Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Fokus pada Layanan Produk Virtual Bukalapak

11 Jan 2025

PT Bukalapak.com Tbk yang akan fokus menjual layanan produk virtual adalah bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk terus relevan dan kompetitif di pasar e-dagang. Berbagai lini bisnis lain, seperti Mitra Bukalapak, gim, dan investasi, dinilai masih memiliki prospek yang positif. Demikian keterangan resmi perusahaan, Jumat (10/1/2025), menanggapi kabar mengenai penutupan bisnis lokapasar dan penjualan daring produk fisik di masyarakat. Manajemen Bukalapak mengatakan bahwa perusahaan telah berkembang dari lokapasar menjadi platform e-dagang yang berkelanjutan. Sejak 2021, manajemen telah bertransformasi mengembangkan bisnis produk virtual, gaming, ritel, investasi, dan Mitra Bukalapak. Produk virtual yang dimaksud mencakup, antara lain, penjualan pulsa dan voucer gim. Adapun yang dimaksud dengan bisnis Mitra Bukalapak adalah bisnis yang memungkinkan para pelaku usaha, seperti pemilik warung, kios, atau agen, berjualan produk dan layanan Bukalapak secara luring.

Mitra Bukalapak menyediakan berbagai produk dan layanan, seperti bahan kebutuhan pokok, pulsa, token listrik, dan isi ulang dompet elektronik. ”Perubahan dinamika pasar dan persaingan di industri terkait (e-dagang) telah mendorong kami untuk menyesuaikan strategi jangka panjang demi menjaga keberlanjutan dan relevansi perusahaan di masa depan. Rencana ini telah kami sampaikan secara transparan melalui Keterbukaan Informasi di Bursa Efek Indonesia pada akhir Oktober 2024,” ujar Head of Media and Communications Bukalapak Dimas Bayu. Sebagai bagian dari strategi baru tersebut, manajemen mengambil keputusan menghentikan secara bertahap layanan penjualan produk fisik di platform Bukalapak mulai Februari 2025. Langkah ini diklaim sebagai bagian untuk fokus pada lini bisnis yang berpotensi tumbuh lebih besar. Kendati terjadi perubahan, aplikasi Mitra Bukalapak tetap beroperasi sehingga masih dapat diakses pengguna.

Penghentian layanan penjualan produk fisik di lokapasar Bukalapak tidak memberikan dampak material terhadap pendapatan perusahaan. Sebab, penjualan daring produk fisik hanya berkontribusi kurang dari 3 persen terhadap total pendapatan perusahaan. Selanjutnya, Bukalapak berkomitmen mendukung para pelapak, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam menghadapi perubahan ini. Manajemen menyediakan berbagai panduan dan sumber daya untuk membantu pelapak untuk memastikan proses transisi berjalan lancar. ”Kami memiliki kondisi keuangan yang kuat dengan posisi kas dan setara kas yang solid. Pada triwulan III-2024, kami membukukan kas, setara kas (investasi jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat dan tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan), dan investasi yang likuid sebesar Rp 19 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan perseroan dan entitas anak perusahaan,” kata Dimas. (Yoga)

Ekonomi

Likuditas akan Menjadi Tantangan Industri Perbankan Nasional

11 Jan 2025

Likuditas akan menjadi tantangan industri perbankan nasional bersama dengan perlambatan pertumbuhan kredit. Itu sebabnya, CLSA memangkas proyeksi laba bersih mayoritas laba bank yang diriset untuk tahun 2025. Perinciannya, proyeksi laba bersih PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dipangkas 1% menjadi Rp57,6 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 19% menjadi Rp57 triliun, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 6,5% menjadi Rp24,5 triliun. Selanjutnya, proyeksi laba bersih PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) diturunkan 17% menjadi Rp 3,5 triliun, PT BTPN Syariah Tbk (BTPN) sebesar 33,7% menjadi Rp 1,1 triliun, dan PT Bank jagi Tbk (ARTO) 35% menjadi Rp281 miliar.

Hanya proyeksi, laba bersih PT bank Mandiri Tbk (BMRI) yang dinaikkan 0,4% menjadi Rp60,3 triliun. Berdasarkan riset CLSA, pemerintah menargetkan pertumbuhan kredit 11-13% tahun ini, lebih tinggi 100 bps dari 2024. Namun, empat bank besar malah memandu perlambatan pertumbuhan kredit. Bagi BMRI dan BMRI, hal itu disebabkan basis yang lebih tinggi. Sementara itu, BBRI bakal lebih konservatif, karena masih memperbaiki kreidt mikro. CLSA memprediksi kredit ritel akan menjadi mesin pertumbuhan kredit tahun ini, terutama jika ada dukungan dari pelonggaran moneter. CLSA juga menanti aksi nyata kebijakan pro-pertumbuhan pemerintah untuk menopang pertumbuhan kredit. (Yetede)

Ekonomi

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Melimpah, Mencapai 144,64 Juta Orang

11 Jan 2025

JUMLAH tenaga kerja Indonesia melimpah, mencapai 144,64 juta orang, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2024. Namun produktivitas pekerja di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan Thailand. Produktivitas pekerja adalah jumlah output yang dihasilkan setiap tenaga kerja dalam periode tertentu. Produktivitas mencerminkan efektivitas tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Indonesia berada pada posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal produktivitas pekerja. Data dari International Labour Organization (ILO) menjadi buktinya. Lembaga tersebut mencatat setiap satu orang pekerja di Indonesia tiap jam kerja menyumbang US$ 14 terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023. Sedangkan Singapura bisa mencapai US$ 74, Malaysia US$ 26, dan Thailand US$ 15.

ASEAN Studies juga mencatat tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah. Ini terlihat dari angka PDB per tenaga kerja yang hanya US$ 23,87 ribu. Angkanya lebih rendah daripada rata-rata ASEAN yang mencapai US$ 24,27 ribu per tenaga kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah ini dipicu beragam faktor. Salah satunya terjadi karena kualitas pekerja yang rendah. Pasalnya, tenaga kerja yang ada didominasi lulusan sekolah menengah pertama ke bawah. Badan Pusat Statistik mencatat, per Agustus 2024, penduduk bekerja terbanyak berpendidikan sekolah dasar ke bawah, yaitu sebesar 35,8 persen. Setelah berpendidikan SD ke bawah, penduduk bekerja terbanyak ada di level sekolah menengah atas sebesar 20,9 persen.

Para pekerja dengan pendidikan rendah ini tidak mendapatkan pelatihan yang optimal untuk meningkatkan kemampuannya. Padahal pekerja dengan keterampilan tinggi cenderung memiliki produktivitas tinggi. Anwar mencontohkan produktivitas per tenaga kerja di industri logam dasar, kimia, farmasi, hingga elektronik cenderung bagus. Namun serapan angkatan kerja dari industri ini sangat sedikit. Di sisi lain, pekerja dengan pendidikan lebih tinggi banyak yang tak sesuai dengan kebutuhan industri. "Dari sisi produksi, tata kelola kita dibanding negara tetangga tadi relatif tertinggal," ujar Anwar kepada Tempo, Kamis, 9 Januari 2025. Saat negara lain sibuk melakukan inovasi, Indonesia masih berkutat mencari solusi agar para tenaga kerja yang ada bisa memenuhi standar keterampilan yang dibutuhkan industri. (Yetede)

Ekonomi

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Merebak

11 Jan 2025

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Rochadi Tawaf mengatakan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti sapi para peternak di Indonesia disebabkan kebijakan pemerintah melonggarkan impor hewan ternak itu sejak 2016. "PMK bisa muncul kembali karena virusnya sendiri memang sulit diberantas. Yang penting buat kita ketahui, ini bisa terjadi karena kita lalai," ujar pengajar Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran (Unpad) ini saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Januari 2025.

Rochadi bercerita, pemerintah pertama kali melonggarkan keran impor sapi melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 menjadi UU Nomor 18 Tahun 2009. Revisi ini mengubah kriteria impor sapi dari berbasis negara menjadi berbasis zona. Artinya, pemerintah boleh mengimpor sapi dari zona bebas PMK, meski wilayah lain di negara itu terjangkit penyakit menulan itu. Perubahan ini ditolak para asosiasi peternak. Rochadi cs. mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010. Para peternak menang. Alasannya, Indonesia belum memiliki sistem kesehatan hewan nasional dan otoritas veteriner untuk melindungi negara dari serangan kemungkinan munculnya penyakit. Impor sapi tetap berbasis negara.

Wabah PMK Menyebar ke 22 Provinsi, Begini Penjelasan Badan Karantina Kementan Tapi ambisi pemerintah mendatangkan sebanyak-banyaknya sapi dari luar negeri tak surut. Di era pemerintahan Joko Widodo, revisi aturan impor sapi ini kembali bergulir. Lewat UU Nomor 41 Tahun 2014, pemerintah saat itu ingin mengimpor sapi dari India. Para peternak kembali mengajukan judicial review, tapi ditolak. Aturan yang membolehkan mengimpor sapi dari zona bebas PMK muncul lewat Pemerintah Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016. Permohonan judicial review yang diajukan para peternak ke Mahkamah Agung ditolak. "Kalah lagi di situ, ya sudah kami lemes aja. Akhirnya sudah kejadian kayak sekarang, enggak ada yang mau tanggung jawab kan," tuturnya. (Yetede)

Ekonomi

2025: Resolusi Rencanakan Keuangan, Menuju Masa Depan Cerah

11 Jan 2025

Tahun baru identik dengan menyusun resolusi yang ingin dicapai sepanjang tahun, termasuk perencanaan keuangan di tahun 2025. Perencanaan keuangan di awal tahun memungkinkan Anda untuk melakukan evaluasi pencapaian dan tantangan pengelolaan keuangan di tahun 2024 dan merencanakan target yang ingin dicapai di tahun 2025. Fenomena fear of missing out (FOMO), fear of other people’s opinion (FOPO) serta doom spending menjadi fenomena gaya hidup yang ramai dibicarakan masyarakat. Ketiga gaya hidup ini cenderung menjerumuskan masyarakat ke pola hidup yang konsumtif. Merencanakan keuangan dengan baik akan membantu Anda terhindar dari pola hidup konsumtif dan mencapai kemerdekaan keuangan sesegera mungkin. Agar perencanaan keuangan Anda di awal tahun dapat dilakukan dengan baik, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan, antara lain: Pertama, evaluasi pengeluaran di tahun sebelumnya. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan di tahun 2024 menjadi langkah awal dalam menyusun rencana keuangan di tahun 2025. '

Evaluasi akan membantu Anda untuk melihat keberhasilan dan tantangan pengelolaan keuangan yang dihadapi selama 2024. Keberhasilan yang teridentifikasi dapat diaplikasikan kembali, sedangkan jika ditemukan tantangan, maka Anda dapat merumuskan strategi untuk menghadapinya. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mencatat seluruh sumber pemasukan dan pengeluaran yang dikelompokkan berdasarkan rentang waktu dan penggunaan. Hasilnya, Anda akan mampu melihat pos pengeluaran terbesar, pos investasi, utang yang dimiliki, bahkan melihat apakah Anda boros atau tidak selama 2024. Kedua, setelah melakukan evaluasi pengelolaan keuangan pada 2024, Anda dapat merumuskan tujuan finansial yang ingin dicapai tahun 2025. Tujuan finansial dapat berupa keinginan untuk membeli aset baru, menikah, keperluan ibadah atau target investasi.

Tujuan ini juga dapat berupa keinginan untuk lebih hemat, mengurang pengeluaran konsumtif, menambah pemasukan, dan sebagainya. Dengan tujuan finansial yang jelas, tekad yang kuat dan disiplin, tujuan finansial dimaksud akan dapat dicapai sesegera mungkin. Ketiga, langkah selanjutnya, Anda dapat memecah tujuan finansial yang ingin dicapai menjadi langkah-langkah kecil yang akan dilakukan termasuk menetapkan pos anggaran. Pos anggaran ditetapkan dengan memperhatikan sumber pendapatan, kondisi keuangan terkini, profil risiko, kebutuhan, tujuan keuangan, dan lain sebagainya. Dengan menetapkan pos anggaran, Anda akan mampu melihat kondisi keuangan secara rutin sehingga jika dibutuhkan perubahan strategi pengelolaan keuangan dapat dilakukan sesegera mungkin. Keempat, persiapkan dana darurat. Dana darurat atau dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial pada kondisi tidak terduga penting untuk dipersiapkan. (Yoga)

Ekonomi

Kebakaran LA Dorong Penguatan Komitmen Emisi Karbon

11 Jan 2025

Bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan polusi terus meningkat, memberikan dampak besar secara ekonomi dan sosial di berbagai belahan dunia. Kebakaran hutan di Los Angeles (LA), Amerika Serikat, menjadi contoh nyata dari dampak buruk perubahan iklim, dengan hampir 10.000 bangunan, termasuk rumah selebritas seperti Paris Hilton dan James Woods, hangus terbakar. Jonathan Porter, Kepala Meteorologi AccuWeather, memproyeksikan kebakaran ini dapat menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah modern California, dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan melebihi US$ 50 miliar.

Peningkatan bencana alam ini terjadi di tengah kebijakan Presiden AS saat itu, Donald Trump, yang cenderung mendukung investasi energi fosil dan keluar dari komitmen global untuk mengurangi emisi karbon. Kebijakan ini menuai kritik karena tidak sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim yang mendesak.

Kerugian ekonomi akibat bencana tidak hanya ditanggung masyarakat, tetapi juga berdampak besar pada perusahaan asuransi. JP Morgan memperkirakan klaim asuransi akibat kebakaran di LA dapat mencapai US$ 20 miliar, sementara laporan Swiss Re Institut mencatat bahwa total klaim asuransi global akibat bencana alam mencapai US$ 135 miliar pada 2024, dengan total kerugian ekonomi sebesar US$ 310 miliar, meningkat 6% dari tahun sebelumnya.

Dengan skala kerugian ini, penting bagi para pemimpin dunia, termasuk Trump, untuk menyadari urgensi pembangunan berkelanjutan dan mendorong transisi ke energi hijau demi mengurangi risiko bencana di masa depan.

Ekonomi

Diplomasi Indonesia di Tengah Polycrisis Global

11 Jan 2025

Indonesia, seperti negara-negara lainnya, tidak terlepas dari dampak polycrisis yang melanda berbagai kawasan dunia, termasuk ketegangan geopolitik, krisis pangan, energi, dan perubahan iklim. Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, tantangan-tantangan strategis pada 2025 memerlukan respons yang terkoordinasi dan inovatif, terutama melalui diplomasi ekonomi yang mengedepankan keadilan dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan. Menlu menekankan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diplomasi Indonesia akan difokuskan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, kemandirian energi, swasembada pangan, dan pengembangan ekonomi kreatif, serta memperjuangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% untuk mencapai status negara maju.

Menlu juga menyoroti pentingnya keanggotaan Indonesia dalam forum internasional, seperti BRICS dan OECD, yang mendukung peran aktif Indonesia dalam perdamaian dan kesejahteraan global. Semua langkah ini sejalan dengan komitmen untuk mencapai cita-cita pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia.

Ekonomi

Akuntabilitas Koperasi: Era Transparansi Dimulai

11 Jan 2025

Tahun 2025 akan menjadi tonggak sejarah penting bagi koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP). Penerapan SAK-EP menggantikan SAK ETAP yang selama ini digunakan oleh KSP dan entitas serupa, seperti BPR dan BMT. Meskipun transisi ini menghadirkan tantangan, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan cadangan kerugian penurunan nilai, penerapan SAK-EP membawa peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan KSP.

Kementerian Koperasi dan UKM perlu memantau secara ketat praktik akuntansi KSP untuk memastikan perlindungan dana anggota dan mencegah terulangnya kasus penggelapan dana seperti yang terjadi pada koperasi Indosurya. Pengurus KSP perlu dilatih secara memadai dalam menerapkan SAK-EP dan memastikan komunikasi yang efektif kepada anggota mengenai dampak perubahan ini, mengingat sebagian besar anggota tidak memiliki pemahaman akuntansi yang cukup. Dengan demikian, penerapan SAK-EP diharapkan dapat memperkuat fondasi KSP di Indonesia, meningkatkan kredibilitasnya, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung rumah tangga dan UMKM.

Ekonomi

Sertifikasi Halal Jadi Kunci Kepercayaan Konsumen

11 Jan 2025

Sertifikasi halal menjadi faktor yang sangat penting bagi konsumen Indonesia, dengan 93% responden menganggap logo halal sangat penting saat membeli produk makanan. Hal ini semakin relevan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, bahan baku, dan jasa penyembelihan. Sarah Merci dari Ismaya Group dan Addyono Koloway dari Yupi menjelaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga menjadi strategi untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kedua merek ini telah berkomitmen untuk memastikan kehalalan produk mereka dengan mengadopsi standar halal yang ketat.

Namun, meskipun regulasi sudah jelas, tantangan implementasi masih ada, terutama terkait rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Sumunar Jati dari LPPOM MUI mengingatkan bahwa halal bukan hanya syarat agama, tetapi juga penting untuk kualitas dan keamanan produk. Beberapa negara seperti China dan Korea Selatan, meskipun bukan mayoritas Muslim, telah memanfaatkan sertifikasi halal sebagai nilai tambah untuk produk mereka. Oleh karena itu, Indonesia perlu lebih serius dalam mempromosikan produk halal, baik di dalam negeri maupun melalui kolaborasi internasional.

Secara keseluruhan, dengan kesadaran konsumen yang meningkat, regulasi yang jelas, dan komitmen dari pelaku usaha seperti The People’s Cafe dan Yupi, Indonesia semakin siap untuk mengokohkan posisinya sebagai pusat industri halal dunia.

Ekonomi

Pelni Usulkan PNM untuk Pengadaan Kapal Baru

11 Jan 2025

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sedang melakukan peremajaan armada dengan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk meningkatkan pelayanan. Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, menyampaikan bahwa perusahaan telah menerima PMN senilai Rp1,5 triliun yang digunakan sebagai uang muka untuk pembelian tiga kapal baru. Kapal-kapal ini dirancang memiliki kapasitas 75 kontainer dan 1.000 penumpang, dengan nilai masing-masing kapal sekitar Rp1,5 triliun. Kekurangan dana sebesar Rp500 miliar akan diambil dari kas internal perusahaan.

Pelni juga berencana mengajukan tambahan PMN senilai Rp2,5 triliun pada 2025 untuk pelunasan tiga kapal tersebut dan Rp4,8 triliun pada 2026 untuk pengadaan tiga kapal baru. Peremajaan ini mendesak karena 13 kapal Pelni saat ini sudah berusia di atas 30 tahun, melebihi batas usia teknis kapal. Tiga kapal tertua, yakni Kapal Umsini, Kapal Kelimutu, dan Kapal Lawit, yang masing-masing berusia 38-39 tahun, akan digantikan dengan kapal baru pada 2028.

Langkah ini mencerminkan upaya Pelni dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang sekaligus mendukung efisiensi operasional melalui pembaruan armada.