;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Emiten Migas: Tantangan di Tengah Ketidakpastian Permintaan

13 Jan 2025
Kinerja sektor minyak dan gas (migas) diproyeksikan tetap positif meskipun dihadapkan pada tantangan global dan domestik. Christian Sitorus, analis MNC Sekuritas, menyoroti ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan gangguan pasokan energi global akibat penutupan pipa gas Rusia sebagai pendorong potensi kenaikan harga minyak mentah. Namun, lemahnya permintaan minyak dari Tiongkok dan kebijakan transisi energi global menekan prospek harga minyak.

Organisasi OPEC+ mempertahankan pemangkasan produksi hingga Desember 2024 untuk menjaga stabilitas harga, sementara Bank Dunia memperkirakan harga minyak global akan turun hingga 8,8% pada 2025 akibat kelebihan pasokan. Sementara itu, harga gas alam diproyeksikan meningkat, terutama di Eropa dan AS, sebagai dampak dari ketidakpastian geopolitik.

Di Indonesia, pemerintah berupaya meningkatkan investasi migas melalui skema bagi hasil (gross split) yang dinilai lebih menguntungkan. Analis Indo Premier Sekuritas, Ryan Winipta, menilai skema ini positif bagi emiten seperti Medco Energi International Tbk (MEDC). Ryan merekomendasikan buy MEDC dengan target harga Rp 1.700 per saham, sementara Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mendapat rekomendasi hold dengan target harga Rp 1.500 per saham.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Timothy Wijaya, menurunkan peringkat sektor migas menjadi netral karena revisi harga minyak yang diprediksi turun menjadi US$ 75 per barel pada 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh surplus pasokan, lemahnya konsumsi Tiongkok, dan potensi peningkatan produksi minyak di AS.

Di sisi lain, Indonesia berkomitmen memperkuat ketahanan energi dengan target lifting minyak 605.000 barel per hari pada 2025 dan produksi 1 juta barel per hari pada 2030, serta mempercepat transisi energi bersih. Meski demikian, potensi pelebaran defisit perdagangan migas masih menjadi tantangan besar.

Peluang Penurunan Suku Bunga Kredit Semakin Terbuka

13 Jan 2025
Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 6% pada September 2024, rata-rata bunga kredit perbankan justru mengalami kenaikan. Hingga November 2024, rata-rata bunga kredit mencapai 9,22%, naik dibanding September yang berada di 9,19%. BI menyebut kenaikan ini disebabkan oleh upaya perbankan memaksimalkan keuntungan dengan menaikkan bunga kredit dan menekan bunga dana.

Namun, beberapa bank mulai menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Bank Central Asia (BCA) menurunkan SBDK ritel menjadi 8,3% dan SBDK kredit mikro menjadi 8,22%. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa BCA berusaha menjaga bunga kredit tetap bersaing sambil memperhatikan kondisi ekonomi makro dan likuiditas. Ia juga menjelaskan bahwa SBDK hanya menjadi indikasi bunga efektif terendah dan belum mencakup premi risiko debitur.

CIMB Niaga, di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Lani Darmawan, juga menurunkan SBDK segmen KPR menjadi 8,11%. Namun, Lani menegaskan bahwa bunga kredit secara umum belum turun karena biaya dana yang masih tinggi dan penurunan BI rate sebesar 25 bps belum cukup signifikan.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo menyebut bahwa Bank Mandiri cenderung mempertahankan SBDK dalam dua tahun terakhir akibat dinamika ekonomi makro dan bunga acuan yang masih tinggi. Hal ini mencerminkan perlunya waktu lebih lama bagi pemangkasan suku bunga BI untuk berdampak pada bunga kredit perbankan.

Petani Resah Padahal di Lumbung Pangan Milik Sendiri

13 Jan 2025

RENCANA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan kepala daerah terpilih untuk mengikuti agenda pembekalan atau retret disambut baik oleh Pramono Anung. Gubernur Jakarta terpilih itu mengaku siap mengikuti acara tersebut jika digelar setelah pelantikan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyatakan bersedia mengikuti retret karena tujuannya baik, yaitu menyelaraskan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi retret ini merupakan kegiatan yang diinisiasi Prabowo selaku presiden. “Pastinya saya akan ikut,” kata Pramono, yang mengalahkan calon usungan koalisi partai pendukung Prabowo dalam pilkada Jakarta, Ridwan Kamil. Rencana retret untuk kepala daerah terpilih ini sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril beralasan, perlu ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah sehingga diperlukan penyelarasan persepsi dengan cara menyelenggarakan retret.

“Semua kepala daerah akan dikumpulkan supaya kami mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi pemerintah,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025. Namun mengenai kapan dan di mana retret ini akan dihelat, Yusril melanjutkan, bergantung pada jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan kepala daerah 2024 diagendakan dilantik pada 7 Februari 2025.
Sedangkan bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota akan dilantik pada 10 Februari 2025. Masalahnya, terdapat banyak gugatan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi yang baru selesai disidangkan pada 11 Maret 2025 sehingga berpotensi memundurkan waktu pelantikan. Seorang politikus Partai Gerindra bercerita, rencana retret kepala daerah terpilih akan dilaksanakan di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Alasannya, selain agar menyerupai kegiatan retret para menteri kabinet Prabowo sebelumnya, Lembah Tidar di kompleks Akademi Militer dianggap sebagai tempat yang bagus untuk mengenalkan nilai-nilai patriotisme bagi para kepala daerah saat memimpin kelak. “Ini rencana yang sudah lama disampaikan sebetulnya,” ucap politikus tersebut. Retret kepala daerah, kata politikus ini, juga menjadi upaya Prabowo menyelaraskan dan memperoleh dukungan pemerintah daerah. Apalagi tidak semua kepala daerah terpilih yang memenangi pilkada 2024 diusung partai koalisi pendukung Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju plus. “Supaya semua kebijakan pusat juga bisa dieksekusi daerah, agar sejalan,” ujarnya. Dua relawan Prabowo yang ditemui Tempo menguatkan cerita politikus Partai Gerindra tersebut. Ia mengatakan retret kepala daerah merupakan keinginan lama Prabowo yang sudah disampaikan berulang kali. (Yetede)

Lumbung Pangan tapi Merisaukan Petani

13 Jan 2025
Petani di Jawa Timur masih harus menghadapi beragam persoalan, dari harga gabah yang tak ideal, akses pupuk bersubsidi, hingga irigasi. Mereka berharap janji-janji pemerintah menyejahterakan petani terbukti. Runik Sri Astuti Kebijakan swasembada pangan yang digulirkan Presden Prabowo Subianto disambut sukacita oleh para petani di Jawa Timur. Mereka menanti janji menyejahterakan petani terbukti. Namun, masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi sehari-hari, mulai dari masalah pupuk, irigasi, hingga ancaman jatuhnya harga gabah saat panen musim hujan dan panen raya. Sebagian kecil wilayah Jatim mulai memasuki musim panen padi pada Januari 2025. Area panen masih sporadis atau belum merata. Sebelum panen raya, harga gabah di tingkat petani biasanya masih relatif tinggi. Namun, faktanya di sejumlah daerah harga gabah justru cenderung rendah. ”Harga gabah paling bagus hari ini di wilayah Jember dan sekitarnya di kisaran Rp 5.000-Rp 5.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) atau kering sawah,” ujar Ketua Kelompok Tani Subur Makmur Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jatim, Jumantoro, Minggu
(12/1/2025).

Harga tersebut jauh di bawah harga ideal, yakni Rp 6.500 hingga Rp 7.500 per kg. Salah satu pemicunya, kualitas gabah pada panen musim hujan ini kurang bagus karena memiliki kadar air tinggi, yakni lebih dari 20 persen. Selain itu, banyak tanaman padi yang roboh diterjang angin kencang sehingga terpaksa dipanen lebih awal. Kondisi itu diperparah oleh produktivitas padi yang rendah. Rata-rata hanya menghasilkan 4,5 ton gabah per hektar sawah. Hasil itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata produksi pada kondisi normal yang mencapai 6-7 ton per hektar. Menurut Jumantoro, harga gabah yang diterima petani itu belum mampu menutup biaya produksi pada kisaran Rp 20 juta-Rp 23 juta per hektar. Biaya produksi itu lebih tinggi jika petani tidak memiliki lahan sendiri sehingga mereka harus menyewa lahan. Oleh karena itu, Jumantoro yang juga Ketua Perkumpulan Petani Pangan Indonesia meminta pemerintah segera merealisasikan kebijakan mengenai harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kg untuk menjaga keberlangsungan usaha para petani. (Yoga)

Pemerintah Berencana Menerapkan Pemungutan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan

13 Jan 2025
Pemerintah berencana menerapkan pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK pada semester kedua 2025. Center For Indonesia Strategic Development Iniatitives (Cisdi) menilai penerapan kebijakan tersebut membuat pemerintah dapat menghemat Rp 40,6 triliun. Chief Research and Policy Cisdi Olivia Herlinda mengatakan pemungutan cukai minuman berpemanis memberikan dampak ganda yang positif. “Pengurangan konsumsi akan berkontribusi pada penurunan beban penyakit tidak menular, termasuk diabetes melitus tipe 2 dan bertambahnya manfaat ekonomi dari pemasukan cukai,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 13 Januari 2025. Selain itu, penerapan cukai MBDK dapat mengurangi beban pembiayaan kesehatan sekaligus meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Sebelumnya Cisdi telah melakukan analisis modeling implementasi pemungutan cukai minuman berpemanis. Cisdi memulai riset tersebut pada 2024, dengan judul Estimating the Health and Economic Impact of Sugar-Sweetened Beverage Taxes on Type 2 Diabetes Burden in Indonesia

Analisis tersebut menunjukkan penerapan cukai sebesar 20 persen pada 2024 hingga 2033 berpotensi menurunkan konsumsi minuman berpemanis dan gula harian rata-rata sebanyak 5,4 gram untuk laki-laki dan 4,09 gram untuk perempuan. Sehingga dapat mencegah lebih dari 3 juta kasus baru diabetes melitus tipe 2 (DMT2). Selain itu dapat menurunkan angka kematian akibat DMT2 dengan menyelamatkan 455.310 jiwa. Pada akhirnya akan menguntungkan bagi perekonomian negara. “Pemerintah dapat menghemat hingga Rp 40,6 triliun, yaitu potensi pengurangan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penanganan penyakit diabetes tipe 2,” ujar Olivia. Bahaya Makanan Olahan Ultra, Penyakit Jantung, Diabetes, sampai Kematian Dini Hilangnya beban ekonomi karena kematian dan disabilitas akibat diabetes melitus tipe 2 juga membuat Indonesia mampu menghemat biaya langsung atau biaya pengobatan sebesar Rp 24,9 triliun. Olivia menambahkan, penghematan dari biaya tak langsung atau kerugian akibat hilangnya produktivitas ekonomi karena diabetes diprediksi sebesar Rp 15,7 triliun. (Yetede)
 

Taufik Bawazier Dilantik Jadi Dirjen IKTF oleh Agus Gumiwang

13 Jan 2025
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melantik Taufik Bawazier sebagai Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) pada Senin, 13 Januari 2025. Agus mengambil sumpah jabatan Taufik beserta belasan pejabat lain di Gedung Garuda Kementerian Perindustrian. Usai menyandang posisi baru, Taufik mengungkap tekadnya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang kelima. "Hilirasi sama nilai tambah sama industrialisasi itu mau kita dorong kuat, juga subtitusi impor," ujarnya kepada wartawan pada Senin, 13 Januari 2025. Taufik mengatakan, akan turut berfokus pada Asta Cita ketiga yang membidik peningkatan lapangan kerja lewat program padat karya. Secara khusus ia menaruh perhatian pada permasalahan industri tekstil di dalam negeri. Ia menyebut sejumlah strategi yang ingin diterapkan pada industri tekstil. 

"Untuk tekstil akan kami coba lihat semua, kami sensus, kami recovery, kami lihat, nanti bisa stabil. Baru stabil baru kami dorong mana segmen yang paling unggul di indonesia," kata Taufik merinci. Lelaki kelahiran Gresik tahun 1969 ini beberapa kali menjadi pejabat tinggi di Kementerian Perindustrian.  Menurut laman Kemenperin, Taufik menjadi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) sejak 08 Mei 2020 sampai 2024. Sebelumnya ia bekerja sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri sejak Januari 2020. Pada 14 November 2018 Taufik ditunjuk menjadi Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, serta menjalankan peran sebagai Direktur Industri Kimia Hilir sejak September 2017. (Yetede)

Peluang Baru Dibuka Oleh Pelni

13 Jan 2025
PT Pelayaran Indonesia (Pelni/Persero) menyatakan membuka peluang investasi baru diluar skema Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2027. Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyatakan, potensi skema investasi baru selain skema  PMN ini, masih berada dalam kajian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kementerian Keuangan (Kemekeu). "Saat ini memang Kemenhub dan Kemenkeu mengkaji skema selain PMN yang memberikan ruang kepada Pelni untuk berinvestasi. Namun, yang pasti kami konsen dulu pada PMN untuk mengganti kapal baru yang sudah tua," ucap Anda. Anda menuturkan, Pelni telah mendapatkan PMN tahap awal sebesar Rp 1,5 triliun untuk uang muka pembelian tiga kapal baru, dari total PMN yang diajukan tahap pertama sebesar Rp 4 triliun. "Masih ada Rp 2,5 triliun lagi untuk pelunasan yang akan diajukan tahun ini. PMN tersebut melalui proses yang panjang dari pembahasan awal yang dilakukan sejak Mei 2022 hingga cair pada awal 2025. Tentu ini masih membutuhkan proses panjang sebab masih ada proses lelang yang akan kita buka nantinya," ungkapnya. (Yetede)

Penyelamatan Sritex Mengalami Kebuntuan

13 Jan 2025
Status pailit yang menimpa PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex) harus bisa diselamatkan oleh pemerintah. Sebab, perusahaan tersebut berperan menjadi penopang struktur industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFi) Redma Gita Wirawasta menerangkan, secara keseluruhan industri TOY memang sedang dalam tekanan besar, karena pasar domestiknya dibanjiri impor murah, Sritex juga tidak lepas dari tekanan tersebut. Dia mengatakan, penting bagi industri TPT Indonesia agar Sritex diselamatkan dalam perannya sebagai penopang struktur industri TPT nasional. "Ini karena banyak perusahaan lain yang bergantung pada Sritex baik sebagai penyerap bahan baku sektor hulu maupun sebagau penyuplai bahan baku ke sektor hilir," ucap dia. Meski begitu, Redma menganggap opsi memberikan bailout terhadap Sritex bukan pilihan baik, dan tidak akan menyelesaikan masalah selama masalah importasi barang murah ini tidak diselesaikan. Redma menjelaskan, upaya pemerintah belum maksimal bahkan cenderung buntu. Industri bahkan tidak tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah, karena tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan. (Yetede)

Asuransi Menanggung Kerugian Lebih dari Rp 326 Triliun Akibat Kebakaran di Los Angeles

13 Jan 2025

Para analis di JP Mprgan Chase & Co memprediksi potensi kerugian yang harus ditanggung perusahaan asuransi, akibat kebakaran hutan di Los Angeles (LA), diprediksi melampaui US$ 20 miliar atau lebih dari  Rp326,34 triliun (asumsi kurs Rp 16,317 per US$). Jumlah ini dua kali lipat lebih besar dari proyeksi yang sempat mereka sampaikam sehari sebelumnya. Dalam catatan yang disampaikan pada Kamis (09/01/2025), para analis JP Morgan, yang dipimpin Jimmy Bhullar, memperingatkan bahwa total kerugian yang diasuransikan dapat meningkat lebih jauh jika kebakaran tidak terkendali dan kehancuran menyebar.

Sebelumnya pada Rabu (08/01/2025), mereka mengatakan melihat potensi kerugian  bagi industri asuransi mendekati US$ 10 miliar. Proyeksi ini, menunjukkan  bahwa bencana kebakaran hutan di Butte County Camp pada 2014. Dengan kerugian yang diasuransikan sekitar US$ 10 miliar maka peristiwa tersebut menjadi bencana kebakaran terbesar untuk industri ini dalam sejarah California hingga saat ini. Sementara itu, menurut prediksi awal dari badan perkiraan swasta Accuweater Inc total kerusakan ekonomi mencapai US$ 135 miliar hingga US$ 150 miliar. Besaran angka ini sekalius menandakan pemulihan yang sulit dan melonjaknya biaya asuransi pemilik rumah, serta dampak ekonomi tidak langsung, seperti hilangnya upah gangguan rantai pasok. (Yetede)

Penyakit PMK Kembali Merebak

13 Jan 2025
Penyakit mulut dan kuku atau PMK merebak kembali. Langkah strategis kelembagaan diperlukan guna mewujudkan Indonesia bebas dari PMK. Sejak akhir 2024 hingga pekan kedua 2025, harian Kompas (Kompas.id) melaporkan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah, terutama di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kasus terbanyak terjadi di Jatim dan Jateng. Laporan awal datang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta menjelang akhir tahun, 30 Desember 2024. PMK ditemukan di empat dari lima kabupaten/kota di DIY, yaitu Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Sebanyak 545 sapi terjangkit penyakit tersebut. Dari jumlah itu, sapi yang mati sebanyak delapan ekor, yakni di Sleman dan Gunungkidul. Pada 7 Januari 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng melaporkan 2.387 sapi diduga terjangkit PMK. Dari jumlah tersebut, 56 sapi di antaranya mati. Ribuan sapi itu tersebar di 496 desa di 25 kabupaten dan kota di Jateng.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Hariyanta Nugraha menyebut, daerah dengan sebaran kasus terbanyak mayoritas berada di wilayah perbatasan, terutama yang berbatasan dengan Jatim. Di Jatim, dinas peternakan melaporkan, pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025 rata-rata terdapat lebih dari 250 kasus PMK di Jatim setiap hari. Jumlah itu melonjak signifikan dibandingkan dengan sebelumnya yang rata-rata 25 kasus PMK per hari. Vaksinasi sebetulnya telah menjadi strategi dan dilakukan secara masif sejak PMK muncul lagi di Tanah Air pada 2022, yaitu di Jatim, setelah 32 tahun Indonesia bebas PMK. Tahun 2022 itu pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PMK yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Wakilnya setingkat direktur jenderal dari kementerian terkait, termasuk wakil dari Polri dan TNI yang setingkat asisten operasi. 

Belakangan, Kementerian Pertanian juga membentuk Satgas PMK Nasional yang juga beranggotakan organisasi profesi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia. Satgas PMK Nasional ini diharapkan mengaktifkan lagi Satgas PMK bentukan tahun 2022. Dengan merebaknya kembali PMK, penguatan kelembagaan perlu dilakukan untuk mengokohkan langkah pemberantasan PMK karena penyebab masalahnya berawal dari kebijakan lalu lintas ternak hingga implementasinya di lapangan. Kebijakan dan implementasi itu melibatkan otoritas lintas kementerian dan otoritas lintas wilayah. Pengalaman pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Flu Burung yang diubah menjadi Komnas Zoonosis bisa diterapkan dalam penanganan PMK. Organisasi yang lebih kuat diharapkan dapat memastikan Indonesia kembali bebas PMK. Ingat, status bebas PMK pada 1990 diperjuangkan selama 100 tahun lebih, sejak ditemukan kasus pertama pada 1887. (Yoga)