;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Mengungkap Kelemahan January Effect

10 Jan 2025

Pasar saham Indonesia pada awal tahun 2025 masih menghadapi tantangan besar, terutama karena minimnya sentimen positif baru yang dapat mendorong penguatan pasar. Tekanan jual dari investor asing terus berlanjut dengan akumulasi net sell yang mencapai Rp2,73 triliun hingga 9 Januari 2025. Selain itu, efek musiman seperti January Effect, yang biasa diharapkan sebagai faktor penguat pasar di awal tahun, dinilai kurang berpengaruh tahun ini, mengingat hanya terjadi lima kali dalam sepuluh tahun terakhir.

Pasar saham Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi pasar global yang lesu, dengan ketidakpastian politik di Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor Donald Trump, yang berpotensi mempengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kepala Pasar dan Layanan Sekuritas HSBC Indonesia, Ali Setiawan, menyoroti bahwa meskipun Indonesia bukan target utama tarif Trump, dampak tetap dirasakan melalui tekanan asing yang keluar. Sementara itu, Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, menyarankan agar investor fokus pada sektor-sektor tertentu yang potensial, seperti konsumsi, pangan, dan perbankan, meskipun volatilitas pasar diprediksi tetap tinggi.

Para analis pasar, seperti Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas dan Abdul Azis Setyo Wibowo, juga mengingatkan bahwa meskipun ada peluang koleksi saham yang murah, faktor sentimen negatif global harus diperhitungkan. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya aksi korporasi dan kinerja laporan keuangan emiten dalam mendorong pergerakan saham.

Secara keseluruhan, meskipun pasar saham Indonesia menghadapi tekanan eksternal, sektor-sektor tertentu tetap memiliki potensi untuk memberikan hasil positif jika didorong oleh kinerja emiten yang baik dan aksi korporasi yang signifikan.


Diskon Lebaran Siap Dongkrak Konsumsi

10 Jan 2025

Periode angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 menjadi momen penting bagi masyarakat pengguna jasa transportasi umum di Indonesia. Selama periode tersebut, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna angkutan umum, dengan data mencatatkan kenaikan 5,07% YoY menjadi 17,18 juta orang. Peningkatan tersebut terutama terlihat pada transportasi udara, yang melonjak 10,7%, sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memberikan diskon harga tiket pesawat domestik.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan diskon tiket pesawat pada Nataru akan dipertimbangkan untuk diterapkan pada Lebaran 2025. Ia menekankan pentingnya menjaga kenyamanan dan keamanan selama masa liburan, serta upaya menurunkan harga tiket transportasi lainnya, seperti angkutan laut.

Selain itu, berbagai pihak terkait, termasuk maskapai dan bandara, turut berkolaborasi untuk memastikan kelancaran angkutan Nataru. Kepala Humas PT AirAsia Indonesia, Eddy Krismeidi Soemawilaga, menyoroti pentingnya diskusi mendalam mengenai kebijakan penurunan tarif penerbangan untuk memastikan keseimbangan antara aksesibilitas, keberlanjutan operasional maskapai, dan kualitas layanan.

Data dari PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang sekitar 11% selama Nataru 2024/2025, dengan Bandara Soekarno-Hatta menjadi yang terbanyak. Faktor utama yang mendorong lonjakan ini adalah kebijakan diskon harga tiket pesawat dan permintaan perjalanan udara yang terus meningkat pasca-pandemi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan berbagai pihak terkait berhasil mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dengan baik.

Dengan melihat keberhasilan Nataru 2024/2025, Agus Harimurti Yudhoyono merasa yakin untuk menghadapi lonjakan mobilitas menjelang Ramadan dan Lebaran 2025.


Usia Pensiun Diperpanjang, Buruh Protes

10 Jan 2025
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan usia pensiun dari 58 tahun menjadi 59 tahun melalui Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan secara bertahap hingga mencapai 65 tahun, dengan alasan peningkatan harapan hidup, bonus demografi, dan keberlanjutan program. Oni Marbun, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan tren global dan mempertimbangkan produktivitas serta kondisi demografis Indonesia, yang diperkirakan mencapai puncak bonus demografi pada 2042.

Namun, kebijakan ini menuai kritik keras dari kalangan pekerja. Sunarno, Ketua Umum Konfederasi KASBI, menyebut penambahan usia pensiun menambah beban bagi buruh yang sudah mencapai usia lanjut. Ia juga menilai kebijakan ini tidak diiringi perhatian kepada kesejahteraan buruh senior, seperti pengurangan beban kerja atau penyediaan fasilitas pendukung. KASBI menolak keras perpanjangan usia pensiun dan menuntut batas usia tetap di 58 tahun.

Di sisi lain, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Celios, menilai kebijakan ini memberikan keuntungan bagi pemerintah. Dengan memperpanjang usia pensiun, dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan lebih lama untuk investasi, seperti pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Namun, Huda juga mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat memperburuk masalah ketenagakerjaan, karena kurangnya pergantian tenaga kerja dapat mempersempit peluang bagi lulusan baru.

Kebijakan ini memunculkan pro dan kontra, dengan pemerintah memprioritaskan keberlanjutan program jaminan pensiun, sementara pekerja merasa beban mereka di usia senja semakin berat.

Tren Menabung Bikin Konsumsi Melambat

10 Jan 2025
Keyakinan konsumen terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat, sebagaimana tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2024 yang mencapai 127,7, naik dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso.

Namun, meskipun optimisme meningkat, konsumen tampak berhati-hati dalam mengalokasikan pendapatan untuk konsumsi. Rata-rata proporsi pendapatan untuk konsumsi turun ke 74,1% dari bulan sebelumnya 74,4%. Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef, menyebut penurunan ini dipengaruhi oleh pendapatan riil masyarakat yang menurun akibat kenaikan harga bahan pangan dan barang lainnya. Meski pemerintah memberikan insentif fiskal, Esther meragukan langkah tersebut akan signifikan dalam mendorong konsumsi karena sebagian besar pendapatan masyarakat terfokus pada kebutuhan pokok.

Di sisi lain, Kepala Ekonom BCA David Sumual memproyeksikan konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025 akan stabil, didukung oleh kenaikan harga komoditas seperti minyak sawit, kopi, dan cokelat yang menopang daya beli. Namun, David memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga belum akan melampaui 5% secara tahunan, tetap berada di sekitar 4,9% yoy.

Meskipun optimisme konsumen terhadap perekonomian meningkat, pola konsumsi masyarakat cenderung konservatif, dipengaruhi oleh tekanan harga dan pengeluaran kebutuhan dasar.

Meraup Rezeki Dari Makan Bergizi

10 Jan 2025
Pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional pada 6 Januari 2025, namun dampaknya terhadap saham emiten sektor pangan belum signifikan. Pandhu Dewanto, Analis Investindo Nusantara Sekuritas, menilai bahwa meskipun ada peluang peningkatan pendapatan emiten di sektor susu dan unggas, margin keuntungan mereka diprediksi tidak banyak berubah karena daya beli masyarakat masih lambat pulih.

Sementara itu, Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, menyebut beberapa emiten seperti PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ), dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) berpotensi mendapat tambahan pendapatan dari program MBG. Uji coba program yang menyasar 600.000 orang menunjukkan potensi dampak lebih besar jika program meluas dan emiten terlibat dalam kemitraan langsung.

Sentimen positif dari program MBG terhadap saham sektor pangan diperkirakan mulai terlihat setelah kinerja kuartal I-2025 dirilis. Pandhu menyarankan strategi buy on weakness, terutama untuk saham sektor ini yang valuasinya dianggap murah. Ekky merekomendasikan mencermati JPFA dengan target harga Rp 2.200–Rp 2.300 dan HOKI dengan target harga Rp 150.

Rasio Modal Bank Tetap Aman Meski Ada Tantangan

10 Jan 2025
Rasio kecukupan modal (CAR) industri perbankan masih memadai untuk mendukung ekspansi kredit di tahun 2025. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, mencatat CAR perbankan per November 2024 berada di level 26,92%, sedikit turun dibandingkan 27,6% pada tahun sebelumnya karena pertumbuhan kredit. Namun, level ini dianggap tetap solid sebagai bantalan mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global.

Meski demikian, beberapa bank memiliki CAR yang mendekati batas minimum 8%, seperti Bank Mayapada (11,71%) dan Bank JTrust Indonesia (13,08%). Helmi A Hidayat, Direktur Bank JTrust, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melakukan rights issue untuk meningkatkan CAR ke atas 14%. Bank JTrust mencatat pertumbuhan kredit yang agresif, mencapai Rp 28,13 triliun per September 2024 atau tumbuh 19,2% secara tahunan. Sementara itu, Bank Mayapada, milik Dato' Sri Tahir, menghadapi peningkatan risiko dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,68% dan belum merealisasikan rencana rights issue sejak tahun lalu.

Di sisi lain, bank besar seperti BCA memiliki CAR yang sangat kuat di level 29,3%, diikuti oleh BRI di 26,7%, dan Bank Jatim di 23,06%. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa posisi permodalan yang tinggi mampu menopang pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Catur Budi Harto, Wakil Direktur BRI, juga memastikan CAR yang solid mendukung ekspansi kredit. Edi Masrianto, Direktur Keuangan Bank Jatim, menyebut CAR banknya akan tetap dijaga di kisaran 20%-25% untuk mendukung ekspansi bisnis di 2025.

Mayoritas perbankan nasional memiliki permodalan yang cukup kuat, meskipun beberapa bank seperti Bank Mayapada dan Bank JTrust perlu memperkuat posisi modalnya untuk menghadapi risiko dan mendukung pertumbuhan.

Kemasan Rokok Bukan Sebatas Pembungkus

10 Jan 2025
Kemasan rokok bukan sebatas pembungkus, melainkan juga salah satu media pemasaran produk tembakau itu. Rokok yang dikemas dengan berbagai desain dan aneka warna menarik minat masyarakat membeli lalu mengonsumsinya. Diperlukan standardisasi kemasan untuk mengurangi ketertarikan terhadap rokok sekaligus menekan prevalensi perokok. Kemasan rokok ibarat iklan berjalan. Jika standardisasi tidak diatur, semakin banyak orang, termasuk anak-anak, yang terpapar. Alhasil, laju peningkatan jumlah perokok di Indonesia makin sulit ditekan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia pada 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang. Jumlah itu merupakan yang tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Ditengah tren penurunan konsumsi rokok global, kondisi di Indonesia menjadi anomali karena mengalami peningkatan.

Salah satu penyebab adalah jumlah perokok baru di kalangan anak dan remaja yang terus bertambah. Survei Global YouthTobacco Survey 2019 menyebutkan, prevalensi perokok anak (10-18 tahun) di Indonesia mencapai 19,2 persen. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, upaya menurunkan prevalensi perokok tidak cukup hanya melalui satu intervensi. Cukai rokok telah dinaikkan beberapa kali, tetapi jumlah perokok masih tinggi. Harga rokok di Indonesia masih lebih murah dibandingkan dengan sejumlah negara, seperti Singapura dan Jepang. Upaya lainnya adalah dengan menstandardisasi kemasan rokok. Standardisasi itu meliputi beberapa item, seperti bentuk dan warna kemasan, gambar pada peringatan kesehatan, tulisan peringatan kesehatan, informasi kesehatan, serta informasi produk.

”Kita perlu mengatur kemasannya supaya anak-anak tidak tertarik mencoba. Harapannya bisa menurunkan prevalensi perokok,” ujarnya dalam diskusi publik ”Perlunya Penerapan Standardisasi Kemasan pada Bungkus Rokok dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok di Indonesia”, di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2023 mendukung upaya pengendalian tembakau di Tanah Air. Pasal 435 peraturan pemerintah itu mengatur standardisasi kemasan pada produk tembakau dan rokok elektrik. Terdapat 25 negara yang telah menerapkan aturan kemasan standar pada produk tembakau dan rokok elektrik, seperti Inggris, Perancis, Belanda, Finlandia, Denmark, Arab Saudi, Australia, dan Singapura. Menurut Nadia, standardisasi kemasan juga bertujuan mengedukasi warga tentang bahaya mengonsumsi produk tembakau. ”Gambarnya (peringatan kesehatan) diperbesar menjadi 50 persen. (Yoga)

Gabung BRICS, Menjadi Perhatian Sejumlah Pihak

09 Jan 2025
Status keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi perhatian sejumlah pihak. Di satu sisi, posisi itu dipandang sebagai ketiadaan desain besar kebijakan luar negeri di tengah rivalitas negara-negara adidaya yang semakin memanas. Di sisi lain, keanggotaan itu dilihat sebagai wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Adanya sikap pandang itu memperlihatkan bahwa konsekuensi dan tantangan dari pilihan yang diambil Pemerintah Indonesia akan semakin besar, selain peluang yang bisa dimanfaatkan. Bagi dosen senior Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran,  Irman Gumilang Lanti, Rabu (8/1/2025), BRICS bukanlah lembaga kerja sama ekonomi, melainkan kerja sama politik. ”BRICS buat saya bukanlah lembaga yang serius melakukan kerja sama bidang ekonomi. Dia adalah lembaga politik yang kemudian mengembangkan konsep alternatif dari tata kelola ekonomi dunia yang dikuasai AS dan sekutunya,” katanya.

Menurut Irman, klaim pihak BRICS bahwa platform baru itu menjadi suara bagi negara-negara Dunia Selatan (Global South) patut ditelaah lagi kesahihannya. Dalam pandangannya, keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Menurut dia, kerja sama ekonomi tetap akan berasal dari kerja sama bilateral, seperti dengan China atau Rusia, bukan melalui BRICS. Dia juga menilai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS di tengah situasi persaingan global yang panas tidak tepat. Apalagi, pada saat yang bersamaan, AS akan kembali dipimpin Donald Trump yang cenderung mengutamakan kepentingan internal Amerika Serikat. ”Situasi ini mengindikasikan menguatnya situasi yang runcing ke depan. Posisi sekarang ini (keanggotaan BRICS) membuat kita canggung,” ujarnya. Di sisi lain, Indonesia tengah menyusun langkah menjadi negara maju.

Hal itu tersirat dalam keinginan kuat Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Mayoritas negara anggota OECD memiliki status sebagai negara ekonomi maju atau yang dulu dikenal dengan sebutan negara-negara dunia pertama. Menurut Irman, berbeda dengan keanggotaan BRICS yang tidak menetapkan syarat tertentu, seperti persoalan hak asasi manusia atau aturan aturan yang mengikuti standar pemerintahan yang baik, OECD menerapkan syarat yang ketat. OECD, kata Irman, digunakan oleh banyak institusi ekonomi, sektor swasta, dan negara jika mereka mau mengadakan kerjasama ekonomi, termasuk investasi. Ketatnya persyaratanini, lanjut dia, akan mendorong Indonesia mencapai standar yang serupa, selaras dengan standar ekonomi negara-negara maju. Dampak yang bisa dirasakan oleh negara yang tergabung dengan OECD adalah jaminan ”mutu” dalam hal standar atur- an yang berlaku, peringkat kredit yang lebih baik, dan potensi investasi yang besar. (Yoga)

Aset Perbankan Meningkat, Kinerja Positif

09 Jan 2025
Upaya perbankan dalam memperbaiki kualitas aset melalui penerapan manajemen risiko yang lebih ketat telah menunjukkan hasil positif. Rasio loan at risk (LaR) perbankan per November 2024 turun menjadi 9,82%, lebih rendah dibandingkan 11,61% pada November 2023, bahkan sudah di bawah tingkat pra-pandemi. Selain itu, non-performing loan (NPL) gross perbankan juga membaik, turun menjadi 2,19% dari 2,36% pada tahun sebelumnya.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan bahwa perbaikan LaR merupakan hasil dari peninjauan kembali risk appetite dan pengelolaan kredit secara hati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi. CIMB Niaga sendiri mencatat LaR sebesar 6,5%, yang dianggap sangat baik untuk bank dengan segmen kredit ritel dan UKM. Lani optimis tren perbaikan LaR akan terus berlanjut karena dampak pandemi sudah mereda.

Sementara itu, Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, menilai penurunan LaR didukung oleh penerapan manajemen risiko yang lebih ketat dan peningkatan standar penyaluran kredit. Dengan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tren ini diproyeksikan berlanjut di 2025, meskipun tantangan global masih perlu diwaspadai. OK Bank mencatat LaR sebesar 10%, mendekati rata-rata industri.

Di sisi lain, Setiyo Wibowo, Direktur Manajemen Risiko Bank BTN, menyebut penurunan LaR di BTN (sekitar 20% pada November 2024) merupakan hasil strategi restrukturisasi dan soft landing kredit macet. BTN memproyeksikan rasio LaR akan turun ke bawah 18% pada 2025.

Tren perbaikan kualitas kredit di sektor perbankan memberikan sinyal positif bagi profitabilitas dan stabilitas industri perbankan di tengah tantangan ekonomi global.

Ketahanan Emiten Tetap Teruji

09 Jan 2025
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) tetap menjadi pilihan menarik bagi investor di tengah kondisi pasar yang volatil dan likuiditas yang ketat. Menurut Andrey Wijaya, Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, pertumbuhan pinjaman BBCA yang mencapai Rp 875,78 triliun per November 2024, naik 15,47% secara tahunan, serta laba bersih sebesar Rp 50,47 triliun (naik 14,31% yoy), menunjukkan kinerja yang solid. Manajemen BBCA bahkan menaikkan target pertumbuhan pinjaman 2024 menjadi 10%-12%.

James Stanley Widjaja dari Buana Capital Sekuritas menilai, koreksi harga saham BBCA sebesar 6,52% dalam sebulan terakhir adalah peluang untuk akumulasi. Dengan profil pertumbuhan laba yang tetap kuat, margin bunga bersih (NIM) sebesar 6,2%, dan kualitas aset terbaik, BBCA memiliki daya tahan di tengah ketatnya likuiditas.

Sementara itu, menurut Harsh Wardhan Modi dari JP Morgan Sekuritas, likuiditas ketat akibat penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) lebih berdampak pada bank BUMN dibandingkan BBCA. Dengan pendapatan yang konsisten, BBCA diproyeksikan tetap mencetak kinerja lebih baik dari bank lain dan diperdagangkan dengan harga premium.

Ketiga analis, yakni Andrey, James, dan Harsh, memberikan rekomendasi "buy" untuk saham BBCA dengan target harga masing-masing Rp 12.060, Rp 12.400, dan Rp 12.000 per saham. Strategi BBCA, seperti program BCA Expoversary dan BCA UMKM Fest, serta kekuatan fundamentalnya, mendukung optimisme terhadap emiten ini.