Kasus dugaan persekongkolan tender dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tengah diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memunculkan respon yang hati-hati dari berbagai pihak terkait. Banyak pejabat di Kementerian BUMN, seperti Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, yang memilih untuk tidak memberikan keterangan mengenai kasus ini. Mereka menegaskan bahwa Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN tidak terlibat langsung dalam proses tender yang dikelola oleh PT CRRC Sifang Indonesia dan dimenangkan oleh PT Anugerah Logistik Prestasindo (ALP).

Selain itu, PT Wijaya Karya (Persero) dan PT KCIC juga mengelak dari keterlibatan langsung dalam pengadaan kereta atau tender yang dipermasalahkan, dengan alasan bahwa mereka hanya terlibat dalam konstruksi dan sebagai penerima barang, bukan dalam proses tender pengadaan kereta. PT KCIC, sebagai operator KCJB, menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam pengadaan atau proses pengangkutan Electric Multiple Unit (EMU) yang tengah diselidiki.

Sementara itu, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa kasus ini kini berada dalam tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan KPPU telah memanggil berbagai pihak, termasuk PT CRRC Sifang Indonesia, ALP, dan PT KCIC untuk dimintai keterangan. Meskipun penyelidikan ini terus berjalan, hasilnya belum dapat dipublikasikan.