;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Talenta Unggul Melalui Sekolah Garuda

06 Jan 2025
Talenta unggul dalam bidang sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika atau STEAM disiapkan melalui sekolah unggulan khusus di sejumlah daerah di Indonesia. Para talenta unggul di jenjang SMA Unggulan Garuda menjalani seleksi khusus secara nasional. Pendidikan di sekolah unggulan Garuda menurut rencana dijalankan dengan kurikulum khusus sebagai bagian dari pendidikan pra-universitas agar mampu menembus perguruan tinggi ternama di luar negeri. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam acara Taklimat Media 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, di Jakarta, Jumat (3/1/2025), mengatakan, konsep SMA Unggulan Garuda berbeda dengan SMA pada umumnya. Pengembangannya dilakukan oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan mendirikan sekolah baru ataupun meningkatkan status sekolah yang sudah ada di daerah-daerah.

Satryo memaparkan, para talenta unggul disiapkan untuk memenuhi kebutuhan di lembaga riset dan pengem bangan dan industri. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang memberi nilai tambah. Oleh karena itu, pengembangan talenta unggul juga perlu dibarengi dengan pengembangan industri relevan yang memanfaatkan sains dan teknologi untuk mampu berdaya saing global. Sementara itu, Wakil Menteri Diktisaintek Stella Christie mengatakan, pengembangan pendidikan SMA Unggulan Garuda untuk mempercepat pengembangan talenta nasional di bidang sains dan teknologi dengan asas pemerataan. ”Segala program sedang disusun dengan saksama. Hal ini untuk keadilan karena begitu banyak lapisan masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan berkualitas, terutama di bidang STEAM,” ungkapnya. Stella menekankan, tidak ada dikotomi sekolah favorit dan tak favorit dengan kehadiran SMA Unggulan Garuda. Sekolah ini dibutuhkan karena pembangunan ekonomi perlu didukung talenta dari tiap lapisan menengah dan tinggi. ”Jadi bagaimana talenta dibangun, termasuk untuk mendukung sains dan teknologi,” ujarnya.

Satryo mengatakan, SMA Unggulan Garuda yang akan dibangun baru di tahun ini antara lain di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Khusus untuk IKN masih dilihat lebih lanjut karena terkait jumlah penduduk yang belum banyak. Ada juga dengan meningkatkan status SMA unggulan yang sudah ada. Targetnya 40 SMA Unggulan Garuda yang dikembangkan Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Menurut Satryo, secara prinsip, SMA Unggulan Garuda berada di atas rata-rata dan merupakan pre-university. ”Mengenai pemilihan siswa dan sebagainya sudah ada mekanismenya. Yang pasti akan memilih calon-calon yang terbaik dan dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi tidak eksklusif, tetapi inklusif Ada dari wilayah Indonesia semuanya terwakili dan dari kelompok ekonomi juga terwakili,” katanya. Praktik di negara lain Peningkatan pengajaran dan pembelajaran STEM (sains, teknologi, rekayasa, dan matematika)/STEAM di kalangan siswa dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas menjadi perhatian banyak negara dan dianggap penting. (Yoga)




MK Memutuskan : Usaha Spa Tidak Termasuk Katagori Usaha Hiburan

06 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usaha spa atau mandi uap tidak termasuk kategori hiburan. Artinya, usaha spa tidak termasuk obyek pajak barang dan jasa tertentu dengan tarif 40-75 persen dari pendapatan kotor. Sementara usaha termasuk kategori jenis hiburan, seperti karaoke dan diskotek, tetap kena pajak dengan tarif itu. Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya pada Jumat (3/1/2025). Putusan tersebutterkait dengan gugatan uji materi terhadap sejumlah pasal pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Uji materi diajukan secara terpisah oleh perwakilan industri spa dan hiburan. Intinya, MK mengabulkan gugatan industri spa terkait kategori jenis usaha dan menolak gugatan perwakilan industri hiburan.

”Kami menang karena tuntutan pertama, yang penting menang, (keluar) dari kategori hiburan. Otomatis, kami masuk ke kategori kesehatan. Kalau dari teman-teman industri, maunya pengenaan pajak sebesar 10 persen, tetapi kembali ke pengaturan resmi pemerintah,” tutur Ketua Umum Asosiasi Terapis Indonesia (Asti) Asyhadi saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (5/1/2025). Usaha hiburan Para pengusaha spa/mandi uap mengajukan uji materi ke MK, awal 2024. Mereka menggugat dua pasal pada UUHKPD. Pertama adalah Pasal 55 Ayat 1 yang menyebutkan, usaha spa dan mandi uap masuk dalam kategori hiburan tertentu, sekelompok dengan diskotek karaoke, kelab malam, dan bar. Kedua, Pasal 58 Ayat 2 yang menetapkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu minimal 40 persen dan maksimal 75 persen.

Beralasan kegiatan spa adalah wisata kesehatan dan tradisional yang diperkuat dalam regulasi pariwisata dan kesehatan, para pengusaha spa menggugat kedua pasal itu. MK mengabulkan permohonan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Pasal 55 Ayat 1 huruf l dalam UU HKPD. Dalam regulasi itu, mandi uap/spa masuk kategori jenis jasa hiburan. MK memaknai bahwa spa sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional. Hakim konstitusi, Arief Hidayat, dalam putusannya, menyatakan, UU HKPD menggolongkan mandi uap/spa dalam kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar. Hal ini menjadikan jenis usaha tersebut sebagai tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi atau keramaian untuk dinikmati. MK menilainya tidak sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga merugikan pemohon dengan timbulnya stigma negatif. (Yoga)

Presiden Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi Strait Times

06 Jan 2025

Presiden Prabowo Subianto bersama Sembilan presiden dan perdana menteri baru dari berbagai negara diprediksi menjadi pemimpin dunia berpengaruh, baik di tingkat kawasan maupun global, menurut harian terbesar di Singapura The Straits Times. Dalam artikel berjudul “Meet the 10 world leader to wacth in 2025” yang disiarkan The Traits Times. Prabowo masuk dalam daftar 10 pemimpin asing yang menjadi sorotan bersama Presiden Amerika Serikat  terpilih Donald Trump, Perdana menteri (PM) China Xi Jinpin, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, dan PM Israel Benjamin Metanyahu. Tim media Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu (5/1/25), dalam siaran resminya menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin dunia yang diprediksi mempengaruhi dinamika di kawasan dan global. (Yetede)

Ketidakpastian HGBT Bikin Gundah Gulana Industri

06 Jan 2025

Ketidakpastian keberlanjutan kebijakan Harga gas Bumi Tertentu (HGBT) pada tahun ini membuat industri  keramik gundah gulana. Hal ini membuat daya saing industri anjlok dengan harga gas yang lebih mahal dari negara pesaing. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangan, pihaknya beharap kebijakan HGBT yang telah berakhir pada akhir 2024 lalu, dapat segera diperpanjang pada Januari ini, Dia menjelaskan, industri tetap berusaha untuk mempertahankan produksinya agar terhindar pengurangan pegawai. “Ini tentu akan mengakibatkan daya saing semakin merosot terhadap ancaman produk dari China, India dan Vietnam,” kata dia. Edy mengutarakan, kebijakan HGBT sangat viral bagi industri Keramik yang tergolong lahap energy. Hal ini karena sekitar 30% biaya produksi adalah biaya energy  gas sebagai bahan bakar utama. Hal itu tidak bias didistribusikan atau digantikan dengan bahan bakar lainnya. “Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja disamping kontribusi pembayaran pajak kepada Negara,” ucap dia. (Yetede)

Dimulai 6 Januari Makan Bergizi Gratis

04 Jan 2025
Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis akan dimulai pada awal pekan depan. Pelaku usaha lokal dilibatkan untuk menyuplai bahan makanan agar program ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Kepastian pelaksanaan program makan bergizi gratis ditegaskan oleh sejumlah menteri setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jumat (3/1/2025), di Istana Bogor, Jawa Barat. 

Rapat terbatas yang berlangsung sekitar dua jam itu diikuti, antara lain, oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. ”Pelaksanaannya (makan bergizi gratis)6Januari,” ujar Budi Arie seusai rapat terbatas. Budi Arie melanjutkan, bahan-bahan makanan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis berasal dari komoditas lokal. Berbagai pelaku usaha, termasuk badan usaha milik desa (BUMDes), akan dilibatkan untuk mendukung program itu. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga petani, peternak, dan pedagang lokal. (Yoga)

Belum Terwujud Tunjangan Kinerja Dosen

04 Jan 2025
Di akhir masa kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, dosen berstatus aparatur sipil negara atau ASN sempat dijanjikan mendapat tunjangan kinerja atau tukin mulai 2025. Namun, realitasnya, kini anggaran untuk itu tidak ada karena perubahan nomenklatur kementerian pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam acara Taklimat Media 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jumat (3/1/2025), di Jakarta, mengatakan, program 100 hari kementeriannya lebih untuk membenahi berbagai masalah internal di pendidikan tinggi, termasuk mengevaluasi dan merevisi sejumlah regulasi untuk memastikan tata kelola perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel. Soal tukin bagi dosen ASN, draf peraturan presiden tentang hal ini sedang disiapkan. (Yoga)

Kementerian Mesti Optimalkan Anggaran, Pendidikan Dasar Menengah

04 Jan 2025
Memasuki tahun baru 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti memulai gebrakan. Sejumlah perubahan akan dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang optimal dari pemerintahan sebelumnya. Setidaknya, ada 25 program prioritas yang akan dicapai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sepanjang 2025. Ini mulai dari mewujudkan wajib belajar 13 tahun, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, manajemen talenta dan beasiswa, memperbaiki sarana dan prasarana satuan pendidikan, pendidikan karakter, hingga mengembangkan kurikulum. Untuk mencapai itu semua, Kemendikdasmen akan memaksimalkan anggaran sebesar Rp 33,54 triliun.

Angka ini terbilang terbatas karena hanya 4,63 persen dari 20 persen (Rp 724,2 triliun) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk bidang pendidikan. Mendikdasmen Abdul Mu’ti meyakini tetap bisa mengoptimalkan sejumlah program prioritas tersebut dengan anggaran yang ada. Dia berkomitmen mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman. ”Dengan total anggaran Kemendikdasmen pada tahun 2025 sebesar Rp 33,5 triliun, sejumlah program prioritas akan dilaksanakan,” kata Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Nisa Felicia berpendapat, permasalahan anggaran yang justru tidak dioptimalkan ke kementerian pendidikan merupakan masalah klise yang terjadi setiap tahun. Meski begitu, Nisa menilai Kemendikdasmen tidak boleh beralasan karena semua program saling berkaitan. (Yoga)

Ikut Terdampak PPN 12 Persen Barang dan Jasa

04 Jan 2025
Meski semestinya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN hanya berlaku untuk barang mewah, sejumlah barang dan jasa tetap ikut terdampak tarif PPN 12 persen. Kenaikan pungutan pajak itu terjadi atas sejumlah barang dan jasa yang sehari-hari cukup sering diakses masyarakat. Misalnya, PPN atas kegiatan membangun dan merenovasi rumah, pembelian kendaraan bekas dari pengusaha penyalur kendaraan bekas, jasa asuransi, pengiriman paket, jasa agen wisata dan perjalanan keagamaan, dan lain sebagainya. Terdampaknya pengenaan PPN atas sejumlah barang dan jasa itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur tentang skema PPN di tahun 2025, yaitu tarif efektif 12 persen untuk barang-barang mewah dan tarif efektif 11 persen untuk barang-barang nonmewah.

Dalam Pasal 4 PMK tersebut, pemerintah menyebutkan, ada sejumlah barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu yang selama ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tersendiri. Pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu itu memang telah menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain atau besaran tertentu. PMK 131/2024 menegaskan, setiap pemungutan, penghitungan, dan penyetoran PPN atas barang dan jasa tertentu itu dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi yang sudah berlaku. Besaran pungutan PPN atas barang dan jasa khusus itu selama ini mengacu pada tarif PPN yang berlaku.

Artinya, meski tidak termasuk barang mewah, barang dan jasa itu tetap akan mengalami kenaikan pungutan PPN karena adanya kenaikan tarif PPN yang berlaku dari 11 persen menjadi 12 persen. ”Karena tarifnya naik (menjadi 12 persen), berarti (pungutan pajaknya) ikut naik,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1/2025). 

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai, dengan adanya implikasi tersebut, narasi pemerintah bahwa tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah pun tidak tepat. ”Untuk beberapa barang dengan nilai lain, tetap saja acuan pembayaran PPN-nya adalah 12 persen walau bukan barang mewah. Seperti untuk agen travel, perdagangan emas, dan lain-lain. Tetap saja, harga akhir yang ditanggung konsumen jadi lebih tinggi,” kata Ajib (Yoga)

Pada Tahun 2025 Aset Kripto Semakin Diakui

04 Jan 2025
Mata uang kripto pada 2025 menjadi bagian tak terpisahkan dari keuangan global, teknologi, dan ekuitas sosial. Ekosistem kripto mengatasi beberapa tantangan paling mendesak di dunia. Pada saat yang sama, kemajuan dalam tata kelola dan identitas terdesentralisasi memastikan inovasi ini tetap aman dan dapat dipercaya. Demikian pendapat Tonya M Evans, Profesor di Penn State Dickinson Law dan penasihat edukasi, hukum, dan kebijakan tekfin, dalam ulasannya di media Forbes, akhir Desember 2024. Aset mata uang kripto semakin disorot karena pertumbuhan yang fantastis beberapa tahun terakhir.

Kapitalisasi kripto naik antara 2010 dan 2013 dengan pertumbuhan 1,58 miliar dollar AS. Kemudian, dalam 24 bulan terakhir hingga 2024, valuasi industri kripto tumbuh lebih dari 230 persen hingga menyentuh 3,35 triliun dollar AS. Mata uang kripto sebagai aset yang diperdagangkan dengan istilah koin juga terus berkembang, dari hanya 66 jenis koin pada 2013 menjadi 10.309 jenis koin pada akhir 2024. Perkembangan pesat ini didorong oleh meningkatnya adopsi institusional, ritel, dan kemajuan teknologi dalam ekosistem itu. Adapun tantangan utama industri kripto saat ini, kata Evans, meliputi bagaimana pelaku industri menavigasi lanskap regulasi yang terfragmentasi dan terus berkembang, mengatasi masalah skalabilitas dan efisiensi energi, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui pendidikan dan tata kelola yang transparan.

Di sisi lain, aturan berlebihan dapat memperlambat inovasi dalam jangka pendek, terutama bagi platform terdesentralisasi, yang dibangun di atas teknologi rantai blok (block-chain), yaitu sistem bank data terdistribusi yang mencatat transaksi di seluruh jaringan komputer. ”Penetapan aturan yang jelas dan seragam serta penegakan hukum yang adil dapat meningkatkan kepercayaan, menarik pelaku institusional, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya. Di Indonesia, pada 2025, pemerintah juga berupaya melakukan transformasi perdagangan aset kripto. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024). (Yoga)

Soal Relaksasi Ekspor Tembaga Pemerintah Belum Tegas

04 Jan 2025
Memasuki awal tahun 2025, pemerintah masih belum tegas memutuskan soal ada tidaknya perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia yang berakhir per 31 Desember 2024. Pemerintah masih berpotensi memperpanjang izin ekspor mineraltembaga mentahPTFreeport Indonesia (PTFI) akibat belum beroperasinya fasilitas smelter, imbas dari kebakaran unit pabrik pemisahan gas bersih pada fasilitas pemurnian milik perusahaan di Jawa Timur. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (3/1/2025), mengatakan, perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga PTFI baru akan diputuskan melalui rapat koordinasi antara Presiden, kementerian koordinasi, dan kementerian teknis terkait. ”Kajian diperlukan karena Freeport sudah punya smelter, tetapi kemudian ada musibah. Pabrik asam sulfatnya terbakar, membuat operasional smelter menjadi berhenti,” ujarnya.

Pemerintah secara bertahap melarang ekspor mineral mentah untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Untuk dapat mengekspor, perusahaan tambang harus membangun smelter atau pusat pemurnian dan pengolahan mineral. Berbeda dengan komoditas bijih nikel yang sudah dilarang secara penuh mulai Januari 2020, konsentrat tembaga masih dapat diekspor sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Berdasarkan beleid itu, perusahaan tembaga seperti Freeport boleh mengekspor konsentrat hingga 31 Desember 2024, diperpanjang dari yang seharusnya berakhir 31 Mei 2024. Pertimbangan pemerintah memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport merupakan buntut dari belum beroperasinya fasilitas pemurnian katoda tembaga yang berlokasi di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. (Yoga)