;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

'Euforia' PPN 12% dan Dampaknya pada Pemulihan Manufaktur

03 Jan 2025

Dinamika sektor industri Indonesia menjelang diberlakukannya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada Januari 2025. Pelaku industri mencoba memanfaatkan waktu sebelum kenaikan PPN dengan meningkatkan pesanan untuk stok barang, meskipun akhirnya kebijakan ini hanya menyasar barang mewah. Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa kebijakan ini turut berkontribusi pada lonjakan angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mencapai 51,2 pada Desember 2024, menandakan ekspansi sektor manufaktur.

Industri domestik menunjukkan optimisme dengan peningkatan produksi dan pesanan baru, bahkan tercatat adanya kenaikan ekspor setelah hampir satu tahun. Meskipun demikian, tantangan muncul dari kenaikan harga barang impor akibat penguatan dolar AS, yang menyebabkan beberapa perusahaan menaikkan harga jual produk mereka. Selain itu, sektor ini juga dibayangi oleh masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat, yang menunjukkan adanya tekanan di beberapa sektor industri.

Ekonom Andry Satrio Nugroho menyoroti pentingnya paket kebijakan stimulus yang terarah untuk mendukung industri manufaktur, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal, serta proteksi pasar dari produk impor yang merugikan daya saing produk lokal. Perlindungan terhadap pasar domestik dan penanggulangan praktik dumping menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan industri dalam negeri. Tanpa kebijakan stimulasi yang komprehensif, Andry mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat terancam.


Optimisme Bisnis Tertekan oleh Lemahnya Daya Beli

03 Jan 2025
Para pebisnis optimis menghadapi tahun 2025, meskipun tantangan seperti perlambatan ekonomi global dan pelemahan daya beli masyarakat tetap menjadi perhatian. Survei Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) menunjukkan keyakinan CEO berada di level 3,26 pada kuartal I-2025, naik dari 3,12 pada kuartal IV-2024.

Setyono Djuandi Darmono, Direktur Utama PT Jababeka Tbk, menyoroti daya beli masyarakat sebagai perhatian utama, karena masih dipengaruhi oleh pemutusan hubungan kerja (PHK), harga komoditas yang melandai, dan tingginya biaya hidup. Fedaus, Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Tbk, menambahkan bahwa masyarakat cenderung fokus pada kebutuhan utama, sehingga daya beli belum pulih sepenuhnya.

Direktur Utama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, David Hidayat, menyebut ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan yang ketat sebagai faktor global yang menahan prospek bisnis. Namun, stabilitas politik pasca pemilu dan peningkatan kualitas belanja anggaran oleh pemerintah diharapkan dapat memperkuat roda perekonomian.

Momentum Ramadan dan Lebaran pada Maret 2025 juga dianggap akan mendorong permintaan masyarakat. Hal ini mendorong perusahaan untuk melanjutkan ekspansi, seperti yang disampaikan oleh Djohan Sutanto, Direktur Utama PT Sinar Eka Selaras Tbk, yang menegaskan rencana ekspansi bisnis tahun ini.

Meskipun optimisme cukup tinggi, kebijakan pemerintah yang signifikan untuk mendongkrak daya beli masih dinantikan agar pertumbuhan ekonomi lebih kuat.

Beban Operasional dan Kualitas Aset Menggerus Kinerja BPD

03 Jan 2025
Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami tekanan pada 2024, dengan mayoritas mencatat penurunan laba.

Yuddy Renaldi, Direktur Utama Bank BJB, menyebut penurunan laba Bank BJB sebesar 23,74% secara tahunan menjadi Rp 1,29 triliun disebabkan oleh beban bunga yang melonjak hingga 24,91% atau Rp 7 triliun. Bank BJB menargetkan pertumbuhan kredit 6%-8% dan menjaga LDR di level 92%, sembari mendorong pendapatan dari fee-based income dan recovery untuk mengimbangi tekanan laba.

Sementara itu, Edi Masrianto, Direktur Keuangan Bank Jatim, menjelaskan bahwa laba Bank Jatim turun 18,54% secara tahunan menjadi Rp 1,04 triliun, terutama karena beban pencadangan yang meningkat tajam hingga 83,5%. Namun, pendapatan bunga bersih Bank Jatim tumbuh 9,26% menjadi Rp 4,87 triliun. Ia optimis terhadap prospek 2025 dengan fokus pada kebijakan kredit di segmen andalan dan pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk mendorong pertumbuhan kinerja.

Tekanan laba pada BPD mencerminkan tantangan sektor perbankan dalam mengelola beban bunga dan pencadangan, meskipun ada peluang pertumbuhan kredit dan pendapatan lain di tahun depan.

Kaum Tajir Semakin Melintir, Sepanjang Tahun 2024

03 Jan 2025
Kocek orang-orang tajir dunia makin tebal. Penyebabnya beragam, mulai dari dukungannya terhadap tokoh politik dalam pemilihan presiden hingga kenaikan harga saham perusahaannya. Meski ada kerugian, angkanya tidak sampai membuat kekayaan mereka merosot jauh. Nilai total kekayaan yang dilacak Bloomberg Billionaires Index mencapai 9,8 triliun dollar AS, Senin (30/12/2024). Nominal ini turun sedikit dari puncaknya, 11 Desember 2024, yakni 10,1 triliun dollar AS. Kekayaan mereka ini hampir setara dengan gabungan produk domestik bruto tiga negara maju, yaitu Jerman, Jepang, dan Australia pada tahun lalu.

Kenaikan saham perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat memainkan peran penting dalam mempertebal kocek orang-orang kaya ”Negeri Paman Sam”. Sebut saja Larry Ellison (salah satu pendiri perusahaan peranti lunak Oracle), Jeff Bezos (pendiri Amazon), Michael Dell (pendiri perusahaan teknologi Dell), serta Larry Page dan Sergey Brin (pendiri Google). Jika dikombinasikan, pada 2024, mereka mengantongi duit lebih dari 600 miliar dollar AS. Menurut Bloomberg Billionaires Index, angka itu setara 43 persen dari total 1,5 triliun total kenaikan kekayaan 500 orang terkaya di dunia. Akan tetapi, sesungguhnya, ada nama-nama tertentu yang total nilai kekayaannya tahun 2024 ini naik gila-gilaan.

Elon Musk mendominasi daftar orang terkaya tahun 2024. Hubungan dekat Musk dengan Donald Trump, presiden terpilih AS, membantu meningkatkan nilai perusahaannya, mulai dari Tesla Inc, SpaceX, hingga xAI. Hal itu juga mendongkrak kekayaannya hingga mencapai 442,1 miliar dollar AS, naik 213 miliar dollar AS dibandingkan dengan awal tahun. Kenaikan sedrastis itu tidak pernah terjadi sebelumnya sekaligus meneguhkan posisi Musk di pemuncak daftar orang tertajir di dunia, melampaui Bezos yang berada di posisi kedua. Selisih 237 miliar dollar AS antara Musk dan Bezos per 17 Desember 2024 merupakan selisih terbesar yang pernah tercatat berdasarkan indeks Bloomberg. Secara umum, orang-orang tajir ini beruntung karena harga saham yang meroket, berbanding terbalik dengan ramalan dan ekspektasi pasar tahun 2024. (Yoga)

Kebijakan PPN

03 Jan 2025
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi golongan atas/kaya, yang selama ini sudah terkena Pajak Penjualan Barang Mewah. Misalnya pesawat jet pribadi, kapal pesiar, serta hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan town house. Sementara itu, barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat, seperti jasa pendidikan, kesehatan, keuangan perbankan, asuransi, keagamaan, tenaga kerja, angkutan umum di darat, dan jasa sosial, tetap dibebaskan dari pungutan PPN. Pembatalan kenaikan PPN yang sifatnya umum ini mengakhiri berbagai spekulasi terkait cakupan barang/jasa yang akan terkena kenaikan tarif PPN.

Ada yang melihat ini sebagai bukti keberpihakan Presiden ke rakyat.Memaksakan kenaikan tarif PPN di tengah ekonomi masih sulit hanya akan kian memukul daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, dan bisa berdampak pada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Memaksakan kebijakan yang tidak populis juga tak akan menguntungkan bagi citra dan kredibilitas pemerintahan yang belum genap berumur 100 hari. Apalagi, selain polemik PPN, pemerintah juga banyak disoroti karena pernyataan kontroversial Presiden dan para menteri terkait rencana pemerintah memberi pengampunan dan keringanan bagi para koruptor. Simpangsiur dan polemik berlarut-larutterkait PPN menggambarkan buruknya proses pengambilan keputusan dan komunikasi kebijakan di pemerintahan.
Bahkan, muncul spekulasi adanya perpecahan di internal pemerintah. Yang jadi korban pada akhirnya juga masyarakat kecil. Meski kenaikan PPN yang bersifat umum dibatalkan, mereka telanjur kena imbasnya, harus memikul beban harga kebutuhan pokok yang telanjur naik, sebagai akibat antisipasi kenaikan tarif PPN oleh pelaku usaha dengan menaikkan harga jual. Dari sisi fiskal, sebagai konsekuensi logis dari penerapan PPN 12 persen secara selektif dan terbatas, pemerintah kehilangan potensi penerimaan negara hingga Rp 75 triliun dan harus memutar otak untuk menutupnya. Pada saat yang sama, pemerintah tetap harus menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 38,6 triliun yang sudah telanjur diumumkan. (Yoga)

Pemerintah Akan Perkuat Pacu Pertumbuhan Ekosistem Pasar Modal

03 Jan 2025
Pemerintah berkomitmen mendukung kinerja pasar modal Indonesia tetap positif pada 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Kolaborasi pemerintah dengan ekosistem pasar modal menjadi strategi untuk mendukung perekonomian ditengah tantangan ekonomi ke depan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Seremoni Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (2/1/2025). Setelah melalui 2024 yang menantang dengan tahun politik yang menguras anggaran pemerintah, dampak perubahan iklim, dan beragam peristiwa ekonomi global, pemerintah mengharapkan perbaikan kinerja ekonomi di awal tahun 2025, terutama dari dalam negeri.

Perbaikan ini diawali dengan pencapaian ekonomi dan program pemerintah sepanjang 2025. Salah satunya dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang lebih kecil dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,7 persen produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran adalah nilai kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatannya. ”Artinya, APBN kita tutup di tahun 2024 relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” ujar Sri Mulyani. Pemerintah juga melanjutkan paket stimulus ekonomi di 2025, yang sebelumnya digelontorkan guna mengurangi dampak negatif kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. ”Meskipun PPN-nya tidak jadi naik dan hanya naik untuk item yang sangatterseleksi, paket stimulusnya tidak ditarik,” katanya.

Stimulus itu meliputi pembebasan Pajak Penjualan untuk properti rumah dengan nilai hingga Rp 2 miliar pada semester pertama 2025 yang dilanjutkan dengan subsidi 50 persen pada semester kedua. Ada juga insentif PPN untuk sektor otomotif, termasuk untuk kendaraan hibrida dan kendaraan listrik. Stimulus pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) juga diberikan untuk pelaku UMKM yang omzetnya dibawah Rp 500 juta per tahun dan sampai dengan Rp 4,8 miliar PPh final 0,5 persen. Dari sektor energi, pemerintah juga memberikan diskon listrik 50 persen untuk pelanggan di bawah 2200 VA, yang mencakup hampir 94 persen pelanggan listrik. Ada juga bantuan untuk 16 juta keluarga dari kelompok miskin berupa beras 10 kilogram per bulan. Tidak ketinggalan juga dukungan untuk industri padat karya berupa pinjaman dengan subsidi bunga 5 persen. (Yoga)

Terkait Pengawasan Kripto, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP

03 Jan 2025
Peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan masih menunggu payung hukum berupa peraturan pemerintah. Padahal, kepastian hukum terkait perlindungan konsumen kian mendesak seiring dengan terus meningkatnya nilai transaksi perdagangan dan jumlah investor. Beralihnya pengaturan dan pengawasan aset kripto itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini mengamanatkan, peralihan dilaksanakan paling lambat dua tahun dari berlakunya UU P2SK, yakni 12 Januari 2023. Dengan kata lain, peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto, dari Bappebti ke OJK, maksimal dilakukan sebelum 12 Januari 2025. Namun, pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan PP peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto tersebut. Direktur Eksekutif Information Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi menyampaikan, peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto tersebut kian mendesak mengingat wajib dilakukan sebelum 12 Januari 2025. ”Persiapan juga harus dilakukan karena masyarakat berharap adanya peralihan tugas yang diamanatkan dalam UU P2SK,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (2/1/2025). (Yoga)

Transaksi Harbolnas Bukukan Rp 31,2 Triliun

03 Jan 2025
Pemerintah mengklaim program Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang berlangsung 10 16 Desember 2024 berhasil membukukan total transaksi Rp 31,2 triliun. Nilai ini meningkat 21,4 persen jika dibandingkan dengan transaksi Harbolnas 2023 yang sebesar Rp 25,7 triliun. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam siaran pers, Kamis (2/1/2025), di Jakarta. Dia juga mengatakan, sebanyak Rp 16,1 triliun atau 52 persen dari total transaksi Harbolnas 2024 berasal dari penjualan produk lokal. Nilai transaksi produk lokal seperti itu meningkat 31 persen jika dibandingkan dengan Harbolnas 2023. Ada tiga kategori produk lokal yang paling diminati selama Harbolnas 2024, yaitu pakaian olahraga dan aksesori mode, perawatan personal, serta makanan dan minuman. Menurut Airlangga, kesadaran konsumen untuk mencintai produk dalam negeri melalui platform e-dagang semakin meningkat.

Selain Harbolnas, menjelang akhir 2024, pemerintah turut menyelenggarakan program Belanja di Indonesia Aja dan Every Purchase is Cheap Sale dengan menggandeng asosiasi pengusaha ritel dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaksanaan program Belanja di Indonesia Aja pada 20-29 Desember 2024. Adapun program Every Purchase is Cheap Sale pada 22-31 Desember 2024. Sebanyak 80.000 gerai di 396 pusat perbelanjaan dari 24 provinsi, baik merek lokal maupun global, turut aktif menyukseskan program Belanja di Indonesia Aja. Airlangga mengemukakan, transaksi yang dibukukan dari program Belanja di IndonesiaAja mencapaiRp 25,4 triliun, naik 15 persen dibandingkan dengan 2023. Sementara capaian program Every Purchase is Cheap Sale, yang melibatkan 45.000 gerai ritel di Indonesia, ialah Rp 14,9 triliun. Dia mengatakan, program ini telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok produk lokal yang murah dengan kualitas unggul. (Yoga)

Investasi 2025-2029 Pemerintah Targetkan Rp 13.000 Triliun

03 Jan 2025
Pemerintah menargetkan investasi sepanjang 2025-2029 bisa mencapai Rp 13.302 triliun. Investasi Apple atau pun beberapa perusahaan otomotif asal China akan mengawali di tahun 2025 ini. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani menghadap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan rencana-rencana investasi yang akan masuk ke Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Investasi pada 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.905 triliun. Target ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan harapan investasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8persen. Adapun pada 2029, diperkirakan investasi bisa mencapai Rp 3.414 triliun. Oleh karena itu, sepanjang 2025 sampai 2029, total investasi ditargetkan Rp 13.032 triliun.

”Harapannya, investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pada saat bersamaan, ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 seperti yang ditargetkan oleh Kementerian PPN/Bappenas,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan seusai pertemuan. Kerja sama lintas kementerian diperlukan untuk mencapai target tersebut. ”Terutama di dalam investasi ini melibatkan 18 kementerian di dalam sistem kami sehingga diharapkankerja sama dengan 18 kementerian itu juga akan makin meningkat ke depannya,” ujarnya. Dengan peningkatan target ini, diperkirakan investasi bisa berkontribusi lebih besar pada pendapatan domestik bruto (GDP). Saat ini, kontribusi GDP terbesar, yakni berkisar 53-54 persen dari konsumsi domestik, sedangkan kontribusi investasi baru 24-25 persen. (Yoga)

Pasar Murah Dengan Tekan Inflasi di Jakarta

03 Jan 2025
Makanan dan minuman serta tembakau menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Desember 2024 di Jakarta. Untuk meredam inflasi, Pemerintah Provinsi Jakarta membuka pasar murah pada 2 dan 3 Januari 2025 di delapan lokasi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Nurul Hasanudin menyebutkan, pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jakarta sebesar 1,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen(IHK) sebesar 105,69. Sementara tingkat inflasi month to month (m-to-m) pada Desember 2024 sebesar 0,37 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Desember 2024 sebesar 1,48 persen. ”Inflasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi nasional. Seperti kita ketahui, inflasi bulanan nasional di level 0,44 persen dan inflasi tahunan nasional di level 1,57 persen,” tutur Nurul, Kamis (2/1/2025). Nurul mengatakan, dari 11 kelompok yang membentuk angka inflasi bulanan, penyumbang terbesar pertama, yaitu dari makanan, minuman, dan tembakau yang memberi andil 0,26 persen dengan inflasinya 1,33 persen.

Untuk penyumbang inflasi berikutnya, yaitu terkait dengan kesehatan mencapai 1,03 persen dengan andil cukup tinggi, yakni 0,03 persen. Adapun Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada Desember 2024 mengalami inflasi m to-m sebesar 0,76 persen dan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m sebesar 0,05 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, yaitu emas perhiasan 0,04 persen dan parfum 0,01 persen. Jika dilihat dari komoditas, andil utama inflasi bulanan Desember 2024, yaitu cabai merah dengan andil tertinggi 0,04 persen dan inflasi 21,16 persen. Kondisi ini juga sama pada tingkat nasional, yakni cabai merah juga tercatat sebagai penyumbang inflasi. Andil ini sama dengan emas perhiasan yang juga menyumbang inflasi 0,04 persen. Tidak hanya itu, inflasi di Jakarta juga disumbang oleh telur ayam ras dan beras bahan pokok yang berandil 0,03 persen. Kemudian, minyak goreng juga menyumbang inflasi 0,02 persen. (Yoga)