;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2025

07 Jan 2025
Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,99. Dari jumlah itu, komponena yang dibayarkan atau disebut Biaya Perjalanan Haji (Bipih) yang dibayar jamaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BIPH 2025 dan sisanya sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat. Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i, Kepala Badan Penyelanggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadhul Imansyah, Sekjen Kemenang M Ali Ramdhani, serta Diten Penyelenggara Haji dan Umroh Hilam Latief dan jajarannya. Besaran BPIH  itu dengan asumsi kurs 1 US$ sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67. "Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIJ 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00" terang Menag Nasaruddin Umar.  (Yetede)

IHSG Terkoreksi Signifikan pada Awal Pekan

07 Jan 2025

Indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi signifikan pada awal pekan, tergelincir ke level 7.080,47 atau melemahkan 1,17%. Koreksi ini memupus harapan terhadap January Effect, yang biasanya menjadi katalis positif di awal tahun. Pelemahan IHSG juga mencerminkan global yang masih penuh tantangan. IHSG dibuka pada level 7.176,12 pada Senin (6/1/2025), namun mulai melemah sejak sesi pertama, menutup hari dengan koreksi sebesar 1,17%. Dalam perdagangan tersebut, 388 saham tercatat melemah, sementara hanya 221 saham yang menguat, dan 190 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp8,06 triliun dengan volume 22,1 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.086.728 kali. Hampir semua sektor mengalami koreksi, dengan sektor koreksi, dengan seksama barang baku mencatatkan  pelemahan terdalam sebesar1,7%. Dalam perdanganan tersebut, 388 saham tercatat melemah , sementara hanya 221 saham yang menguat, 190 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp8,06 triliun dengan volume 22,1 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.086.728 kali. (Yetede)

Pengusaha Beradaptasi dengan Tarif Dasar PPN setelah Peraturan Ditetapkan

07 Jan 2025
Pelaku usaha dan industri mencoba beradaptasi dengan dua skema tarif dasar Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tahun ini setelah diterapkannya tarif khusus untuk barang mewah. Waktu transisi selama tiga bulan yang diberikan pemerintah dinilai cukup untuk penyesuaian sistem dan operasional perusahaan. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita mengatakan, pelaku industri di berbagai sektor, terutama sektor ritel, tidak gagap dalam penyesuaian skema dua tarif dasar pengenaan PPN untuk barang mewah dan barang yang tidak termasuk golongan mewah. ”Penyesuaian sistem dan operasional berjalan baik,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Pemberlakuan dua tarif dasar pengenaan pajak (DPP) untuk PPN termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 131/2024. PMK yang berlaku sejak awal Januari 2024 mengatur perlakuan PPN atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dalam Pasal 2 Ayat (2) dan (3) payung hukum tersebut dijelaskan pengenaan PPN untuk barang mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor sebesar 12/12 dari harga jual/nilai impor. Dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3) PMK No 131/2024 dituliskan bahwa pengenaan PPN untuk barang/jasa lain/yang bukan tergolong mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual/nilai/penggantian.

”Saya rasa yang tertulis (dalam PMK No 131/2024) sudah sangat jelas. Semua pelaku industri bisa beradaptasi. Terlebih lagi kami diberikan periode transisi selama tiga bulan tanpa adanya sanksi apa pun,” kata Suryadi. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang menyiapkan aturan pengembalian kelebihan pajak sebesar 1 persen kepada pembeli, untuk pengusaha yang telanjur menerapkan tarif PPN 12 persen untuk barang yang tidak termasuk dalam golongan mewah. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/1), menjamin pemerintah akan mengembalikan kelebihan pembayaran PPN yang telanjur dibayarkan konsumen.Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk pengusaha kena pajak bisa ditempuh melalui pembetulan atau penggantian faktur pajak, mengkreditkan PPN saat pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) masa PPN di setiap akhir bulan, restitusi pajak, atau kompensasi pajak. (Yoga)

Efek Januari: Kilauan Saham Blue Chip

06 Jan 2025
Performa saham blue chip melemah sepanjang tahun 2024, dengan indeks LQ45 turun 14,83% dan IDX30 turun 14,48%, lebih buruk dibanding IHSG yang turun 2,65%. Faktor-faktor seperti capital outflow, depresiasi nilai tukar rupiah, suku bunga tinggi, dan sentimen ekonomi global menjadi penyebab utama pelemahan, sebagaimana dijelaskan oleh Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas.

Menurut Oktavianus Audi, Vice President Kiwoom Sekuritas Indonesia, tahun politik di Indonesia dan Amerika Serikat turut memicu pelepasan saham oleh investor. Namun, di awal tahun 2025, optimisme terhadap January Effect membuka peluang rebound saham blue chip, terutama karena valuasi menarik dan potensi akumulasi investor.

Reyhan Pratama, Technical Analyst BRI Danareksa Sekuritas, menyoroti peluang rebound melalui akumulasi saham undervalue dan optimisme awal tahun. Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, juga melihat potensi technical rebound jangka pendek pada saham-saham blue chip.

Investor dengan orientasi jangka menengah hingga panjang dapat memanfaatkan peluang dividend yield dan capital gain, seperti yang disarankan oleh Ratih Mustikoningsih. Namun, investor juga harus berhati-hati terhadap faktor eksternal, termasuk kebijakan The Fed dan Donald Trump sebagai presiden AS yang baru. Strategi seperti buy on weakness dan dollar cost averaging dapat membantu memitigasi risiko.

Tantangan Imbal Hasil Utang yang Kian Tinggi di 2025

06 Jan 2025
Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola utang jatuh tempo tahun 2025 yang mencapai Rp 800,33 triliun, termasuk utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp 100,19 triliun. Untuk mengatasi hal ini, berbagai strategi seperti debt switch, reprofiling, dan pemanfaatan pinjaman bilateral atau multilateral akan menjadi kunci.

Strategi Debt Switch Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan mekanisme debt switch untuk mengonversi utang jangka pendek menjadi jangka panjang. Pemerintah juga akan menawarkan lelang debt switch kepada pelaku pasar dan menerima tawaran bilateral sesuai kebutuhan portofolio.

Efek Kebijakan Global Staf Bidang Ekonomi Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai pemerintah mungkin mengandalkan penerbitan SBN pada kuartal III dan IV untuk menghindari risiko imbal hasil yang tinggi akibat kebijakan global, termasuk proteksionisme perdagangan Presiden AS Donald Trump. Reprofiling juga diharapkan dapat membantu mendapatkan suku bunga lebih rendah dari pinjaman lembaga multilateral dan bilateral.

Risiko Global Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperingatkan bahwa ketidakpastian global, seperti perang dagang dan perang mata uang, berpotensi menjaga yield US Treasury tetap tinggi pada paruh pertama 2025. Hal ini dapat mendorong yield obligasi domestik di atas 7%. Namun, Josua juga menilai dampak yield tinggi terhadap beban utang pemerintah akan relatif terbatas.

Melalui strategi yang matang, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal, mengelola risiko global, dan memanfaatkan peluang normalisasi sentimen pada akhir tahun.

Daya Beli Masih Jadi Kunci Kebangkitan Ekonomi

06 Jan 2025
Saham sektor barang konsumsi primer diprediksi akan mencatat kinerja positif pada tahun 2025. Natalia Sutanto, Analis BRI Danareksa Sekuritas, menyebut beberapa faktor pendorongnya, seperti kenaikan upah minimum sebesar 6,5%, program makan bergizi gratis, serta insentif tarif PPh final 0,5% untuk UMKM. Faktor-faktor ini meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pendapatan sektor ini sebesar 6,8% yoy pada 2025.

Natalia juga memperkirakan adanya penyesuaian harga jual rata-rata (ASP) sebesar 1,7% karena peningkatan biaya input. Meski harga jual naik, margin sektor ini tetap terjaga, dengan pertumbuhan laba inti diproyeksikan mencapai 9,3% yoy pada 2025.

Abdul Azis Setyo Wibowo, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyatakan program B40 juga dapat menjadi katalis positif bagi sektor ini, meskipun implementasinya harus dilakukan dengan maksimal.

Namun, Willy Goutama, Analis Maybank Sekuritas Indonesia, menilai kenaikan upah minimum tidak signifikan dalam mendorong daya beli karena inflasi dan tantangan di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, Willy merekomendasikan saham emiten dengan kepemimpinan pasar yang kuat dan strategi bisnis unggul, seperti ICBP dan MYOR.

Dengan volume penjualan yang solid dan kontribusi pasar ekspor yang besar, MYOR diproyeksikan dapat mengimbangi fluktuasi margin akibat biaya input. Sementara ICBP akan menyesuaikan harga jual untuk mendukung pertumbuhan.

Sentimen Positif Dorong Dana Asing Rp 1,08 Triliun ke RI

06 Jan 2025
Aliran dana dari investor asing mulai masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp 1,08 triliun masuk (capital inflow) ke pasar keuangan lokal pada periode 30 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

Berdasarkan data transaksi 30 Desember 2024-2 Januari 2025, aliran modal asing masuk dari pasar saham dan surat berharga negara (SBN). Namun di saat bersamaan, asing menjual neto atau keluar dari pasar keuangan domestik di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Seiring masuknya dana asing ke pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia juga meningkat. Ini terlihat dari premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 2 Januari 2025 sebesar 78,00 bps, naik dibandingkan posisi 27 Desember 2024 sebesar 75,51 bps

Turunnya Biaya Provisi Bank, Laba Perbankan Meningkat

06 Jan 2025
Perbankan berhasil menjaga pertumbuhan laba meskipun menghadapi tantangan suku bunga tinggi pada 2024 dengan strategi efisiensi melalui penurunan biaya provisi, didukung oleh peningkatan kualitas aset.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), Biaya provisi turun 30,45% menjadi Rp 1,14 triliun. Laba naik 4,86% menjadi Rp 5,85 triliun, meski pendapatan bunga bersih turun 3,42%. Presiden Direktur Lani Darmawan menekankan kualitas aset yang terjaga sebagai basis pertumbuhan lebih tinggi.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Biaya provisi turun 15,46% menjadi Rp 2,03 triliun. Pendapatan bunga bersih naik 9,29% menjadi Rp 70,15 triliun, dan laba meningkat 14,31% menjadi Rp 50,47 triliun. EVP Hera F. Haryn menyebut disiplin dalam penyaluran kredit membantu menjaga kualitas kredit.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Biaya provisi turun 18,72% menjadi Rp 6,41 triliun. Laba naik 4,04% menjadi Rp 19,81 triliun meskipun pendapatan bunga bersih turun 3,87%. Direktur Utama Royke Tumilaar optimistis kualitas aset akan terus membaik.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Biaya provisi turun 35,57% menjadi Rp 2,2 triliun. Direktur Manajemen Risiko Setiyo Wibowo yakin tekanan makro dan suku bunga tinggi akan mereda pada 2025, seiring perbaikan kondisi ekonomi.

Strategi efisiensi dalam mengelola biaya provisi dan fokus pada kualitas aset menjadi kunci keberhasilan perbankan menjaga kinerja positif di tengah tekanan suku bunga tinggi.

APBN 2024 Alami Defisit Rp 507,8 Triliun

06 Jan 2025
 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan realisasi sementara, APBN mengalami defisit atau tekor Rp 507,8 trilun. Dalam Undang-Undang APBN 2024 defisit ditargetkan tidak lebih dari 2,29 persen terhadap PDB. “Jadi APBN didesain dengan defisit sebesar Rp 522.8 triliun atau 2,29 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi kinerja APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin 6 Januari 2024. Target awal defisit APBN adalah Rp 522.8 triliun. Sebelumnya Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat juga sempat menyepakati defisit Rp 609,7 triliun. Angka itu setara 2,70 persen terhadap PDB.

Sri Mulyani melaporkan pendapatan negara 2024 telah mencapai Rp 2.842,5 triliun atau naik 2,1 persen secara tahunan (yoy) dibanding 2023. Pendapatan negara pada 2024 berasal dari penerimaan pajak Rp 1.932,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 300,2 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 579,5 triliun, dan hibah Rp 30,3 triliun. Menurut Sri Mulyani, pendapatan negara dalam situasi yang begitu rentan, kondisi tak pasti dan tekanan namun masih terjaga. Sehingga penerimaan negara tumbuh dibanding 2023 yang mengumpulkan Rp 2.783,9 triliun. MA Sebut Sri Mulyani Sudah Setujui Kenaikan Gaji Hakim Sedangkan belanja negara telah mencapai Rp 3.350,3 triliun triliun atau naik 7,3 persen dari tahun sebelumnya. Terdiri dari belanja kementerian dan lembaga, non kementerian dan lembaga dan transfer ke daerah.

Kenaikan terbesar dilaporkan terjadi karena belanja kementerian dan lembaga yang melonjak. Realisasi belanja kementerian dan lembaga hingga akhir 2024 tercatat  Rp 1.315 triliun. "Tadinya di APBN hanya Rp 1.090,8 triliun, di laporan semester kita predisi naik ke Rp 1.198 triliun," ujarnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan defisit APBN 2024 ditutup lebih rendah dibandingkan yang telah diproyeksikan sebelumnya. Hal ini dia sampaikan dalam pidato Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, pada Kamis, 2 Januari 2025. Sri Mulyani berujar, defisit APBN itu mendekati angka yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024. “Ini adalah hasil yang luar biasa, lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen,” ujar Sri Mulyani di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, pada Kamis pagi. (Yetede)
 

IHSG Tertekan di Akhir Sesi Pertama Perdagangan Hari Ini

06 Jan 2025
Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG tertekan di sesi pertama perdagangan pekan ini dengan parkir di level 7.112,3 atau -0,72 persen. Di akhir sesi pertama ini, sebanyak 268 saham menguat, 362 melemah, dan 208 stagnan. “Dengan nilai transaksi mencapai Rp4,2 triliun, frekuensi trading sebanyak 668.515 kali dan volume trading sebanyak 140,8 juta lot,” kata Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 6 Januari 2024. IHSG Berpeluang Menguat, Samuel Sekuritas Soroti 4 Saham Perbankan Emiten teknologi cloud Era Digital Media (AWAN) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 83.354 kali. Kondisi ini disusul GZCO dengan frekuensi 30.957, dan GoTo sebanyak 26.153. 

Dari segi volume, saham teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 67 juta lot. Kemudian, disusul INET sebanyak 3,8 juta lot, dan BRMS 3,5 juta lot. IHSG Diproyeksi Melemah Secara Terbatas Pekan Depan, Pasar Menantikan Sentimen Debat Pilgub Jakarta Indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi pertama hari ini dengan jumlah +1,7 persen. Kemudian, disusul indeks sektor energi (IDXENERGY) sebanyak +0,7 persen, dan indeks sektor consumer siklikal (IDXCYCLIC) dengan +0,0 persen. Sementara itu, indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) menjadi indeks sektoral yang melemah paling dalam di sesi pertama hari ini dengan angka -1,2 persen. Kemudian, disusul indeks sektor transportasi (IDXTRANS) -1,2persen, dan indeks sektor properti (IDXPROPERT) -0,9 persen. (Yetede)