Bergabungnya Indonesia dalam BRICS memberikan peluang besar untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan China, yang selama ini menjadi salah satu mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi. Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa komitmen investasi sebesar US$10,07 miliar dari kunjungannya ke China pada November 2024, sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani juga mengamankan komitmen investasi tambahan sebesar US$7,46 miliar. Menurut Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, masuknya investasi China penting untuk membuka lapangan kerja dan memanfaatkan surplus produksi barang modal China melalui program Belt and Road Initiative.

Industri e-commerce Indonesia menghadapi tantangan berat meskipun potensi ekonomi digitalnya sangat besar. Penutupan layanan marketplace oleh PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), yang didirikan oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Muhamad Fajrin Rasyid, mencerminkan ketatnya persaingan dan sulitnya mencetak keuntungan di sektor ini. Head of Media and Communications BUKA, Dimas Bayu, menyatakan bahwa perusahaan akan fokus pada layanan produk virtual seperti pulsa dan token listrik, setelah sebelumnya merugi Rp597,35 miliar pada kuartal III-2024.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans), melalui kuasa hukum mereka, Tri Wiyono, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemilihan ulang tanpa keikutsertaan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Permintaan ini diajukan dalam sidang gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Timur yang berlangsung di MK, Rabu (8/1).

Keputusan PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) untuk menutup bisnis e-commerce produk fisik awal tahun ini mencerminkan ketatnya persaingan di industri e-commerce Indonesia, yang membuat sulitnya mencetak keuntungan. Dimas Bayu, Head of Media and Communications BUKA, menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar perusahaan dapat fokus pada layanan produk virtual, yang dinilai lebih berpotensi menguntungkan dan memperkuat posisi mereka di ekosistem tersebut.

Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS dinilai sebagai peluang strategis untuk mendiversifikasi mitra dagang dan investasi di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, Sehingga, hal ini diprediksi mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga sebesar 0,3% poin. Sebagai kelompok ekonomi multipolar, BRICS memungkinkan Indonesia memperkuat kerja sama ekomomi dengan negara-negara seperti China, India, dan Uni Emirat Arab (UEA), yang merupakan pasar potensial. Keanggotaan ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah. Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menyebut, BRICS memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa mengambil peranan kuat yang dalam organisasi tersebut bila disertai dengan iklim persaingan usaha yang baik. "Ada yang memprediksi dengan keterlibatan RI ke BRICS, pertumbuhan ekonomi bisa naik 0,3%. Jadi kalau kita punya target 5%, bisa nambah 0,3% menjadi 5,3% kalau dengan dampak BRICS," ujar Telisa. (Yetede)

Cadangan devisa (cadev) pada akhir 2024 sebesar US$ 155,7 miliar, mencapai rekor tertinggi dari posisi sebelumnya pada Oktober 2023 yang sebesar US$ 151,123 miliar, Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pembenahan regulasi devisa hasil ekspor (DHE) agar devisa konsisten berada di dalam pasar keuangan domestik. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan cadangan devisa hingga akhir tahun 2024 akan menopang kelangsungan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Posisi cadev 2024 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. 

Kenaikan posisi cadev tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta penerimaan devisa migas, ditengah kebijakan stabilias nilai tukar rupiah sejalan dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. "Ke depan BI memandang cadev memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal," jelas Ramdan. Dia menjelaskan, prospek ekspor yang tetap postif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, serta tetap mendukung terjaganya ketahanan eksternal. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan belum ada kepastian ihwal rencana penutupan Stasiun Karet. Mulanya, rencana penutupan stasiun KRL ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Kabar ini kemudian menuai penolakan dari masyarakat—terutama para pengguna KRL. “Belum (pasti ditutup). Masih dikaji,” kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal saat ditemui usai rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 Januari 2025. Risal juga mengatakan definisi penutupan tersebut masih belum jelas. Pemerintah pun masih mengkaji sisi kemudahan transportasi untuk masyarakat, sehingga persoalan ini masih didiskusikan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. “Definisi (ditutup) itu apakah (Stasiun Karet) tidak difungsikan, sebagai jalan menuju BNI City, kan belum klir,” kata Risal. “Kalau integrasi, sekarang pun terintegrassi. Tapi kata ‘tutup’ itu nanti kami bicarakan.”

Sebelumnya, saat meninjau kereta bandara di Stasiun BNI Jakarta pada Rabu, 1 Januari 2025, Erick Thohir mengatakan Stasiun Karet rencananya akan ditutup karena berdekatan dengan Stasiun BNI City. Menurut dia, integrasi kedua stasiun itu menjadi mendesak sebagai upaya efisiensi pengembangan ekosistem perkeretaapian agar lebih optimal. VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus kemudian mengatakan penghentian operasional Stasiun Karet tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia juga mengatakan pengkajian ini masih membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait. “Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet,” kata Joni dalam keterangan resmi pada Jumat, 3 Januari 2025. (Yetede)