Kategori
Ekonomi
( 40430 )Apple Negosiasi dengan Kemenperin soal Investasi di Indonesia
08 Jan 2025
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menerima empat orang manajemen Apple Inc di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Pertemuan berlangsung tertutup mulai sekitar pukul 15.30 dan selesai pukul 17.45. Agus hanya hadir kurang lebih 30 menit. Saat ditemui media sekitar pukul 16.20, dia menyebutkan, keempat orang manajemen Apple Inc yang hadir, antara lain Vice President of Global Policy Apple Nick Amman, Corporate Communications and Public Relations Apple Brett Galvin, dan Government Affairs Southeast Asia Apple Mirza Natadisastra. Keempat unsur pimpinan Apple itu tiba di gedung Kemenperin sekitar pukul 14.30 atau satu jam lebih awal dari jadwal pertemuan. Tidak ada satu pun dari keempatnya yang mau menjawab pertanyaan media ketika mereka menunggu masuk ke ruangan pertemuan.
Agus mengatakan, dirinya hanya memberikan arahan kepada tim teknis Kemenperin yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Taufiek Bawazier. Tim teknis ini masih bernegosiasi dengan empat orang manajemen Apple hingga pukul 16.59. ”Bagian dari substansi negosiasi tidak bisa kami sampaikan ke publik. Tidak etis disampaikan sekarang. Akan disampaikan saat semuanya ada sepakat,” ujarnya. Agus menekankan, proposal resmi dari Apple telah ia terima pada Senin (6/1). Dia berharap ada negosiasi yang bisa menghasilkan substansi yang signifikan. ”Pokoknya, saya sudah sampaikan bahwa bagi kami, 1 miliar dollar AS tidak cukup. Saya sampaikan tadi kepada mereka bahwa isu ini telah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Bisa saja deal malam ini, besok, minggu depan, atau bulan depan. Meski demikian, yang kami targetkan adalah substansinya,” ujarnya.
Agus mengklaim, warga Indonesia pada dasarnya sangat mendukung langkah pemerintah untuk mendorong Apple bisa menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan fasilitas produksi atau pabrik. Masyarakat juga mendukung agar pemerintah tetap menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ketika ditanya oleh media, apakah Kemenperin optimistis negosiasi Apple akan berhasil, Agus hanya menyebut supaya didoakan. ”Doain saja,” katanya. Manajemen Apple keluar dari ruangan sekitar pukul 17.45. Dengan demikian, total durasi negosiasi 2 jam 15 menit. Sayangnya, tidak banyak pernyataan yang keluar. Nick Amman hanya menyebut diskusi berlangsung baik. ”This is a great discussion (Ini adalah sebuah diskusi yang bagus),” ujarnya singkat. Kewajiban TKDN ”Drama” antara Apple dan Pemerintah Indonesia bermula dari larangan peredaran ponsel pintar Iphone 16. Alasannya, Apple belum memenuhi kewajiban TKDN. (Yoga)
Sapi Perah Berbasis Kandang Koloni Dikembangkan untuk Menopang MBG
08 Jan 2025
Peternakan sapi perah terintegrasi berbasis kandang koloni tengah dikembangkan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis. Peternak, koperasi susu, serta perusahaan swasta dan milik negara dilibatkan. Sebanyak 200.000 sapi perah Brasil juga bakal didatangkan tahun ini. Anggota Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Bayu Aji Handayanto, mengatakan, pemerintah melibatkan GKSI dalam pengelolaan peternakan sapi terintegrasi berbasis kandang koloni. Peternakan itu bakal digarap bersama ID Food, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, peternak lokal, dan industri pengolahan susu (ITS). ”Nota kesepahamannya telah ditandatangani akhir tahun lalu. Pada tahap awal akan dikembangkan di Malabar, Jawa Barat. Ke depan bakal dikembangkan juga di Jawa Timur dan Jawa Tengah,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (7/1/2025). Bayu menjelaskan, PTPN I telah menyediakan seluas 2.000 hektar (ha). Lahan itu akan digunakan, antara lain, untuk kandang koloni sapi seluas 600 hektar dan pengembangan tanaman pakan sapi.
Jumlah sapi perah yang bakal dibudidayakan 30.000 ekor. Sapi-sapi di kandang koloni itu akan dipelihara petani atau peternak lokal di bawah GKSI. Jadi, para petani/peternak itu tidak memelihara sapi di rumah masing-masing, tetapi di kandang koloni yang telah disediakan. Hasil perahan susu, lanjut Bayu, akan dibeli GKSI. Kemudian, GKSI akan menjual susu itu ke ID Food dan industri pengolahan susu. GKSI juga akan mengolah sebagian susu itu secara mandiri menjadi susu UHT kemasan 150 mililiter dan 200 mililiter. ”Produk-produk susu olahan itu akan digunakan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis pemerintah dan memenuhi kebutuhan susu nasional,” katanya. Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan kebutuhan susu segar hingga 2029 mencapai 8,5 juta ton. Dari jumlah itu, 4,9 juta ton merupakan kebutuhan susu reguler dan 3,6 juta ton untuk program Makan Bergizi Gratis, Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kementan telah membuat cetak biru impor sapi perah dan produksi susu nasional pada 2025-2029. Sepanjang lima tahun itu, pemerintah bakal mengimpor 1 juta sapi perah dan menargetkan produksi susu nasional meningkat menjadi 8,17 juta ton.
Impor bertahap Impor sapi dan target produksi susu itu bakal dilakukan dan dicapai secara bertahap. Pada 2025, pemerintah akan meng- impor 200.000 sapi perah dengan target produksi susu 1,55 juta ton. Pada 2026 dan 2027, sapi perah yang diimpor masing-masing sebanyak 300.000 ekor dan 400.000 ekor dengan target produksi susu masing-masing 2,07 juta ton 2,9 juta ton. Kemudian ada 2028, impor sapi perah berkurang menjadi 100.000 ekor dengan target produksi menjadi 6,53 juta ton. Pada 2029, pemerintah tidak lagi mengimpor sapi perah dan menargetkan produksi susu bisa mencapai 8,17 juta ton. Adapun kekurangan kebutuhan susu, yakni 0,33 juta ton,tetap akan dipenuhi dari impor. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengemukakan, pemerintah akan mulai mendatangkan200.000 sapi perah impor pada tahun ini. Sapi-sapi itu diimpor dari Brasil. Sapi perah dari Brasil dipilih lantaran sapi tersebut cocok dengan kondisi iklim tropis Indonesia. ”Selain itu, negara tersebut telah berstatus zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Indonesia juga telah memiliki peraturan pemerintah (PP) yang sudah memungkinkan untuk mendatangkan sapi dari Brasil,” katanya melalui siaran pers. (Yoga)
Misi Baru: Membuat Kertajati Lebih Sibuk
08 Jan 2025
Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, mengalami penurunan penumpang domestik hingga 67% pada Januari-Oktober 2024, tetapi penumpang internasional meningkat signifikan sebesar 139%. Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, menyatakan bahwa wisatawan mancanegara (wisman), terutama dari Malaysia, menjadi kontributor utama lonjakan ini, didukung pembukaan Tol Cisumdawu dan pengalihan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara di Bandung.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Benny Bachtiar, mengungkapkan strategi pemerataan kunjungan wisatawan dengan fokus pada kawasan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan). Upaya ini mencakup pengembangan destinasi, pelibatan influencer, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi kebutuhan wisatawan internasional.
Bandara Kertajati juga akan kembali menjadi titik keberangkatan dan kepulangan haji pada 2025, sebagaimana ditegaskan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dengan dukungan pembangunan fasilitas Asrama Haji Indramayu, termasuk rencana pembangunan tower tambahan dan klinik kesehatan.
Bank Indonesia melalui Kepala Perwakilan BI Cirebon, Hestu Wibowo, menilai kawasan Ciayumajakuning memiliki potensi besar untuk memanfaatkan keberadaan Bandara Kertajati dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Kombinasi peningkatan kunjungan wisatawan, keberangkatan haji, dan strategi pengembangan destinasi menjadikan bandara ini pusat strategis bagi penguatan sektor pariwisata dan ekonomi Jawa Barat.
Empat Komoditas Pangan Benar-Benar Disetop untuk Diimpor
08 Jan 2025
SEJAK kembali menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman berulang kali mengungkapkan targetnya ihwal swasembada pangan. Amran optimistis Indonesia bisa menghentikan impor sejumlah komoditas pangan, khususnya beras dan jagung. Pemerintah menargetkan jumlah produksi beras pada 2025 mencapai 32,8 juta ton. Angka tersebut meningkat hampir 2 juta ton dibanding hasil produksi pada 2024 yang tercatat sebesar 30,34 juta ton. Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto dengan misi Asta Cita menginstruksikan pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri secepatnya.
"Seperti arahan Bapak Presiden, kita harus mewujudkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau semua kabupaten bergerak, target ini pasti terwujud," ucap Amran di Bangkalan, Jawa Timur, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 7 Januari 2025. Ia pun yakin tahun ini Indonesia bisa bebas dari impor beras karena produksi dalam negeri diproyeksikan meningkat. Merujuk pada Kerangka Sampel Area Padi Badan Pusat Statistik, potensi produksi beras pada Januari dan Februari 2025 masing-masing sebesar 1,2 juta ton dan 2,08 juta ton. Proyeksi produksi padi tahun ini lebih besar dibanding realisasi produksi beras pada periode yang sama tahun lalu, yakni 0,86 juta ton pada Januari dan 1,35 juta ton pada Februari.
Salah Arah Diversifikasi Pangan. Akibatnya, impor harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Untuk memenuhi kebutuhan beras sebesar 31,2 juta ton, pemerintah mengimpor 3,85 juta ton beras pada 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, volume impor beras juga terus meningkat. Pada 2022, misalnya, impor beras hanya sebesar 420 ribu ton, tapi kemudian angkanya melonjak pada 2023 menjadi 3,06 juta ton dan menembus 3,85 juta ton pada 2024. Besarnya volume impor beras inilah yang mengantarkan Indonesia sebagai salah satu negara importir beras terbesar di dunia. Namun Amran tetap yakin produksi beras nasional dapat meningkat tahun ini dengan berbagai program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Beberapa program itu adalah optimalisasi lahan seluas 500 ribu hektare dan pencetakan sawah baru seluas 700 ribu hingga 1 juta hektare per tahun. (Yetede)
TKBI Diperluas di Tiga Sektor Ekonomi
08 Jan 2025
OJK bakal meluncurkan Taksonomi untuk keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 pada Februari 2025, yang mencakup sektor construction & real estate, transportation & storage, dan sebagian agriculture, forestry, & other land use. Artinya, TKBI diperluas dari tadinya hanya sektor energi. Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, TKBI dikembangkan dengan konsep rumah tumbuh. Pada versi 1 yang telah dilunucrkan pada Februari 2024, kerangka utama dirancang hanya untuk sektor energi. "Dalam waktu dekat ini, kami harapkan Februari 2025 akan terbit versi kedua, yang mencakup sektor construction & real estate, transportatio & storage, dan sebaian agriculture, forestory, & other and land use," ungkap Mahendra. Namun demikian, dia tidak menyebut "kredit konsumsi" untuk TKBI versi 2, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam catatan Investor Daily yang mengacu consultative paper OJK, kredit konsumsi yang dimaksud dapat mencakup kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit kepemilikan rumah (KPR), asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi rumah utnuk masuk dalam jenis kredit/pembiayaan atau asuransi yang berkelanjutan. (Yetede)
Diperkirakan Rp 8 Miliar Berputar di Setiap Desa per Tahun
08 Jan 2025
MBG yang sudah bergulir mulai Senin (06/01/2025) lalu diperkirakan akan mendorong perputaran uang hingga rata-rata Rp 8 miliar setiap desa per tahun. Dengan demikian, program andalan dan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut secara otomatis akan meningkatkan perekonomian lokal. "Jika semua bahan baku MBG di produksi oleh petani lokal seperti cabe, buncis, kacang panjang, lauk pauk, dan bahan baku lainnya, maka akan ada perputaran uang di setiap desa sebesar 8 miliar setiao tahun," ujar Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taksin) Budiman Sujatmiko. Menurut Budiman, program MBG tersebut bukan hanya soal makan, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal, desa, dan kampung. Melalui program ini, negara akan membeli bahan makanan hasil produksi petani lokal, nelayan dan peternak. "Sehingga, program swasembada panganpun (bisa) tercapai sesuai harapan Presiden Prabowo," tandas dia. Program MBG pemerintahan Prabowo-Gibran bagi anak sekolah serta Ibu hamil dan menyusui dipastikan membutuhkan bahan baku yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. "Nantinya, akan ada 82 juta penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia," pungkas dia. (Yetede)
Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Nasional pada 2024 Tetap Terjaga
08 Jan 2025
Stabilitas sektor jasa keuangan nasional pada 2024 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Meski demikian, tahun ini lembaga jasa keuangan, terutama perbankan, harus mewaspadai faktor-faktro risiko global secara berkala, guna mengukur kemampuan untuk menyerap potensi risiko yang terjadi. Sinyal higher to longer dari The Fed yang hanya akan memangkas Fed Fund Rate (FFR) sebesar 50 basis poin (bps) atau lebih rendah dari ekspektasi pasar 75-100 bps tentu mengindikasikan bahwa suku bunga global akan tetao tinggi lebih lama dari perkiraan. "Kondisi ini tentu berpotensi mempengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan domestik. Karena itu, terkait prospek perbankan 2025, meski OJK menyatakan sektor jasa keuangan masih stabil, tantangan yang dihadapi cukup kompleks," ungkap peneliti ekonom dari CORE Yusuf Rendy Manilet. Menurut dia, dari sisi mikroprudensial, perbankan perlu memperkuat stress testing terutama pada aspek Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk mengantisipasi potensi credit loss, serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding ratio (NSFR) guna memitigasi risiko likuiditas. (Yetede)
Pemerintah akan Turunkan Tiket Pesawat dan Kapal Lebaran 2025
08 Jan 2025
DI pantai utara Tangerang, Banten, segregasi sosial akan terjadi secara nyata. Mereka yang berpunya kelak tinggal di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Coastland yang sedang dibangun. Yang miskin, yang terpaksa melepaskan lahannya kepada pengembang, mungkin menjadi penghuni kampung yang mengelilingi area tersebut. Pembangunan yang seharusnya menjadi proses memperluas kemerdekaan manusia, meminjam kutipan ekonom peraih Hadiah Nobel, Amartya Sen, justru memiskinkan dan memenjarakan. Menyisihkan yang lemah, PIK Tropical Coastland yang bersebelahan dengan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 digdaya karena dilindungi negara lewat penetapannya sebagai proyek strategis nasional (PSN). Padahal jelas-jelas pembangunan PIK Tropical Coastland tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah karena sebagian besar areanya berada di dalam kawasan hutan lindung.
Dipaksakan menjadi PSN, PIK Tropical Coastland ditengarai merupakan imbal jasa pemerintah kepada Agung Sedayu Group, pengembang proyek itu. Pemberian status PSN kuat diduga merupakan kompensasi atas permintaan Joko Widodo kepada Agung Sedayu membiayai pembangunan sebagian Ibu Kota Nusantara, proyek ambisius yang membutuhkan banjir investasi. PIK Tropical Coastland juga menjadi bagian dari proyek besar pengadaan 3 juta rumah, pekerjaan raksasa yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Berpartisipasi lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), manajemen PIK akan menggelontorkan Rp 60 miliar untuk pembangunan ratusan rumah sederhana. Tak ada makan siang gratis: sebagai imbalan, pengembang akan dilibatkan dalam pembangunan tanggul laut raksasa, pekerjaan bernilai Rp 700 triliun yang dipercaya akan melindungi Jakarta dari abrasi air laut.
Sepintas mulia karena dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk memajukan ekonomi, tanpa tata kelola yang baik PSN sesungguhnya adalah cara lancung untuk melindungi pengusaha nakal. Dimulai pada pemerintahan Joko Widodo periode pertama, hingga Juli 2024 terdapat 233 PSN dengan total investasi mencapai Rp 6.247 triliun. Sebanyak 195 PSN telah rampung dan beroperasi penuh pada paruh pertama tahun ini. PIK Tropical Coastland adalah satu dari 14 PSN baru, yang sepenuhnya digarap swasta. Pangkal soalnya adalah, dalam melindungi PSN, instansi pemerintah dan aparat diberi wewenang berlebih, bahkan dengan melanggar tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah, misalnya, bisa mencabut atau mengganti peraturan yang menghambat pelaksanaan PSN. Dalam hal perizinan, pengadaan lahan, hingga pembiayaan, pemerintah pun memberikan karpet merah. Sejumlah PSN juga tak memiliki standar operasi yang jelas dalam pengendalian dampak sosial dan lingkungan. (Yetede)
Saham dengan Dividen Tinggi di Tengah Ancaman Dampak Perang Dagang Global
08 Jan 2025
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyarankan investor untuk berinvestasi pada saham-saham dengan dividen tinggi di tengah ancaman dampak perang dagang global. “Ada delapan puluh saham yang dapat menjadi pilihan yang baik untuk mendapatkan keuntungan investasi ketika pasar saham penuh ketidakpastian,” ujar Handiman Soetoyo, Head of Proprietary Investment Mirae Asset dalam forum Media Day: January 2025 by Mirae Asset, di Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari 2025 Delapan puluh saham perusahaan berdividen tinggi itu tersebar di seluruh sektor usaha yang ada di bursa, kecuali properti. Adapun sektor dengan saham paling menarik di tahun ini berada di sektor finansial dengan 14 perusahaan, disusul energi 13 perusahaan, dan industri sebanyak 12 perusahaan.
"Saham ini kami perkirakan dapat memberikan yield sekitar 5 persen," ucap Handiman. Berkaca pada tahun lalu, ucap Handiman, sektor keuangan dan energi juga menjadi dua sektor dengan dividen terbesar, melalui kontributor utama PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Unilever Indonesia akan Bagikan Dividen Rp2,93 Triliun, Rp77 per Saham “Hal ini mengonfirmasi kedua sektor tersebut masih menjadi sektor yang paling menarik bagi investor yang mengincar dividen,” tuturnya. Dia memaparkan bahwa dari 80 saham tersebut, lima saham utama pilihan Mirae Asset adalah PT BPD Jawa Timur Tbk (BJTM), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), dan PT Trans Power Marine Tbk (TPMA).
"Kelima saham itu kami prediksi akan menjadi penyumbang terbesar dari prediksi total dividen perusahaan penghuni bursa saham tahun ini," tuturnya. Mirrae Asset memprediksi dividen tahun ini mencapai Rp322,4 triliun.Target itu turun 11,4% dari tahun sebelumnya yang mencatat rekor tertinggi sepanjang masa dengan Rp364,2 triliun. Alasannya, terdapat kejadian yang di luar kebiasaan pada tahun lalu berupa penawaran dividen spesial oleh PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) senilai Rp41,53 triliun. "Perusahaan-perusahaan berdividen tinggi tersebut, berpotensi kembali menawarkan dividen yang menarik tahun ini, terutama berkaca pada catatan historis pembayaran dividen tahun lalu," ujar dia. (Yetede)
OJK Mencatat Transaksi Aset Kripto Sepanjang 2024 Melonjak Tajam
08 Jan 2025
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat transaksi aset kripto sepanjang 2024 melonjak tajam. Hingga November 2024, nilai transaksi kripto mencapai Rp 556,53 triliun atau telah meningkat sebesar 376 persen year-on-year. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Tekonologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, transaksi aset kripto pada November 2024 mengalami peningkatan hingga 68 persen dari bulan sebelumnya. Transaksi kripto mencapai Rp 81,41 triliun, dibandingkan transaksi pada Oktober 2024, yakni sebesar Rp 48,44 triliun.
Hasan mengatakan, peningkatan transaksi tersebut seiring dengan sentimen bullish di kalangan investor aset kripto. Mengacu pada definisi OJK, bullish menggambarkan kondisi pasar saham yang ditandai oleh transaksi jual beli yang sangat aktif. "Juga adanya sentimen perkembangan regulasi global yang semakin menunjukkan dukungan terhadap kegiatan dan kepemilikan aset kripto," ungkap Hasan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) yang digelar secara daring pada Selasa, 7 Januari 2025.
Sumber Kekayaan Rusdi Kirana, Bos Lion Air Group yang Jadi Wakil Ketua MPR
Lebih lanjut, Hasan mengatakan pertumbuhan transaksi aset kripto juga didorong oleh peningkatan utilitas kripto, seperti Bitcoin, yang semakin memperkuat daya tarik dari pasar kripto. OJK mencatatkan, jumlah investor kripto juga kembali berada dalam tren peningkatan pada November 2024. Jumlah investor ini, kata Hasan, mencapai 22,11 juta investor. Angka tersebut naik dibandingkan angka di bulan Oktober 2024, yakni sebanyak 21,63 juta investor. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









