OJK  bakal meluncurkan Taksonomi untuk keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 pada Februari 2025, yang mencakup sektor construction & real estate, transportation & storage, dan sebagian agriculture, forestry, & other land use. Artinya, TKBI  diperluas dari tadinya hanya sektor energi. Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, TKBI dikembangkan dengan konsep rumah tumbuh. Pada versi 1 yang telah dilunucrkan pada Februari 2024, kerangka utama dirancang hanya untuk sektor energi. "Dalam waktu dekat ini, kami harapkan Februari 2025 akan terbit versi kedua, yang mencakup sektor construction & real estate, transportatio & storage, dan sebaian agriculture, forestory, & other and land use," ungkap Mahendra. Namun demikian, dia tidak menyebut "kredit konsumsi" untuk TKBI versi 2, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam catatan Investor Daily yang mengacu consultative paper OJK, kredit konsumsi yang dimaksud dapat mencakup kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit kepemilikan rumah (KPR), asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi rumah utnuk masuk dalam jenis kredit/pembiayaan atau asuransi yang berkelanjutan. (Yetede)

MBG yang sudah bergulir mulai Senin (06/01/2025) lalu diperkirakan akan mendorong perputaran uang hingga rata-rata Rp 8 miliar setiap desa per tahun. Dengan demikian, program andalan dan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut secara otomatis akan meningkatkan perekonomian lokal. "Jika semua bahan baku MBG di produksi oleh petani lokal seperti cabe, buncis, kacang panjang, lauk pauk, dan bahan baku lainnya, maka akan ada perputaran uang di setiap desa sebesar 8 miliar setiao tahun," ujar Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taksin) Budiman Sujatmiko. Menurut Budiman, program MBG tersebut bukan hanya soal makan, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal, desa, dan kampung. Melalui program ini, negara akan membeli bahan makanan hasil produksi petani lokal, nelayan dan peternak. "Sehingga, program swasembada panganpun (bisa) tercapai sesuai harapan Presiden Prabowo," tandas dia. Program MBG pemerintahan Prabowo-Gibran bagi anak sekolah serta Ibu hamil dan menyusui dipastikan membutuhkan bahan baku yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. "Nantinya, akan ada 82 juta penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia," pungkas dia. (Yetede)

Stabilitas sektor jasa keuangan nasional pada 2024 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Meski demikian, tahun ini lembaga jasa keuangan, terutama perbankan, harus mewaspadai  faktor-faktro risiko global secara berkala, guna mengukur kemampuan untuk menyerap potensi risiko yang terjadi. Sinyal higher to longer dari The Fed yang hanya akan memangkas Fed Fund Rate (FFR) sebesar 50 basis poin (bps) atau lebih rendah dari ekspektasi pasar 75-100 bps tentu mengindikasikan bahwa suku bunga global akan tetao tinggi lebih lama dari perkiraan. "Kondisi ini tentu berpotensi mempengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan domestik. Karena itu, terkait prospek  perbankan 2025, meski OJK menyatakan sektor jasa keuangan masih stabil, tantangan yang dihadapi cukup kompleks," ungkap peneliti ekonom dari CORE Yusuf Rendy Manilet. Menurut dia, dari sisi mikroprudensial, perbankan perlu memperkuat stress testing terutama pada aspek Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk mengantisipasi potensi credit loss, serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding ratio (NSFR) guna memitigasi risiko likuiditas. (Yetede)

Colliers Indonesia memprediksi bahwa ruang kantor komersial yang tidak terpakai di Jakarta berpotensi meningkat akibat pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Ferry Salanto, Head of Research Colliers Indonesia, menjelaskan bahwa gedung-gedung pemerintah yang kosong berjumlah sekitar 40 unit, dengan total area mencapai 1,33 juta meter persegi, yang dapat memperburuk kondisi pasar perkantoran yang sudah mengalami kelebihan pasokan.

Indonesia mencatatkan prestasi dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 55 bulan berturut-turut hingga November 2024, dengan surplus senilai US$4,42 miliar. Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa nilai ekspor mencapai US$24,01 miliar, sementara impor turun menjadi US$19,59 miliar, mencerminkan pengendalian arus barang yang baik.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan, menargetkan pertumbuhan nilai ekspor sebesar 7,1% pada 2025 hingga mencapai US$294,45 miliar, sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029. Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran perdagangan dalam mendukung ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan fokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional seperti Indonesia–EU CEPA yang ditargetkan rampung pada semester I/2025.