;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Prioritas pada Sertifikasi Legalitas Lahan

07 Jan 2025
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen memastikan kepastian investasi melalui legalitas yang kuat, dengan mengalokasikan 40 bidang tanah untuk investor dan pembangunan kawasan Istana Negara. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan, sertifikasi tanah seluas 52.000 hektare telah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hingga akhir 2024, realisasi investasi di IKN mencapai Rp58,4 triliun, masih di bawah target Rp100 triliun. Namun, pada 2025, investasi tambahan diharapkan masuk, termasuk dari Citadel Group asal Malaysia yang akan membangun permukiman, menjadikannya investor asing kedua setelah Delonix Group dari China yang menanamkan modal sebesar Rp500 miliar pada September 2024.

Basuki juga menekankan bahwa prioritas 2025 adalah membangun infrastruktur jalan senilai Rp6,3 triliun untuk mendukung kelancaran proyek investasi. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menambahkan bahwa proyek mix-used development oleh Delonix diharapkan meningkatkan daya tarik IKN bagi investor global.

Dengan langkah-langkah ini, OIKN menunjukkan upaya serius dalam menjaga ekosistem investasi dan menarik lebih banyak mitra strategis untuk mewujudkan pembangunan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Indonesia.

Gelombang IPO Mengawali Tahun Ular Kayu

07 Jan 2025
Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan kinerja yang melemah sejak awal 2025, minat perusahaan untuk melakukan initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap tinggi. Aksi IPO di awal tahun ini diprediksi mendapat respons positif dari pelaku pasar, didukung oleh calon emiten yang menarik dan prospek sektoral yang menjanjikan.

IHSG ditutup melemah 1,17% ke level 7.080,47 pada 6 Januari 2025, dan telah terkoreksi 1,61% dalam sebulan terakhir. Meski demikian, ramainya aktivitas IPO menunjukkan bahwa pasar modal tetap menjadi opsi menarik bagi korporasi untuk mencari pendanaan.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengungkapkan bahwa 22 perusahaan sedang berada di pipeline IPO, dengan mayoritas memiliki aset skala besar di atas Rp 250 miliar. Tiga perusahaan sudah menyelesaikan proses IPO dan siap melantai di bursa pada 8 Januari 2025.

Menurut Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia, calon emiten seperti RATU (anak usaha RAJA) dan CBDK (anak usaha PANI) menarik perhatian karena memiliki kapitalisasi pasar besar, dukungan dari induk usaha ternama, dan prospek kinerja yang solid. Saham BRRC juga dijagokan karena menawarkan waran gratis sebagai insentif.

Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas menyebutkan bahwa IPO RATU dan CBDK memberikan sentimen positif kepada emiten induknya. Hal ini didukung oleh sinergi dengan konglomerasi seperti Agung Sedayu Group dan Salim Group.

Research Analyst Arjun Ajwani dari Infovesta Kapital Advisori memfavoritkan emiten seperti KSIX dan HGII yang memiliki harga IPO murah dan rencana ekspansi ke sektor-sektor strategis, seperti energi baru dan terbarukan.

Meskipun kondisi IHSG melemah, antusiasme terhadap IPO awal tahun 2025 menunjukkan optimisme investor terhadap potensi pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru di pasar modal, terutama yang didukung oleh fundamental kuat dan prospek sektoral menarik.

Tantangan Besar, Namun Peluang Tetap Ada

07 Jan 2025
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen memastikan kepastian investasi melalui legalitas yang kuat, dengan mengalokasikan 40 bidang tanah untuk investor dan pembangunan kawasan Istana Negara. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan, sertifikasi tanah seluas 52.000 hektare telah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hingga akhir 2024, realisasi investasi di IKN mencapai Rp58,4 triliun, masih di bawah target Rp100 triliun. Namun, pada 2025, investasi tambahan diharapkan masuk, termasuk dari Citadel Group asal Malaysia yang akan membangun permukiman, menjadikannya investor asing kedua setelah Delonix Group dari China yang menanamkan modal sebesar Rp500 miliar pada September 2024.

Basuki juga menekankan bahwa prioritas 2025 adalah membangun infrastruktur jalan senilai Rp6,3 triliun untuk mendukung kelancaran proyek investasi. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menambahkan bahwa proyek mix-used development oleh Delonix diharapkan meningkatkan daya tarik IKN bagi investor global.

Dengan langkah-langkah ini, OIKN menunjukkan upaya serius dalam menjaga ekosistem investasi dan menarik lebih banyak mitra strategis untuk mewujudkan pembangunan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Indonesia.

Mendag Menyampaikan Rencana Tinjau Ulang Rasio Ekspor Minyak Sawit Mentah

07 Jan 2025
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan rencana meninjau kembali rasio ekpor minyak sawit mentah usai program Biodiesel B40 resmi berlaku. Biodiesel B40 merupakan bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran 40 persen olahan minyak kelapa sawit atau bahan bakar nabati (BBN) dan 60 persen minyak solar. Budi mengatakan penyesuaian itu bertujuan menjaga kestabilan pasokan kebutuhan dan harga minyak goreng di dalam negeri. Menurutnya, Pemerintah akan lebih dulu memastikan kebutuhan dalam negeri. “Nanti kebutuhan CPO dalam negeri tentu akan kami lihat seberapa besar kebutuhannya,” ujar Budi dalam konferensi pers rencana Program Kerja Kementerian Perdagangan 2025 di kantor Kemendag, Jakarta, Pusat, Senin, 6 Januari 2025. Menurutnya, mengubah rasio ekspor minyak sawit mentah bukan hal yang sulit dilakukan. "Untuk mengubah rasio nanti gampang. Jadi kami lihat dulu, apakah perlu mengubah rasio pengalih ekspor," tuturnya. 

CSIS Sebut Program Biodiesel B35 dan B40 Gibran Berpotensi Rusak Lingkungan Sebelumnya, pada 1 Januari lalu Pemerintah resmi memberlakukan program mendatori B40. Mendatori ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program ini merupakan salah satu cara Pemerintah menwujudkan ketahanan dan swasembada energ mendorong implementasi B50 pada 2026 dan kalau ini kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026. Jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian daripada perintah Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor," ucap Bahlil saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 3 Januari 2025.

Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah

07 Jan 2025
BADAN Pusat Statistik mencatat hingga Desember 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,57 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 106,80. Angka ini merupakan inflasi terendah sejak BPS mulai mencatat fluktuasi harga-harga di Indonesia pada 1958, meskipun kala itu penghitungan inflasi hanya dilakukan di wilayah Jakarta. "Sekarang (penghitungan inflasi) sudah berkembang. Kami menggunakan data 150 kota di 38 provinsi," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers pada Kamis, 2 Januari 2025. Ia berujar angka inflasi pada 2020 atau saat pandemi Covid-19 melanda bahkan lebih tinggi, yaitu 1,68 persen.

Faktor utama rendahnya inflasi pada 2024 adalah melandainya harga pangan pokok. Terlebih harga pangan pokok pernah naik pada 2022 dan 2023. Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tahunan 2024 disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,90 persen. Kelompok ini berkontribusi paling besar terhadap inflasi umum sebesar 0,55 persen. Komoditas lain yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan pada Desember 2024 di antaranya harga sewa rumah, kontrak rumah, upah asisten rumah tangga, mobil, biaya sekolah dasar, uang kuliah, kue kering berminyak, nasi dengan lauk, dan emas perhiasan. Di sisi lain, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi sebesar 0,04 persen.

Sejumlah ekonom menyatakan rendahnya inflasi 2024 tidak sepenuhnya positif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini lebih banyak mencerminkan masalah struktural, seperti lemahnya daya beli masyarakat, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada pengaruh dari sisi suplai, menurut Faisal, penurunan inflasi 2024 lebih disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik, khususnya daya beli masyarakat kelas menengah. Hal tersebut berdampak pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga. Bahkan ia menyebut inflasi yang lebih rendah dibanding pada masa pandemi sebagai indikasi bahwa kondisi ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya. (Yetede)


Investasi Saham di Awal 2025 di Kocok Ulang

07 Jan 2025
Awal tahun 2025 menjadi momen krusial bagi  investor untuk menata ulang portfolio  investasi mereka di pasar saham, seiring dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dengan dukungan kebijakan pemerintah serta stimulus ekonomi, sektor-sektor seperti kesehatan, konsumen, dan media, diyakini memiliki potensi pertumbuhan  yang lebih stabil di tahun 2025. "Strategi Switching portfolio di awal tahun ini dapat diterapkan dengan mengalihkan investasi dari sektor-sektor yang cenderung stagnan, seperti sektor energi yang terpengaruh eloeh sektor fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan perdagangan internasional, ke sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. Sektor yang dimaksud menurut Hendra, terutama yang terkait oleh kebijakan domestik seperti peningkatan tarif PPN menjadi 12% untuk barang mewah, stimulus ekonomi sebesar Rp265 trliun, dan ekspansi manufaktur. Dia menyebut, kebijakan PPN dan stimulus ekonomi bakal menopang daya beli masyarakayt dan mendukung pertumbuhan ekonomu. Serta, peningkatan Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia dari 49,6 menjadi 51,2 pada Desember menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur, menambah optimisme pasar. (Yetede)

Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2025

07 Jan 2025
Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,99. Dari jumlah itu, komponena yang dibayarkan atau disebut Biaya Perjalanan Haji (Bipih) yang dibayar jamaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BIPH 2025 dan sisanya sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat. Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i, Kepala Badan Penyelanggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadhul Imansyah, Sekjen Kemenang M Ali Ramdhani, serta Diten Penyelenggara Haji dan Umroh Hilam Latief dan jajarannya. Besaran BPIH  itu dengan asumsi kurs 1 US$ sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67. "Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIJ 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00" terang Menag Nasaruddin Umar.  (Yetede)

IHSG Terkoreksi Signifikan pada Awal Pekan

07 Jan 2025

Indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi signifikan pada awal pekan, tergelincir ke level 7.080,47 atau melemahkan 1,17%. Koreksi ini memupus harapan terhadap January Effect, yang biasanya menjadi katalis positif di awal tahun. Pelemahan IHSG juga mencerminkan global yang masih penuh tantangan. IHSG dibuka pada level 7.176,12 pada Senin (6/1/2025), namun mulai melemah sejak sesi pertama, menutup hari dengan koreksi sebesar 1,17%. Dalam perdagangan tersebut, 388 saham tercatat melemah, sementara hanya 221 saham yang menguat, dan 190 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp8,06 triliun dengan volume 22,1 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.086.728 kali. Hampir semua sektor mengalami koreksi, dengan sektor koreksi, dengan seksama barang baku mencatatkan  pelemahan terdalam sebesar1,7%. Dalam perdanganan tersebut, 388 saham tercatat melemah , sementara hanya 221 saham yang menguat, 190 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp8,06 triliun dengan volume 22,1 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.086.728 kali. (Yetede)

Pengusaha Beradaptasi dengan Tarif Dasar PPN setelah Peraturan Ditetapkan

07 Jan 2025
Pelaku usaha dan industri mencoba beradaptasi dengan dua skema tarif dasar Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tahun ini setelah diterapkannya tarif khusus untuk barang mewah. Waktu transisi selama tiga bulan yang diberikan pemerintah dinilai cukup untuk penyesuaian sistem dan operasional perusahaan. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita mengatakan, pelaku industri di berbagai sektor, terutama sektor ritel, tidak gagap dalam penyesuaian skema dua tarif dasar pengenaan PPN untuk barang mewah dan barang yang tidak termasuk golongan mewah. ”Penyesuaian sistem dan operasional berjalan baik,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Pemberlakuan dua tarif dasar pengenaan pajak (DPP) untuk PPN termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 131/2024. PMK yang berlaku sejak awal Januari 2024 mengatur perlakuan PPN atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dalam Pasal 2 Ayat (2) dan (3) payung hukum tersebut dijelaskan pengenaan PPN untuk barang mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor sebesar 12/12 dari harga jual/nilai impor. Dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3) PMK No 131/2024 dituliskan bahwa pengenaan PPN untuk barang/jasa lain/yang bukan tergolong mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual/nilai/penggantian.

”Saya rasa yang tertulis (dalam PMK No 131/2024) sudah sangat jelas. Semua pelaku industri bisa beradaptasi. Terlebih lagi kami diberikan periode transisi selama tiga bulan tanpa adanya sanksi apa pun,” kata Suryadi. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang menyiapkan aturan pengembalian kelebihan pajak sebesar 1 persen kepada pembeli, untuk pengusaha yang telanjur menerapkan tarif PPN 12 persen untuk barang yang tidak termasuk dalam golongan mewah. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/1), menjamin pemerintah akan mengembalikan kelebihan pembayaran PPN yang telanjur dibayarkan konsumen.Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk pengusaha kena pajak bisa ditempuh melalui pembetulan atau penggantian faktur pajak, mengkreditkan PPN saat pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) masa PPN di setiap akhir bulan, restitusi pajak, atau kompensasi pajak. (Yoga)

Efek Januari: Kilauan Saham Blue Chip

06 Jan 2025
Performa saham blue chip melemah sepanjang tahun 2024, dengan indeks LQ45 turun 14,83% dan IDX30 turun 14,48%, lebih buruk dibanding IHSG yang turun 2,65%. Faktor-faktor seperti capital outflow, depresiasi nilai tukar rupiah, suku bunga tinggi, dan sentimen ekonomi global menjadi penyebab utama pelemahan, sebagaimana dijelaskan oleh Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas.

Menurut Oktavianus Audi, Vice President Kiwoom Sekuritas Indonesia, tahun politik di Indonesia dan Amerika Serikat turut memicu pelepasan saham oleh investor. Namun, di awal tahun 2025, optimisme terhadap January Effect membuka peluang rebound saham blue chip, terutama karena valuasi menarik dan potensi akumulasi investor.

Reyhan Pratama, Technical Analyst BRI Danareksa Sekuritas, menyoroti peluang rebound melalui akumulasi saham undervalue dan optimisme awal tahun. Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, juga melihat potensi technical rebound jangka pendek pada saham-saham blue chip.

Investor dengan orientasi jangka menengah hingga panjang dapat memanfaatkan peluang dividend yield dan capital gain, seperti yang disarankan oleh Ratih Mustikoningsih. Namun, investor juga harus berhati-hati terhadap faktor eksternal, termasuk kebijakan The Fed dan Donald Trump sebagai presiden AS yang baru. Strategi seperti buy on weakness dan dollar cost averaging dapat membantu memitigasi risiko.