Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Wajib Berpenghasilan Rp 3 Juta Per Bulan bagi Nasabah ”Paylater”

18 Jan 2025

Otoritas Jasa Keuangan tengah mempersiapkan regulasi terkait skema buy now paylater atau BNPL. Pokok-pokok kebijakan tersebut, antara lain, mewajibkan nasabah pembiayaan BNPL minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan berpenghasilan Rp 3 juta per bulan, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan ModalVentura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman mengatakan, pokok-pokok kebijakan tersebut diumumkan agar para pelaku industri dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Secara keseluruhan, aturan ini dibuat untuk memperkuat aspek perlindungan konsumen. ”Ini, kan, baru pokok-pokok kebijakannya saja yang kami umumkan agar industri siap-siap. Berlakunya paling lama dua tahun lagi atau per 1 Januari 2027. Peraturan detailnya menyusul,” katanya, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dengan mengatur batas usia dan pendapatan minimum debitor pada skema BNPL tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi potensi terjadinya jebakan utang (debt trap), terutama mereka yang tingkat literasinya belum memadai. Selain itu, aturan tersebut ditujukan sebagai bagian dari pengembangan dan penguatan industri perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, pelaku industri pembiayaan wajib menyampaikan notifikasi kepada nasabah mengenai perlunya kehati-hatian dalam penggunaan BNPL, termasuk pencatatan transaksi dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). OJK akan terus meninjau peraturan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, stabilitas sistem keuangan, serta perkembangan industri pembiayaan BNPL. Berdasarkandata OJK,total pembiayaan BNPL, yang terdiri atas paylater perusahaan pembiayaan dan perbankan pada November 2024 tumbuh 47,59 persen menjadi Rp 30,36 triliun. Pembiayaan paylater oleh perusahaan pembiayaan tercatat Rp 8,59 triliun atau tumbuh 61,9 persen secara tahunan.

Tingkat gagal bayar atau kredit macet yang tecermin dari rasio nonperforming financing tercatat 2,92 persen. Angka kredit macet tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan dua bulan terakhir, yakni September 2024 sebesar 2,6 persen dan Oktober 2024 sebesar 2,76 persen. Di sisi lain, baki debet kredit BNPL perbankan pada November 2024 mencapai Rp 21,77 triliun atau tumbuh 42,68 persen secara tahunan. Pembiayaan tersebut disalurkan pada 24,51 juta rekening, meningkat dibandingkan dengan Oktober 2024 sebanyak 23,27 juta. Direktur Utama PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) Tan Glant Saputrahadi menyatakan, pengguna BNPL didominasi oleh generasi muda atau generasi Z dan milenial. Mereka menggunakan BNPL untuk berbagai kebutuhan, seperti belanja di e-commerce, membeli tiket, dan transaksi pembayaran QRIS. Selain itu, penetrasi BNPL masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan pangsa pasar mencapai 31,71 persen. (Yoga)

Ekonomi

Timbangan Kelapa Sawit Indonesia akankah Besar Pasak dari Tiang

18 Jan 2025

Dalam lima tahun terakhir, produksi minyak kelapa sawit nasional tumbuh stagnan. Berbarengan dengan itu, konsumsi atau kebutuhan dalam negeri minyak kelapa sawit terus meningkat. Apakah timbangan sawit Indonesia bakal besar pasak daripada tiang? Pengurus Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, tahun ini, Indonesia diperkirakan mengalami defisit minyak kelapa sawit sebanyak 1,04 juta ton. Faktor utama yang memengaruhi defisit itu ialah peningkatan permintaan kebutuhan program biodiesel 40 persen (B40) dan Makan Bergizi Gratis yang digulirkan mulai awal tahun ini. Program B40, misalnya, membutuhkan bahan baku CPO sebesar 14,8 juta ton pada 2025. Kebutuhan bahan baku itu meningkat 31,3 persen dibandingkan dengan kebutuhan CPO program B35 pada 2024. Sementara produksi minyak kelapa sawit tahun ini diperkirakan turun 5,1 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

”Penurunan produksi minyak sawit itu disebabkan penurunan produktivitas kelapa sawit karena sebagian besar tanaman sawit sudah masuk usia nonproduktif,” ujarnya (Kompas, 14/1/2025). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Jumat (17/1/2025), berpandangan, neraca produksi konsumsi minyak sawit nasional tahun ini diperkirakan masih proporsional. Namun, jika program B40 diterapkan secara penuh dan terus meningkat dari tahun ke tahun, serta tanpa diikuti peningkatan produksi, defisit minyak sawit dapat terjadi. Dalam lima tahun terakhir, produksi minyak sawit nasional tumbuh stagnan. Gapki mencatat, produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan minyak inti kelapa sawit (PKO) pada 2017-2023 berkisar 50 juta ton hingga 55 juta ton. Bahkan, pada 2024, produksi CPO dan PKO turun 4,3 persen menjadi 52,45 juta ton dibandingkan dengan 2023.

”Tahun ini, produksi kedua komoditas itu diperkirakan meningkat menjadi 53,63 juta ton. Hal itu berkat peremajaan kelapa sawit yang didominasi perusahaan-perusahaan besar,” tuturnya. Namun, lanjut Eddy, konsumsi atau kebutuhan minyak sawit terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan B35 menjadi B40 akan mendongkrak kenaikan biodiesel dari 11,1 juta ton pada 2024 menjadi 13,58 juta ton pada 2025. Kebutuhan minyak kelapa sawit untuk pangan juga diperkirakan bertambah dari 10,19 juta ton pada 2024 menjadi 10,29 juta ton pada 2025. Dalam periode perbandingan yang sama, kebutuhan minyak kelapa sawit untuk industri oleokimia juga bakal naik dari 2,23 juta ton menjadi 2,26 juta ton. ”Di tengah peningkatan kebutuhan dalam negeri, ekspor produk turunan sawit diperkirakan justru turun dari 28,85 juta ton pada 2024 menjadi 27,5 juta ton. Hal itu seiring dengan perlambatan permintaan global dan semakin ketatnya persaingan dengan minyak nabati lain,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Harga Rendah Masih Diterima Petani Singkong

18 Jan 2025

Sejumlah industri tapioka telah mengikuti ketentuan pembelian harga singkong Rp 14.00 per kilogram sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor7Tahun 2025. Namun, petani belum menikmati keuntungan karena perusahaan malah menerapkan rafaksi melampaui ketentuan. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung Dasrul Aswin mengatakan, pihaknya turut menyosialisasikan surat edaran (SE) itu ke pelaku industri tapioka. Beberapa hari terakhir, Dasrul bersama sejumlah pengurus PPUKI berkeliling ke sejumlah perusahaan untuk memastikan surat edaran diterapkan. Sejumlah perusahaan akhirnya mengikuti ketetapan pembelian harga singkong Rp 1.400 per kg. Namun, rafaksi yang ditetapkan industri berkisar 25-25 persen atau lebih tinggi dari ketentuan 15 persen. ”Surat edaran itu belum begitu efektif di lapangan. Petani masih mendapatkan harga bersih di bawah Rp 1.000 untuk 1 kilogram singkong,” kata Dasrul saat dihubungi dari Bandar Lampung, Jumat (17/1/2025).

Saat ini, belum semua perusahaan mau membeli singkong dengan harga Rp 1.400 per kg. Sejumlah industri tapioka masih membeli singkong dengan harga Rp 1.150-Rp 1.300 per kg. Ia mengatakan, sejumlah perusahaan menetapkan persyaratan tambahan, seperti kadar aci sampai 24 persen. ”Padahal, itu hal yang sulit dipenuhi karena untuk singkong dengan usia tanam sepuluh bulan kadar acinya hanya 21 persen saat pengukuran,” katanya. Menurut dia, PPUKI akan meminta pemerintah daerah melakukan tera ulang terhadap alat ukur yang dipakai industri tapioka. Perusahaan juga diminta tidak hanya menghitung harga beli singkong petani dengan mempertimbangkan kadar aci. Mereka juga semestinya menghitung keuntungan perusahaan dari penjualan onggok dan biogas. Dalam waktu dekat, kata Dasrul, pengurus PPUKI Lampung akan meminta audiensi dengan jajaran pimpinan Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung.

Petani singkong berharap penegak hukum juga memberikan atensi atas persoalan ini dan mengusut jika ada dugaan pelanggaran hukum di dalam praktik tata niaga singkong. Sebelumnya diberitakan, ribuan petani singkong berunjuk rasa di depan kantor DPRD dan Gubernur Lampung, Senin (13/1). Mereka menuntut agar harga singkong dinaikkan menjadi Rp 1.400 per kg sesuai dengan surat kesepakatan bersama yang telah dibuat dan ditandatangani pemerintah dan industri. Selain persoalan harga singkong yang sering anjlok, petani juga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan secara berkala ke industri tapioka setiap bulan. Selain itu, petani juga menuntut bisa kembali mendapatkan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah. Selama ini, Lampung menjadi daerah penghasil ubi kayu terbesar di Tanah Air. (Yoga)

Ekonomi

Web3: Teknologi Masa Depan di Industri Digital

18 Jan 2025

Konsep Web3, yang dibangun di atas teknologi blockchain, menandai fase baru dalam perkembangan internet yang lebih terbuka, aman, dan terdesentralisasi. Berbeda dengan Web1 dan Web2, Web3 memungkinkan pengguna untuk memiliki data dan aset digital mereka sendiri, serta melakukan transaksi yang tidak dikendalikan oleh pihak pusat. Teknologi ini juga melahirkan industri baru seperti Decentralized Finance (DeFi) yang memanfaatkan smart contract untuk berbagai transaksi tanpa memerlukan lembaga tradisional. Kemajuan blockchain yang pesat, terutama dengan token seperti BTC dan ETH, telah membuka peluang besar bagi investor, baik dari perubahan harga aset digital maupun imbalan dari staking.

Selain itu, para pelaku industri aset kripto di Indonesia, yang diwakili oleh Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) dan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat melalui acara seperti Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025. Dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan regulasi, mereka juga berusaha mengurangi kesenjangan pemahaman masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai kampanye edukasi dan berkolaborasi dengan regulator. Hal ini menunjukkan pentingnya peran edukasi dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat yang aman dalam ruang Web3 yang terus berkembang.

Ekonomi

Pemerintah Lebih percaya diri untuk pertumbuhan ekonomi 2025

18 Jan 2025

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan mencapai 5,1% oleh Bank Indonesia dan Bank Dunia. Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tetap optimistis dan mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Airlangga menyatakan bahwa masih terlalu awal untuk mengubah target tersebut, mengingat kondisi ekonomi yang masih dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sepanjang tahun. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah berharap pada momentum Ramadan dan Idulfitri yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Selain itu, kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang sedang diproses juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Ekonomi

Bank Tanah Siapkan Lahan Strategis untuk Proyek Prioritas

18 Jan 2025

Badan Bank Tanah (BBT) telah mengalokasikan lahan seluas 4,3 hektare di Kendal untuk pembangunan wilayah permukiman rumah subsidi yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan ini akan dilakukan oleh PT Asatu Realty Asri, pengembang proyek percontohan Bumi Svarga Asri (BSA), yang mengusung konsep rumah subsidi berbasis hunian hijau (green housing). Proyek ini menggandeng berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan bertujuan untuk menjadi model pembangunan rumah subsidi yang ramah lingkungan.

Direktur PT Asatu Realty Asri, Yudi Irawan, mengungkapkan bahwa proyek ini sudah dimulai dengan total 90 unit terbangun dari 386 unit yang direncanakan, dan 50 unit pertama untuk program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) 2025 sudah siap disalurkan. Meskipun biaya konstruksi untuk rumah berbasis hijau lebih tinggi 10% hingga 15% dibandingkan dengan rumah subsidi biasa, Yudi berharap pemerintah dapat segera mengkaji usulan kebijakan terkait rumah subsidi ini, karena penggunaan material ramah lingkungan memerlukan biaya tambahan, seperti langit-langit yang lebih tinggi untuk mengurangi emisi karbon.

Ekonomi

Ekonomi Terhambat Akibat Lemahnya Daya Beli

18 Jan 2025

Kondisi ekonomi Indonesia di awal 2025 diperkirakan melemah akibat beberapa faktor utama. Jupriadi Tan, dari Tim Riset Verdhana Sekuritas, mengungkapkan daya beli masyarakat menurun secara signifikan, terutama di kalangan berpenghasilan setara atau di bawah upah minimum. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan biaya hidup sebesar 5,9% selama 2020–2024 yang tidak sebanding dengan kenaikan upah riil sebesar 2,1% pada periode yang sama.

Sektor bisnis juga mengalami penurunan. Survei Bank Indonesia (BI) memprediksi pelemahan kegiatan usaha pada kuartal I-2025, terutama di sektor tekstil, pengolahan tembakau, dan penyediaan akomodasi. Barra Kukuh Mamia, Head of Macroeconomic Research BCA, menekankan bahwa lemahnya daya beli diperburuk oleh banyaknya PHK di sektor manufaktur, sehingga kebijakan fiskal menjadi kunci untuk menggerakkan ekonomi dan mendukung daya beli masyarakat.

Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan menjadi 5,75% untuk merangsang ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 4,7%–5,5%, lebih rendah dari target sebelumnya. Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri, menyoroti penurunan jumlah kelas menengah akibat kenaikan biaya hidup, yang berimplikasi pada melemahnya konsumsi domestik.

Selain itu, ketidakpastian global turut menjadi ancaman. Faisal Rachman, Head of Macroenomic and Financial Market Research Bank Permata, memperingatkan dampak kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden AS yang memicu kekhawatiran akan Trade War 2.0 dan inflasi AS yang sulit terkendali. Kondisi global ini diperkirakan akan memengaruhi ekonomi Indonesia secara negatif, dengan pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 4,9%–5,1%, seperti diproyeksikan oleh World Bank dan berbagai ekonom.

Ekonomi

Diskriminasi UE, Aturan Perdagangan Harus Diubah

18 Jan 2025

Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa dagang minyak kelapa sawit (CPO) melawan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Putusan Panel WTO yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025 menyatakan bahwa UE melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari, serta kedelai dari negara lain.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa putusan ini mencegah kebijakan diskriminatif dan proteksionis yang berdampak pada perdagangan global. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan memantau perubahan regulasi UE untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan WTO.

Sengketa ini bermula pada Desember 2019, ketika Indonesia menggugat kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation UE yang menghambat akses pasar kelapa sawit Indonesia. Kebijakan tersebut membatasi konsumsi biofuel berbahan baku sawit hingga 7% dan mengategorikan sawit dalam risiko alih fungsi lahan tinggi (high ILUC-risk), yang dianggap proteksionis dengan dalih kelestarian lingkungan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyarankan agar Indonesia mengikuti langkah Malaysia dengan membahas lebih lanjut kebijakan UE berdasarkan putusan WTO. Jika laporan Panel WTO tidak diajukan banding, UE harus mengambil langkah konkret dalam waktu 60 hari untuk mematuhi kewajiban yang diatur WTO.

Keberhasilan ini, menurut Budi, adalah hasil koordinasi intensif antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi kelapa sawit, tim ahli, dan kuasa hukum. Putusan ini diharapkan mengurangi hambatan perdagangan bagi CPO Indonesia di pasar internasional.

Ekonomi

Cari Peluang Pada Program Perumahan

18 Jan 2025

Program 3 juta rumah yang diusung pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berdampak positif bagi sektor properti tetapi juga membuka peluang besar bagi industri asuransi, terutama melalui produk asuransi jiwa kredit (AJK).

Hengky Djojosantoso, Presiden Direktur Ciputra Life, menjelaskan bahwa produk AJK melindungi nasabah debitur kredit pemilikan rumah (KPR) dengan memberikan jaminan pelunasan kredit jika debitur meninggal dunia. Program ini akan meningkatkan volume pencairan kredit KPR, khususnya di bank-bank Himpunan Bank Negara (Himbara). Hengky juga optimistis bahwa bisnis AJK akan tumbuh seiring dengan target pembangunan pemerintah, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan kredit.

Selain itu, regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu POJK 20 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada Desember 2024, diharapkan memperbaiki pengelolaan produk AJK sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi debitur.

Pengamat asuransi dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI), Wahyudin Rahman, juga menyatakan bahwa program ini membawa potensi besar untuk industri asuransi, dengan proyeksi premi asuransi jiwa kredit mencapai Rp 1,1 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program 3 juta rumah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan dampak luas pada sektor asuransi.

Ekonomi

Kentanix Bidik Keuntungan dari Bisnis Properti

18 Jan 2025

PT Kentanix Supra Internasional (KSIX), emiten properti baru yang resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Januari 2025, telah beroperasi selama lebih dari empat dekade dengan menghadirkan 40.000 hunian di berbagai segmen. Dipimpin oleh Ferdinand Aryanto sebagai Direktur Utama, KSIX saat ini fokus pada pengembangan proyek di Bogor, Cileungsi, Cilegon, dan Bekasi.

Dari dana IPO sebesar Rp 144,94 miliar, KSIX berencana menggunakan 61,55% untuk modal kerja, 28,84% untuk setoran modal ke proyek Vila Bogor Indah 6, dan sisanya untuk operasional. KSIX memiliki portofolio properti meliputi Grand Nusa Indah, Vila Bogor Indah, dan proyek kolaborasi seperti Telaga Kahuripan dan Gading Icon Apartment, dengan target marketing sales sebesar Rp 300 miliar pada 2025, meningkat dari Rp 230 miliar pada 2024.

Sebagian besar saham KSIX dikuasai oleh perusahaan milik famili mendiang Boenjamin Setiawan, pendiri PT Kalbe Farma (KLBF), dengan figur utama seperti Franciscus Bing Aryanto dan Gerda Veronica sebagai pengendali utama. Meski memiliki landbank 200 ha dan proyek berjalan, saham KSIX terkoreksi tajam sebesar 33,62% menjadi Rp 300 per saham pada 17 Januari 2025, dibandingkan harga awal IPO.

KSIX tetap optimistis dengan pertumbuhan laba bersih 10% pada 2025, didukung oleh fokus pengembangan lahan seluas 30 hektare hingga 2026 dan diversifikasi proyek properti untuk masyarakat menengah.