PT Pelayaran Indonesia (Pelni/Persero) menyatakan membuka peluang investasi baru diluar skema Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2027. Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyatakan, potensi skema investasi baru selain skema  PMN ini, masih berada dalam kajian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kementerian Keuangan (Kemekeu). "Saat ini memang Kemenhub dan Kemenkeu mengkaji skema selain PMN yang memberikan ruang kepada Pelni untuk berinvestasi. Namun, yang pasti kami konsen dulu pada PMN untuk mengganti kapal baru yang sudah tua," ucap Anda. Anda menuturkan, Pelni telah mendapatkan PMN tahap awal sebesar Rp 1,5 triliun untuk uang muka pembelian tiga kapal baru, dari total PMN yang diajukan tahap pertama sebesar Rp 4 triliun. "Masih ada Rp 2,5 triliun lagi untuk pelunasan yang akan diajukan tahun ini. PMN tersebut melalui proses yang panjang dari pembahasan awal yang dilakukan sejak Mei 2022 hingga cair pada awal 2025. Tentu ini masih membutuhkan proses panjang sebab masih ada proses lelang yang akan kita buka nantinya," ungkapnya. (Yetede)

Status pailit yang menimpa PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex) harus bisa diselamatkan oleh pemerintah. Sebab, perusahaan tersebut berperan menjadi penopang struktur industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFi) Redma Gita Wirawasta menerangkan, secara keseluruhan industri TOY memang sedang dalam tekanan besar, karena pasar domestiknya dibanjiri impor murah, Sritex juga tidak lepas dari tekanan tersebut. Dia mengatakan, penting bagi industri TPT Indonesia agar Sritex diselamatkan dalam perannya sebagai penopang struktur industri TPT nasional. "Ini karena banyak perusahaan lain yang bergantung pada Sritex baik sebagai penyerap bahan baku sektor hulu maupun sebagau penyuplai bahan baku ke sektor hilir," ucap dia. Meski begitu, Redma menganggap opsi memberikan bailout terhadap Sritex bukan pilihan baik, dan tidak akan menyelesaikan masalah selama masalah importasi barang murah ini tidak diselesaikan. Redma menjelaskan, upaya pemerintah belum maksimal bahkan cenderung buntu. Industri bahkan tidak tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah, karena tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan. (Yetede)

Para analis di JP Mprgan Chase & Co memprediksi potensi kerugian yang harus ditanggung perusahaan asuransi, akibat kebakaran hutan di Los Angeles (LA), diprediksi melampaui US$ 20 miliar atau lebih dari  Rp326,34 triliun (asumsi kurs Rp 16,317 per US$). Jumlah ini dua kali lipat lebih besar dari proyeksi yang sempat mereka sampaikam sehari sebelumnya. Dalam catatan yang disampaikan pada Kamis (09/01/2025), para analis JP Morgan, yang dipimpin Jimmy Bhullar, memperingatkan bahwa total kerugian yang diasuransikan dapat meningkat lebih jauh jika kebakaran tidak terkendali dan kehancuran menyebar.

Sebelumnya pada Rabu (08/01/2025), mereka mengatakan melihat potensi kerugian  bagi industri asuransi mendekati US$ 10 miliar. Proyeksi ini, menunjukkan  bahwa bencana kebakaran hutan di Butte County Camp pada 2014. Dengan kerugian yang diasuransikan sekitar US$ 10 miliar maka peristiwa tersebut menjadi bencana kebakaran terbesar untuk industri ini dalam sejarah California hingga saat ini. Sementara itu, menurut prediksi awal dari badan perkiraan swasta Accuweater Inc total kerusakan ekonomi mencapai US$ 135 miliar hingga US$ 150 miliar. Besaran angka ini sekalius menandakan pemulihan yang sulit dan melonjaknya biaya asuransi pemilik rumah, serta dampak ekonomi tidak langsung, seperti hilangnya upah gangguan rantai pasok. (Yetede)