Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Kemenhub Masih Kaji Rencana Penutupan Stasiun Karet

09 Jan 2025

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan belum ada kepastian ihwal rencana penutupan Stasiun Karet. Mulanya, rencana penutupan stasiun KRL ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Kabar ini kemudian menuai penolakan dari masyarakat—terutama para pengguna KRL. “Belum (pasti ditutup). Masih dikaji,” kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal saat ditemui usai rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 Januari 2025. Risal juga mengatakan definisi penutupan tersebut masih belum jelas. Pemerintah pun masih mengkaji sisi kemudahan transportasi untuk masyarakat, sehingga persoalan ini masih didiskusikan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. “Definisi (ditutup) itu apakah (Stasiun Karet) tidak difungsikan, sebagai jalan menuju BNI City, kan belum klir,” kata Risal. “Kalau integrasi, sekarang pun terintegrassi. Tapi kata ‘tutup’ itu nanti kami bicarakan.”

Sebelumnya, saat meninjau kereta bandara di Stasiun BNI Jakarta pada Rabu, 1 Januari 2025, Erick Thohir mengatakan Stasiun Karet rencananya akan ditutup karena berdekatan dengan Stasiun BNI City. Menurut dia, integrasi kedua stasiun itu menjadi mendesak sebagai upaya efisiensi pengembangan ekosistem perkeretaapian agar lebih optimal. VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus kemudian mengatakan penghentian operasional Stasiun Karet tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia juga mengatakan pengkajian ini masih membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait. “Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet,” kata Joni dalam keterangan resmi pada Jumat, 3 Januari 2025. (Yetede)

Ekonomi

RI Bakal Impor 2 Juta Sapi Secara Bertahap Sepanjang 2025-2029

09 Jan 2025

Indonesia bakal mengimpor 2 juta sapi secara bertahap sepanjang 2025-2029. Langkah itu merupakan upaya menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus menopang program Makan Bergizi Gratis. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, 2 juta sapi yang akan diimpor pada 2025-2029 itu terdiri dari 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging. Kedua jenis sapi itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan reguler susu dan daging sekaligus program Makan Bergizi Gratis. ”Tahun ini, kami menargetkan dapat mengimpor 200.000 sapi perah dan 200.000 sapi pedaging,” ujarnya melalui siaran pers, Rabu (8/1/2025). Menurut Sudaryono, sapi yang akan diimpor itu berupa indukan sehingga dapat dikembang biakkan di dalam negeri. Sapi indukan tersebut akan diberikan kepada para kelompok peternak berskala besar dan kecil melalui pola kemitraan.

Pemerintah juga membukam ruang bagi investor untuk mendatangkan sapi indukan dan memperbanyak jumlahnya di dalam negeri. Investasi di sektor peternakan sapi itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia dan mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. ”Melalui kebijakan ini, kami berharap produksi daging dan susu sapi di dalam negeri meningkat, ketergantungan terhadap impor pangan berkurang, dan peluang baru para pengusaha di sektor peternakan dapat tercipta,” katanya. Pada Oktober 2024, KementerianPertanian(Kementan) menyebutkan sudah ada 112 perusahaan yang telah berkomitmen akan mendatangkan sapi impor. Dari jumlah itu, sebanyak 55 perusahaan akan mengimpor sapi perah dan 57 perusahaan sapi pedaging.

Kementan memperkirakan kebutuhan susu segar hingga 2029 mencapai 8,5 juta ton. Dari jumlah itu, 4,9 juta ton merupakan kebutuhan susu reguler dan 3,6 juta ton untuk program Makan Bergizi Gratis. Adapun berdasarkan Outlook Komoditas Peternakan Daging Sapi 2023, Kementan memperkirakan kebutuhan daging nasional pada 2025 mencapai 739.668 ton, sedangkan produksi nasional daging sapi dan kerbau sebanyak 445.118 ton. Dengan begitu, Indonesia mengalami defisit daging 294.550 ton. Dalam dua tahun berikutnya, yakni 2026 dan 2027, Indonesia juga diperkirakan masih defisit daging. Namun, defisit tersebut diproyeksikan turun masing-masing menjadi 288.324 ton pada 2026 dan 279.139 ton pada 2027. Sementara itu, pada awal tahun ini, pelaku usaha penggemukan sapi telah mendatangkan 2.797 sapi bakalan dari Australia. (Yoga)

Ekonomi

Investasi Apple untuk Pabrik AirTag Tidak Bisa Disamakan dengan Kewajiban TKDN Ponsel, Komputer, dan Tablet

09 Jan 2025

Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa komitmen Apple Inc untuk membangun pabrik AirTag melalui mitra manufakturnya, Luxshare ICT, di Batam, Kepulauan Riau, tidak dapat disamakan dengan kewajiban mereka dalam memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk telepon seluler, komputer genggam, dan tablet. AirTag merupakan perangkat pelacak elektronik yang berfungsi sebagai aksesori terpisah sehingga bukan bagian dari komponen utama pada perangkat tersebut. Penekanan itu disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk merespons pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengenai komitmen Apple Inc melakukan investasi awal senilai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16 triliun untuk pembangunan pabrik AirTag melalui mitra Apple Inc, yakni Luxshare ICT, di Batam.

Pernyataan Rosan ini mengemuka seusai dirinya bertemu dengan manajemen Apple Inc di kantor BKPM, Selasa (7/1/2025) malam. ”AirTag ini produk aksesori, bukan bagian dari komponen dalam ponsel, komputer genggam, dan sabak yang diatur dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi kami mengeluarkan sertifikasi TKDN supaya produk ponsel Apple Inc, terutama iPhone 16 dan varian terbarunya nanti, bisa diperjual belikan resmi di pasar Indonesia,” tutur Agus kepada media, Rabu (8/1), di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Agus menceritakan, negosiasi Kemenperin dengan manajemen Apple Inc, Selasa sore, membahas beberapa hal.

Pihak Apple Inc menyampaikan keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban TKDN skema manufaktur, tetapi ternyata malah terwujud dalam komitmen investasi berupa pabrik AirTag. Lalu, pihak Apple Inc juga menyampaikan negosiasi untuk melanjutkan skema pengembangan inovasi untuk memenuhi kewajiban TKDN seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Akan tetapi, kata Agus, mereka menawarkan nilai investasi dengan jumlah di bawah yang diminta Kemenperin. ”Kami juga menyampaikan kepada mereka bahwa Apple Inc masih ada 10 juta dollar AS dari komitmen skema pengembangan inovasi yang harus mereka lunasi ke Pemerintah Indonesia. Mereka bilang akan melunasi serta akan memperkuat Apple Academy. Kami sampaikan balik bahwa kami akan mengaudit semua Apple Academy,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Ongkos Transportasi dan Ekonomi Global Gerus Bisnis Logistik

09 Jan 2025

Bisnis pengantaran barang dan pergudangan menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, sektor ini tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, bahkan melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Strategi efisiensi menjadi solusi utama untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Badan Pusat Statistik memproyeksikan, industri sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 9,52 persen pada 2024. Nilai pertumbuhan itu turun dari 19,87 persen pada 2022 dan sebesar 13,96 persen pada 2023. Pertumbuhan itu sejauh ini masih di atas rata-rata tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2022 dan 5,05 persen pada 2023. CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi dalam keterangannya,Rabu (8/1/2025), memproyeksikan sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada 2025 akan berkontribusi terhadap PDB Indonesia tumbuh 12,53 persen atau sebesar Rp 1.623,65 triliun.

Secara rinci, subsektor transportasi diperkirakan akan berkontribusi sebesar Rp 1.276,66 triliun atau tumbuh 11,09 persen di 2025 dibandingkan akhir tahun 2024 dan subsektor pergudangan akan berkontribusi sebesar Rp 346,99 triliun atau tumbuh 18,26 persen. Setijadi mengatakan, ada sejumlah pekerjaan rumah di dalam negeri yang perlu diatasi pemerintah dan pelaku usaha. Hal itu seperti konektivitas logistik, kompetensi sumber daya manusia, teknologi, jaringan kerja antarpelaku usaha yang perlu ditingkatkan untuk efisiensi bisnis. ”Perkembangan sektor logistik Indonesia juga dipengaruhi situasi dunia, terutama perang dagang Amerika Serikat-China, serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah yang berdampak terhadap ketidakpastian dan dinamika rantai pasok global,” ujarnya.

Proyeksi pertumbuhan industri logistik juga tecermin dari kinerja keuangan perusahaan logistik PT Satria Andalan Prima Tbk sampai dengan triwulan III atau akhir September 2024. Pendapatan perusahaan yang tercatat di bursa dengan kode SAPX itu masih bertumbuh 16,58 persen secara tahunan mencapai Rp 523,35 miliar. Namun, pada periode sama, laba bersih menyusut drastis 86,5 persen menjadi hanya Rp 967 juta. Corporate Secretary SAPX Denny Parhan dalam acara Paparan Publik Insidental secara virtual, Rabu (8/1), mengungkapkan, penyusutan laba bersih terjadi karena besarnya biaya operasional bisnis mereka. Faktornya, antara lain, kenaikan tarif jalan tol hingga ongkos transportasi udara karena meningkatnya volume ke Indonesia timur. (Yoga)

Ekonomi

Indonesia Diterima Bergabung BRICS Sebagai Anggota Penuh

09 Jan 2025

Kurang dari tiga bulan setelah resmi mendaftar, Indonesia diterima bergabung BRICS sebagai anggota penuh. Ada potensi manfaat, tetapi tantangannya juga tidak ringan. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS—yang didirikan pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, setahun kemudian Afrika Selatan bergabung diumumkan oleh Brasil, ketua bergilir BRICS tahun ini, Senin (6/1/2025). Kekuatan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar dan berpenduduk terbesar di Asia Tenggara disebut dalam pengumuman itu. Disebutkan pula, Indonesia diterima masuk BRICS secara konsensus oleh negara-negara anggota sebelumnya (sembilan negara). Keputusan tersebut telah diambil pada 2024. Penerimaan Indonesia di BRICS relatif cepat. Hanya 2,5 bulan setelah Menteri Luar Negeri Sugiono resmi mendaftar pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024. Namun, Indonesia sudah lama ”dipinang” BRICS agar bergabung, termasuk saat Presiden Joko Widodo hadir di KTT BRICS, Johannesburg, Afsel, Agustus 2023. Postur dan kekuatan Indonesia dinilai memberi bobot plus daya tawar BRICS.

Namun, baru setelah Presiden Prabowo Subianto—dengan visinya menjadikan Indonesia sebagai pemain global melalui pelibatan pragmatis (pragmatic engagement)—memimpin, Indonesia resmi mendaftar dan akhirnya resmi masuk BRICS. Kini, setelah Indonesia bergabung, BRICS beranggotakan 10 negara. Selain empat negara pendiri plus Afrika Selatan, ada empat negara anggota baru: Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Di luar 10 anggota penuh itu, terdapat 12 negara mitra BRICS—tiga di antaranya ialah tetangga di ASEAN— yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dengan jumlah penduduk hampir 45 persen dari penduduk dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) sebelumIndonesia bergabung, BRICS jelas menawarkan peluang manfaat. Ada peluang akses ke pasar baru dan peluang investasi.

Pada 2022, negara-negara BRICS menyumbang 21,2 persen dari total penanaman modal asing langsung Indonesia. Jika kelak Arab Saudi juga bergabung, dengan keberadaan Iran dan Uni Emirat Arab, anggota penuh saatini,BRICS memproduksi sekitar 44 persen minyak mentah dunia. Berbagai potensi manfaat itu, tentu saja, disertai tantangantantangan, baik internal di BRICS maupun eksternal. China dan Rusia, dua kekuatan rival Barat, tak dimungkiri bisa memanfaatkan BRICS untuk memperkuat pengaruh dan kepentingan mereka. Dari luar, AS yang akan dipimpin Donald Trump tak tinggal diam jika BRICS dianggap mengancam hegemoninya, salah satunya lewat gerakan dedolarisasi. Semua itu jadi tantangan yang tak ringan bagi Indonesia: dengan kendaraan baru, BRICS, apakah mampu jadi pembangun jembatan (bridge builder), seperti nawaitu awalnya, dan bagian dari pengejawantahan kebijakan luar negeri bebas-aktif, serta jadi penggerak kolaborasi Dunia Selatan. (Yoga)

Ekonomi

Lima Sosok Ramaikan Bursa Pengganti PM Justin Trudeau yang Mengundurkan Diri

09 Jan 2025

Partai Liberal yang menguasai Pemerintah Kanada mencari calon ketua partai untuk mengganti Perdana Menteri Justin Trudeau yang mengundurkan diri pada Selasa (7/1/2025). Mereka harus mengisi kekosongan sampai Maret, yaitu ketika pemilihan umum dilaksanakan. Trudeau mundur dari jabatannya sebagai ketua Partai Liberal karena konflik internal. Posisi ini telah ia pegang selama sembilan tahun sejak 2015. Ia dituduh tidak cakap menangani inflasi dan krisis karena kinerja ekonomi seusai Covid-19 belum bisa bangkit sepenuhnya. Trudeau juga dinilai kurang berinisiatif menyiapkan Kanada melawan ancaman kenaikan tarif 25 persen apabila Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025. Mundurnya Trudeau sebagai ketua partai berarti pun mundur dari posisi sebagai perdana menteri. Partai Liberal memiliki dua pilihan, yang pertama ialah langsung menentukan ketua baru yang otomatis menjadi perdana menteri sampai dengan Maret 2025.

Pilihan kedua ialah membiarkan Trudeau sebagai penjabat ketua partai dan penjabat perdana menteri sampai pemilu tiba. Per Rabu (8/1/2025), belum ada politikus Partai Liberal yang mencalonkan diri. Meski begitu, media-media arus utama Kanada memperkirakan sejumlah calon yang kuat. Calon pertama ialah Chrystia Freeland, mantan wakil perdana menteri dan menteri keuangan. Ia mengundurkan diri dari kabinet pada 16 Desember 2025. Freeland sebelumnya adalah salah satu orang kepercayaan Trudeau. Pada periode pertama Trudeau, 2015-2020, Freeland dipercaya menjadi menteri luar negeri. Namun, mereka berseteru soal ekonomi. Trudeau memutuskan memberi potongan pajak di tengah kontraksi. Sikap Freeland berbeda. ”Kita harus menjaga cadangan fiskal kita tetap kuat guna menghadapi ancaman perang dagang,” tulis Freeland dalam surat pengunduran dirinya.

Nama kedua yang digadang-gadang adalah mantan Gubernur Bank Sentral Kanada, Mark Carney. Posisi dia saat ini adalah penasihat ekonomi untuk Trudeau. Para pengamat mengakui kepiawaian Carney di dalam mengelola ekonomi, tetapi ia tidak memiliki pengalaman politik. Padahal, untuk masa jabatan Partai Liberal yang tersisa tiga bulan lagi, diperkirakan bakal penuh dengan gejolak politik. Calon berikutnya adalah Dominic LeBlanc, teman masa kecil Trudeau sekaligus menteri keuangan pasca mundurnya Freeland. Analisis media CBC dan BBC menyebutkan, Le-Blanc adalah politikus yang populer di kalangan masyarakat. Akan tetapi, untuk situasi sekarang, kedekatannya dengan Trudeau secara pribadi justru berisiko merugikan. Ia dianggap tidak bisa lepas dari bayang-bayang sahabatnya. Menteri Luar Negeri Melanie Joly juga salah satu calon kuat. (Yoga)

Ekonomi

Skema Makan Bergizi Gratis Sulitkan UMKM

09 Jan 2025

Nama usaha mikro, kecil, dan menengah belum ada dalam daftar satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menjadi jantung program Makan Bergizi Gratis. Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kepala dan Wakil Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional menyebutkan sejumlah nama perusahaan dan yayasan yang berpartisipasi. Contohnya, PT GSI, PT Sritex, PT Astra Pangan, Yayasan Arara Visi Hijau, atau Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor. Padahal, saat pemerintah mencita-citakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penggerak roda perekonomian, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga ingin ikut serta. Selama masa uji coba, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKU MANDIRI) Hermawati Setyorinny menilai, pemerintah sudah menggandeng vendor skala usaha besar.

”Saat program (Makan Bergizi Gratis) berjalan, belum ada UMKM anggota kami yang ikut menjadi mitra,” ujarnya, Selasa (7/1/2025). Dalam menjalankan program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pihak di luar pemerintah menjadi mitra SPPG dengan mendaftar lewat laman resminya. Untuk mendaftar, bakal calon mitra akan diminta profil usaha atau organisasi beserta proposal kerja sama. Pelaku usaha juga perlu menyediakan lahan untuk membangun dapur berukuran 20 meter x 20 meter (m). Berdasarkan hitungan Tim Jurnalisme Data Harian Kompas lewat kalkulator simulasi perhitungan di laman Indobild, biaya untuk konstruksi bangunan berukuran 20 mx20 m sekitar Rp 844 juta. Angka ini belum termasuk harga tanah. Dengan situasi arus kas UMKM saat ini, tidak semua skala usaha dapat memenuhi syarat tersebut. ”Mungkin hanya yang kelas menengah,” kata Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu Yoyok Pitoyo.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, akhir Desember 2024, mengatakan, jika ada usulan skema pengelolaan pemberdayaan UMKM oleh swasta, pemerintah terbuka untuk menerimanya. Namun, usulan skema itu tetap harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan BGN. Ia menambahkan, pemerintah juga membutuhkan model pengelolaan dapur untuk daerah terpencil, yang misalnya melayani 500 porsi. BGN sejauh ini, menurut Hasan, telah menyiapkan tiga skema pengelolaan program MBG. Pertama, BGN menyiapkan dapurnya sendiri, kemudian BGN bekerja sama dengan lembaga lain seperti pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Terakhir, BGN bekerja sama dengan swasta. (Yoga)

Ekonomi

Menteri Airlangga Janjikan Keringanan Berbagai Fasilitas Pajak untuk Investor Hong Kong

09 Jan 2025

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menjanjikan berbagai fasilitas keringanan pajak kepada Investor dari Hong Kong. Tawaran tersebut diungkap Airlangga saat menerima kunjungan dari Menteri Keuangan Hong Kong, Paul Chan, di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat Rabu 8 Januari 2024. Airlangga menyambut baik rencana investasi dan kerja sama pembiayaan yang ditawarkan Hong Kong untuk membangun sarana rantai pasok dan proyek infrastruktur lainnya. Dia juga mendorong para pelaku bisnis dari Hong Kong untuk menggali lebih dalam lagi berbagai peluang investasi di Indonesia. Berbagai kemudahan akan diberikan, sehingga diharapkan entitas bisnis dari Indonesia dan Hong Kong dapat mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi bisnis. “Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, dan Super Deduction Tax. ” ujar Airlangga dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis, 9 Januari 2024.

Bekas pemimpin partai Golkar itu juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa sektor kerja sama potensial lainnya yang dapat dijajaki oleh para investor Hong Kong. Di antaranya energi terbarukan dan greenfield. Airlangga mengatakan Indonesia menawarkan berbagai kerja sama menjanjikan dengan potensi pertumbuhan yang signifikan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan fokus area seperti industri, pariwisata, manufaktur, dan digital. Paul Chan menyampaikan bahwa Hong Kong dapat menjadi mitra potensial untuk mengembangkan servis rantai pasok atau supply chain di Indonesia. Sebagai salah satu penyedia financial services terbesar di Asia, Hong Kong melihat berbagai potensi kerja sama yang signifikan dengan Indonesia, khususnya di bidang keuangan. “Indonesia memiliki lingkungan bisnis kondusif serta surplus populasi usia muda dapat menjadi faktor utama yang akan memperkuat kerja sama investasi,”ujar Paul. (Yetede)

Ekonomi

Membangkitkan Ekonomi Biru Melalui Industri Perkapalan 2025

08 Jan 2025

Pembangunan kemaritiman menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mencapai target pendapatan per kapita US$23.000–US$30.000 pada 2045, sebagaimana tertuang dalam UU No. 59/2024 tentang RPJPN 2025–2045. Target ini mencakup kontribusi PDB maritim sebesar 15% melalui pengembangan ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyoroti pentingnya menjaga sumber daya laut dari ancaman seperti illegal fishing, yang sepanjang 2024 menyebabkan kerugian hingga Rp3,1 triliun. Selain itu, Bappenas menekankan penguatan industri perkapalan sebagai salah satu pilar utama ekonomi biru dalam Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru 2023–2045.

Ketua Iperindo, sebagai perwakilan industri, mencatat kebutuhan kapal nasional yang signifikan pada 2025, 80 kapal tanker Pertamina, 800 kapal tunda dan tongkang untuk pertambangan, 3.000 kapal ikan, 1.650 kapal niaga untuk peremajaan, 12 kapal selam untuk kebutuhan pertahanan nasional.

Meski galangan kapal nasional memiliki kapasitas besar, dengan 36.000 dock space untuk reparasi dan 900 untuk pembangunan, bahan baku masih 70% impor, memberikan peluang bagi industri lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi, terutama komponen seperti plat baja dan besi siku.

Skema pembiayaan kompetitif, karena industri perkapalan termasuk usaha berisiko tinggi. Keringanan pajak, terutama PPh impor, untuk mendukung efisiensi biaya produksi.

Jika kendala ini diatasi, industri perkapalan dapat menjadi sektor strategis yang memberikan multiplier effect besar, termasuk menyerap tenaga kerja, mendukung UMKM, dan memperkuat kedaulatan maritim.

Ekonomi

OJK Jadi Pengawas Aset Kripto

08 Jan 2025

Peralihan,tugas pengawasan dan pengaturan aktivitas aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan hampir dipastikan berlangsung pada 10 Januari 2025. Peralihan tugas itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dengan ketentuan pelaksanaan paling lambat 12 Januari 2025. Pelaksanaan peralihan itu mensyaratkan regulasi berupa peraturan pemerintah (PP) tentang peralihan tugas yang saat ini masih dalam persiapan pengundangan. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menyampaikan, peralihantugas pengaturan dan pengawasan tersebut sebagai bagian dari transformasi dalam rangka menciptakan ekosistem keuangan digital yang diharapkan lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

”Insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini sesuai dengan tanggal peralihan tugas, yaitu pada 10 Januari 2025 yang akan datang,” katanya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Desember 2024 OJK, Selasa (7/1/2025). Hasan melanjutkan, OJK telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung peralihan tugas tersebut. OJK juga bekerja sama dengan Badan Peng- awas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) membentuk tim transisi. Dari aspek pengawasan, OJK sudah menyusun berbagai pedoman internal terkait pelaksanaan pengawasan untuk aset keuangan digital, termasuk aset kripto. OJK juga mengembangkan kapasitas teknologi terkait pengawasan aset kripto. Berdasarkan data OJK, jumlah investor per November 2024 tercatat 22,11 juta investor, meningkat dibandingkan dengan Oktober 2024 sebanyak 21,63 juta investor. Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto meningkat 68 persen menjadi Rp 81,41 triliun. (Yoga)