Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Meraup Rezeki Dari Makan Bergizi

10 Jan 2025

Pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional pada 6 Januari 2025, namun dampaknya terhadap saham emiten sektor pangan belum signifikan. Pandhu Dewanto, Analis Investindo Nusantara Sekuritas, menilai bahwa meskipun ada peluang peningkatan pendapatan emiten di sektor susu dan unggas, margin keuntungan mereka diprediksi tidak banyak berubah karena daya beli masyarakat masih lambat pulih.

Sementara itu, Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, menyebut beberapa emiten seperti PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ), dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) berpotensi mendapat tambahan pendapatan dari program MBG. Uji coba program yang menyasar 600.000 orang menunjukkan potensi dampak lebih besar jika program meluas dan emiten terlibat dalam kemitraan langsung.

Sentimen positif dari program MBG terhadap saham sektor pangan diperkirakan mulai terlihat setelah kinerja kuartal I-2025 dirilis. Pandhu menyarankan strategi buy on weakness, terutama untuk saham sektor ini yang valuasinya dianggap murah. Ekky merekomendasikan mencermati JPFA dengan target harga Rp 2.200–Rp 2.300 dan HOKI dengan target harga Rp 150.

Ekonomi

Rasio Modal Bank Tetap Aman Meski Ada Tantangan

10 Jan 2025

Rasio kecukupan modal (CAR) industri perbankan masih memadai untuk mendukung ekspansi kredit di tahun 2025. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, mencatat CAR perbankan per November 2024 berada di level 26,92%, sedikit turun dibandingkan 27,6% pada tahun sebelumnya karena pertumbuhan kredit. Namun, level ini dianggap tetap solid sebagai bantalan mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global.

Meski demikian, beberapa bank memiliki CAR yang mendekati batas minimum 8%, seperti Bank Mayapada (11,71%) dan Bank JTrust Indonesia (13,08%). Helmi A Hidayat, Direktur Bank JTrust, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melakukan rights issue untuk meningkatkan CAR ke atas 14%. Bank JTrust mencatat pertumbuhan kredit yang agresif, mencapai Rp 28,13 triliun per September 2024 atau tumbuh 19,2% secara tahunan. Sementara itu, Bank Mayapada, milik Dato' Sri Tahir, menghadapi peningkatan risiko dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,68% dan belum merealisasikan rencana rights issue sejak tahun lalu.

Di sisi lain, bank besar seperti BCA memiliki CAR yang sangat kuat di level 29,3%, diikuti oleh BRI di 26,7%, dan Bank Jatim di 23,06%. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa posisi permodalan yang tinggi mampu menopang pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Catur Budi Harto, Wakil Direktur BRI, juga memastikan CAR yang solid mendukung ekspansi kredit. Edi Masrianto, Direktur Keuangan Bank Jatim, menyebut CAR banknya akan tetap dijaga di kisaran 20%-25% untuk mendukung ekspansi bisnis di 2025.

Mayoritas perbankan nasional memiliki permodalan yang cukup kuat, meskipun beberapa bank seperti Bank Mayapada dan Bank JTrust perlu memperkuat posisi modalnya untuk menghadapi risiko dan mendukung pertumbuhan.

Ekonomi

Kemasan Rokok Bukan Sebatas Pembungkus

10 Jan 2025

Kemasan rokok bukan sebatas pembungkus, melainkan juga salah satu media pemasaran produk tembakau itu. Rokok yang dikemas dengan berbagai desain dan aneka warna menarik minat masyarakat membeli lalu mengonsumsinya. Diperlukan standardisasi kemasan untuk mengurangi ketertarikan terhadap rokok sekaligus menekan prevalensi perokok. Kemasan rokok ibarat iklan berjalan. Jika standardisasi tidak diatur, semakin banyak orang, termasuk anak-anak, yang terpapar. Alhasil, laju peningkatan jumlah perokok di Indonesia makin sulit ditekan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia pada 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang. Jumlah itu merupakan yang tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Ditengah tren penurunan konsumsi rokok global, kondisi di Indonesia menjadi anomali karena mengalami peningkatan.

Salah satu penyebab adalah jumlah perokok baru di kalangan anak dan remaja yang terus bertambah. Survei Global YouthTobacco Survey 2019 menyebutkan, prevalensi perokok anak (10-18 tahun) di Indonesia mencapai 19,2 persen. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, upaya menurunkan prevalensi perokok tidak cukup hanya melalui satu intervensi. Cukai rokok telah dinaikkan beberapa kali, tetapi jumlah perokok masih tinggi. Harga rokok di Indonesia masih lebih murah dibandingkan dengan sejumlah negara, seperti Singapura dan Jepang. Upaya lainnya adalah dengan menstandardisasi kemasan rokok. Standardisasi itu meliputi beberapa item, seperti bentuk dan warna kemasan, gambar pada peringatan kesehatan, tulisan peringatan kesehatan, informasi kesehatan, serta informasi produk.

”Kita perlu mengatur kemasannya supaya anak-anak tidak tertarik mencoba. Harapannya bisa menurunkan prevalensi perokok,” ujarnya dalam diskusi publik ”Perlunya Penerapan Standardisasi Kemasan pada Bungkus Rokok dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok di Indonesia”, di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2023 mendukung upaya pengendalian tembakau di Tanah Air. Pasal 435 peraturan pemerintah itu mengatur standardisasi kemasan pada produk tembakau dan rokok elektrik. Terdapat 25 negara yang telah menerapkan aturan kemasan standar pada produk tembakau dan rokok elektrik, seperti Inggris, Perancis, Belanda, Finlandia, Denmark, Arab Saudi, Australia, dan Singapura. Menurut Nadia, standardisasi kemasan juga bertujuan mengedukasi warga tentang bahaya mengonsumsi produk tembakau. ”Gambarnya (peringatan kesehatan) diperbesar menjadi 50 persen. (Yoga)

Ekonomi

Gabung BRICS, Menjadi Perhatian Sejumlah Pihak

09 Jan 2025

Status keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi perhatian sejumlah pihak. Di satu sisi, posisi itu dipandang sebagai ketiadaan desain besar kebijakan luar negeri di tengah rivalitas negara-negara adidaya yang semakin memanas. Di sisi lain, keanggotaan itu dilihat sebagai wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Adanya sikap pandang itu memperlihatkan bahwa konsekuensi dan tantangan dari pilihan yang diambil Pemerintah Indonesia akan semakin besar, selain peluang yang bisa dimanfaatkan. Bagi dosen senior Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, Irman Gumilang Lanti, Rabu (8/1/2025), BRICS bukanlah lembaga kerja sama ekonomi, melainkan kerja sama politik. ”BRICS buat saya bukanlah lembaga yang serius melakukan kerja sama bidang ekonomi. Dia adalah lembaga politik yang kemudian mengembangkan konsep alternatif dari tata kelola ekonomi dunia yang dikuasai AS dan sekutunya,” katanya.

Menurut Irman, klaim pihak BRICS bahwa platform baru itu menjadi suara bagi negara-negara Dunia Selatan (Global South) patut ditelaah lagi kesahihannya. Dalam pandangannya, keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Menurut dia, kerja sama ekonomi tetap akan berasal dari kerja sama bilateral, seperti dengan China atau Rusia, bukan melalui BRICS. Dia juga menilai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS di tengah situasi persaingan global yang panas tidak tepat. Apalagi, pada saat yang bersamaan, AS akan kembali dipimpin Donald Trump yang cenderung mengutamakan kepentingan internal Amerika Serikat. ”Situasi ini mengindikasikan menguatnya situasi yang runcing ke depan. Posisi sekarang ini (keanggotaan BRICS) membuat kita canggung,” ujarnya. Di sisi lain, Indonesia tengah menyusun langkah menjadi negara maju.

Hal itu tersirat dalam keinginan kuat Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Mayoritas negara anggota OECD memiliki status sebagai negara ekonomi maju atau yang dulu dikenal dengan sebutan negara-negara dunia pertama. Menurut Irman, berbeda dengan keanggotaan BRICS yang tidak menetapkan syarat tertentu, seperti persoalan hak asasi manusia atau aturan aturan yang mengikuti standar pemerintahan yang baik, OECD menerapkan syarat yang ketat. OECD, kata Irman, digunakan oleh banyak institusi ekonomi, sektor swasta, dan negara jika mereka mau mengadakan kerjasama ekonomi, termasuk investasi. Ketatnya persyaratanini, lanjut dia, akan mendorong Indonesia mencapai standar yang serupa, selaras dengan standar ekonomi negara-negara maju. Dampak yang bisa dirasakan oleh negara yang tergabung dengan OECD adalah jaminan ”mutu” dalam hal standar atur- an yang berlaku, peringkat kredit yang lebih baik, dan potensi investasi yang besar. (Yoga)

Ekonomi

Aset Perbankan Meningkat, Kinerja Positif

09 Jan 2025

Upaya perbankan dalam memperbaiki kualitas aset melalui penerapan manajemen risiko yang lebih ketat telah menunjukkan hasil positif. Rasio loan at risk (LaR) perbankan per November 2024 turun menjadi 9,82%, lebih rendah dibandingkan 11,61% pada November 2023, bahkan sudah di bawah tingkat pra-pandemi. Selain itu, non-performing loan (NPL) gross perbankan juga membaik, turun menjadi 2,19% dari 2,36% pada tahun sebelumnya.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan bahwa perbaikan LaR merupakan hasil dari peninjauan kembali risk appetite dan pengelolaan kredit secara hati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi. CIMB Niaga sendiri mencatat LaR sebesar 6,5%, yang dianggap sangat baik untuk bank dengan segmen kredit ritel dan UKM. Lani optimis tren perbaikan LaR akan terus berlanjut karena dampak pandemi sudah mereda.

Sementara itu, Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, menilai penurunan LaR didukung oleh penerapan manajemen risiko yang lebih ketat dan peningkatan standar penyaluran kredit. Dengan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tren ini diproyeksikan berlanjut di 2025, meskipun tantangan global masih perlu diwaspadai. OK Bank mencatat LaR sebesar 10%, mendekati rata-rata industri.

Di sisi lain, Setiyo Wibowo, Direktur Manajemen Risiko Bank BTN, menyebut penurunan LaR di BTN (sekitar 20% pada November 2024) merupakan hasil strategi restrukturisasi dan soft landing kredit macet. BTN memproyeksikan rasio LaR akan turun ke bawah 18% pada 2025.

Tren perbaikan kualitas kredit di sektor perbankan memberikan sinyal positif bagi profitabilitas dan stabilitas industri perbankan di tengah tantangan ekonomi global.

Ekonomi

Ketahanan Emiten Tetap Teruji

09 Jan 2025

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) tetap menjadi pilihan menarik bagi investor di tengah kondisi pasar yang volatil dan likuiditas yang ketat. Menurut Andrey Wijaya, Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, pertumbuhan pinjaman BBCA yang mencapai Rp 875,78 triliun per November 2024, naik 15,47% secara tahunan, serta laba bersih sebesar Rp 50,47 triliun (naik 14,31% yoy), menunjukkan kinerja yang solid. Manajemen BBCA bahkan menaikkan target pertumbuhan pinjaman 2024 menjadi 10%-12%.

James Stanley Widjaja dari Buana Capital Sekuritas menilai, koreksi harga saham BBCA sebesar 6,52% dalam sebulan terakhir adalah peluang untuk akumulasi. Dengan profil pertumbuhan laba yang tetap kuat, margin bunga bersih (NIM) sebesar 6,2%, dan kualitas aset terbaik, BBCA memiliki daya tahan di tengah ketatnya likuiditas.

Sementara itu, menurut Harsh Wardhan Modi dari JP Morgan Sekuritas, likuiditas ketat akibat penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) lebih berdampak pada bank BUMN dibandingkan BBCA. Dengan pendapatan yang konsisten, BBCA diproyeksikan tetap mencetak kinerja lebih baik dari bank lain dan diperdagangkan dengan harga premium.

Ketiga analis, yakni Andrey, James, dan Harsh, memberikan rekomendasi "buy" untuk saham BBCA dengan target harga masing-masing Rp 12.060, Rp 12.400, dan Rp 12.000 per saham. Strategi BBCA, seperti program BCA Expoversary dan BCA UMKM Fest, serta kekuatan fundamentalnya, mendukung optimisme terhadap emiten ini.

Ekonomi

Diversifikasi Investasi di Luar Tiongkok

09 Jan 2025

Bergabungnya Indonesia dalam BRICS memberikan peluang besar untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan China, yang selama ini menjadi salah satu mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi. Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa komitmen investasi sebesar US$10,07 miliar dari kunjungannya ke China pada November 2024, sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani juga mengamankan komitmen investasi tambahan sebesar US$7,46 miliar. Menurut Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, masuknya investasi China penting untuk membuka lapangan kerja dan memanfaatkan surplus produksi barang modal China melalui program Belt and Road Initiative.

Namun, menurut M. Rizal Taufikurrahman, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, tantangan signifikan dapat muncul dari perlambatan ekonomi China yang diproyeksikan ke kisaran 4%-5%. Ketergantungan yang tinggi pada investasi China juga berisiko meningkatkan kerentanan ekonomi Indonesia terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan China. Oleh karena itu, diversifikasi sumber FDI dari negara maju seperti AS, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan India dinilai krusial untuk mendukung pertumbuhan berbasis teknologi, energi terbarukan, dan inovasi.

Untuk menarik lebih banyak investor global, Rizal menyarankan Indonesia meningkatkan daya saing dengan reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi investasi. Hal ini akan membantu menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang sambil memanfaatkan peluang besar dari keanggotaan BRICS.

Ekonomi

Modal Terbakar, E-Commerce Tumbang

09 Jan 2025

Industri e-commerce Indonesia menghadapi tantangan berat meskipun potensi ekonomi digitalnya sangat besar. Penutupan layanan marketplace oleh PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), yang didirikan oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Muhamad Fajrin Rasyid, mencerminkan ketatnya persaingan dan sulitnya mencetak keuntungan di sektor ini. Head of Media and Communications BUKA, Dimas Bayu, menyatakan bahwa perusahaan akan fokus pada layanan produk virtual seperti pulsa dan token listrik, setelah sebelumnya merugi Rp597,35 miliar pada kuartal III-2024.

Menurut Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, persaingan sengit dengan pemain besar seperti Shopee dan Tokopedia-TikTok, yang didukung inovasi seperti fitur live shopping dan strategi "bakar uang," menjadi penyebab utama runtuhnya BUKA. Ketergantungan konsumen Indonesia pada harga murah semakin memperberat posisi perusahaan di pasar.

Meskipun demikian, Budi Primawan, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), optimistis industri e-commerce akan terus tumbuh, dengan proyeksi nilai transaksi mencapai US$85–90 miliar pada 2025. Dominasi pemain besar seperti Shopee, Tokopedia, serta platform social commerce seperti TikTok Shop dan Instagram Shopping diperkirakan akan berlanjut, didukung oleh penetrasi internet yang semakin luas di Indonesia.

Keputusan BUKA ini menunjukkan bahwa fokus pada model bisnis yang berkelanjutan menjadi kunci untuk bertahan dalam ekosistem e-commerce yang kompetitif.

Ekonomi

Pilkada Ulang, Risma-Gus Hans Berikan Tanggapan

09 Jan 2025

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans), melalui kuasa hukum mereka, Tri Wiyono, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemilihan ulang tanpa keikutsertaan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Permintaan ini diajukan dalam sidang gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Timur yang berlangsung di MK, Rabu (8/1).

Wiyono menuding pasangan Khofifah-Emil telah melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), terutama dengan membagikan bantuan sosial (bansos) selama masa Pilkada untuk memengaruhi hasil suara. Ia mengklaim bahwa distribusi bansos tersebut berkaitan erat dengan perolehan suara mereka.

Dalam Pilkada Jawa Timur, Risma yang diusung oleh PDIP kalah telak di sekitar 1.000 TPS, dengan Khofifah-Emil akhirnya dinyatakan sebagai pemenang oleh KPUD Jawa Timur melalui keputusan No. 63/2024. Namun, Risma-Gus Hans kini menuntut agar MK membatalkan hasil tersebut, mendiskualifikasi Khofifah-Emil, dan menggelar pemilu ulang tanpa mereka.

Sidang gugatan ini merupakan bagian dari 309 sengketa Pilkada 2025 yang ditangani MK dalam waktu 45 hari kerja.

Ekonomi

Investasi Asing Kembali Percaya Diri

09 Jan 2025

Pemerintah Indonesia serius merealisasikan target pembangunan 3 juta unit rumah per tahun, salah satunya dengan menggandeng investor asing, termasuk Investor Perumahan Kerajaan Qatar. Melalui nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani, Qatar berkomitmen membangun 1 juta unit rumah, terutama di kawasan padat penduduk seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

MoU ini disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang juga mendorong berbagai insentif seperti pembebasan pajak pembelian rumah (BPHTB dan PPN) serta percepatan pengurusan izin bangunan (PBG) untuk mendukung realisasi proyek tersebut. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa program ini terbuka bagi investor asing lainnya, seperti dari UEA dan China, untuk berpartisipasi.

Selain itu, Kementerian PKP bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara, untuk menyiapkan lahan milik negara di lokasi strategis. Menteri Investasi Rosan P. Roeslani memastikan kemudahan perizinan dan dukungan penuh bagi investor asing untuk mempercepat pelaksanaan proyek.

Komitmen ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam menyediakan perumahan sosial yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan yang berkelanjutan melalui kerja sama dengan mitra internasional.