Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Modal Kuat Jadi Penopang Utama Pasar Modal

03 Jan 2025

Optimisme terhadap kinerja pasar modal Indonesia di awal tahun 2025, didorong oleh sentimen positif serta komitmen dari pemangku kebijakan untuk mendorong aktivitas transaksi di bursa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai Rp13,5 triliun, pencatatan 66 emiten baru, dan penambahan 2 juta investor baru. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan penguatan ekosistem pasar modal melalui peningkatan kualitas perusahaan tercatat, pengembangan produk dan infrastruktur, serta penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi investor ritel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mendalami pasar modal, termasuk melalui penerbitan regulasi turunan dari UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. BEI juga optimistis penggalangan dana di pasar modal akan tetap berjalan meskipun perekonomian global menghadapi risiko suku bunga tinggi.

Di sisi lain, Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas Indonesia memprediksi adanya January Effect yang dapat mendorong kenaikan harga saham di awal tahun 2025. Fokus pasar diperkirakan akan tertuju pada saham konglomerasi dan perusahaan dengan potensi aksi korporasi. Sementara itu, Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas menilai penguatan IHSG dipengaruhi oleh aksi korporasi dan kinerja laporan keuangan perusahaan, dengan IHSG diperkirakan berada di level 7.324 (resistance) dan 6.932 (support) sepanjang Januari 2025.

Ekonomi

Meningkatkan Kepercayaan dalam Transaksi Derivatif Kripto

03 Jan 2025

Perubahan regulasi yang terjadi pada pasar aset kripto di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Salah satu perubahannya adalah peralihan tugas pengaturan dan pengawasan transaksi derivatif aset kripto dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia (BI). Pengalihan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan transaksi derivatif kripto di sektor keuangan.

Beberapa tokoh yang terlibat dalam perkembangan ini:

OJK – Otoritas Jasa Keuangan, melalui kebijakan yang dikeluarkan, termasuk POJK No. 17/2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion, berperan dalam regulasi pasar aset derivatif kripto.
BI – Bank Indonesia, yang sebelumnya telah menginisiasi Central Counterpart untuk memfasilitasi transaksi rupiah dan valuta asing, kini berperan penting dalam mengatur dan mengawasi transaksi derivatif aset kripto.
Bappebti – Sebelumnya, Bappebti bertanggung jawab dalam pengaturan transaksi derivatif aset kripto, namun peran ini kini dialihkan kepada OJK dan BI untuk menciptakan integrasi yang lebih baik dalam sistem keuangan.

Beberapa hal penting untuk pengembangan pasar derivatif aset kripto di Indonesia:

Edukasi dan literasi digital: Penting bagi investor untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang pasar aset kripto dan transaksi derivatif, karena logika yang digunakan dalam pasar spot berbeda dengan pasar derivatif.
Peraturan operasional: Perlu adanya aturan yang memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan jaminan transaksi yang jelas kepada pelaku pasar kripto. Beberapa mekanisme seperti swap suku bunga dan DNDF bisa diadopsi dalam transaksi derivatif kripto.
Pengondisian stabilitas pasar: Menjaga nilai aset derivatif kripto agar tetap stabil dengan mengaitkannya pada aset finansial yang lebih kuat, serta menghindari spekulasi yang berlebihan.
Kesamaan persepsi: OJK dan BI perlu menyiapkan perangkat untuk membatasi spekulasi di pasar derivatif aset kripto agar pasar ini berfungsi dengan optimal dan dapat mendukung stabilitas sistem keuangan.

Pentingnya integrasi pasar aset kripto ke dalam sistem keuangan yang lebih stabil dan terstruktur, dengan tujuan untuk menghindari gejolak yang disebabkan oleh aktivitas spekulasi dan menciptakan dasar yang kuat bagi pasar derivatif aset kripto di Indonesia.

Ekonomi

Maskapai BUMN Bersiap Melakukan Konsolidasi Strategis

03 Jan 2025

Kementerian BUMN, di bawah pimpinan Menteri Erick Thohir, menargetkan konsolidasi maskapai BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), PT Pelita Air Service (PAS), dan PT Citilink Indonesia, rampung dalam waktu enam bulan ke depan. Konsolidasi ini bertujuan memperkuat industri penerbangan nasional yang saat ini mengalami kekurangan pesawat, dengan hanya sekitar 400 unit aktif dari kebutuhan 750 pesawat untuk melayani rute domestik. Erick menegaskan langkah ini akan tetap mempertahankan operasional maskapai melalui mekanisme business to business (B2B) dan fokus pada efisiensi, termasuk penyederhanaan jenis pesawat untuk mengurangi biaya perawatan.

Direktur Utama Pelita Air Service, Dendy Kurniawan, mengonfirmasi bahwa PAS akan menambah enam pesawat Airbus wide-body pada 2025 untuk mendukung penerbangan Haji dan Umrah, sehingga total armadanya akan mencapai 18 unit. Sementara itu, PT Garuda Indonesia, yang saat ini memiliki 50 pesawat Boeing (40 di antaranya tipe 737-800), berencana menambah 20 pesawat baru pada 2025 dan tengah menjajaki potensi penggunaan pesawat dari produsen China, Comac, meskipun masih membutuhkan waktu panjang.

Di sisi lain, anak usaha GIAA, PT Citilink Indonesia, memilih fokus pada restorasi 19 pesawat yang masih grounded daripada menambah armada baru pada 2025. Direktur Utama Citilink, Dewa Kadek Rai, menyatakan bahwa Citilink akan meningkatkan frekuensi penerbangan, terutama ke wilayah Indonesia Timur, serta menambah rute baru.

Pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Citilink mencatat angka keterisian kursi mencapai 81% dan menambahkan 210 penerbangan ekstra serta 2.000 kursi untuk mengakomodasi lonjakan penumpang. Langkah konsolidasi dan efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kapasitas industri penerbangan nasional.

Ekonomi

'Euforia' PPN 12% dan Dampaknya pada Pemulihan Manufaktur

03 Jan 2025

Dinamika sektor industri Indonesia menjelang diberlakukannya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada Januari 2025. Pelaku industri mencoba memanfaatkan waktu sebelum kenaikan PPN dengan meningkatkan pesanan untuk stok barang, meskipun akhirnya kebijakan ini hanya menyasar barang mewah. Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa kebijakan ini turut berkontribusi pada lonjakan angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mencapai 51,2 pada Desember 2024, menandakan ekspansi sektor manufaktur.

Industri domestik menunjukkan optimisme dengan peningkatan produksi dan pesanan baru, bahkan tercatat adanya kenaikan ekspor setelah hampir satu tahun. Meskipun demikian, tantangan muncul dari kenaikan harga barang impor akibat penguatan dolar AS, yang menyebabkan beberapa perusahaan menaikkan harga jual produk mereka. Selain itu, sektor ini juga dibayangi oleh masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat, yang menunjukkan adanya tekanan di beberapa sektor industri.

Ekonom Andry Satrio Nugroho menyoroti pentingnya paket kebijakan stimulus yang terarah untuk mendukung industri manufaktur, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal, serta proteksi pasar dari produk impor yang merugikan daya saing produk lokal. Perlindungan terhadap pasar domestik dan penanggulangan praktik dumping menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan industri dalam negeri. Tanpa kebijakan stimulasi yang komprehensif, Andry mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat terancam.

Ekonomi

Optimisme Bisnis Tertekan oleh Lemahnya Daya Beli

03 Jan 2025

Para pebisnis optimis menghadapi tahun 2025, meskipun tantangan seperti perlambatan ekonomi global dan pelemahan daya beli masyarakat tetap menjadi perhatian. Survei Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) menunjukkan keyakinan CEO berada di level 3,26 pada kuartal I-2025, naik dari 3,12 pada kuartal IV-2024.

Setyono Djuandi Darmono, Direktur Utama PT Jababeka Tbk, menyoroti daya beli masyarakat sebagai perhatian utama, karena masih dipengaruhi oleh pemutusan hubungan kerja (PHK), harga komoditas yang melandai, dan tingginya biaya hidup. Fedaus, Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Tbk, menambahkan bahwa masyarakat cenderung fokus pada kebutuhan utama, sehingga daya beli belum pulih sepenuhnya.

Direktur Utama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, David Hidayat, menyebut ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan yang ketat sebagai faktor global yang menahan prospek bisnis. Namun, stabilitas politik pasca pemilu dan peningkatan kualitas belanja anggaran oleh pemerintah diharapkan dapat memperkuat roda perekonomian.

Momentum Ramadan dan Lebaran pada Maret 2025 juga dianggap akan mendorong permintaan masyarakat. Hal ini mendorong perusahaan untuk melanjutkan ekspansi, seperti yang disampaikan oleh Djohan Sutanto, Direktur Utama PT Sinar Eka Selaras Tbk, yang menegaskan rencana ekspansi bisnis tahun ini.

Meskipun optimisme cukup tinggi, kebijakan pemerintah yang signifikan untuk mendongkrak daya beli masih dinantikan agar pertumbuhan ekonomi lebih kuat.

Ekonomi

Beban Operasional dan Kualitas Aset Menggerus Kinerja BPD

03 Jan 2025

Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami tekanan pada 2024, dengan mayoritas mencatat penurunan laba.

Yuddy Renaldi, Direktur Utama Bank BJB, menyebut penurunan laba Bank BJB sebesar 23,74% secara tahunan menjadi Rp 1,29 triliun disebabkan oleh beban bunga yang melonjak hingga 24,91% atau Rp 7 triliun. Bank BJB menargetkan pertumbuhan kredit 6%-8% dan menjaga LDR di level 92%, sembari mendorong pendapatan dari fee-based income dan recovery untuk mengimbangi tekanan laba.

Sementara itu, Edi Masrianto, Direktur Keuangan Bank Jatim, menjelaskan bahwa laba Bank Jatim turun 18,54% secara tahunan menjadi Rp 1,04 triliun, terutama karena beban pencadangan yang meningkat tajam hingga 83,5%. Namun, pendapatan bunga bersih Bank Jatim tumbuh 9,26% menjadi Rp 4,87 triliun. Ia optimis terhadap prospek 2025 dengan fokus pada kebijakan kredit di segmen andalan dan pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk mendorong pertumbuhan kinerja.

Tekanan laba pada BPD mencerminkan tantangan sektor perbankan dalam mengelola beban bunga dan pencadangan, meskipun ada peluang pertumbuhan kredit dan pendapatan lain di tahun depan.

Ekonomi

Kaum Tajir Semakin Melintir, Sepanjang Tahun 2024

03 Jan 2025

Kocek orang-orang tajir dunia makin tebal. Penyebabnya beragam, mulai dari dukungannya terhadap tokoh politik dalam pemilihan presiden hingga kenaikan harga saham perusahaannya. Meski ada kerugian, angkanya tidak sampai membuat kekayaan mereka merosot jauh. Nilai total kekayaan yang dilacak Bloomberg Billionaires Index mencapai 9,8 triliun dollar AS, Senin (30/12/2024). Nominal ini turun sedikit dari puncaknya, 11 Desember 2024, yakni 10,1 triliun dollar AS. Kekayaan mereka ini hampir setara dengan gabungan produk domestik bruto tiga negara maju, yaitu Jerman, Jepang, dan Australia pada tahun lalu.

Kenaikan saham perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat memainkan peran penting dalam mempertebal kocek orang-orang kaya ”Negeri Paman Sam”. Sebut saja Larry Ellison (salah satu pendiri perusahaan peranti lunak Oracle), Jeff Bezos (pendiri Amazon), Michael Dell (pendiri perusahaan teknologi Dell), serta Larry Page dan Sergey Brin (pendiri Google). Jika dikombinasikan, pada 2024, mereka mengantongi duit lebih dari 600 miliar dollar AS. Menurut Bloomberg Billionaires Index, angka itu setara 43 persen dari total 1,5 triliun total kenaikan kekayaan 500 orang terkaya di dunia. Akan tetapi, sesungguhnya, ada nama-nama tertentu yang total nilai kekayaannya tahun 2024 ini naik gila-gilaan.

Elon Musk mendominasi daftar orang terkaya tahun 2024. Hubungan dekat Musk dengan Donald Trump, presiden terpilih AS, membantu meningkatkan nilai perusahaannya, mulai dari Tesla Inc, SpaceX, hingga xAI. Hal itu juga mendongkrak kekayaannya hingga mencapai 442,1 miliar dollar AS, naik 213 miliar dollar AS dibandingkan dengan awal tahun. Kenaikan sedrastis itu tidak pernah terjadi sebelumnya sekaligus meneguhkan posisi Musk di pemuncak daftar orang tertajir di dunia, melampaui Bezos yang berada di posisi kedua. Selisih 237 miliar dollar AS antara Musk dan Bezos per 17 Desember 2024 merupakan selisih terbesar yang pernah tercatat berdasarkan indeks Bloomberg. Secara umum, orang-orang tajir ini beruntung karena harga saham yang meroket, berbanding terbalik dengan ramalan dan ekspektasi pasar tahun 2024. (Yoga)

Ekonomi

Kebijakan PPN

03 Jan 2025

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi golongan atas/kaya, yang selama ini sudah terkena Pajak Penjualan Barang Mewah. Misalnya pesawat jet pribadi, kapal pesiar, serta hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan town house. Sementara itu, barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat, seperti jasa pendidikan, kesehatan, keuangan perbankan, asuransi, keagamaan, tenaga kerja, angkutan umum di darat, dan jasa sosial, tetap dibebaskan dari pungutan PPN. Pembatalan kenaikan PPN yang sifatnya umum ini mengakhiri berbagai spekulasi terkait cakupan barang/jasa yang akan terkena kenaikan tarif PPN.

Ada yang melihat ini sebagai bukti keberpihakan Presiden ke rakyat.Memaksakan kenaikan tarif PPN di tengah ekonomi masih sulit hanya akan kian memukul daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, dan bisa berdampak pada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Memaksakan kebijakan yang tidak populis juga tak akan menguntungkan bagi citra dan kredibilitas pemerintahan yang belum genap berumur 100 hari. Apalagi, selain polemik PPN, pemerintah juga banyak disoroti karena pernyataan kontroversial Presiden dan para menteri terkait rencana pemerintah memberi pengampunan dan keringanan bagi para koruptor. Simpangsiur dan polemik berlarut-larutterkait PPN menggambarkan buruknya proses pengambilan keputusan dan komunikasi kebijakan di pemerintahan.

Bahkan, muncul spekulasi adanya perpecahan di internal pemerintah. Yang jadi korban pada akhirnya juga masyarakat kecil. Meski kenaikan PPN yang bersifat umum dibatalkan, mereka telanjur kena imbasnya, harus memikul beban harga kebutuhan pokok yang telanjur naik, sebagai akibat antisipasi kenaikan tarif PPN oleh pelaku usaha dengan menaikkan harga jual. Dari sisi fiskal, sebagai konsekuensi logis dari penerapan PPN 12 persen secara selektif dan terbatas, pemerintah kehilangan potensi penerimaan negara hingga Rp 75 triliun dan harus memutar otak untuk menutupnya. Pada saat yang sama, pemerintah tetap harus menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 38,6 triliun yang sudah telanjur diumumkan. (Yoga)

Ekonomi

Pemerintah Akan Perkuat Pacu Pertumbuhan Ekosistem Pasar Modal

03 Jan 2025

Pemerintah berkomitmen mendukung kinerja pasar modal Indonesia tetap positif pada 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Kolaborasi pemerintah dengan ekosistem pasar modal menjadi strategi untuk mendukung perekonomian ditengah tantangan ekonomi ke depan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Seremoni Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (2/1/2025). Setelah melalui 2024 yang menantang dengan tahun politik yang menguras anggaran pemerintah, dampak perubahan iklim, dan beragam peristiwa ekonomi global, pemerintah mengharapkan perbaikan kinerja ekonomi di awal tahun 2025, terutama dari dalam negeri.

Perbaikan ini diawali dengan pencapaian ekonomi dan program pemerintah sepanjang 2025. Salah satunya dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang lebih kecil dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,7 persen produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran adalah nilai kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatannya. ”Artinya, APBN kita tutup di tahun 2024 relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” ujar Sri Mulyani. Pemerintah juga melanjutkan paket stimulus ekonomi di 2025, yang sebelumnya digelontorkan guna mengurangi dampak negatif kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. ”Meskipun PPN-nya tidak jadi naik dan hanya naik untuk item yang sangatterseleksi, paket stimulusnya tidak ditarik,” katanya.

Stimulus itu meliputi pembebasan Pajak Penjualan untuk properti rumah dengan nilai hingga Rp 2 miliar pada semester pertama 2025 yang dilanjutkan dengan subsidi 50 persen pada semester kedua. Ada juga insentif PPN untuk sektor otomotif, termasuk untuk kendaraan hibrida dan kendaraan listrik. Stimulus pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) juga diberikan untuk pelaku UMKM yang omzetnya dibawah Rp 500 juta per tahun dan sampai dengan Rp 4,8 miliar PPh final 0,5 persen. Dari sektor energi, pemerintah juga memberikan diskon listrik 50 persen untuk pelanggan di bawah 2200 VA, yang mencakup hampir 94 persen pelanggan listrik. Ada juga bantuan untuk 16 juta keluarga dari kelompok miskin berupa beras 10 kilogram per bulan. Tidak ketinggalan juga dukungan untuk industri padat karya berupa pinjaman dengan subsidi bunga 5 persen. (Yoga)

Ekonomi

Terkait Pengawasan Kripto, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP

03 Jan 2025

Peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan masih menunggu payung hukum berupa peraturan pemerintah. Padahal, kepastian hukum terkait perlindungan konsumen kian mendesak seiring dengan terus meningkatnya nilai transaksi perdagangan dan jumlah investor. Beralihnya pengaturan dan pengawasan aset kripto itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini mengamanatkan, peralihan dilaksanakan paling lambat dua tahun dari berlakunya UU P2SK, yakni 12 Januari 2023. Dengan kata lain, peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto, dari Bappebti ke OJK, maksimal dilakukan sebelum 12 Januari 2025. Namun, pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan PP peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto tersebut. Direktur Eksekutif Information Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi menyampaikan, peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto tersebut kian mendesak mengingat wajib dilakukan sebelum 12 Januari 2025. ”Persiapan juga harus dilakukan karena masyarakat berharap adanya peralihan tugas yang diamanatkan dalam UU P2SK,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (2/1/2025). (Yoga)