;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Diskriminasi UE, Aturan Perdagangan Harus Diubah

18 Jan 2025
Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa dagang minyak kelapa sawit (CPO) melawan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Putusan Panel WTO yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025 menyatakan bahwa UE melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari, serta kedelai dari negara lain.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa putusan ini mencegah kebijakan diskriminatif dan proteksionis yang berdampak pada perdagangan global. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan memantau perubahan regulasi UE untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan WTO.

Sengketa ini bermula pada Desember 2019, ketika Indonesia menggugat kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation UE yang menghambat akses pasar kelapa sawit Indonesia. Kebijakan tersebut membatasi konsumsi biofuel berbahan baku sawit hingga 7% dan mengategorikan sawit dalam risiko alih fungsi lahan tinggi (high ILUC-risk), yang dianggap proteksionis dengan dalih kelestarian lingkungan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyarankan agar Indonesia mengikuti langkah Malaysia dengan membahas lebih lanjut kebijakan UE berdasarkan putusan WTO. Jika laporan Panel WTO tidak diajukan banding, UE harus mengambil langkah konkret dalam waktu 60 hari untuk mematuhi kewajiban yang diatur WTO.

Keberhasilan ini, menurut Budi, adalah hasil koordinasi intensif antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi kelapa sawit, tim ahli, dan kuasa hukum. Putusan ini diharapkan mengurangi hambatan perdagangan bagi CPO Indonesia di pasar internasional.

Cari Peluang Pada Program Perumahan

18 Jan 2025
Program 3 juta rumah yang diusung pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berdampak positif bagi sektor properti tetapi juga membuka peluang besar bagi industri asuransi, terutama melalui produk asuransi jiwa kredit (AJK).

Hengky Djojosantoso, Presiden Direktur Ciputra Life, menjelaskan bahwa produk AJK melindungi nasabah debitur kredit pemilikan rumah (KPR) dengan memberikan jaminan pelunasan kredit jika debitur meninggal dunia. Program ini akan meningkatkan volume pencairan kredit KPR, khususnya di bank-bank Himpunan Bank Negara (Himbara). Hengky juga optimistis bahwa bisnis AJK akan tumbuh seiring dengan target pembangunan pemerintah, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan kredit.

Selain itu, regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu POJK 20 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada Desember 2024, diharapkan memperbaiki pengelolaan produk AJK sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi debitur.

Pengamat asuransi dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI), Wahyudin Rahman, juga menyatakan bahwa program ini membawa potensi besar untuk industri asuransi, dengan proyeksi premi asuransi jiwa kredit mencapai Rp 1,1 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program 3 juta rumah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan dampak luas pada sektor asuransi.

Kentanix Bidik Keuntungan dari Bisnis Properti

18 Jan 2025
PT Kentanix Supra Internasional (KSIX), emiten properti baru yang resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Januari 2025, telah beroperasi selama lebih dari empat dekade dengan menghadirkan 40.000 hunian di berbagai segmen. Dipimpin oleh Ferdinand Aryanto sebagai Direktur Utama, KSIX saat ini fokus pada pengembangan proyek di Bogor, Cileungsi, Cilegon, dan Bekasi.

Dari dana IPO sebesar Rp 144,94 miliar, KSIX berencana menggunakan 61,55% untuk modal kerja, 28,84% untuk setoran modal ke proyek Vila Bogor Indah 6, dan sisanya untuk operasional. KSIX memiliki portofolio properti meliputi Grand Nusa Indah, Vila Bogor Indah, dan proyek kolaborasi seperti Telaga Kahuripan dan Gading Icon Apartment, dengan target marketing sales sebesar Rp 300 miliar pada 2025, meningkat dari Rp 230 miliar pada 2024.

Sebagian besar saham KSIX dikuasai oleh perusahaan milik famili mendiang Boenjamin Setiawan, pendiri PT Kalbe Farma (KLBF), dengan figur utama seperti Franciscus Bing Aryanto dan Gerda Veronica sebagai pengendali utama. Meski memiliki landbank 200 ha dan proyek berjalan, saham KSIX terkoreksi tajam sebesar 33,62% menjadi Rp 300 per saham pada 17 Januari 2025, dibandingkan harga awal IPO.

KSIX tetap optimistis dengan pertumbuhan laba bersih 10% pada 2025, didukung oleh fokus pengembangan lahan seluas 30 hektare hingga 2026 dan diversifikasi proyek properti untuk masyarakat menengah.

Bank Kucurkan Dividen Besar Berkat Modal yang Kuat

18 Jan 2025
Bank-bank besar di Amerika Serikat mulai berani mengembalikan lebih banyak dana kepada pemegang saham melalui pembayaran dividen dan pembelian kembali saham (buyback). Berdasarkan data Bloomberg, enam bank terbesar di AS telah mengalokasikan lebih dari US$ 100 miliar untuk dividen dan buyback saham pada tahun 2024, menjadi nilai tertinggi sejak 2021.

Citigroup Inc. menjadi sorotan setelah akhirnya memutuskan buyback saham senilai US$ 20 miliar, meskipun sebelumnya fokus pada investasi di manajemen risiko. CFO Citigroup, Mark Mason, menyebut buyback saham sebagai strategi untuk menunjukkan kepada investor bahwa nilai saham perusahaan masih undervalued.

Jeremy Barnum, Direktur Keuangan JPMorgan Chase & Co., menyatakan bahwa perusahaan memiliki cukup banyak modal berlebih yang dihasilkan dari operasi dan laba. Dengan minimnya peluang investasi jangka pendek, JPMorgan memilih mengembalikan modal kepada pemegang saham melalui buyback. Aksi ini disukai investor karena dapat mengurangi jumlah saham beredar, sehingga meningkatkan nilai saham.

David Solomon, CEO Goldman Sachs Group Inc., optimistis terhadap kondisi perbankan AS. Ia berharap ada perubahan kebijakan di bawah pemerintahan baru, yang memungkinkan bank memiliki lebih banyak uang tunai untuk disalurkan sebagai kredit, tanpa tekanan untuk menambah modal berlebih.

Aksi ini menunjukkan bahwa bank-bank besar AS kembali fokus pada peningkatan nilai bagi pemegang saham, didukung oleh kondisi ekonomi yang lebih stabil dan peluang bisnis yang cerah.

Periode 3 Tahun ini, Tapera Berhasil Menyalurkan Dana FLPP Rp 76 Triliun

18 Jan 2025
BP Tapera telah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejak 2022 hingga kini total mencapai Rp 76,04 triliun. Pendanaan ini untuk membiayai 655.300 unit rumah. Adapun total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah disetor ke rekening investasi bendahara umum negara (RIBUN) sampai Desember 2024, diproyeksikan sebesar Rp 1,37 triliun atau sekitar Rp 450 miliar lebih per tahun.

Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemupukan Dana Tapera Doddy Bursman menjelaskan, pada 2022, dana FLPP yang tersalurkan sebesar Rp 25,15 triliun untuk 226.000 unit rumah. Lalu, penyaluran di 2023 mencapai Rp 26,32 triliun untuk 229.000 unit rumah. "Sedangkan tahun 2024, telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun," ujar Doddy dalam keterangan pers, Jumat (17/1).

Bukalapak Stop Penjualan Fisik

18 Jan 2025
Keputusan PT Bukalapak.com Tbk menutup layanan fisik hampir dipastikan menambah panjang penderitaan investor retail dan institusi, seperti dana pensiun. Harapan meraih untung besar saat perusahaan tersebut melepas saham ke publik (IPO) pada 2021 berubah menjadi kerugian besar karena harga saham makin ambles  Bukalapak mengumumkan perubahan drastis lini bisnisnya itu pada 9 Januari 2025. Terhitung mulai pekan ini, startup unicorn pertama Indonesia yang melantai di bursa itu akan berfokus berjualan pulsa telepon, paket data, token listrik, dan layanan pembayaran lain. Kapitalisasi pasar Bukalapak bernilai Rp 109 triliun saat IPO pada 2021. Pada pekan pertama Januari 2025, nilainya anjlok menjadi Rp 12,7 triliun. Harga saham per unit tinggal Rp 119, dari Rp 850 saat IPO pada 6 Agustus 2021. 

Aksi korporasi mendadak ini menjadi pukulan telak bagi para investor. Mereka terkecoh karena, saat IPO, Bukalapak menggambarkan diri sebagai perusahaan yang berprospek gemilang dan kinerja yang terus berkembang. Padahal sejatinya itu hanya klaim sepihak karena kenyataannya, sebelum IPO, perseroan tersebut tidak pernah untung. Pada 2020, mereka tercatat rugi Rp 1,34 triliun. Kemudian pada 2019 nilai kerugian melonjak menjadi Rp 2,79 triliun.  Tito Karnavian: RI Bisa Tiru Penggunaan Teknologi Berbasis Riset Singapura untuk Administrasi Melihat kinerja yang buruk, semestinya Bukalapak belum boleh melakukan IPO. Namun, dengan alasan mendorong pertumbuhan startup, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mengubah sejumlah aturan agar Bukalapak dapat melakukan penawaran saham perdana dan meraup dana mencapai Rp 21,9 triliun.

Belakangan, dengan dispensasi aturan ini, sejumlah perusahaan unicorn mengikuti langkah Bukalapak. Bukalapak Stop Penjualan Produk Fisik. Apa Dampaknya terhadap Persaingan E-Commerce Bagaimana E-Commerce Bertahan di Musim Dingin Bukalapak Tak Lagi Jual Produk Fisik per Februari 2025, Bagaimana Hak dan Kompensasi Karyawan? Bukalapak: Didirikan Achmad Zaky untuk UMKM, Kini Menutup Penjualan Produk Fisik Rencana memangkas bisnis inti sama artinya Bukalapak sedang sekarat. Ini juga bisa terlihat dari tren nilai kapitalisasi pasar yang terus menurun. Kendati demikian, anjloknya kinerja perseroan juga memunculkan pertanyaan melihat proyeksi pemerintah dalam bisnis e-commerce dan geliat perusahaan kompetitor Bukalapak.  (Yetede)


Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi 2025 Sebesar 5,2%

18 Jan 2025

Pemerintah tetap berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% kendati Bank Dunia hanya memberikan proyeksi 5,1%. Pemerintah akan menggenjot sumber  pertumbuhan ekonomi dalam negeri demi mencapai target tersebut. "Pemerintah tetap optimis, karena saat ini masih  bulan Januari. Jadi kita lihat saja perkembangan ke depan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut dia, momentum Ramadan dan Idulfitri akan menjadi andalan pemerintah pada kuartal 1-2025 untuk memacu ekonomi. Hari Raya Idulfitri akan berlangsung 31 Maret 2025. Secara histori, konsumsi rumah tangga melonjak saat periode Ramadan dan Lebaran.

Selain itu, dia menegaskan, pemerintah sedang menggodok kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) agar eksportis mau menyimpan dana lebih lama di pasar keuangan domestik. Bila investor lebih banyak menyimpan modal di dalam negeri, ini menjadi andalan saat perekonomian dunia sedang mengalami guncangan. "Kami sedang fine tuning DHE. Mudah-mudahan ini bisa segera dirilis, sehingga fundamental ketahanan ekonomi kita semakin membaik," tutur Airlangga. Pada kesempatan berbeda, Airlangga Hartarto mengatakan, langkah BI menurunkan suku bunga acuan diharapkan memberikan dampak positif ke sektor riil. Hal tersebut akan berujung pada meningkatnya laju pertumbuahn ekonomi nasional. (Yetede)

Bisnis BNPL di Indonesia Makin Digandrungi Masyarakat

18 Jan 2025
Bisnis dengan konsep beli dulu bayar nanti (buy now pay later/BNPL) di Indonesia  semakin digandrungi masyarakat,  lantaran memberikan kemudahan akses keuangan. Bahkan, pertumbuhan dari bisnis BNPL di tahun ini diperkirakan masih akan  melesat melampaui kartu kredit. Berdasarkan data Pefindo  Biro Kredit (IdScore), hingga November 2024, pertumbuhan fasilitas BNPL tercatat sebesar 24,53% secara tahunan (year on yera/yoy), dengan total nilai portfolio kredit mencapai Rp35,14 triliun. Angka ini mengindikasikan bahwa perilaku konsumtif masyarakat masih tinggi. Pertumbuhan BNPL, diproyeksikan akan mencapai 30% pada Desember 2025, sejalan dengan prediksi pertumbuhan portfolio kredit nasional yang juga diperkirakan mencapai dua digit antara 11-13% (yoy) target dari Bank Indonesia. Bank umum semakin agresif memasuki bisnis BNPL, dengan pertumbuhan yang signifikan mencapai 68,24%. "Saat ini BNPL semakin diterima dan diintegrasikan ke dalam layanan perbankan konvesional," ujar Direktur Utama IdScore Tan Giant Saputrahadi. (Yetede)

Medsos Dibatasi, Agar Anak Terlindungi dari Cyber Crime

18 Jan 2025
Rencana pemerintah untuk membatasi umur bagi anak  atau anggota masyarakat yang diperbolehkan mengakses media sosial (medsos)  dinilai sebagai langkah yang tepat. Hal ini sangat diperlukan  untuk melindungi anak-anak Indonesia dan masa depannya dari berbagai ancaman di dunia digital, seperti paparan konten tidak pantas, cyberbullying, dan kecanduan gadget. Apalagi, ancaman berbahaya dari dampak buruk media sosial terhadap anak-anak ini sudah menjadi kesadaran banyak masyarakat di dunia. Ini dibuktikan dengan banyaknya negara yang sudah melakukan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak. Negara-negara itu diantaranya Australia, Prancis, Beligia, Italia, Jerman, Korea Selatan, dan India. Bahkan, kalangan ahli menyarankan agar batasan umur untuk mengakses platform digital lain seperti game online, dan tontonan yang dinilai banyak merugikan anak. Selain membatasi umur, hal lain yang tetap perlu di gencarkan adalah edukasi dan literasi kepada para orangtua tentang cara memanfaatkan gadget yang tepat bagi anak. (Yetede)

Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat Sementara di Stop Dahulu

17 Jan 2025
Pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana peremajaan kelapa sawit rakyat sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pengusaha dan petani sawit swadaya meminta agar kebijakan itu tak berlangsung lama. Kebijakan itu diatur dalam surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diterbitkan pada 14 Januari 2025. Surat tersebut perihal pemberhentian sementara operasional pencairan dan pengembalian dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS), serta operasional pencairan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit (SPPKS). Surat itu ditujukan kepada bank mitra BPDPKS dan lembaga pekebun yang menerima dana PPKS dan SPPKS. Disebutkan pula, kebijakan itu terkait perubahan nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) BPDPKS per 18 Januari 2025. 

Untuk itu, seluruh dokumen PPKS dan SPPKS disampaikan pada BPDPKS melalui aplikasi SMART-PSR paling lambat pada 15 Januari 2025. Setelah tanggal tersebut, dana PPKS dan SPPKS itu akan diproses kembali sampai dengan SOTK BPDPKS selesai pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar pemerintah tidak menghentikan penyaluran dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terlalu lama. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat program tersebut. ”Selama ini, realisasi PSR selalu di bawah target tahunan. Padahal, PSR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) nasional yang tumbuh stagnan,” katanya. (Yoga)