Pada Januari-November 2024, jumlah wisatawan internasional meningkat hingga 20%, mencapai 12,66 juta kunjungan. Untuk sektor pariwisata domestik, Indonesia juga menargetkan 1,08 miliar pergerakan wisatawan nusantara sepanjang 2025.

Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk melakukan negosiasi dengan Apple Inc. terkait realisasi investasi perusahaan tersebut di Indonesia. Negosiasi yang dijadwalkan pada 7—8 Januari 2024 di Amerika Serikat diprediksi akan berlangsung sulit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip keadilan berusaha dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, meskipun Apple diperkirakan akan mengutamakan kepentingan bisnisnya.

Indonesia saat ini menghadapi perubahan pola konsumsi yang ditandai dengan fenomena lipstick effect dan doom spending, yaitu perilaku konsumtif yang berfokus pada gengsi dan tren. Menurut Andry Asmoro, Kepala Ekonom Bank Mandiri, kelompok muda seperti Gen Z menjadi kelompok paling konsumtif, yang mengorbankan tabungan mereka. Data Mandiri Spending Index (MSI) menunjukkan penurunan indeks tabungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar 1,2% (yoy) pada Desember 2024, sementara belanja produk gaya hidup meningkat tajam menjadi 20,7% pada periode yang sama.

Kondisi fiskal Indonesia pada 2025 menghadapi tantangan serius akibat target penerimaan negara 2024 yang meleset dan penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengakui penerimaan negara pada 2024 tetap tumbuh meskipun tidak mencapai target, sementara pemerintah menghadapi kekurangan potensi penerimaan sebesar Rp 75 triliun akibat kebijakan PPN.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) optimistis terhadap prospek industri agribisnis tahun 2025, terutama di sektor kelapa sawit. Nopri Pitoy, Direktur Keuangan ANJT, menyebut kebijakan penerapan B40 akan meningkatkan permintaan crude palm oil (CPO) hingga 2 juta ton per tahun di dalam negeri. Kenaikan harga acuan CPO yang mencapai lebih dari US$ 1.000 per ton pada semester II-2024 memberikan dampak positif terhadap kinerja ANJT.

Situasi politik Korea Selatan semakin memanas menyusul upaya Corruption Investigation Office (CIO) untuk menangkap Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan dan pemberlakuan darurat militer pada Desember 2024. Namun, upaya tersebut gagal karena dihalangi oleh ratusan pendukung Yoon serta pasukan Presidential Security Service (PSS) dan militer Korsel di kompleks kediaman presiden di Seoul.

Perubahan regulasi yang terjadi pada pasar aset kripto di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Salah satu perubahannya adalah peralihan tugas pengaturan dan pengawasan transaksi derivatif aset kripto dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia (BI). Pengalihan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan transaksi derivatif kripto di sektor keuangan.

Beberapa tokoh yang terlibat dalam perkembangan ini:

1. OJK – Otoritas Jasa Keuangan, melalui kebijakan yang dikeluarkan, termasuk POJK No. 17/2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion, berperan dalam regulasi pasar aset derivatif kripto.
2. BI – Bank Indonesia, yang sebelumnya telah menginisiasi Central Counterpart untuk memfasilitasi transaksi rupiah dan valuta asing, kini berperan penting dalam mengatur dan mengawasi transaksi derivatif aset kripto.
3. Bappebti – Sebelumnya, Bappebti bertanggung jawab dalam pengaturan transaksi derivatif aset kripto, namun peran ini kini dialihkan kepada OJK dan BI untuk menciptakan integrasi yang lebih baik dalam sistem keuangan.

Beberapa hal penting untuk pengembangan pasar derivatif aset kripto di Indonesia:

• Edukasi dan literasi digital: Penting bagi investor untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang pasar aset kripto dan transaksi derivatif, karena logika yang digunakan dalam pasar spot berbeda dengan pasar derivatif.
• Peraturan operasional: Perlu adanya aturan yang memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan jaminan transaksi yang jelas kepada pelaku pasar kripto. Beberapa mekanisme seperti swap suku bunga dan DNDF bisa diadopsi dalam transaksi derivatif kripto.
• Pengondisian stabilitas pasar: Menjaga nilai aset derivatif kripto agar tetap stabil dengan mengaitkannya pada aset finansial yang lebih kuat, serta menghindari spekulasi yang berlebihan.
• Kesamaan persepsi: OJK dan BI perlu menyiapkan perangkat untuk membatasi spekulasi di pasar derivatif aset kripto agar pasar ini berfungsi dengan optimal dan dapat mendukung stabilitas sistem keuangan.

Pentingnya integrasi pasar aset kripto ke dalam sistem keuangan yang lebih stabil dan terstruktur, dengan tujuan untuk menghindari gejolak yang disebabkan oleh aktivitas spekulasi dan menciptakan dasar yang kuat bagi pasar derivatif aset kripto di Indonesia.