;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

2025: Resolusi Rencanakan Keuangan, Menuju Masa Depan Cerah

11 Jan 2025
Tahun baru identik dengan menyusun resolusi yang ingin dicapai sepanjang tahun, termasuk perencanaan keuangan di tahun 2025. Perencanaan keuangan di awal tahun memungkinkan Anda untuk melakukan evaluasi pencapaian dan tantangan pengelolaan keuangan di tahun 2024 dan merencanakan target yang ingin dicapai di tahun 2025. Fenomena fear of missing out (FOMO), fear of other people’s opinion (FOPO) serta doom spending menjadi fenomena gaya hidup yang ramai dibicarakan masyarakat. Ketiga gaya hidup ini cenderung menjerumuskan masyarakat ke pola hidup yang konsumtif. Merencanakan keuangan dengan baik akan membantu Anda terhindar dari pola hidup konsumtif dan mencapai kemerdekaan keuangan sesegera mungkin. Agar perencanaan keuangan Anda di awal tahun dapat dilakukan dengan baik, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan, antara lain: Pertama, evaluasi pengeluaran di tahun sebelumnya. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan di tahun 2024 menjadi langkah awal dalam menyusun rencana keuangan di tahun 2025. '

Evaluasi akan membantu Anda untuk melihat keberhasilan dan tantangan pengelolaan keuangan yang dihadapi selama 2024. Keberhasilan yang teridentifikasi dapat diaplikasikan kembali, sedangkan jika ditemukan tantangan, maka Anda dapat merumuskan strategi untuk menghadapinya. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mencatat seluruh sumber pemasukan dan pengeluaran yang dikelompokkan berdasarkan rentang waktu dan penggunaan. Hasilnya, Anda akan mampu melihat pos pengeluaran terbesar, pos investasi, utang yang dimiliki, bahkan melihat apakah Anda boros atau tidak selama 2024. Kedua, setelah melakukan evaluasi pengelolaan keuangan pada 2024, Anda dapat merumuskan tujuan finansial yang ingin dicapai tahun 2025. Tujuan finansial dapat berupa keinginan untuk membeli aset baru, menikah, keperluan ibadah atau target investasi.

Tujuan ini juga dapat berupa keinginan untuk lebih hemat, mengurang pengeluaran konsumtif, menambah pemasukan, dan sebagainya. Dengan tujuan finansial yang jelas, tekad yang kuat dan disiplin, tujuan finansial dimaksud akan dapat dicapai sesegera mungkin. Ketiga, langkah selanjutnya, Anda dapat memecah tujuan finansial yang ingin dicapai menjadi langkah-langkah kecil yang akan dilakukan termasuk menetapkan pos anggaran. Pos anggaran ditetapkan dengan memperhatikan sumber pendapatan, kondisi keuangan terkini, profil risiko, kebutuhan, tujuan keuangan, dan lain sebagainya. Dengan menetapkan pos anggaran, Anda akan mampu melihat kondisi keuangan secara rutin sehingga jika dibutuhkan perubahan strategi pengelolaan keuangan dapat dilakukan sesegera mungkin. Keempat, persiapkan dana darurat. Dana darurat atau dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial pada kondisi tidak terduga penting untuk dipersiapkan. (Yoga)

Kebakaran LA Dorong Penguatan Komitmen Emisi Karbon

11 Jan 2025
Bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan polusi terus meningkat, memberikan dampak besar secara ekonomi dan sosial di berbagai belahan dunia. Kebakaran hutan di Los Angeles (LA), Amerika Serikat, menjadi contoh nyata dari dampak buruk perubahan iklim, dengan hampir 10.000 bangunan, termasuk rumah selebritas seperti Paris Hilton dan James Woods, hangus terbakar. Jonathan Porter, Kepala Meteorologi AccuWeather, memproyeksikan kebakaran ini dapat menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah modern California, dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan melebihi US$ 50 miliar.

Peningkatan bencana alam ini terjadi di tengah kebijakan Presiden AS saat itu, Donald Trump, yang cenderung mendukung investasi energi fosil dan keluar dari komitmen global untuk mengurangi emisi karbon. Kebijakan ini menuai kritik karena tidak sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim yang mendesak.

Kerugian ekonomi akibat bencana tidak hanya ditanggung masyarakat, tetapi juga berdampak besar pada perusahaan asuransi. JP Morgan memperkirakan klaim asuransi akibat kebakaran di LA dapat mencapai US$ 20 miliar, sementara laporan Swiss Re Institut mencatat bahwa total klaim asuransi global akibat bencana alam mencapai US$ 135 miliar pada 2024, dengan total kerugian ekonomi sebesar US$ 310 miliar, meningkat 6% dari tahun sebelumnya.

Dengan skala kerugian ini, penting bagi para pemimpin dunia, termasuk Trump, untuk menyadari urgensi pembangunan berkelanjutan dan mendorong transisi ke energi hijau demi mengurangi risiko bencana di masa depan.

Diplomasi Indonesia di Tengah Polycrisis Global

11 Jan 2025

Indonesia, seperti negara-negara lainnya, tidak terlepas dari dampak polycrisis yang melanda berbagai kawasan dunia, termasuk ketegangan geopolitik, krisis pangan, energi, dan perubahan iklim. Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, tantangan-tantangan strategis pada 2025 memerlukan respons yang terkoordinasi dan inovatif, terutama melalui diplomasi ekonomi yang mengedepankan keadilan dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan. Menlu menekankan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diplomasi Indonesia akan difokuskan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, kemandirian energi, swasembada pangan, dan pengembangan ekonomi kreatif, serta memperjuangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% untuk mencapai status negara maju.

Menlu juga menyoroti pentingnya keanggotaan Indonesia dalam forum internasional, seperti BRICS dan OECD, yang mendukung peran aktif Indonesia dalam perdamaian dan kesejahteraan global. Semua langkah ini sejalan dengan komitmen untuk mencapai cita-cita pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia.


Akuntabilitas Koperasi: Era Transparansi Dimulai

11 Jan 2025

Tahun 2025 akan menjadi tonggak sejarah penting bagi koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP). Penerapan SAK-EP menggantikan SAK ETAP yang selama ini digunakan oleh KSP dan entitas serupa, seperti BPR dan BMT. Meskipun transisi ini menghadirkan tantangan, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan cadangan kerugian penurunan nilai, penerapan SAK-EP membawa peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan KSP.

Kementerian Koperasi dan UKM perlu memantau secara ketat praktik akuntansi KSP untuk memastikan perlindungan dana anggota dan mencegah terulangnya kasus penggelapan dana seperti yang terjadi pada koperasi Indosurya. Pengurus KSP perlu dilatih secara memadai dalam menerapkan SAK-EP dan memastikan komunikasi yang efektif kepada anggota mengenai dampak perubahan ini, mengingat sebagian besar anggota tidak memiliki pemahaman akuntansi yang cukup. Dengan demikian, penerapan SAK-EP diharapkan dapat memperkuat fondasi KSP di Indonesia, meningkatkan kredibilitasnya, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung rumah tangga dan UMKM.



Sertifikasi Halal Jadi Kunci Kepercayaan Konsumen

11 Jan 2025

Sertifikasi halal menjadi faktor yang sangat penting bagi konsumen Indonesia, dengan 93% responden menganggap logo halal sangat penting saat membeli produk makanan. Hal ini semakin relevan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, bahan baku, dan jasa penyembelihan. Sarah Merci dari Ismaya Group dan Addyono Koloway dari Yupi menjelaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga menjadi strategi untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kedua merek ini telah berkomitmen untuk memastikan kehalalan produk mereka dengan mengadopsi standar halal yang ketat.

Namun, meskipun regulasi sudah jelas, tantangan implementasi masih ada, terutama terkait rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Sumunar Jati dari LPPOM MUI mengingatkan bahwa halal bukan hanya syarat agama, tetapi juga penting untuk kualitas dan keamanan produk. Beberapa negara seperti China dan Korea Selatan, meskipun bukan mayoritas Muslim, telah memanfaatkan sertifikasi halal sebagai nilai tambah untuk produk mereka. Oleh karena itu, Indonesia perlu lebih serius dalam mempromosikan produk halal, baik di dalam negeri maupun melalui kolaborasi internasional.

Secara keseluruhan, dengan kesadaran konsumen yang meningkat, regulasi yang jelas, dan komitmen dari pelaku usaha seperti The People’s Cafe dan Yupi, Indonesia semakin siap untuk mengokohkan posisinya sebagai pusat industri halal dunia.


Pelni Usulkan PNM untuk Pengadaan Kapal Baru

11 Jan 2025
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sedang melakukan peremajaan armada dengan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk meningkatkan pelayanan. Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, menyampaikan bahwa perusahaan telah menerima PMN senilai Rp1,5 triliun yang digunakan sebagai uang muka untuk pembelian tiga kapal baru. Kapal-kapal ini dirancang memiliki kapasitas 75 kontainer dan 1.000 penumpang, dengan nilai masing-masing kapal sekitar Rp1,5 triliun. Kekurangan dana sebesar Rp500 miliar akan diambil dari kas internal perusahaan.

Pelni juga berencana mengajukan tambahan PMN senilai Rp2,5 triliun pada 2025 untuk pelunasan tiga kapal tersebut dan Rp4,8 triliun pada 2026 untuk pengadaan tiga kapal baru. Peremajaan ini mendesak karena 13 kapal Pelni saat ini sudah berusia di atas 30 tahun, melebihi batas usia teknis kapal. Tiga kapal tertua, yakni Kapal Umsini, Kapal Kelimutu, dan Kapal Lawit, yang masing-masing berusia 38-39 tahun, akan digantikan dengan kapal baru pada 2028.

Langkah ini mencerminkan upaya Pelni dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang sekaligus mendukung efisiensi operasional melalui pembaruan armada.

Kebangkitan Baru Pasar Kripto

11 Jan 2025

Mulai 10 Januari 2025, pengawasan dan pengaturan aset kripto resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49/2024 dan UU No. 4/2023, dengan tujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih ketat, transparan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta institusi terhadap sektor aset digital. Pengalihan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem kripto di Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menekankan pentingnya transisi yang transparan untuk memberikan rasa aman bagi pelaku pasar. OJK, melalui Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari transformasi untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Beberapa perusahaan kripto, seperti Tokocrypto dan Fasset Indonesia, menyambut baik pengalihan ini, berharap dapat membangun kolaborasi yang erat dengan regulator serta mendorong perlindungan bagi konsumen.

Namun, peralihan ini juga menyoroti tantangan seperti kelonggaran pajak transaksi kripto yang telah mengalami kenaikan. Di sisi lain, OJK juga bertanggung jawab untuk memperkuat tata kelola dan mitigasi risiko dalam industri kripto, memastikan bahwa pasar ini tumbuh secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, langkah ini menandai babak baru dalam industri kripto Indonesia yang lebih terstruktur dan aman.



Dampak Ekonomi Akibat Malanutrisi Capai Rp 536,8 Triliun Setiap Tahunnya

10 Jan 2025
Dampak ekonomi akibat malanutrisi di Indonesia mencapai Rp 536,8 triliun setiap tahunnya atau setara dengan 2,6 persen dari pendapatan nasional bruto. Pemerintah perlu melakukan intervensi berdasarkan data agar perekonomian lebih baik dan masyarakat menjadi lebih sehat. Angka tersebut didapatkan dari penghitungan dengan menggunakan Cost of Inaction Tool yang dikembangkan Nutrition International bekerja sama dengan Limestone Analytics. Alat ini memperkirakan biaya ekonomi tahunan yang ditimbulkan oleh stunting atau tengkes, berat badan lahir rendah, serta anemia di lebih dari 140 negara dan kelompok regional. Adapun biaya ekonomi tahunan yang ditimbulkan akibat tengkes di Indonesia mencapai Rp 471,1 triliun, berat badan lahir rendah Rp 81,2 triliun, anemia pada anak-anak Rp 63,3 triliun, serta anemia pada remaja perempuan dan wanita dewasa Rp 38,9 triliun.

”Bisa kita bayangkan betapa kita bisa menghemat biaya besar jika intervensinya lebih baik. Di Indonesia, ada kemungkinan kita bisa menghemat nilai ekonomi jika kita mulai dengan menekan angka stunting,” kata Dylan Walters, Project Director for Health Economics, Nutrition International, di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Secara global, biaya ekonomi tahunan akibat tingkat kekurangan gizi saat ini lebih dari 761 miliar dollar AS atau setara dengan 0,9 persen dari pendapatan global. Dylan menyebut, data ini bisa mendukung semua pihak untuk membuat kebijakan dan keputusan investasi yang lebih baik di antara pemerintah, industri, dan investor untuk turut mengukur implikasi kesehatan dan modal manusia dari beban berat badan lahir rendah, tengkes, serta anemia pada anak-anak dan perempuan. Cost of Inaction Tool adalah alat analisis online berbasis data yang dirancang untuk pembuat kebijakan, pemengaruh, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alat ini tersedia gratis sebagai sumber daya publik dan juga dapat digunakan oleh media untuk mengakses data real time tentang malanutrisi di sejumlah negara atau wilayah dengan mudah. ”Ini adalah alat yang bagus dan berpotensi besar membantu para pembuat kebijakan. Kami sudah lakukan ini bersama Dewan Nutrisi Nasional (NCC) Filipina untuk melakukan intervensi yang tepat. Kami berharap negara-negara lain juga bisa mengikutinya,” kata Regional Director Asia Nutrition International, Manoj Kumar. Manoj menegaskan, para pembuat kebijakan di kawasan Asia harus menggunakan data untuk menganalisis dan meningkatkan alokasi anggaran untuk intervensi gizi. Sebab, kawasan Asia tengah menghadapi tantangan serius terkait malanutrisi. Mengkhawatirkan Data terbaru Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Bank Dunia mengungkap angka yang mengkhawatirkan. (Yoga)

Anak Muda Mudah untuk Beli Rumah dengan Digitalisasi Perbankan

10 Jan 2025
Digitalisasi perbankan mendorong pengembangan aplikasi bagi nasabah. Aplikasi perbankan kian menyasar layanan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Salah satunya kemudahan transaksi properti lewat aplikasi. Pada pertengahan Desember 2024, Bank Tabungan Negara (BTN) merilis aplikasi super Bale by BTN sebagai transformasi aplikasi BTN Mobile. Bale digadang-gadang menjadi aplikasi super yang menghimpun seluruh fitur layanan BTN ke dalam satu aplikasi, termasuk layanan properti dan kredit pemilikan rumah (KPR). Sebelumnya, beberapa aplikasi dan aplikasi super digital telah dikembangkan perbankan, antara lain BNI dengan aplikasi Wondr yang direncanakan lebih lengkap dan menggantikan BNI Mobile Banking. Selain itu, ada pula Livin’ Bank Mandiri untuk layanan e-banking dan BRI dengan aplikasi BRImo. Senior Executive Vice Pre-sident Digital lllll Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Thomas Wahyudi berpendapat, tren digitalisasi perbankan mengarah ke inovasi yang memberikan pengalaman lebih dan solusi bagi konsumen. Konsumen dinilai semakin menghendaki layanan efisien dan personal, bukan lagi sebatas layanan umum. Transformasi digital BTN melalui aplikasi super Bale berpusat pada layanan nasabah yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. ”Wajah digital dari perbankan adalah aplikasi super karena paling cepat menjangkau nasabah, kapan pun dan di mana pun, serta lebih murah dan aman. Kalau ini tercapai, (digitalisasi) sudah benar jalannya,” kata Thomas. Thomas menambahkan, fitur Properti Bale menjadi salah satu keunggulan bank yang fokus pada bisnis pembiayaan properti itu. BTN memimpin pasar KPR dengan porsi pembiayaan (market share) 40 persen dari total penyaluran KPR di Indonesia. Fitur Properti, an- lain, menampilkan proyek-proyek properti dari hampir 9.000 pengembang mitra BTN, simulasi pinjaman, pengajuan KPR, dan layanan keperluan rumah
tangga. Pada 2024, nilai KPR lewat aplikasi BTN Properti mencapai Rp 2,5 triliun atau 11 persen dari total nilai KPR di BTN. Pada 2025, pengajuan KPR secara digital lewat Bale ditargetkan senilai 20 persen dari total nilai KPR. Hingga 2024, sebanyak 97 persen transaksi finansial di BTN dilakukan melalui digital dengan volume transaksi tumbuh 106 persen. Pengguna aplikasi digital di BTN mencapai 2,2 juta nasabah. Dengan peluncuran aplikasi super Bale, pengguna aplikasi digital itu ditargetkan berkembang menjadi 3,6 juta nasabah. ”Di Indonesia, pangsa pasar untuk perbankan digital masih sangat besar. Literasi keuangan masih terus didorong. Digitalisasi perbankan akan mendorong inklusi ke uangan, terutama untuk generasi milenial dan Z,” lanjut Thomas. Ceruk ini sangat potensial karena 30-35 persen nasabah BTN adalah generasi milenial dan Z. (Yoga)

Antisipasi Reaksi Diplomatik Barat

10 Jan 2025
Mansuknya Indonesia ke BRICS memang membuka  peluang menggenjot ekspor sekaligus investasi, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hal itu bisa memicu ketegangan geopolitik antara Indonesia dan negara-negara barat. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengantisipasi reaksi negatif negara barat yang bisa berbentuk tekanan politik. Pada titik ini, menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dengan AS dan UE harus dilakukan pemerintah. Indonesia juga harus tetap berjuang untuk masuk Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang digawangi AS. Masuknya Indonesia ke BRICS  bisa meningkatkan posisi tawar menawar masuk organisasi itu. Selama ini, negara barat menganggap BRICS  sebagai blok yang bisa mengancam hegemoni mereka di dunia. BRICS adalah representasi dua kekuatan ekonomi luar Barat, yakni Rusia  dan China. Ancaman ini makin menguat setelah Donald Trump menjadi Presiden AS. Trump disebut-sebut bakal kembali mengobarkan perang dagang dengan China. (Yetede)