap aksi Initial Public Offering (IPO) pada awal tahun 2025, yang tercermin dari oversubscription pada beberapa emiten besar, fenomena ini belum cukup untuk mengerek aktivitas transaksi harian di pasar modal Indonesia. Sejumlah IPO seperti PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) dan PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) berhasil menarik dana jumbo dan mencatatkan lonjakan harga saham signifikan. Namun, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dan IHSG pun menunjukkan penurunan.

Faktor eksternal seperti kebijakan moneter global dan penguatan dolar AS turut mempengaruhi pergerakan pasar, dengan investor asing tercatat melakukan net sell. Meskipun IPO menawarkan alternatif investasi yang menarik, terutama pada emiten yang terafiliasi dengan konglomerasi besar, sebagian investor lebih memilih untuk menunggu dan melihat perkembangan pasar lebih lanjut.

Pakar pasar seperti Irvan Susandy dan Fath Aliansyah mengungkapkan bahwa meskipun IPO menarik minat, tantangan utama adalah sentimen pasar yang lemah, terutama dalam pasar sekunder, serta tekanan dari faktor eksternal. Oleh karena itu, meskipun IPO menunjukkan potensi, keberlanjutan kenaikan pasar tergantung pada faktor-faktor ekonomi dan sentimen pasar yang lebih luas.

Ekonomi

Strategi Saling Tawar dan Ancaman Tarif

14 Jan 2025

Perebutan supremasi teknologi untuk energi baru dan terbarukan atau EBT dan kebutuhan semikonduktor merupakan game geopolitik terbaru China-Amerika Serikat. Donald Trump tidak sekadar mengancam China dengan pengenaan tarif 10 persen, tetapi juga pembatasan investasi hi-tech. Sebagai balasannya, China melakukan larangan ekspor mineral strategis seperti germanium, galium, dan antimon ke AS yang dibutuhkan untuk produksi semikonduktor (Niarchos, Januari [2025]) Pelantikan presiden terpilih AS, Donald Trump, baru akan dilakukan pada 20 Januari 2025. Biasanya wewenang implementasi kebijakan baru dapat dilakukan jika sudah resmi menduduki suatu jabatan. Namun, jabatan presiden AS mempunyai bobot sendiri sebagai one of the most powerful office in the World (Brusco [2018]).

Keunikanini membuat aplikasi dari Theory ofGames and Economic Behavior menjadi relevan (Von Neumann dan Morgenstern [1944]). Dalam game theory dikenal keseimbangan Nash, yaitu hasil akhir dari kebijakan adalah interaksinya dengan reaksi dari pihak-pihak yang akan terkena kebijakan (Acocella et al. [2012]). Situasi membuat pihak yang mempunyai bobot pengaruh seperti presiden AS walaupun belum dilantik, dapat memberikan sinyal prospek kebijakan mendatang yang membuat pihak lain bereaksi. Secara paradoks ini juga meningkatkan ketidakpastian karena pihak lain dapat mengambil posisi membalas ancaman. Ancaman merupakan satu strategi tawar-menawar atau negosiasi. Jika kesepakatan dapat tercapai, sifatnya jadi keseimbangan kerja sama (cooperative equilibrium).

Keseimbangan akan berjalan untuk waktu tertentu sampai batas waktunya jika pihak-pihak yang terlibat tetap patuh dengan ketentuan. Untuk itu diperlukan kredibilitas dan reputasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk tidak ingkar janji dan tidak melakukan kecurangan (Alt et al. [1988]). Ini juga diperlukan untuk renegosiasi jika perjanjian akan diperpanjang dengan memperhatikan perkembangan terbaru. Keseimbangan tangan gemetar Strategi ancam-mengancam untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik berisiko membawa ke ”keseimbangan tangan gemetar” atau trembling hand equilibrium. Istilah untuk godaan memasukkan strategi yang tidak sesuai tujuan utama game (Selten [1975]). Ini membuat segalanya menjadi semakin rumit, memerlukan waktu untuk semua kembali ”rasional”. Game of throne EBT ini kemudian melebar ke isu lain dan pihak yang tidak terlibat langsung. (Yoga)

Ekonomi

Rencana Hentikan Cek Fakta Meta Picu Kekhawatiran Banyak Pihak

14 Jan 2025

Sejumlah pihak mengkhawatirkan rencana Meta, perusahaan induk berbagai platform media sosial, untuk menghentikan program cek fakta. Rencana ini berpotensi memperluas penyebaran misinformasi di ruang digital. Meta yang membawahkan Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Threads berencana mengganti cek fakta dengan sistem catatan komunitas, seperti yang diterapkan di media sosial X. Meta menyebut pihaknya ingin kembali ke komitmen dasar dalam mendukung kebebasan berekspresi. Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) menyebut, penghentian program cek fakta tersebut dapat mengancam kebenaran. Platform yang tidak mengutamakan kebenaran dikhawatirkan memperluas penyebaran misinformasi dan ujaran kebencian. Hal ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap media sosial dan media berita sebagai sumber informasi. IFJ juga menyinggung Piagam Etika Global untuk Jurnalis yang menyebutkan ”Menghormati fakta dan hak publik atas kebenaran adalah tugas pertama jurnalis.

Sekretaris Jenderal IFJ Anthony Bellanger mengatakan, kebenaran merupakan landasan jurnalisme. ”Pengumuman (rencana Meta menghentikan cek fakta)ini merupakan pukulan telak bagi ekosistem informasi global. Betapa pun tidak sempurnanya pengecekan fakta, hal itu didasarkan pada prinsip bahwa ada fakta yang dapat diperiksa,” ujarnya, dilansir dari laman IFJ, Senin (13/1/2025). Rencana menghentikan program cek fakta juga akan semakin menyulitkan upaya melawan penyebaran informasi secara daring yang menyesatkan. Selama ini, artikel dan unggahan yang dianggap salah oleh pemeriksa fakta akan ditandai dengan peringatan. Tanda tersebut dapat menjadi catatan bagi pengguna media sosial untuk mewaspadai konten yang tidak sesuai dengan fakta. Namun, jika cek fakta dihapuskan, pengguna media sosial dikhawatirkan akan semakin mudah terpapar informasi yang menyesatkan. Psikolog sosial di Cambridge University, Inggris, Sander van der Linden, mengatakan, pemeriksaan fakta di media sosial telah membantu meyakinkan orang tentang informasi yang benar dan dapat dipercaya. (Yoga)