Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Surplus Ruang Kantor di Jakarta, Permintaan Lesu

08 Jan 2025

Colliers Indonesia memprediksi bahwa ruang kantor komersial yang tidak terpakai di Jakarta berpotensi meningkat akibat pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Ferry Salanto, Head of Research Colliers Indonesia, menjelaskan bahwa gedung-gedung pemerintah yang kosong berjumlah sekitar 40 unit, dengan total area mencapai 1,33 juta meter persegi, yang dapat memperburuk kondisi pasar perkantoran yang sudah mengalami kelebihan pasokan.

Ferry menilai bahwa kehadiran gedung pemerintah akan memberikan tekanan pada bisnis perkantoran komersial yang dikelola oleh investor swasta, mengingat gedung pemerintah berada di lokasi strategis. Namun, tantangan yang dihadapi adalah tingginya nilai buku aset gedung pemerintah dan rendahnya pendapatan sewa, yang menyulitkan pencapaian hasil ideal.

Ferry juga menyarankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta akan lebih menguntungkan jika pemerintah membuka opsi untuk menjual asetnya. Sementara itu, model bisnis build operate transfer (BOT) yang sebelumnya cukup menarik bagi investor, mungkin bisa dipertimbangkan kembali oleh pemerintah dengan memperpanjang periode konsesi untuk membuat skema tersebut lebih layak.

Ekonomi

Mempertahankan Surplus Dagang yang Berkelanjutan

07 Jan 2025

Indonesia mencatatkan prestasi dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 55 bulan berturut-turut hingga November 2024, dengan surplus senilai US$4,42 miliar. Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa nilai ekspor mencapai US$24,01 miliar, sementara impor turun menjadi US$19,59 miliar, mencerminkan pengendalian arus barang yang baik.

Namun, surplus perdagangan yang berkepanjangan juga memunculkan tantangan, seperti ketergantungan pada ekspor, potensi apresiasi mata uang, dan risiko ketidakseimbangan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih perlu memastikan strategi perdagangan tetap fokus, terutama untuk mencapai target ekspor 2025 senilai US$294,45 miliar dan US$405,69 miliar pada 2029.

Menteri Perdagangan berupaya memperkuat diversifikasi pasar ekspor ke negara nontradisional guna mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Selain itu, pemerintah didorong untuk memperbaiki infrastruktur logistik, digitalisasi proses ekspor, dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha melalui inovasi produk dan pemasaran.

Kesuksesan jangka panjang Indonesia dalam perdagangan global akan sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan pasar internasional, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas, dan meningkatkan daya saing produk.

Ekonomi

Optimisme Baru untuk Kinerja Ekspor

07 Jan 2025

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan, menargetkan pertumbuhan nilai ekspor sebesar 7,1% pada 2025 hingga mencapai US$294,45 miliar, sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029. Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran perdagangan dalam mendukung ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan fokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional seperti Indonesia–EU CEPA yang ditargetkan rampung pada semester I/2025.

Meski neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 55 bulan berturut-turut, Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno dan Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyoroti dominasi ekspor komoditas tambang dan kelapa sawit mentah (CPO) dibandingkan kontribusi industri manufaktur. Benny menilai ekspor manufaktur perlu didorong karena memiliki nilai tambah yang lebih besar, menyerap tenaga kerja, dan memberikan kontribusi pajak.

Shinta juga mengapresiasi surplus perdagangan, namun menilai daya saing ekspor Indonesia masih stagnan dibandingkan negara-negara tetangga. Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menambahkan bahwa diversifikasi pasar ekspor, terutama ke negara-negara yang tidak terdampak perang dagang, adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing global.

Langkah strategis ini, termasuk penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan dan optimalisasi sektor manufaktur, diharapkan mampu mendukung target jangka panjang pemerintah dalam mencapai nilai ekspor hingga US$405,69 miliar pada 2029.

Ekonomi

DPR Menetapkan Biaya Haji Ditetapkan Lebih Rendah Rp 55,43 Juta

07 Jan 2025

Panitia Kerja Haji Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Agama, Senin (6/1/2025), menetapkan biaya haji 2025 yang ditanggung jemaah sebesar Rp 55,43 juta. Biaya ini turun Rp 614.421 dari tahun 2024 yang besarnya Rp 56,04 juta. Adapun besaran biaya haji 2025 yang ditanggung jemaah itu mencakup 62 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp 89,41 juta. Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI Abdul Wachid mengumumkan ongkos naik haji tahun ini seusai rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin. Rapat ini juga dihadiri Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. ”Biaya perjalanan ibadah haji atau bipih yang dibiayai langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH.

Ini dikelola dan dialokasikan untuk biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta living cost,” ujarnya. Sementara itu, 38 persen sisanya diambil dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 33.978.508,01. Nilai tersebut dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan biaya saat di dalam negeri. Turun Rp4juta Dengan jumlah tersebut, biaya haji yang dibebankan ke-pada jemaah haji 2025 ini lebihrendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 56.046.172. Menurut Abdul, ongkos yang lebih rendah tahun ini merupakan dampak dari BPIH 2025 yang mencapai Rp 89,41 juta atau turun Rp 4 juta dari tahun 2024. ”Untuk jumlah haji Indonesia sebanyak 221.000, dengan rincian kuota haji reguler 203.320. Kuota haji khusus 17.680.

Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” katanya. Marwan Dasopang menyatakan, hasil rapat tersebut telah ditandatangani oleh berbagai pihak terkait. Dia juga mengapresiasi kinerja Panja yang berhasil merumuskan dan memutuskan ongkos haji hanya dalam lima hari kerja. Menurut Marwan, penurunan ongkos ini bisa dilakukan dengan melakukan efisiensi dan mengurangi berbagai hal tanpa mengurangi layanan yang baik. Apalagi, proporsi nilai manfaat tahun 2025 ini bisa ditekan menjadi 38 persen, dari sebelumnya 40 persen pada 2024. Dengan proporsi nilai manfaat hingga 40 persen pada 2024 menyebabkan nilai manfaat yang digelontorkan mencapai Rp 8,2 triliun sehingga menyebabkan defisit dan terpaksa mengambil dana cadangan. Namun, dengan nilai manfaat bisa ditekan hingga 38 persen, membuat nilai manfaat yang digelontorkan bisa ditekan menjadi Rp 6,8 triliun. (Yoga)

Ekonomi

Prioritas pada Sertifikasi Legalitas Lahan

07 Jan 2025

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen memastikan kepastian investasi melalui legalitas yang kuat, dengan mengalokasikan 40 bidang tanah untuk investor dan pembangunan kawasan Istana Negara. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan, sertifikasi tanah seluas 52.000 hektare telah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hingga akhir 2024, realisasi investasi di IKN mencapai Rp58,4 triliun, masih di bawah target Rp100 triliun. Namun, pada 2025, investasi tambahan diharapkan masuk, termasuk dari Citadel Group asal Malaysia yang akan membangun permukiman, menjadikannya investor asing kedua setelah Delonix Group dari China yang menanamkan modal sebesar Rp500 miliar pada September 2024.

Basuki juga menekankan bahwa prioritas 2025 adalah membangun infrastruktur jalan senilai Rp6,3 triliun untuk mendukung kelancaran proyek investasi. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menambahkan bahwa proyek mix-used development oleh Delonix diharapkan meningkatkan daya tarik IKN bagi investor global.

Dengan langkah-langkah ini, OIKN menunjukkan upaya serius dalam menjaga ekosistem investasi dan menarik lebih banyak mitra strategis untuk mewujudkan pembangunan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Indonesia.

Ekonomi

Gelombang IPO Mengawali Tahun Ular Kayu

07 Jan 2025

Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan kinerja yang melemah sejak awal 2025, minat perusahaan untuk melakukan initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap tinggi. Aksi IPO di awal tahun ini diprediksi mendapat respons positif dari pelaku pasar, didukung oleh calon emiten yang menarik dan prospek sektoral yang menjanjikan.

IHSG ditutup melemah 1,17% ke level 7.080,47 pada 6 Januari 2025, dan telah terkoreksi 1,61% dalam sebulan terakhir. Meski demikian, ramainya aktivitas IPO menunjukkan bahwa pasar modal tetap menjadi opsi menarik bagi korporasi untuk mencari pendanaan.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengungkapkan bahwa 22 perusahaan sedang berada di pipeline IPO, dengan mayoritas memiliki aset skala besar di atas Rp 250 miliar. Tiga perusahaan sudah menyelesaikan proses IPO dan siap melantai di bursa pada 8 Januari 2025.

Menurut Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia, calon emiten seperti RATU (anak usaha RAJA) dan CBDK (anak usaha PANI) menarik perhatian karena memiliki kapitalisasi pasar besar, dukungan dari induk usaha ternama, dan prospek kinerja yang solid. Saham BRRC juga dijagokan karena menawarkan waran gratis sebagai insentif.

Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas menyebutkan bahwa IPO RATU dan CBDK memberikan sentimen positif kepada emiten induknya. Hal ini didukung oleh sinergi dengan konglomerasi seperti Agung Sedayu Group dan Salim Group.

Research Analyst Arjun Ajwani dari Infovesta Kapital Advisori memfavoritkan emiten seperti KSIX dan HGII yang memiliki harga IPO murah dan rencana ekspansi ke sektor-sektor strategis, seperti energi baru dan terbarukan.

Meskipun kondisi IHSG melemah, antusiasme terhadap IPO awal tahun 2025 menunjukkan optimisme investor terhadap potensi pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru di pasar modal, terutama yang didukung oleh fundamental kuat dan prospek sektoral menarik.

Ekonomi

Tantangan Besar, Namun Peluang Tetap Ada

07 Jan 2025

Ekonomi

Mendag Menyampaikan Rencana Tinjau Ulang Rasio Ekspor Minyak Sawit Mentah

07 Jan 2025

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan rencana meninjau kembali rasio ekpor minyak sawit mentah usai program Biodiesel B40 resmi berlaku. Biodiesel B40 merupakan bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran 40 persen olahan minyak kelapa sawit atau bahan bakar nabati (BBN) dan 60 persen minyak solar. Budi mengatakan penyesuaian itu bertujuan menjaga kestabilan pasokan kebutuhan dan harga minyak goreng di dalam negeri. Menurutnya, Pemerintah akan lebih dulu memastikan kebutuhan dalam negeri. “Nanti kebutuhan CPO dalam negeri tentu akan kami lihat seberapa besar kebutuhannya,” ujar Budi dalam konferensi pers rencana Program Kerja Kementerian Perdagangan 2025 di kantor Kemendag, Jakarta, Pusat, Senin, 6 Januari 2025. Menurutnya, mengubah rasio ekspor minyak sawit mentah bukan hal yang sulit dilakukan. "Untuk mengubah rasio nanti gampang. Jadi kami lihat dulu, apakah perlu mengubah rasio pengalih ekspor," tuturnya.

CSIS Sebut Program Biodiesel B35 dan B40 Gibran Berpotensi Rusak Lingkungan Sebelumnya, pada 1 Januari lalu Pemerintah resmi memberlakukan program mendatori B40. Mendatori ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program ini merupakan salah satu cara Pemerintah menwujudkan ketahanan dan swasembada energ mendorong implementasi B50 pada 2026 dan kalau ini kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026. Jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian daripada perintah Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor," ucap Bahlil saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 3 Januari 2025.

Ekonomi

Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah

07 Jan 2025

BADAN Pusat Statistik mencatat hingga Desember 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,57 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 106,80. Angka ini merupakan inflasi terendah sejak BPS mulai mencatat fluktuasi harga-harga di Indonesia pada 1958, meskipun kala itu penghitungan inflasi hanya dilakukan di wilayah Jakarta. "Sekarang (penghitungan inflasi) sudah berkembang. Kami menggunakan data 150 kota di 38 provinsi," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers pada Kamis, 2 Januari 2025. Ia berujar angka inflasi pada 2020 atau saat pandemi Covid-19 melanda bahkan lebih tinggi, yaitu 1,68 persen.

Faktor utama rendahnya inflasi pada 2024 adalah melandainya harga pangan pokok. Terlebih harga pangan pokok pernah naik pada 2022 dan 2023. Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tahunan 2024 disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,90 persen. Kelompok ini berkontribusi paling besar terhadap inflasi umum sebesar 0,55 persen. Komoditas lain yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan pada Desember 2024 di antaranya harga sewa rumah, kontrak rumah, upah asisten rumah tangga, mobil, biaya sekolah dasar, uang kuliah, kue kering berminyak, nasi dengan lauk, dan emas perhiasan. Di sisi lain, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi sebesar 0,04 persen.

Sejumlah ekonom menyatakan rendahnya inflasi 2024 tidak sepenuhnya positif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini lebih banyak mencerminkan masalah struktural, seperti lemahnya daya beli masyarakat, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada pengaruh dari sisi suplai, menurut Faisal, penurunan inflasi 2024 lebih disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik, khususnya daya beli masyarakat kelas menengah. Hal tersebut berdampak pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga. Bahkan ia menyebut inflasi yang lebih rendah dibanding pada masa pandemi sebagai indikasi bahwa kondisi ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya. (Yetede)

Ekonomi

Investasi Saham di Awal 2025 di Kocok Ulang

07 Jan 2025

Awal tahun 2025 menjadi momen krusial bagi investor untuk menata ulang portfolio investasi mereka di pasar saham, seiring dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dengan dukungan kebijakan pemerintah serta stimulus ekonomi, sektor-sektor seperti kesehatan, konsumen, dan media, diyakini memiliki potensi pertumbuhan yang lebih stabil di tahun 2025. "Strategi Switching portfolio di awal tahun ini dapat diterapkan dengan mengalihkan investasi dari sektor-sektor yang cenderung stagnan, seperti sektor energi yang terpengaruh eloeh sektor fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan perdagangan internasional, ke sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. Sektor yang dimaksud menurut Hendra, terutama yang terkait oleh kebijakan domestik seperti peningkatan tarif PPN menjadi 12% untuk barang mewah, stimulus ekonomi sebesar Rp265 trliun, dan ekspansi manufaktur. Dia menyebut, kebijakan PPN dan stimulus ekonomi bakal menopang daya beli masyarakayt dan mendukung pertumbuhan ekonomu. Serta, peningkatan Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia dari 49,6 menjadi 51,2 pada Desember menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur, menambah optimisme pasar. (Yetede)