;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Mendag Menyampaikan Rencana Tinjau Ulang Rasio Ekspor Minyak Sawit Mentah

07 Jan 2025
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan rencana meninjau kembali rasio ekpor minyak sawit mentah usai program Biodiesel B40 resmi berlaku. Biodiesel B40 merupakan bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran 40 persen olahan minyak kelapa sawit atau bahan bakar nabati (BBN) dan 60 persen minyak solar. Budi mengatakan penyesuaian itu bertujuan menjaga kestabilan pasokan kebutuhan dan harga minyak goreng di dalam negeri. Menurutnya, Pemerintah akan lebih dulu memastikan kebutuhan dalam negeri. “Nanti kebutuhan CPO dalam negeri tentu akan kami lihat seberapa besar kebutuhannya,” ujar Budi dalam konferensi pers rencana Program Kerja Kementerian Perdagangan 2025 di kantor Kemendag, Jakarta, Pusat, Senin, 6 Januari 2025. Menurutnya, mengubah rasio ekspor minyak sawit mentah bukan hal yang sulit dilakukan. "Untuk mengubah rasio nanti gampang. Jadi kami lihat dulu, apakah perlu mengubah rasio pengalih ekspor," tuturnya. 

CSIS Sebut Program Biodiesel B35 dan B40 Gibran Berpotensi Rusak Lingkungan Sebelumnya, pada 1 Januari lalu Pemerintah resmi memberlakukan program mendatori B40. Mendatori ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program ini merupakan salah satu cara Pemerintah menwujudkan ketahanan dan swasembada energ mendorong implementasi B50 pada 2026 dan kalau ini kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026. Jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian daripada perintah Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor," ucap Bahlil saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 3 Januari 2025.

Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah

07 Jan 2025
BADAN Pusat Statistik mencatat hingga Desember 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,57 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 106,80. Angka ini merupakan inflasi terendah sejak BPS mulai mencatat fluktuasi harga-harga di Indonesia pada 1958, meskipun kala itu penghitungan inflasi hanya dilakukan di wilayah Jakarta. "Sekarang (penghitungan inflasi) sudah berkembang. Kami menggunakan data 150 kota di 38 provinsi," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers pada Kamis, 2 Januari 2025. Ia berujar angka inflasi pada 2020 atau saat pandemi Covid-19 melanda bahkan lebih tinggi, yaitu 1,68 persen.

Faktor utama rendahnya inflasi pada 2024 adalah melandainya harga pangan pokok. Terlebih harga pangan pokok pernah naik pada 2022 dan 2023. Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tahunan 2024 disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,90 persen. Kelompok ini berkontribusi paling besar terhadap inflasi umum sebesar 0,55 persen. Komoditas lain yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan pada Desember 2024 di antaranya harga sewa rumah, kontrak rumah, upah asisten rumah tangga, mobil, biaya sekolah dasar, uang kuliah, kue kering berminyak, nasi dengan lauk, dan emas perhiasan. Di sisi lain, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi sebesar 0,04 persen.

Sejumlah ekonom menyatakan rendahnya inflasi 2024 tidak sepenuhnya positif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini lebih banyak mencerminkan masalah struktural, seperti lemahnya daya beli masyarakat, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada pengaruh dari sisi suplai, menurut Faisal, penurunan inflasi 2024 lebih disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik, khususnya daya beli masyarakat kelas menengah. Hal tersebut berdampak pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga. Bahkan ia menyebut inflasi yang lebih rendah dibanding pada masa pandemi sebagai indikasi bahwa kondisi ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya. (Yetede)


Investasi Saham di Awal 2025 di Kocok Ulang

07 Jan 2025
Awal tahun 2025 menjadi momen krusial bagi  investor untuk menata ulang portfolio  investasi mereka di pasar saham, seiring dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dengan dukungan kebijakan pemerintah serta stimulus ekonomi, sektor-sektor seperti kesehatan, konsumen, dan media, diyakini memiliki potensi pertumbuhan  yang lebih stabil di tahun 2025. "Strategi Switching portfolio di awal tahun ini dapat diterapkan dengan mengalihkan investasi dari sektor-sektor yang cenderung stagnan, seperti sektor energi yang terpengaruh eloeh sektor fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan perdagangan internasional, ke sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. Sektor yang dimaksud menurut Hendra, terutama yang terkait oleh kebijakan domestik seperti peningkatan tarif PPN menjadi 12% untuk barang mewah, stimulus ekonomi sebesar Rp265 trliun, dan ekspansi manufaktur. Dia menyebut, kebijakan PPN dan stimulus ekonomi bakal menopang daya beli masyarakayt dan mendukung pertumbuhan ekonomu. Serta, peningkatan Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia dari 49,6 menjadi 51,2 pada Desember menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur, menambah optimisme pasar. (Yetede)

Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2025

07 Jan 2025
Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,99. Dari jumlah itu, komponena yang dibayarkan atau disebut Biaya Perjalanan Haji (Bipih) yang dibayar jamaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BIPH 2025 dan sisanya sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat. Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i, Kepala Badan Penyelanggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadhul Imansyah, Sekjen Kemenang M Ali Ramdhani, serta Diten Penyelenggara Haji dan Umroh Hilam Latief dan jajarannya. Besaran BPIH  itu dengan asumsi kurs 1 US$ sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67. "Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIJ 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00" terang Menag Nasaruddin Umar.  (Yetede)

IHSG Terkoreksi Signifikan pada Awal Pekan

07 Jan 2025

Indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi signifikan pada awal pekan, tergelincir ke level 7.080,47 atau melemahkan 1,17%. Koreksi ini memupus harapan terhadap January Effect, yang biasanya menjadi katalis positif di awal tahun. Pelemahan IHSG juga mencerminkan global yang masih penuh tantangan. IHSG dibuka pada level 7.176,12 pada Senin (6/1/2025), namun mulai melemah sejak sesi pertama, menutup hari dengan koreksi sebesar 1,17%. Dalam perdagangan tersebut, 388 saham tercatat melemah, sementara hanya 221 saham yang menguat, dan 190 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp8,06 triliun dengan volume 22,1 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.086.728 kali. Hampir semua sektor mengalami koreksi, dengan sektor koreksi, dengan seksama barang baku mencatatkan  pelemahan terdalam sebesar1,7%. Dalam perdanganan tersebut, 388 saham tercatat melemah , sementara hanya 221 saham yang menguat, 190 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp8,06 triliun dengan volume 22,1 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.086.728 kali. (Yetede)

Pengusaha Beradaptasi dengan Tarif Dasar PPN setelah Peraturan Ditetapkan

07 Jan 2025
Pelaku usaha dan industri mencoba beradaptasi dengan dua skema tarif dasar Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tahun ini setelah diterapkannya tarif khusus untuk barang mewah. Waktu transisi selama tiga bulan yang diberikan pemerintah dinilai cukup untuk penyesuaian sistem dan operasional perusahaan. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita mengatakan, pelaku industri di berbagai sektor, terutama sektor ritel, tidak gagap dalam penyesuaian skema dua tarif dasar pengenaan PPN untuk barang mewah dan barang yang tidak termasuk golongan mewah. ”Penyesuaian sistem dan operasional berjalan baik,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Pemberlakuan dua tarif dasar pengenaan pajak (DPP) untuk PPN termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 131/2024. PMK yang berlaku sejak awal Januari 2024 mengatur perlakuan PPN atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dalam Pasal 2 Ayat (2) dan (3) payung hukum tersebut dijelaskan pengenaan PPN untuk barang mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor sebesar 12/12 dari harga jual/nilai impor. Dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3) PMK No 131/2024 dituliskan bahwa pengenaan PPN untuk barang/jasa lain/yang bukan tergolong mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual/nilai/penggantian.

”Saya rasa yang tertulis (dalam PMK No 131/2024) sudah sangat jelas. Semua pelaku industri bisa beradaptasi. Terlebih lagi kami diberikan periode transisi selama tiga bulan tanpa adanya sanksi apa pun,” kata Suryadi. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang menyiapkan aturan pengembalian kelebihan pajak sebesar 1 persen kepada pembeli, untuk pengusaha yang telanjur menerapkan tarif PPN 12 persen untuk barang yang tidak termasuk dalam golongan mewah. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/1), menjamin pemerintah akan mengembalikan kelebihan pembayaran PPN yang telanjur dibayarkan konsumen.Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk pengusaha kena pajak bisa ditempuh melalui pembetulan atau penggantian faktur pajak, mengkreditkan PPN saat pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) masa PPN di setiap akhir bulan, restitusi pajak, atau kompensasi pajak. (Yoga)

Efek Januari: Kilauan Saham Blue Chip

06 Jan 2025
Performa saham blue chip melemah sepanjang tahun 2024, dengan indeks LQ45 turun 14,83% dan IDX30 turun 14,48%, lebih buruk dibanding IHSG yang turun 2,65%. Faktor-faktor seperti capital outflow, depresiasi nilai tukar rupiah, suku bunga tinggi, dan sentimen ekonomi global menjadi penyebab utama pelemahan, sebagaimana dijelaskan oleh Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas.

Menurut Oktavianus Audi, Vice President Kiwoom Sekuritas Indonesia, tahun politik di Indonesia dan Amerika Serikat turut memicu pelepasan saham oleh investor. Namun, di awal tahun 2025, optimisme terhadap January Effect membuka peluang rebound saham blue chip, terutama karena valuasi menarik dan potensi akumulasi investor.

Reyhan Pratama, Technical Analyst BRI Danareksa Sekuritas, menyoroti peluang rebound melalui akumulasi saham undervalue dan optimisme awal tahun. Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, juga melihat potensi technical rebound jangka pendek pada saham-saham blue chip.

Investor dengan orientasi jangka menengah hingga panjang dapat memanfaatkan peluang dividend yield dan capital gain, seperti yang disarankan oleh Ratih Mustikoningsih. Namun, investor juga harus berhati-hati terhadap faktor eksternal, termasuk kebijakan The Fed dan Donald Trump sebagai presiden AS yang baru. Strategi seperti buy on weakness dan dollar cost averaging dapat membantu memitigasi risiko.

Tantangan Imbal Hasil Utang yang Kian Tinggi di 2025

06 Jan 2025
Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola utang jatuh tempo tahun 2025 yang mencapai Rp 800,33 triliun, termasuk utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp 100,19 triliun. Untuk mengatasi hal ini, berbagai strategi seperti debt switch, reprofiling, dan pemanfaatan pinjaman bilateral atau multilateral akan menjadi kunci.

Strategi Debt Switch Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan mekanisme debt switch untuk mengonversi utang jangka pendek menjadi jangka panjang. Pemerintah juga akan menawarkan lelang debt switch kepada pelaku pasar dan menerima tawaran bilateral sesuai kebutuhan portofolio.

Efek Kebijakan Global Staf Bidang Ekonomi Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai pemerintah mungkin mengandalkan penerbitan SBN pada kuartal III dan IV untuk menghindari risiko imbal hasil yang tinggi akibat kebijakan global, termasuk proteksionisme perdagangan Presiden AS Donald Trump. Reprofiling juga diharapkan dapat membantu mendapatkan suku bunga lebih rendah dari pinjaman lembaga multilateral dan bilateral.

Risiko Global Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperingatkan bahwa ketidakpastian global, seperti perang dagang dan perang mata uang, berpotensi menjaga yield US Treasury tetap tinggi pada paruh pertama 2025. Hal ini dapat mendorong yield obligasi domestik di atas 7%. Namun, Josua juga menilai dampak yield tinggi terhadap beban utang pemerintah akan relatif terbatas.

Melalui strategi yang matang, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal, mengelola risiko global, dan memanfaatkan peluang normalisasi sentimen pada akhir tahun.

Daya Beli Masih Jadi Kunci Kebangkitan Ekonomi

06 Jan 2025
Saham sektor barang konsumsi primer diprediksi akan mencatat kinerja positif pada tahun 2025. Natalia Sutanto, Analis BRI Danareksa Sekuritas, menyebut beberapa faktor pendorongnya, seperti kenaikan upah minimum sebesar 6,5%, program makan bergizi gratis, serta insentif tarif PPh final 0,5% untuk UMKM. Faktor-faktor ini meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pendapatan sektor ini sebesar 6,8% yoy pada 2025.

Natalia juga memperkirakan adanya penyesuaian harga jual rata-rata (ASP) sebesar 1,7% karena peningkatan biaya input. Meski harga jual naik, margin sektor ini tetap terjaga, dengan pertumbuhan laba inti diproyeksikan mencapai 9,3% yoy pada 2025.

Abdul Azis Setyo Wibowo, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyatakan program B40 juga dapat menjadi katalis positif bagi sektor ini, meskipun implementasinya harus dilakukan dengan maksimal.

Namun, Willy Goutama, Analis Maybank Sekuritas Indonesia, menilai kenaikan upah minimum tidak signifikan dalam mendorong daya beli karena inflasi dan tantangan di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, Willy merekomendasikan saham emiten dengan kepemimpinan pasar yang kuat dan strategi bisnis unggul, seperti ICBP dan MYOR.

Dengan volume penjualan yang solid dan kontribusi pasar ekspor yang besar, MYOR diproyeksikan dapat mengimbangi fluktuasi margin akibat biaya input. Sementara ICBP akan menyesuaikan harga jual untuk mendukung pertumbuhan.

Sentimen Positif Dorong Dana Asing Rp 1,08 Triliun ke RI

06 Jan 2025
Aliran dana dari investor asing mulai masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp 1,08 triliun masuk (capital inflow) ke pasar keuangan lokal pada periode 30 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

Berdasarkan data transaksi 30 Desember 2024-2 Januari 2025, aliran modal asing masuk dari pasar saham dan surat berharga negara (SBN). Namun di saat bersamaan, asing menjual neto atau keluar dari pasar keuangan domestik di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Seiring masuknya dana asing ke pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia juga meningkat. Ini terlihat dari premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 2 Januari 2025 sebesar 78,00 bps, naik dibandingkan posisi 27 Desember 2024 sebesar 75,51 bps