Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40814 )

Para Dosen ASN Tetap Tuntut Pembayaran Hak Tukin

15 Jan 2025

Para dosen berstatus aparatur sipil negara di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tetap menuntut pembayaran tunjangan kinerja. Mereka meyakini tunjangan kinerja merupakan hak mereka sebagai aparatur sipil negara, seperti halnya dosen di kementerian/lembaga pemerintah lain yang juga menerima tunjangan kinerja sebagai aparatur sipil negara. Koordinator Nasional Aliansi Dosen Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Adaksi), Anggun Gunawan, di Jakarta, Selasa (14/1/2025), mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) adalah hak yang telah diamanatkan sejak tahun 2014 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80 tentang Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi, hak tukin tidak pernah dirasakan oleh dosen ASN Kemendiktisaintek sebelum dan setelah UU ASN diundangkan. Sementara dosen ASN di kementerian lain mendapatkan tunjangan kinerja sejak 2012.

”Selama 12 tahun hak tukin dosenASNdikecualikan. Lima tahun hak yang sudah jelas-jelas diatur dalam Permendikbud No 49/2020 tidak juga dibayarkan,” kata Anggun, dosen di salah satu politeknik negeri di Jakarta. Menurut Anggun, Adaksi mendukung penuh upaya tim hukum Kemendiktisaintek yang merancang peraturan presiden (perpres) baru terkait tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek. Perpres baru ini harus menghapus klausul pengecualian yang selama ini menghambat pemberian tukin kepada dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) sehingga semua dosen ASN di PTN berstatus satuan kerja, badan layanan umum (BLU), dan badan hukum (BH).

Sedangkan dosen ASN yang diperbantukan di perguruan tinggi swasta mendapatkan tukin. Sementara itu, besaran tukin dosen untuk asisten ahli kelas jabatan 9 sebesar Rp 5.079.200,00; lektor kelas jabatan 11 sebesar Rp 8.757.600,00; lektor Menurut Anggun, berdasarkan hasil konsolidasi internal Adaksi yang beranggotakan sekitar 1.000 dosen di Indonesia, para dosen menuntut pemberian tukin yang merata kepada seluruh dosen ASN Kemendiktisaintek. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan keadilan di lingkungan pendidikan tinggi. Para dosen memberikan masukan terhadap rancangan perpres tentang tukin yang disiapkan Kemendiktisaintek. Tambahan kesejahteraan dosen, seperti tukin di PTN-BLU dan PTN-BH, ada yang disebut remunerasi.Nyatanya, remunerasi tak seindah yang dibayangkan. (Yoga)

Ekonomi

Bekas Bupati Kukar Simpan Uang Suap di Rekening hingga Rp 476,9 Miliar

15 Jan 2025

Bekas Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari menyimpan uang suap perizinan batubara di 52 rekening miliknya dan pihak terkait lainnya. Uang gratifikasi hingga Rp 476,9 miliar itu kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang yang diduga merupakan hasil gratifikasi dan suap perizinan produksi batu-bara yang disita tim penyidik KPK itu bukan hanya dalam mata uang rupiah, melainkan juga dollar AS dan dollar Singapura. Sebanyak Rp 350,87 miliar di antaranya tersimpan di 36 rekening atas nama Rita dan pihak terkait lainnya. Adapun 6,28 juta dollar AS tersimpan di 15 rekening dan 2 juta dollar Singapura berada dalam satu rekening. Apabila dikonversi, keseluruhan uang suap yang disimpan Rita dan disita KPK mencapaiRp 476,9 miliar. Juru bicara KPK,Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (14/1/2025), menjelaskan, tim penyidik KPK menyita 52 rekening beserta isinya itu pada 10 Januari 2025. Penyitaan dilakukan karena uang senilai Rp 476,9 miliar itu diduga berkaitan dengan suap dan gratifikasi perizinan produksi batubara di Kutai Kartanegara

(Kukar).

Selanjutnya, KPK akan mengembangkan perkara dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat. ”Penyitaan dilakukan karena diduga uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara tersebut di atas,” ujarnya lewat keterangan tertulis. Rita telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi dan suap perizinan produksi batubara di Kukar. Penyidikan oleh

KPK ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Rita terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 110 miliar terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar dan suap Rp 6 miliar terkait dengan pemberian izin lokasiperkebunan kelapa sawit.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima ta-

hun setelah menjalani pidana pokok. Rita mencoba melawan vonis tersebut. Namun, upaya itu kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Selama ini, ia menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta.Sementara itu, selain uang ratusan miliar rupiah, KPK juga menyita 91 kendaraan, barang berharga, lima bidang tanah yang mencapai ribuan meter persegi, dan 30 jam tangan mewah. Barang-barang itu disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, dan di Samarinda, Kalimantan Timur, untuk dirawat. Dinasti Kukar Rita merupakan putri kedua dari Syaukani Hasan Rais, yang mulai menjadi bupati Kukar pada 19 Oktober 1999. (Yoga)

Ekonomi

Ekspor Cip Ancam 120 Negara Mengikuti Aturan AS

15 Jan 2025

Serikat terus berupaya mengembalikan kejayaan sebagai pemimpin industri cip dan semikonduktor. Menjelang hari-hari terakhir pemerintahannya, Presiden Joe Biden mengusulkan kerangka kerja baru tentang ekspor cip canggih untuk pengembangan kecerdasan artifisial. Jika aturan itu berlaku, 120 negara bisa merugi. Kerangka kerja baru tersebut menetapkan, akses cip untuk sekitar 20 negara sekutu dan mitra utama tidak akan dibatasi. Negara-negara itu, antara lain, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Jepang, Belanda, Korea Selatan, dan Inggris. Taiwan masuk dalam kelompok itu. Beberapa negara lain akan menghadapi pembatasan pada cip yang dapat diimpor. Meski target dari ketentuan itu adalah China, kebijakan itu menimbulkan kekhawatiran pada pelaku industri dan pejabat Uni Eropa. Penyebabnya, tidak semua anggota UE mendapat akses. Negara lain yang terancam memperoleh akses terbatas pada cip, antara lain, Meksiko, Portugal, Israel, dan Swiss.

”Jika China, dan bukan AS, yang menentukan masa depan kecerdasan artifisial atau AI di planet ini, saya rasa taruhannya sangat besar,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, Senin (13/1/2025). Ia menekankan, kerangka kerja itu akan memastikan aspek AI termutakhir berkembang di AS dan sekutu ketimbang di negara-negara lain. Dengan demikian, negara di luar sekutu dapat membeli hingga 50.000 pemrosesan grafis per negara. Di samping itu, ada kesepakatan antarpemerintah untuk menaikkan batas pembelian sampai 100.000 unit apabila tujuan energi terbarukan dan keamanan teknologi negara itu selaras dengan kepentingan Washington. Lembaga di negara tertentu boleh mengajukan status hukum yang memungkinkan pembelian hingga 320.000 pemrosesan grafis canggih selama dua tahun. Namun, akan ada batasan seberapa banyak kapasitas komputasi AI yang bisa ditempatkan di luar negeri oleh perusahaan dan lembaga lain.

Di samping itu, pesanan cip komputer yang setara dengan 1.700 pemrosesan grafis canggih tidak memerlukan lisensi impor atau masuk hitungan batas cip nasional di antara standar lain yang ditetapkan oleh kerangka kerja tersebut. Pengecualian ini bisa membantu memenuhi kebutuhan universitas dan lembaga medis, bukan pusat data Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan, sangat penting untuk mempertahankan kepemimpinan AS dalam bidang AI dan pengembangan cip komputer terkait AI. Teknologi AI yang berkembang pesat memungkinkan komputer menulis novel, membuat terobosan penelitian ilmiah, mengotomatisasi kendaraan, serta mendorong transformasi ekonomi dan peperangan. ”Usulan kerangka kerja tersebut dirancang untuk menjaga teknologi AI yang paling canggih dan memastikannya terhindar dari tangan musuh, tetapi juga memungkinkan penyebaran dan pembagian manfaat yang luas dengan negara-negara mitra,” kata Raimondo. (Yoga)

Ekonomi

Dividen Naik Imbal Hasil IHSG Turun

15 Jan 2025

Penurunan harga saham mayoritas perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia hingga awal 2025 tidak selalu menjadi kabar buruk. Investor masih dapat menemukan peluang keuntungan melalui dividen saham dari berbagai sektor industri dengan kinerja fundamental yang solid. Head of Proprietary Investment Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Handika Soetoyo, dalam acara Media Day, di Jakarta, mengungkapkan, saat ini banyak saham di bawah harga wajar atau undervalued karena nilai fundamentalnya yang lebih baik. IHSG terus turun setelah mencetak rekor di level 7.900 pada September 2024. Pada Selasa (14/1/2024), IHSG bahkan kembali terjerumus ke bawah level 7.000, tepatnya 6.981 pada penutupan perdagangan sesi pertama. Situasi ini disebabkan keluarnya dana investor asing karena sentimen global, terutama dari Amerika Serikat. Penurunan harga saham, menurut data yang dipaparkan Handika, bahkan telah terjadi dalam lima tahun terakhir. Tren ini terbaca dari indikator price earning ratio (PER) dari rata-rata harga saham di IHSG yang sudah berada di angka 11, lebih rendah dari rasio wajar di 16.

Semakin rendah angka PER artinya harga saham semakin turun. Sebaliknya, indikator imbal hasil dividen atau dividend yield terus meningkat ke level sekitar 4 persen, atau dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir. Dividend yield mengukur keuntungan yang diterima investor melalui pembagian laba perusahaan. Indikator ini membagi nilai dividen per lembar saham dengan harga suatu saham. ”Kalau harga sahamnya naik, otomatis dividend yield-nya mengecil. Kalau harga sahamnya turun, otomatis dividend yield-nya besar,” kata Handika. Pada musim pembagian dividen 2024, perusahaan energi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) mencetak dividend yield sebesar 49,9 persen. Selain ADRO, besaran dividend yield saham di jajaran sepuluh besar beragam dari rentang 12,2-20,5 persen. Sektor energi menjadi mayoritas emiten yang memiliki dividend yield tertinggi.

Dengan memperhatikan besaran dividend yield suatu saham, investor bisa mendapatkan keuntungan dari pembagian dividen, selain daripada capital gain atau kenaikan hargasuatu saham. Investor akan mendapat dividen jika membeli saham maksimal saat cum dividend date (cum date) atau tanggal di mana seorang investor masih berhak mendapatkan dividen dari perusahaan. Cum date suatu saham biasanya akan diumumkan jelang masa rapat umum pemegang saham (RUPS). Pembagian dividen bisa dilakukan dua kali, yaitu dividen interim dan dividen tahunan. Tahun 2025 ini, musim pembagian dividen tahunan dari tahun buku 2024 akan dilakukan mulai sekitar Maret. Kemudian, pembagian dividen interim tahun buku 2025 akan menyusul jelang akhir tahun. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat, pada konferensi penutupan bursa pada akhir 2024, juga melaporkan bahwa sektor energi menjadi penyumbang dividen terbesar dengan nilai Rp 75,60 triliun per 24 Desember 2024. (Yoga)

Ekonomi

Es Krim Tak Lagi Dijual PT Unilever Indonesia

15 Jan 2025

Perusahaan produk konsumsi rumah tangga PT Unilever Indonesia Tbk resmi melepas bisnis es krimnya. Keputusan bisnis yang sebelumnya juga dilakukan Unilever Global ini diterapkan di Indonesia untuk penyehatan kinerja keuangan perseroan. Manajemen Unilever Indonesia mengumumkan aksi korporasi itu dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) danRUPS Independen di Jakarta, Selasa (14/1/2025). Acara itu beragendakan penyetujuan penjualan bisnis es krim perseroan dan pembaruan susunan direksi. Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap mengatakan, pemegang saham telah menyetujui divestasi bisnis es krim kepada perusahaan afiliasi mereka, yakni PT Magnum Ice Cream Indonesia. Keputusan tersebut, menurut dia, bertujuan untuk memperkuat posisi perseroan dan mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

”Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham independen atas dukungan dan persetujuannya terhadap rencana perseroan untuk mendivestasikan bisnis es krim,” kata Benjie dalam siaran pers. Perseroan menjual unit bisnis es krim dengan nilai total Rp 7 triliun, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aset yang akan dialihkan ke pihak pembeli, antara lain, berupa pabrik dan peralatan, kabinet es krim, tanah dan bangunan pabrik di Indonesia, aset penelitian, dan pengembangan. Ini juga termasuk pelepasan hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun tidak terdaftar yang dimiliki perseroan. Dengan demikian, es krim berbagai merek, seperti Magnum, Walls, Cornetto, Feast, dan Paddle Pop, yang dikenal publik tidak lagi dimiliki Unilever. Benjie menyampaikan hasil dari penjualan unit bisnis itu akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai. Selain itu, transaksi ini diharapkan dapat memperkuat posisi kas perseroan dan mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan eksternal.

Fokus ke bisnis inti Kinerja penjualan Unilever pada semester I-2024 yang sebesar Rp 19,04 triliun tercatat lebih besar dikontribusi penjualan produk segmen rumah tangga dan perawatan tubuh yang sebesar Rp 12,28 triliun. Penjualan produk makanan minuman, termasuk es krim, sebesar Rp 6,76 triliun. ”Unilever Indonesia bermaksud merampingkan pengoperasian, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi dengan mengembalikan fokus pada area bisnis inti kami. Pendekatan strategis ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik, memperkuat posisi kami di pasar, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan,” ujarnya. Setelah transaksi ini selesai, Benjie melanjutkan, PT Unilever Indonesia akan berfokus pada bisnis inti, yaitu produk perawatan diri dan rumah tangga, serta produk nutrisi. Sementara itu, General Manager The Magnum Ice Cream Indonesia Amaryllis Esti Wijono menuturkan, aksi korporasi ini membuka babak baru bagi bisnis es krim mereka di Indonesia. (Yoga)

Ekonomi

Penerbitan SBN Ritel Lebih dari Rp 148 Triliun Tahun Ini

15 Jan 2025

Kementerian Keuangan mencatat investor dari Surat Berharga Negara (SBN) ritel terus naik signifikan. Pemerintah memasang target dari penerbitan SBN ritel lebih tinggi dari 2024. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan total penerbitan SBN pada 2024 meraup Rp 148,5 triliun. Angka tersebut terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. “Kami akan menjaga trajectory ini dengan mendorong penerbitan SBN ritel yang lebih besar pada tahun 2025. Secara normatif, minimal lebih besar dari 2024,” ujarnya kepada Tempo, dikutip Rabu, 15 Januari 2025.

Suminto memaparkan total dana yang didapat dari penerbitan SBN ritel terus naik. Dari Rp 37,6 triliun pada 2018, lalu naik jadi Rp 76,8 triliun pada 2020, meningkat lagi menjadi Rp 107,4 triliun pada 2022 dan Rp 148,5 triliun pada 2024. Hal tersebut, kata dia, didukung oleh jumlah investor yang terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk investor baru. Pada 2018, jumlah investor SBN ritel hanya 71.045. Tahun 2024 jumlah investor mencapai 258.391 dengan 102.236 di antaranya merupakan investor baru. Utang Luar Negeri Indonesia Naik pada Juli 2024, Tembus USD 414,3 Miliar Sehingga total investor outstanding SBN ritel meningkat signifikan dari 71 ribu investor pada 2018 menjadi lebih dari 600 ribu investor pada 2024. “Rasio investor baru bervariasi setiap tahunnya, tetapi berada di kisaran 20 persen hingga 30 persen dalam lima tahun terakhir, mencerminkan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.

SBN Ritel adalah produk investasi yang dapat dibeli oleh masyarakat umum atau investor ritel. Produk ini diterbitkan oleh pemerintah sebagai instrumen utang untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Suminto mengatakan penerbitan SBN Ritel memiliki beberapa kontribusi penting. Selain memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN juga mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, dengan memperluas basis investor dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi. Pembiayaan lewat SBN ritel juga berkontribusi pada inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pemerintah akan kembali menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel sepanjang 2025. Tahun ini Kementerian Keuangan menjadwalkan penawaran untuk 8 seri baru SBN ritel. Menyitir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Obligasi Negara Ritel (ORI) akan jadi jenis SBN ritel yang ditawarkan pertama kali tahun ini. Penawaran akan dilakukan pada 27 Januari hingga 20 Februari 2025. (Yetede)

Ekonomi

Diharapkan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Segera Umumkan Rencana Pengadaan

15 Jan 2025

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk segera mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) 2025 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Langkah ini untuk mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat dalam memantau pengelolaan anggaran negara. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Dwi Rahayu Eka Setyowati pengisian SiRUP juga memberikan kepastian informasi bagi para pelaku usaha untuk menyiapkan penawaran terbaik mereka. “Mengisi SiRUP bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud nyata komitmen kita bersama untuk menciptakan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien,” kata Dwi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu, 15 Januari 2025.

Menurut Dwi, dengan pemanfaatan SiRUP, publik dapat dengan mudah mengakses secara langsung pengadaan barang/jasa secara nasional, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, mengumumkan recana umum pengadaan ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP dalam SiRUP harus dilakukan oleh K/L setelah penetapan alokasi anggaran belanja. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, peraturan mengamanatkan untuk mengumumkan RUP setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Yetede)

Ekonomi

PT KAI Daop 6 Yogyakarta Siap Kerahkan Kereta Api Tambahan untuk Mengantisipasi Imlek

15 Jan 2025

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta juga menyediakan armada kereta api (KA) tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat libur panjang akhir bulan Januari 2025 ini. Masa libur tersebut bertepatan dengan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2025. Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro mengemukakan penambahan jadwal keberangkatan kereta api diharapkan dapat memberikan alternatif perjalanan bagi pelanggan yang telah kehabisan tiket reguler sekaligus menambah pilihan waktu keberangkatan, khususnya di momentum libur Imlek 2025 tersebut

“Penambahan jadwal kereta api ini merupakan langkah kami untuk memastikan masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan aman selama periode libur panjang," ujar Krisbiyantoro kepada wartawan di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa malam, 14 Januari 2025. Sejak 1 November, Tiket Kereta Api Tambahan Bisa Dipesan Ia menyebutkan kereta-kereta api tambahan yang dioperasikan untuk akhir pekan panjang ini dilengkapi dengan berbagai tipe sarana yang modern dan nyaman. Pilihan sarana tersebut meliputi kereta eksekutif Mild Steel, kereta eksekutif New Image, kereta eksekutif Stainless Steel Generasi 1, serta kereta Ekonomi Premium Stainless Steel yang dirancang dengan kenyamanan premium.

"Ada juga kereta ekonomi long seat berkapasitas 80 penumpang yang menawarkan pengaturan tempat duduk praktis untuk perjalanan jarak pendek maupun menengah," tutur dia. KAI Antisipasi Kemacetan HUT TNI, 26 Kereta Api dari Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara Pihaknya mengimbau pelanggan untuk segera memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI atau mitra resmi KAI sebelum kehabisan tiket. Selain lebih praktis, ia mengatakan pembelian tiket melalui aplikasi juga mendukung upaya digitalisasi layanan KAI. "Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan ketersediaan tiket, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI di 121 atau melalui media sosial resmi KAI," katanya.

Ekonomi

OJK Bakal Memperluas Aset Kripto

15 Jan 2025

OJK bakal memperluas pendekatan ke aset kripto diantaranya melalui pengintegrasian pengaturan dan pengawasan aset tersebut dengan sektor keuangan lainnnya. Ini ditujukan untuk memastikan kegiatan aset kripto dapat beroperasi dalam kerangka yang selaras dengan prinsip-prinsip stabilitas sistem keuangan. Selama ini, harga aset kripto diketahui memiliki kecenderungan volatilitas yang tinggi atau bisa mengalami fluktuasi yang sangat tajam dalam waktu singkat. Faktor-faktor seperti spekulasi pasar, sentimen, investor, dan berita dapat memengaruhi harga secara signifikan. Risiko ini membuat kripto kurang stabil bagi investor konservatif.

Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappeti) resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital (AKD), termasuk aset kripto (AK) dan derivatif keuangan, ke OJK dan bank Indonesia (BI). Jumat (10/01/2025) ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Selain mengintegrasikan kripto dengan sektor keuangan lain seperti perbankan dan pasar modal usai mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan dari Bapppeti, OJK juga akan melakukan sejumlah perluasan lain. Perluasan lain itu mencakup pengembangan produk dan layanan, aspek penawaran, pengawasan resiko dan dampak sistematik, serta tata kelola. (Yetede)

Ekonomi

Perbankan Nasional Biayai Hilirisasi Batu Bara

15 Jan 2025

Proyek hilirisasi batu bara akan masif seiring dengan peluang mendapatkat biaya dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank nasional. Pembiayaan itu diberikan atas rekomondasi Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025 itu antara lain memberi wewenang untuk mengindentifikasi dan merekomondasikan proyek strategis guna mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam negeri. Pendanaan merupakan salah satu isu terpenting dalam pengembangan hilirisasi batu bara. Pasalnya, proyek berbasis batu bara sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan internasional karena diangap sebagai sumber energi kotor yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Plt Direktur EKsekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan pelaku usaha berkomitemn dalam meningkatkan nilai tambah batu bara melalui hilirisasi. Dia membenarkan faktor pendanaan proyek hilirisasi menjadi salah satu kendala dalam proses pengembangannya. (Yetede)