Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah menerapkan pajak minimum global mulai Januari 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024. Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji, menyatakan bahwa penolakan AS terhadap Pilar Satu kesepakatan pajak global dapat menghambat implementasi global, karena membutuhkan dukungan negara-negara besar. Namun, Pilar Dua yang mengatur pajak minimum global masih dapat diterapkan oleh negara lain.

Pengamat pajak dari CITA, Fajry Akbar, menambahkan bahwa mekanisme pemaksaan dalam Pilar Dua memungkinkan penerapan pajak global tetap memberikan keuntungan bagi negara-negara seperti Indonesia, meskipun AS tidak berpartisipasi. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan pajak global Indonesia dari perusahaan multinasional, termasuk yang berasal dari AS.

Menurut Willy Goutama, analis Maybank Sekuritas, pendapatan GGRM pada tahun 2025 diprediksi akan turun menjadi Rp 88,4 triliun dari Rp 98,99 triliun pada tahun 2024. Namun, laba bersih diperkirakan tumbuh menjadi Rp 1,4 triliun dari Rp 1,18 triliun di tahun sebelumnya. Ia juga menyarankan GGRM untuk meningkatkan skor Environmental, Social, and Governance (ESG) yang masih rendah di level 13, jauh di bawah rata-rata perusahaan sejenis.

Abdul Azis Setyo Wibowo, analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai lemahnya daya beli masyarakat dan tingginya tarif cukai rokok menjadi faktor utama penurunan kinerja GGRM. Investasi GGRM di bisnis infrastruktur, seperti bandara, belum memberikan dampak positif signifikan.

Sementara itu, Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, melihat peluang perbaikan kinerja GGRM dengan stabilnya data keyakinan konsumen dan absennya peningkatan tarif cukai pada tahun 2025. Namun, Nafan menyatakan GGRM masih membutuhkan katalis positif yang signifikan.

Rekomendasi analis terhadap saham GGRM bervariasi. Maybank Sekuritas menyarankan sell dengan target harga Rp 8.000, sementara Nafan dan Natalia Sutanto dari BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan hold dengan target harga masing-masing Rp 11.600 dan Rp 17.500.

Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, menyebut tren penurunan saham bank telah berakhir dan musim pembagian dividen turut menjadi katalis positif. Ia memproyeksikan saham-saham bank besar, seperti BBNI, BBRI, BMRI, dan BBCA, akan terus menguat dalam jangka pendek. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan laba bank tidak akan langsung melonjak signifikan, mengingat kondisi ekonomi masih memengaruhi kredit.

Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI, menilai dampak positif penurunan BI rate terhadap likuiditas bank perlu didukung dengan kebijakan lain, seperti penurunan bunga SRBI. Hal ini penting untuk memastikan likuiditas yang lebih cair.

Lani Darmawan, Direktur Utama Bank CIMB Niaga, menyebut fokus banknya tahun ini adalah ekspansi sektor UMKM dan ritel untuk meningkatkan margin. Ia berharap penurunan suku bunga BI dapat mendorong permintaan kredit, meskipun dampaknya masih terlalu dini untuk diukur.

Meskipun penurunan suku bunga memberikan sentimen positif bagi saham perbankan, dampaknya terhadap kinerja keuangan bank diperkirakan baru terasa di kuartal II 2025.

Peta persaingan industri perbankan syariah diharapkan dapat semakin kompetitif seiring dengan terbentuknya bank syariah baru beraset besar. Saat ini terdapat dua unit usaha syariah perbankan yang telah memenuhi kriteria untuk membentuk bank umum syariah baru sehingga dapat meramaikan peta persaingan industri. Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai, industri perbankan syariah membutuhkan penguatan struktur, antara lain dengan membentuk bank syariah baru yang besar. Hal ini penting dilakukan agar pangsa pasar perbankan syariah tidak dikuasai oleh segelintir bank syariah saja. ”Konsolidasi perbankan syariah selama ini, kan, agak mandek.Makanya, OJK harus memaksa bank-bank itu supaya mau melakukan merger,” ujar Piter saat dihubungi dari Jakarta, Senin (20/1/2024). Ketentuan mengenai merger bank syariah tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Regulasi ini mengatur pemisahan wajib dilakukan bagi UUS dengan nilai aset 50 persen dari total aset bank konvensional induk dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp 50 triliun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua UUS perbankan yang masuk dalam kriteria wajib melakukan pemisahan (spin-off), yakni UUS milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Merujuk pada laporan keuangan pada triwulan III-2024, aset UUS BTN tercatat Rp 57,7 triliun, sedangkan aset UUS CIMB Niaga sebesar Rp 65,99 triliun. BTN mengumumkan telah memulai tahapan akuisisi terhadap PT Bank Victoria Syariah senilai Rp 1,06 triliun. Hal ini terjadi setelah BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (conditional sales purchase agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham Bank Victoria Syariah pada 15 Januari 2025. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam siaran persnya mengatakan, aksi korporasi ini merupakan bagian dari rencana BTN untuk membentuk bank umum syariah melalui strategi anorganik. Setelah mendapatkan persetujuan dari regulator, BTN akan memisahkan UUS BTN (BTN Syariah) dan mengintegrasikannya ke dalam Bank Victoria Syariah. (Yoga)

Pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang Banten sedang dilakukan pembongkaran oleh TNI AL. Pembongkaran tersebut dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI Harry Indarto. Dilansir dari Antara, puluhan kapal TNI AL dan nelayan merobohkan pagar yang ada di kawasan Tanjung Pasir tersebut. Cara lain juga dilakukan untuk membongkar pagar-pagar yang terbuat dari bambu tersebut, yakni mengikat dengan tali yang kemudian ditarik oleh kapal sampai roboh. Soal Pagar Laut Ilegal di Pesisir Tangerang, DPD dan DPR Bilang Begini Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku masih mendiskusikan solusi terkait pembongkaran pagar tersebut. Untuk waktu pembongkaran pagar yang terbuat dari bambu berlapis dengan kedalaman variatif itu, KKP masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak.

"Mungkin 1-2 hari ini ada solusi kapan ada pembongkaran itu dimulai," ujar Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid Yusuf saat meninjau pagar laut di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu 15 Januari 2025.  DPR De sak Pemerintah Tangkap Beking Pemasang Pagar Laut di Tangerang, Tak Cukup Hanya Disegel Halid mengatakan, masalah pagar laut yang tertanam memanjang puluhan kilometer itu bukan hanya kewenangan jawab KKP, namun juga secara simultan tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perekonomian. "Untuk itu kami perlu berkoordinasi apa langkah selanjutnya," katanya.  

Halid menyebut bahwa pihak KKP telah menyegel pagar laut di sepanjang pesisir utara Kabupaten Tangerang itu karena sudah dipastikan tidak berizin alias ilegal. KKP menurut Halid belum memutuskan hal teknis untuk pembongkaran pagar misal menggunakan alat berat atau akan melibatkan masyarakat untuk mencabut secara mandiri pagar laut tersebut.   Halid mengatakan, untuk mengungkap dan mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, pihaknya terus melakukan investigasi mendalam.  "Jelas ini manusia menggunakan tangan-tangannya. Ada langkah investigatif yang tengah kami lakukan apakah itu di masyarakat, lembaga sosial, ataupun pihak-pihak lain yang merasa bertanggung jawab atas pemagaran tersebut. Kami akan melihat reaksi seperti apa yang akan muncul," ujarnya pada Rabu, 15 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara. (Yetede)

Menurut Erwin Wijaya, Research Analyst Verdhana Sekuritas Indonesia, salah satu solusi yang diperlukan adalah pemangkasan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9% menjadi sekitar 3%-5%. Ia menyebutkan bahwa setiap penurunan GWM sebesar 1% dapat meningkatkan likuiditas hingga Rp 90 triliun, yang berpotensi menurunkan biaya pendanaan dan suku bunga kredit.

Juda Agung, Deputi Gubernur BI, menyoroti keberhasilan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dalam mendorong pertumbuhan kredit perbankan hingga 10,39% di 2024. Tanpa insentif ini, pertumbuhan hanya mencapai 9,6%. Meski begitu, Juda menyatakan KLM memiliki batasan dan hanya berlaku untuk kredit di sektor prioritas.

Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, menilai insentif KLM efektif dalam meningkatkan penyaluran kredit dan stabilitas likuiditas. Namun, ia menekankan bahwa tambahan pengurangan GWM tetap dibutuhkan, terutama menghadapi perlambatan ekonomi atau ketidakpastian global. Hingga Desember 2024, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Oke berada di angka tinggi, yaitu 132%, turun dari 143% pada kuartal I-2024.

Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, juga mendukung tambahan insentif GWM dan mempertahankan KLM. Ia menyebutkan rasio LDR CIMB Niaga berada di angka 85% dengan likuiditas yang lebih longgar berkat KLM. Menurutnya, insentif ini membantu partisipasi bank sesuai risk appetite masing-masing.