Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Optimisme Baru di Pasar Perdagangan Karbon

21 Jan 2025

Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Direktur Utama Iman Rachman meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional pertama di Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada Senin (20/1). Ini menjadi tonggak sejarah dalam perdagangan karbon nasional, dengan dua produk karbon yang diperdagangkan, yaitu Authorized Indonesian Tech Based Solution (IDTBSA) senilai Rp 96.000 per ton dan IDTBSA Renewable Energy (IDTBSA-RE) senilai Rp 144.000 per ton. Harga ini lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya, Rp 59.200 per ton.

Pada debut perdagangan internasionalnya, IDXCarbon mencatat volume transaksi sebesar 41.822 ton setara CO2 (tCO2e) dari lima proyek, sembilan pengguna jasa, dan sembilan pembeli. Hingga 17 Januari 2024, total volume perdagangan karbon di Indonesia mencapai 1,131 juta tCO2e dengan nilai transaksi Rp 58,868 miliar. BEI menargetkan pertumbuhan volume transaksi karbon domestik dan internasional mencapai 500.000-750.000 tCO2e dengan 200 pengguna jasa pada 2025.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyebutkan pihaknya telah menerbitkan 5 juta tCO2e sertifikat melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), meskipun baru 1,78 juta tCO2e yang dipasarkan. Perdagangan karbon ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Ekonomi

Perbankan Pelat Merah Makin Mendominasi

21 Jan 2025

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengumumkan akuisisi 100% saham PT Bank Victoria Syariah (BVS), dengan rencana mengintegrasikan BVS ke BTN Syariah. Menurut Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, langkah ini akan membuat aset BTN Syariah mencapai Rp 67 triliun, melampaui Bank CIMB Niaga Syariah (Rp 65,9 triliun per September 2024), dan menjadikannya bank syariah terbesar kedua setelah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Nixon menegaskan, ini sejalan dengan harapan OJK untuk mempercepat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Syariah CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara, menyatakan pihaknya akan melakukan spin off unit usaha syariahnya tanpa akuisisi. Namun, proses tersebut masih dalam tahap analisis.

Menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, dominasi bank pelat merah di perbankan konvensional dan syariah bukanlah masalah, karena kepercayaan masyarakat terhadap bank BUMN lebih tinggi. Bank swasta perlu bekerja lebih keras untuk bersaing. Hal ini didukung oleh Direktur KNEKS, Sutan Emir Hidayat, yang menilai bank pelat merah lebih mudah diarahkan untuk mendukung ekonomi syariah dibanding bank swasta, yang cenderung hanya menjalankan bisnis syariah secara pasif.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menekankan pentingnya langkah konsolidasi bagi bank syariah, baik BUMN maupun swasta, untuk menciptakan struktur industri perbankan syariah yang lebih baik dan seimbang.

Ekonomi

Di 42 Daerah Harga GKP Petani Masih di Bawah HPP

21 Jan 2025

Harga gabah kering panen petani di 42 kabupaten dan kota berada di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP Rp 6.500 per kilogram. Oleh karena itu, pemerintah meminta Perum Bulog segera menyerapnya untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional(Bapanas), per 19 Januari 2025, terdapat 42 kabupaten/kota yang harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berada di bawah HPP. Harga GKP petani tersebut Rp 5.000-Rp 6.450 per kilogram (kg). Dari 42 daerah itu, harga GKP petani terendah berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yakni Rp 5.033 per kg atau 22,56 persen di bawah HPP. Kemudian disusul Gianyar di Bali dan Bombana di Sulawesi Tenggara dengan harga GKP petani masing-masing 18,46 persen dan 14,87 persen di bawah HPP.

Bapanas juga mencatat terdapat 109 kabupaten dan kota yang harga gabah kering gilingnya (GKG) berada di bawah HPP GKG di tingkat penggilingan Rp 8.000 per kg. Selain itu, terdapat 48 kabupaten dan kota yang harga beras di tingkat penggilingan berada di bawah HPP beras di gudang Perum Bulog Rp 12.000 per kg. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis, Senin (20/1/2025), mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan harga gabah dan beras di bawah HPP. Beberapa di antaranya adalah kadar air tinggi hingga 50 persen, kadar hampa tinggi, kondisi gabah kurang bagus dan rusak, serta belum menghitung biaya tenaga panen dan proses pengeringan. ”Untuk itu, kami meminta setiap pemerintah daerah memantau harga gabah dan beras. Kemudian, bekerja sama dengan Bulog untuk menyerap gabah dan beras yang berada di bawah HPP,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin.

Deputi III Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menuturkan, sebenarnya harga GKP petani tidak berubah secara drastis. Harga tersebut menyesuaikan kenaikan HPP GKP yang ditetapkan pemerintah dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg. Namun, per 17 Januari 2025, harga rerata nasional GKP petani Rp 6.494 per kg atau masih berada di bawah HPP GKP baru. Bahkan, di beberapa daerah, harga GKPpetani jauh di bawah HPP tersebut dengan disparitas harga GKP antardaerah sebesar 7,84 persen. ”Oleh karena itu, pemerintah melalui Bulog tetap perlu menyerap GKP di daerah-daerah tersebut sesuai HPP yang baru saja disesuaikan,” ujarnya. Per 15 Januari 2025, Bapanas telah memberlakukan HPP GKP, GKG, dan beras baru sebagai acuan penyerapan gabah dan beras di petani dan penggilingan. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025. (Yoga)

Ekonomi

Memikat Investor Global untuk Pasar Karbon RI

21 Jan 2025

Peluncuran perdagangan karbon internasional oleh Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) pada 20 Januari 2025 diharapkan dapat menggairahkan pasar karbon yang cenderung lesu sejak diluncurkan 16 bulan lalu. Pada tahun pertama operasional IDX Carbon, volume perdagangan karbon sempat mencatatkan angka yang signifikan, namun turun pada tahun berikutnya. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, optimistis bahwa dengan membuka pasar kepada pemain internasional, volume transaksi karbon dapat meningkat, dengan target 500.000 hingga 750.000 ton karbon pada tahun ini.

Namun, tantangan tetap ada, seperti kekhawatiran terkait kualitas unit karbon yang ditawarkan Indonesia, yang dapat mempengaruhi permintaan pasar global. Analis BloombergNEF, Joy Foo, menyoroti potensi tekanan pada harga jual karbon akibat permintaan yang lemah dan pasokan yang tinggi. Meskipun demikian, perdagangan karbon kini mulai dipandang lebih sebagai peluang bisnis untuk perusahaan, selain sebagai aktivitas tanggung jawab sosial.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) Indonesia memiliki integritas tinggi, dengan jaminan pemerintah terhadap otorisasi sertifikat untuk menghindari masalah seperti double accounting atau double payment. IDX Carbon diharapkan dapat memfasilitasi penurunan emisi gas rumah kaca melalui perdagangan karbon, seiring dengan diaturnya penurunan emisi dalam Peraturan Presiden No. 98/2021.

Pemerintah juga mendukung pengenaan pajak karbon, dan Menteri Hanif berharap Kementerian Keuangan segera mencermati hal tersebut. Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang sudah memberlakukan pajak karbon, dan Indonesia berencana mengikuti jejak tersebut untuk mendukung pertumbuhan pasar karbon domestik dan internasional.

Ekonomi

Belajar dari Insiden Kebakaran di LA

21 Jan 2025

Dalam waktu kurang dari lima pekan, Amerika Serikat (AS) memberikan dua pesan penting yang mengingatkan tentang vitalnya asuransi dan manajemen risiko. Pertama, tragedi pembunuhan Brian Thompson, CEO United Healthcare, oleh Luigi Mangione di luar Hotel Hilton Manhattan pada 4 Desember 2024, yang diduga berkaitan dengan kebencian terhadap industri asuransi. Kedua, kebakaran hutan besar yang melanda Los Angeles sejak Januari 2025, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai US$150 miliar (sekitar Rp2.430 triliun). Kerugian ini mencakup yang diasuransikan dan yang tidak, memperburuk tantangan yang dihadapi industri asuransi yang sudah bergumul dengan meningkatnya frekuensi bencana alam.

Kerugian besar ini memberi pelajaran penting tentang perlunya sistem asuransi bencana yang lebih baik, seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara lain, misalnya Jepang dan Selandia Baru, yang menggabungkan peran serta pemerintah dalam asuransi bencana melalui pola Public-Private Partnership (PPP). Namun, di Indonesia, meski risiko bencana alam tinggi, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang seringkali diperburuk oleh fenomena El Nino, program asuransi bencana wajib belum terwujud secara maksimal.

Penting bagi pemerintah untuk segera mewujudkan program asuransi wajib, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, khususnya untuk bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Program ini akan mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana yang selama ini belum sepenuhnya dapat ditanggung oleh industri asuransi.

Ekonomi

Izin Usaha Batu Bara

21 Jan 2025

Revisi Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi salah satu topik penting dalam pembahasan Badan Legislasi DPR. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) yang lebih luas kepada perguruan tinggi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta organisasi kemasyarakatan. Menurut Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, langkah ini membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk terlibat langsung dalam sektor pertambangan, tidak hanya yang berada di sekitar lokasi tambang, tetapi juga yang lebih luas.

Dalam draf revisi, Pasal 51A dan 51B mengatur pemberian WIUP mineral logam kepada perguruan tinggi dan UMKM dengan cara prioritas. Perguruan tinggi yang dapat menerima WIUP harus memiliki akreditasi minimal B, sementara pemberian WIUP untuk UMKM akan diprioritaskan berdasarkan faktor-faktor seperti peningkatan tenaga kerja dalam negeri dan pemenuhan rantai pasok. Selain itu, ketentuan tentang pemberian WIUP juga mengatur tentang badan usaha, koperasi, dan bahkan organisasi keagamaan yang dapat terlibat dalam usaha pertambangan.

Namun, pembahasan revisi UU ini menuai kontroversi. Putra Nababan, anggota Badan Legislasi DPR, mengkritik proses pembahasan yang terkesan terburu-buru tanpa melihat naskah akademik dengan cermat. Selain itu, pemberian WIUP kepada organisasi keagamaan, seperti yang dilakukan dengan Nahdlatul Ulama (NU), menimbulkan pro dan kontra. NU, misalnya, berencana mengelola penghiliran batu bara melalui PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara, meski masih mencari investor untuk membiayai kegiatan reklamasi dan memastikan keberlanjutan bisnis tambangnya.

Secara keseluruhan, revisi UU Minerba bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, dan UMKM dalam industri pertambangan. Namun, implementasi dan dampak kebijakan ini memerlukan kajian yang lebih mendalam dan transparan agar tidak menimbulkan potensi risiko ekonomi dan sosial yang merugikan.

Ekonomi

Sektor Saham Menjadi Pilihan Bagi Kebijakan Trump

21 Jan 2025

Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-60 pada Senin, 20 Januari 2025, diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap pasar saham global, termasuk Indonesia. Meskipun pasar Indonesia sempat mengalami volatilitas pasca pemilu AS dan aksi jual investor asing yang menekan indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia, IHSG menunjukkan pemulihan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh keputusan mengejutkan Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan.

Menurut berbagai analis, pelantikan Trump kemungkinan akan berdampak pada berbagai sektor saham di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas menyatakan bahwa pasar Indonesia sudah terpengaruh oleh efek Trump, terutama dalam bentuk penguatan indeks dolar AS (DXY). Sektor perbankan, yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, diperkirakan akan mengalami dampak positif jika dana asing kembali masuk.

Felix Darmawan dari Panin Sekuritas menyarankan bahwa kebijakan Trump yang berfokus pada peningkatan belanja domestik atau perdagangan internasional bisa memberi dampak pada sektor ritel Indonesia, meski lebih terkait dengan faktor eksternal seperti nilai tukar atau tarif impor. Sebaliknya, penurunan suku bunga Bank Indonesia dapat mendorong sektor ritel, dengan meningkatnya daya beli konsumen.

Di sisi lain, Reza Fahmi dari Henan Putihrai Asset Management (HPAM) memperkirakan bahwa sektor infrastruktur, media, dan properti akan mendapat sentimen positif dari kebijakan Trump yang mendukung pembangunan dan investasi. Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas dan Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia juga melihat potensi keuntungan bagi sektor energi, terutama energi fosil dan minyak dan gas, sebagai dampak positif dari kebijakan Trump.

Namun, sejumlah analis, termasuk Abdul Azis, menyarankan untuk "wait and see" menjelang pelantikan Trump, mengingat ada potensi volatilitas pasar dan ketidakpastian yang menyertainya. Reaksi pasar terhadap pidato kebijakan Trump pasca pelantikan akan menjadi kunci bagi pergerakan saham dan obligasi di Indonesia.

Ekonomi

Ada Ide Perguruan Tinggi Kelola Tambang Mineral Logam

21 Jan 2025

Selain organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan, perguruan tinggi juga diusulkan untuk mendapatkan hak pengelolaan tambang mineral logam. Hal itu dibahas dalam rapat penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan dari Partai Gerindra, Senin (20/1/2025), di kompleks Senayan, Jakarta, yang berlangsung secara hibrida. Dalam rapat yang dihadiri sejumlah tim ahli tersebut, ada 11 poin yang menjadi topik pembahasan revisi ketiga UU No 4/2009 itu. Pada poin kelima dalam paparan rapat tertulis rencana prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi.

”Saya secara pribadi, masyarakat yang ada di dalam area pertambangan tidak lagi hanya terkena debu tambang akibat eksploitasi. Tetapi, (revisi) ini merupakan suatu peluang bagi masyarakat untuk melakukan usaha (penambangan) secara langsung. Ini adalah bentuk amanat dari Pasal 33 UUD 1945,” kata Bob. Dalam paparan yang dibacakan tim ahli dalam rapat tersebut, prioritas pemberian WIUP kepada perguruan tinggi disematkan dalam Pasal 51A. Dalam Ayat (1) pasal tersebut tertulis WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. Di ayat berikutnya, pertimbangan pemberian WIUP tersebut adalah akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah B. Seusai paparan, anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarif Muhammad, menyampaikan, ada sejumlah catatan kritis dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 4/2009 tersebut.

Menurut dia, ada cacat formal dan cacat material dalam penyusunan perubahan kedua yang terjadi di masa pandemi Covid-19 tahun 2020. ”Pembahasannya dilakukan tertutup dan minim partisipasi masyarakat. Selain itu, naskah RUU tidak ada pengujian oleh publik dan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),” kata Syarif. Sementara itu, saat dihubungi, Senin, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, proses penyusunan RUU ini bisa dibilang kilat dan tidak transparan. RUU ini juga muncul tiba-tiba dan tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional 2025. Lagi-lagi, menurut dia, DPR dan pemerintah terkesan ugal-ugalan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. ”Khusus hak kelola bagi perguruan tinggi, perguruan tinggi seharusnya fokus pada penyiapan sumber daya manusia untuk hilirisasi tambang, bukan malah mengurusi eksploitasi tambang,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Masih Dibutuhkan Pekerja yang Berketerampilan Dasar

21 Jan 2025

Di tengah kemajuan teknologi digital, bidang pekerjaan yang cenderung membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled masih akan dibutuhkan. Bidang pekerjaan seperti ini juga diproyeksikan akan tetap tumbuh pada 2030. Berdasarkan Future of Jobs Report 2025 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Duni (World Economy Forum/WEF)tanggal 8 Januari 2025, sejumlah bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan pesat pada 2030 antara lain ekerja pertanian/peternakan, buruh tani, dan pekerja terkait industri agro, pengemudi pengiriman, pekerja konstruksi bangunan, dan pramuniaga toko. Kemudian, sopir truk, pekerja bangunan, pekerja penjualan di toko, perawat, dan pramusaji makanan minuman.

Dalam laporan yang sama, Forum Ekonomi Dunia menekankan, pekerja pertanian menduduki puncak daftar pekerjaan dengan pertumbuhan terbesar dalam lima tahun kedepan dan diperkirakan akan memperoleh 35 juta pekerjaan lagi pada tahun 2030. Tren transisi hijau,termasuk peningkatan upaya dan investasi untuk mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim, merupakan kekuatan pendorong di balik pertumbuhan pekerjaan ini. Analis Indonesia Labor Institute, Rekson Silaban, Senin (20/1/2025), di Jakarta, berpendapat, kebutuhan pekerja dengan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled workers akan tetap tinggi dalam lima tahun mendatang, tetapi kebutuhan itu utamanya untuk memenuhi pasar kerja di sejumlah negara maju. Di negara ini diperlukan pekerja domestik, perawat orang lansia, perawat taman, dan penjaga hewan piaraan.

Dia menduga, selain populasi usia kerja yang menua dan jumlahnya turun, negara maju telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, jenis pekerja domestik, perawat orang lansia, pesawat taman, dan penjaga hewan piaraan tidak banyak tersedia. Kalaupun mau dimanfaatkan, Indonesia dapat menyalurkannya sebagai pekerja migran Indonesia. ”Namun, adanya kebutuhan global seperti yang disebut dalam laporan Forum Ekonomi Dunia itu tidak boleh dijadikan sebagai keunggulan komparatif ekonomi Indonesia. Sebab, halitu berpotensi membuat Indonesia terjebak sebagai negara pemasok pekerja low-semi skilled,” kata Rekson. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memandang, laporan Forum Ekonomi Dunia itu harus menjadi catatan bagi Pemerintah Indonesia yang selama ini mempunyai keinginan untuk menghilangkan atau mengeliminasi bidang-bidang pekerjaan di sektor jasa pelayanan karena dianggap informal. (Yoga)

Ekonomi

Tahun 2025 Menyongsong Minat IPO

21 Jan 2025

Memasuki tahun 2025, delapan emiten baru sudah melaksanakan penawaran saham perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Setelah melalui tahun 2024 yang menantang, otoritas bursa menargetkan 66 perusahaan akan melaksanakan IPO pada 2025. Sepanjang 2024, tercatat hanya 41 perusahaan baru dengan total dana yang dihimpun sebanyak Rp 14,3 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan dengan 79 penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) pada 2023 yang berhasil menghimpun dana Rp 54,1 triliun. Kondisi ini bahkan disebut terendah dalam lima tahun terakhir. Analis pasar modal Stocknow.id, Hendra Wardana, menyebut beberapa faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar, serta tingginya biaya dan regulasi dalam proses IPO yang menjadi tantangan utama. ”Meski begitu, BEI optimistis dengan target 66 perusahaan yang akan IPO di 2025, dengan memastikan bahwa kualitas perusahaan yang melantai tetap terjaga sehingga minat investor dapat terus meningkat dan pasar modal Indonesia semakin berkembang,” tutur Hendra, Jumat (17/1/2025).

Sepanjang Januari, sebanyak delapan emiten tercatat telah melantai di BEI yang berasal dari beragam sektor dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp 3,6 triliun. Dengan demikian, saat ini, total emiten di bursa mencapai 951 perusahaan. Delapan emiten tersebut adalah PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (kode emiten CBDK), PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG), PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT), PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII), PT Kentanix Supra International Tbk (KSIX), dan PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU). Kemudian, PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) dan PT Hero Global Investment Tbk (HGII). Menurut Hendra, pendorong ramainya aksi IPO dan pergerakan positif IHSG di Januari 2025 ialah optimisme pemulihan ekonomi, kebijakan pemerintah yang propasar, serta meningkatnya minat investor dalam membeli saham baru. Semuanya berkontribusi pada sentimen pasar yang positif.

Sebelumnya, pada Kamis (2/1/2025), ketika perdagangan BEI tahun 2025 resmi dibuka, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menyampaikan bahwa secara global kinerja BEI masih menunjukkan daya saing yang kompetitif dibandingkan dengan bursa global lainnya. ”Saya bangga melaporkan bahwa pasar modal kita tidak hanya bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga terus menunjukkan daya saing yang tinggi, baik di ASEAN maupun dalam skala global,” ucapnya dalam keterangan tertulis di laman BEI. Pencapaian positif terlihat dari meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Total investor pasar modal yang terdiri dari investor saham, obligasi, dan reksa dana meningkat menjadi 14,84 juta investor. Sementara itu, khusus untuk investor saham, terdapat peningkatan lebih dari 1 juta investor saham menjadi 6,37 juta investor saham (Yoga)