Dampak ekonomi akibat malanutrisi di Indonesia mencapai Rp 536,8 triliun setiap tahunnya atau setara dengan 2,6 persen dari pendapatan nasional bruto. Pemerintah perlu melakukan intervensi berdasarkan data agar perekonomian lebih baik dan masyarakat menjadi lebih sehat. Angka tersebut didapatkan dari penghitungan dengan menggunakan Cost of Inaction Tool yang dikembangkan Nutrition International bekerja sama dengan Limestone Analytics. Alat ini memperkirakan biaya ekonomi tahunan yang ditimbulkan oleh stunting atau tengkes, berat badan lahir rendah, serta anemia di lebih dari 140 negara dan kelompok regional. Adapun biaya ekonomi tahunan yang ditimbulkan akibat tengkes di Indonesia mencapai Rp 471,1 triliun, berat badan lahir rendah Rp 81,2 triliun, anemia pada anak-anak Rp 63,3 triliun, serta anemia pada remaja perempuan dan wanita dewasa Rp 38,9 triliun.

”Bisa kita bayangkan betapa kita bisa menghemat biaya besar jika intervensinya lebih baik. Di Indonesia, ada kemungkinan kita bisa menghemat nilai ekonomi jika kita mulai dengan menekan angka stunting,” kata Dylan Walters, Project Director for Health Economics, Nutrition International, di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Secara global, biaya ekonomi tahunan akibat tingkat kekurangan gizi saat ini lebih dari 761 miliar dollar AS atau setara dengan 0,9 persen dari pendapatan global. Dylan menyebut, data ini bisa mendukung semua pihak untuk membuat kebijakan dan keputusan investasi yang lebih baik di antara pemerintah, industri, dan investor untuk turut mengukur implikasi kesehatan dan modal manusia dari beban berat badan lahir rendah, tengkes, serta anemia pada anak-anak dan perempuan. Cost of Inaction Tool adalah alat analisis online berbasis data yang dirancang untuk pembuat kebijakan, pemengaruh, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alat ini tersedia gratis sebagai sumber daya publik dan juga dapat digunakan oleh media untuk mengakses data real time tentang malanutrisi di sejumlah negara atau wilayah dengan mudah. ”Ini adalah alat yang bagus dan berpotensi besar membantu para pembuat kebijakan. Kami sudah lakukan ini bersama Dewan Nutrisi Nasional (NCC) Filipina untuk melakukan intervensi yang tepat. Kami berharap negara-negara lain juga bisa mengikutinya,” kata Regional Director Asia Nutrition International, Manoj Kumar. Manoj menegaskan, para pembuat kebijakan di kawasan Asia harus menggunakan data untuk menganalisis dan meningkatkan alokasi anggaran untuk intervensi gizi. Sebab, kawasan Asia tengah menghadapi tantangan serius terkait malanutrisi. Mengkhawatirkan Data terbaru Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Bank Dunia mengungkap angka yang mengkhawatirkan. (Yoga)

Digitalisasi perbankan mendorong pengembangan aplikasi bagi nasabah. Aplikasi perbankan kian menyasar layanan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Salah satunya kemudahan transaksi properti lewat aplikasi. Pada pertengahan Desember 2024, Bank Tabungan Negara (BTN) merilis aplikasi super Bale by BTN sebagai transformasi aplikasi BTN Mobile. Bale digadang-gadang menjadi aplikasi super yang menghimpun seluruh fitur layanan BTN ke dalam satu aplikasi, termasuk layanan properti dan kredit pemilikan rumah (KPR). Sebelumnya, beberapa aplikasi dan aplikasi super digital telah dikembangkan perbankan, antara lain BNI dengan aplikasi Wondr yang direncanakan lebih lengkap dan menggantikan BNI Mobile Banking. Selain itu, ada pula Livin’ Bank Mandiri untuk layanan e-banking dan BRI dengan aplikasi BRImo. Senior Executive Vice Pre-sident Digital lllll Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Thomas Wahyudi berpendapat, tren digitalisasi perbankan mengarah ke inovasi yang memberikan pengalaman lebih dan solusi bagi konsumen. Konsumen dinilai semakin menghendaki layanan efisien dan personal, bukan lagi sebatas layanan umum. Transformasi digital BTN melalui aplikasi super Bale berpusat pada layanan nasabah yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. ”Wajah digital dari perbankan adalah aplikasi super karena paling cepat menjangkau nasabah, kapan pun dan di mana pun, serta lebih murah dan aman. Kalau ini tercapai, (digitalisasi) sudah benar jalannya,” kata Thomas. Thomas menambahkan, fitur Properti Bale menjadi salah satu keunggulan bank yang fokus pada bisnis pembiayaan properti itu. BTN memimpin pasar KPR dengan porsi pembiayaan (market share) 40 persen dari total penyaluran KPR di Indonesia. Fitur Properti, an- lain, menampilkan proyek-proyek properti dari hampir 9.000 pengembang mitra BTN, simulasi pinjaman, pengajuan KPR, dan layanan keperluan rumah

JUMLAH tenaga kerja Indonesia melimpah, mencapai 144,64 juta orang, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2024. Namun produktivitas pekerja di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan Thailand. Produktivitas pekerja adalah jumlah output yang dihasilkan setiap tenaga kerja dalam periode tertentu. Produktivitas mencerminkan efektivitas tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Indonesia berada pada posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal produktivitas pekerja. Data dari International Labour Organization (ILO) menjadi buktinya. Lembaga tersebut mencatat setiap satu orang pekerja di Indonesia tiap jam kerja menyumbang US$ 14 terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023. Sedangkan Singapura bisa mencapai US$ 74, Malaysia US$ 26, dan Thailand US$ 15.

ASEAN Studies juga mencatat tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah. Ini terlihat dari angka PDB per tenaga kerja yang hanya US$ 23,87 ribu. Angkanya lebih rendah daripada rata-rata ASEAN yang mencapai US$ 24,27 ribu per tenaga kerja. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah ini dipicu beragam faktor. Salah satunya terjadi karena kualitas pekerja yang rendah. Pasalnya, tenaga kerja yang ada didominasi lulusan sekolah menengah pertama ke bawah. Badan Pusat Statistik mencatat, per Agustus 2024, penduduk bekerja terbanyak berpendidikan sekolah dasar ke bawah, yaitu sebesar 35,8 persen. Setelah berpendidikan SD ke bawah, penduduk bekerja terbanyak ada di level sekolah menengah atas sebesar 20,9 persen. (Yetede)

Batas usia pensiun ini menjadi rujukan untuk memanfaatkan program Jaminan Pensiun. Jaminan Pensiun merupakan salah satu program perlindungan yang diberikan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mempertahankan kehidupan yang layak ketika kehilangan atau berkurang penghasilannya setelah memasuki usia pensiun Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menjelaskan bahwa pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kenaikan usia pensiun antara lain meningkatnya angka harapan hidup dan perubahan struktur demografi masyarakat Indonesia. Setiap tahun usia harapan hidup terus naik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021, angka harapan hidup di Indonesia rata-rata 71,57 tahun. Angkanya beruntun melonjak menjadi 73,6 tahun pada 2022 dan 73,93 tahun pada 2023.

Selain itu, ujar Oni, penyesuaian usia pensiun sejalan dengan kondisi pekerja saat ini, ketika banyak pekerja masih tetap dipekerjakan meskipun sudah pensiun atau menjalani perpanjangan masa kerja. Ditambah Indonesia masih mengalami bonus demografi hingga puncaknya nanti pada 2042. "Kenaikan usia pensiun merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas untuk menopang perekonomian serta menjaga keberlangsungan program pensiun," tutur Oni kepada Tempo, Kamis, 9 Januari 2025. Terlebih, menurut dia, kenaikan bertahap usia pensiun merupakan hal umum yang juga dilakukan di negara-negara lain yang menyelenggarakan program serupa. (Yetede)

 Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengatakan sektor energi dan sumber daya mineral, konstruksi, atau pengadaan air dan pengolahan sampah memperoleh skor terendah dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU). Fenomena ini tercatat dalam hasil IPU yang dirilis Center for Economic Development Studies (CESD) Universitas Padjadjaran pada 7 Januari lalu. “Untuk itu KPPU akan terus meningkatkan monitoring, pemberian advokasi, dan jika diperlukan penegakan hukum atas sektor-sektor yang konsisten nilai IPUnya rendah, serta advokasi dan sosialisasi pada provinsi dengan nilai IPU rendah,” kata Asa dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat, 10 Desember 2025. 

Hasil Survei Indeks Persaingan Usaha CEDS mengungkapkan bahwa nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) mengalami kenaikan sebesar 0,04 menjadi 4,95 poin pada 2024. Artinya tingkat persaingan usaha di Indonesia masih di kategori menuju tinggi dan hanya meningkat tipis dibandingkan tahun lalu, yakni dari angka 4,91 poin pada 2023. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi, makanan, minuman, perdagangan besar atau eceran, dan jasa keuangan serta asuransi ditemukan sebagai sektor dengan nilai IPU tertinggi. Indeks di beberapa sektor seperti energi, pertambangan, air dan pengelolaan sampah, serta konstruksi tidak berubah sebagai sektor dengan tingkat persaingan terendah. 

Provinsi DK Jakarta disimpulkan memiliki IPU tertinggi, sementara dua provinsi terujung Indonesia, Aceh dan Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan IPU terendah. Berdasarkan hasil tersebut, CEDS merekomendasikan KPPU untuk konsisten mengkaji dan intervensi melalui saran dan pertimbangan kepada pemerintah di sektor-sektor yang memiliki IPU rendah. Sekjen KPPU Charles Panji Blak-blakan soal Alasannya Ikut Seleksi Anggota BPK: Banyak Masalah Nonteknis “Ini telah sejalan dengan prioritas KPPU sejak awal tahun lalu, dan kembali akan menjadi fokus kami di tahun ini. Jika perlu, kami juga akan masuk ke sektor pengolahan sampah atau limbah,” kata Asa.  Selain itu, KPPU juga mencatat bahwa tekanan atas IPU 2024 berasal dimensi kinerja dan penawaran. Penyebabnya dapat berupa meningkatnya hambatan keluar masuk maupun potensi kartel dan persekongkolan. (Yetede)