Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Jadi Pendatang Baru Saham Rahayu Efendi Terbang 521%

25 Jan 2025

Saham emiten pendatang baru, PT Raharja Energy Cepu Tbk (RATU) langsung melejit sejak resmi tercatat (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Januari 2025. Saham anak usaha PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) ini, telah melesat 521,74% dari harga listing perdana di Rp 1.150 menjadi Rp7.150 di penutupan perdagangan Jumat (24/1/2025). Kapitalisasi pasar (market cap) RATU yang saat ini sebesar Rp19,41 triliun, bahkan telah menyalip induk bahkan telah menyalip induk usahanya, RAJA senilai Rp16,49 triliun. Pada perdagangan kemarin, RATU kembali menyentuh batas auto reject atas (ARA) setelah menguat 10% ke level Rp 7.150. Saham emiten holding migas tersebut ditransaksikan sebanyak 4.472 kali dengan nilai Rp23,7 miliar. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan menilai, kenaikan saham RATU lebih banyak didorong oleh sentimen spekulatif. "Sebagai emiten yang baru IPO, saham ini menarik perhatian investor yang ingin mengejar momentum kenaikan harga saham dalam waktu singkat," kata dia kepada Investor Daily. (Yetede)

Ekonomi

Plus-Minus DHE Wajib Disimpan di Dalam Negeri

25 Jan 2025

MULAI 1 Maret 2025, pemerintah mewajibkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam 100 persen di dalam negeri selama satu tahun. Devisa tersebut akan disimpan di bank dalam negeri dan masuk ke sistem keuangan Indonesia. Dengan membesarnya cadangan devisa, nilai tukar rupiah diharapkan lebih stabil. Posisi neraca pembayaran pun menjadi lebih kuat. Presiden Prabowo Subianto telah membahas kebijakan ini dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025. Dalam aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, perusahaan eksportir yang memperoleh DHE wajib memarkir devisa tersebut sebesar 30 persen selama tiga bulan. Namun batas 30 persen tersebut dianggap terlalu kecil. Tanpa aturan itu pun, eksportir membawa sebagian DHE-nya ke dalam negeri untuk kebutuhan operasional, seperti untuk membayar gaji karyawan.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi aturan tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam sudah rampung dibahas. "PP-nya sedang disiapkan. Perlu dilakukan harmonisasi, kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan," ucapnya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025. Dalam aturan baru nanti, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan DHE sumber daya alam sepenuhnya untuk transaksi minimal US$ 250 ribu. Sedangkan ekspor di bawah nilai tersebut tidak diwajibkan memenuhi ketentuan wajib parkir DHE. Ketentuan ini bertujuan memberi kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas. Khususnya agar usaha kecil bisa tetap kompetitif di pasar internasional.

Airlangga memperkirakan kebijakan ini menambah cadangan devisa hingga US$ 90 miliar. Untuk memastikan kepatuhan para eksportir, menurut Airlangga, pemerintah akan memberikan banyak insentif kepada para eksportir. Jenis insentif untuk eksportir, tutur Airlangga, nantinya bersumber dari perbankan, salah satunya pengaturan ihwal cash collateral. Regulasi terkait akan diterbitkan oleh BI. Namun ia belum merinci apa saja insentif yang akan digelontorkan pemerintah. Merujuk pada PP Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari DHE Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, sebelumnya pemerintah memberi insentif PPh kepada para eksportir yang menyimpan DHE di perbankan dalam negeri. (Yetede)

Ekonomi

DPR Usulkan Perguruan Tinggi Kelola Tambang Mineral Logam

24 Jan 2025

Perguruan tinggi diusulkan bisa memperoleh hak pengelolaan tambang mineral logam dengan tujuan membuka opsi pendanaan secara lebih luas. Namun, sejumlah pihak menilai usulan legislatif ini berpotensi cacat formil dan bertolak belakang dengan undang-undang tentang pendidikan. DPR menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. RUU yang baru dibahas awal pekan tersebut resmi menjadi usulan inisiatif DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna, Kamis(23/1/2025) pagi, di Gedung Parlemen, Jakarta. Dalam rapat yang berlangsung sekitar 20 menit, usulan dari setiap fraksi disampaikan secara tertulis. Dilihat dari draf sementara, terdapat pasal tambahan, yakni Pasal 51A yang berbunyi wilayah izin usaha tambang (WIUP) mineral logam dan batubara dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

Seusai rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan pasal ini memberikan perguruan tinggi kesempatan mencari pendanaan secara lebih luas. Salah satunya melalui sektor pertambangan yang diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi. ”Semangatnya adalah bagaimana memberikan atau mencarikan dana untuk universitas. Nah, tetapi kemudian mungkin mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur di dalam aturan yang ada,” ujar Dasco. Ia pun memastikan pembahasan RUU tersebut masih bergulir dengan banyak melibatkan partisipasi publik. ”Tentu itu silakan saja dikaji, kemudian dari hasil itu baru dimasukkan ke dalam rumusan. Kami sebagai pimpinan tadi sudah mengesahkan sebagai usul inisiatif. Artinya, ini baru permulaan dan belum menjadi draf final,” lanjutnya. Pembahasan kilat Pada Senin (21/1), sejumlah anggota Badan Legislasi DPR berkumpul di ruang rapat Baleg DPR, Gedung Nusantara I, Jakarta. Di tengah masa reses yang seharusnya digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat, mereka mendadak membahas rencana revisi UU No 4/2009.

Semula, para anggota Baleg menyepakati pembentukan anggota Panitia Kerja RUU Minerba. Seusai rapat, Baleg DPR kembali menggelar rapat pleno pengambilan keputusan bahwa revisi RUU Minerba menjadi usulan inisiatif DPR. Revisi UU Minerba disebut akan memberikan kedudukan hukum lebih tinggi untuk aturan pemberian izin tambang, melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur izin tambang untuk ormas keagamaan. Kepala Divisi Media dan Publikasi Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bayu Yusya menilai revisi UU Minerba tidak memenuhi syarat formil karena tidak melalui tahap perencanaan. ”Hal ini jelas modus untuk revisi diam-diam karena kepentingan tertentu,” ujarnya. Bayu pun mempertanyakan mengapa revisi ini juga dilakukan secara tiba-tiba oleh Baleg dan tidak dilakukan oleh Komisi XII DPR yang membidangi pertambangan. Menurut dia, indikasi adanya motif kepentingan tertentu juga terasa kuat karena proses yang dilakukan tanpa sosialisasi dan transparansi dengan melibatkan partisipasi publik. (Yoga)

Ekonomi

Perbankan Masih Bergulat dengan Tingginya Biaya Dana

24 Jan 2025

Meskipun Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5,75%, perbankan masih akan menghadapi biaya dana (cost of fund) yang tinggi hingga paruh pertama 2025. Hal ini disebabkan oleh ketatnya likuiditas dan persaingan yang sengit dalam merebut dana pihak ketiga (DPK), sehingga bank belum berani menurunkan suku bunga simpanannya.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa LPS akan mempertahankan suku bunga penjaminan di level 4,25% hingga Mei 2025. Ia menjelaskan bahwa meskipun BI Rate turun, reaksi pasar masih lambat, dan ada tekanan terhadap rupiah. Oleh karena itu, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiatmadja, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menahan penurunan bunga deposito adalah persaingan dengan instrumen investasi lain seperti Surat Berharga Negara (SBN) yang menawarkan imbal hasil tinggi. Jika bank menurunkan bunga deposito terlalu cepat, ada risiko nasabah akan mengalihkan dana mereka ke SBN atau bank lain.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Lani Darmawan, juga memperkirakan bahwa tren biaya dana yang mahal masih akan berlanjut, meskipun BI Rate telah turun. Sementara itu, Direktur Bisnis Bank J Trust Indonesia, Widjaja Hendra, menambahkan bahwa untuk tetap kompetitif dalam menarik DPK, bank harus tetap menawarkan suku bunga tinggi, karena masyarakat Indonesia cenderung memilih bank dengan bunga simpanan yang menarik.

Dengan kondisi ini, bank masih perlu berhati-hati dalam mengelola likuiditas mereka. Sementara bank besar seperti BCA relatif lebih stabil dengan rasio dana murah yang tinggi, bank lain masih harus beradaptasi dengan persaingan ketat di pasar.

Ekonomi

JKN Sebagai Pilar Stabilitas Pelayanan Kesehatan

24 Jan 2025

PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) berpotensi mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan baru pemerintah pada tahun 2025, terutama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Analis MNC Sekuritas, Rudy Setiawan, menyoroti bahwa peningkatan layanan kesehatan pemerintah, termasuk penerapan Coordination of Benefit (CoB) antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta, dapat berdampak positif bagi HEAL. Dengan sistem CoB, pasien dapat menggunakan asuransi swasta untuk menutupi biaya tambahan di luar cakupan BPJS, yang dapat meningkatkan jumlah pasien berasuransi swasta dan mengintegrasikan layanan kesehatan publik serta swasta.

Selain itu, aturan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan berlaku pada semester kedua 2025 juga dapat mendorong kenaikan tarif BPJS, yang menguntungkan rumah sakit yang melayani banyak pasien JKN. HEAL memiliki proporsi pasien JKN sebesar 73%, sehingga kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Dari sisi ekspansi, Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis, melihat bahwa HEAL terus menambah kapasitas rumah sakitnya. Sepanjang 2024, HEAL telah membuka rumah sakit baru di IKN, Madiun, Pasuruan, dan PIK 2, serta berencana melanjutkan ekspansi pada 2025 dengan membuka dua rumah sakit baru di Bali dan Salatiga, serta mengakuisisi satu rumah sakit tambahan. Ekspansi ini diharapkan meningkatkan jumlah pasien dan pendapatan HEAL.

Analis Maybank Sekuritas, Paulina Margareta, memilih HEAL sebagai saham utama di sektor kesehatan Indonesia, mengingat pertumbuhan volume pasien yang kuat berkat partisipasi dalam program JKN. Ia juga menilai HEAL berpotensi meningkatkan margin keuntungan melalui skala ekonomi dan standarisasi kelas pasien.

Ekonomi

Peredaran Uang Menyentuh Rp 9.200 Triliun, Pertumbuhan Terhambat

24 Jan 2025

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar (M2) pada Desember 2024 mencapai Rp 9.210,8 triliun, tumbuh 4,4% year-on-year (yoy). Namun, pertumbuhan ini melambat dibandingkan November 2024 yang tumbuh 6,5% yoy.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, perlambatan ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 5,8% yoy serta uang kuasi sebesar 0,3% yoy. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi adalah penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

Penyaluran kredit pada Desember hanya tumbuh 9,1% yoy, lebih rendah dibandingkan 10,1% yoy pada November. Perlambatan terjadi di segmen korporasi yang hanya tumbuh 14,8% yoy (sebelumnya 15,2% yoy) dan kredit perorangan yang tumbuh 2,9% yoy (sebelumnya 3,5% yoy).

Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat mengalami kontraksi 17,4% yoy, berbeda dari bulan sebelumnya yang masih tumbuh 1,1% yoy. Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih hanya tumbuh 0,8% yoy, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 1,0% yoy.

Data ini mencerminkan adanya perlambatan pertumbuhan likuiditas di ekonomi, yang bisa berdampak pada aktivitas bisnis dan konsumsi ke depan.

Ekonomi

Melindungi Kekayaan Digital dan Tak Kasat Mata

24 Jan 2025

Ancaman kejahatan digital, terutama melalui penipuan berbasis tautan (link) dan pencurian data pribadi, semakin meningkat. Kasus seperti yang dialami Silvia Yap, yang kehilangan Rp1,4 miliar setelah mengklik tautan undangan pernikahan berisi file APK, menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap pesan mencurigakan. Serangan siber semakin berkembang dengan jenis penipuan seperti ransomware, phishing, dan serangan kata sandi yang meningkat drastis pada 2023.

Penyebab kebocoran data pribadi bisa berasal dari berbagai faktor, seperti kehilangan perangkat, peretasan, kelalaian, atau penyalahgunaan oleh pegawai. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui UU No. 27/2022, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan untuk melindungi data konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk memastikan keamanan sistem informasi dan kesiapan menghadapi insiden siber.

Pentingnya edukasi masyarakat dan kewaspadaan terhadap modus kejahatan baru, seperti yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, juga disoroti. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi dan melindungi transaksi digital sangat diperlukan, terutama dengan semakin banyaknya generasi muda yang terlibat dalam transaksi online.

Ekonomi

Mengembalikan Kilau LQ45 di Pasar Saham

24 Jan 2025

Perubahan konstituen pada indeks LQ45 di awal tahun 2025 membuka harapan untuk peningkatan performa indeks saham unggulan Indonesia, yang sebelumnya mengalami kinerja buruk pada tahun lalu. Meskipun indeks LQ45 turun 14,83% YoY pada 2024, tanda-tanda kebangkitan terlihat pada 2025 dengan kinerja IHSG yang positif dan LQ45 yang mulai menunjukkan perbaikan.

Perubahan konstituen LQ45 pada awal tahun ini dengan memasukkan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), dan PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA) diharapkan dapat memperkuat kinerja indeks tersebut. Sektor-sektor seperti konsumsi, properti, dan energi diperkirakan mendapat dampak positif dari kebijakan moneter yang lebih longgar, seperti penurunan BI Rate. Ekky Topan, analis dari Infovesta Utama, berpendapat bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, terutama karena program-program pemerintah yang mendukung daya beli masyarakat.

Meskipun perubahan konstituen ini penting, performa LQ45 juga sangat bergantung pada emiten-emiten berbobot besar seperti perbankan dan telekomunikasi. Para analis menyarankan investor untuk memanfaatkan momentum ini dengan fokus pada saham blue-chip yang memiliki fundamental kuat, seperti BBRI, BMRI, TLKM, dan saham-saham di sektor energi seperti PTBA dan ITMG.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, juga menekankan pentingnya memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia untuk memaksimalkan potensi pertumbuhannya. Secara keseluruhan, meskipun tantangan global tetap ada, tahun 2025 menawarkan kesempatan bagi pasar saham Indonesia untuk bangkit, terutama dengan dukungan dari sektor-sektor unggulan dan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi domestik.

Ekonomi

Polisi Mengungkap Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Dana Perjalanan Umrah

24 Jan 2025

Polisi mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang dilakukan seorang pemilik biro perjalanan umrah di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Puluhan orang telah melaporkan kasus itu dengan kerugian miliaran rupiah. Pengungkapan kasus itu dipaparkan dalam konferensi pers di Polda DIY, Sleman, Kamis (23/1/2025). Sejumlah barang bukti dihadirkan, termasuk tersangka ID (46), perempuan pemilik biro perjalanan umrah PT Hasanah Magna Safari (HMS). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar FXEndriadi mengatakan, kasus ini bermula dari laporan seorang korban yang tidak diberangkatkan meski telah membayar lunas semua biaya. ”Korban seharusnya dijadwalkan berangkat pada Desember 2024, tetapi sampai sekarang tidak diberangkatkan juga,” katanya.

Tersangka ID melalui PT HMS menawarkan paket perjalanan umrah kelas bisnis dengan biaya Rp 33 juta-Rp 48 juta per orang. Biaya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan rata-rata harga paket umrah kelas bisnis. Para korban tertarik dengan penawaran itu dan memesan hingga melunasi pembayaran. Namun, hingga jelang waktu pemberangkatan, calon jemaah tidak kunjung mendapatkan berbagai hal yang dijanjikan, seperti tiket pesawat, reservasi hotel, dan perlengkapan umrah lainnya. Mereka pun tidak diberangkatkan. ”Dana yang sudah dibayarkan jemaah juga tidak dikembalikan,” kata Endriadi. Sejauh ini Polda DIY telah menerima laporan dari 49 calon anggota jemaah biro perjalanan itu dengan total kerugian Rp 1,52 miliar. Saat memeriksa dokumen PT HMS, penyidik menemukan data 291 orang belum diberangkatkan pada Desember 2024-April 2025 dengan nilai biaya Rp 12 miliar. Ditemukan juga data paket perjalanan haji furoda untuk 11 orang pada Mei-Juni 2025 senilai Rp 2,1 miliar.

Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Ihsan menambahkan, Polda DIY membuka posko layanan pengaduan terkait kasus ini. Selain posko di gedung lantai 1 Direktorat Reskrimum Polda DIY, masyarakat yang dirugikan biro perjalanan umrah ini juga bisa melapor melalui nomor hotline 085891486496 dan 0895352060598. ”Ini untuk melayani masyarakat yang mungkinjuga menjadi korban, tetapi belum melaporkan. Silakan bawa dokumen terkait,” ujarnya. Yashinta, salah satu korban yang melaporkan kasus ini ke Polda DIY, mengatakan, dirinya membeli paket umrah VIP kelas bisnis seharga Rp 49 juta di biro tersebut. Dia dan rombongan dijadwalkan berangkat pada 24 Desember 2024. ”Pembayaran sudah lunas sejak Februari 2024,” ujarnya. Namun, dia mendapat cerita dari seorang temannya yang berangkat umrah dengan biro yang sama pada sekitar September-November 2024 terkait layanan PT HMS yang tidak sesuai janji.Hal itu, di antaranya, hotel yang berpindah-pindah dan makan yang dijanjikan tiga kali sehari hanya mendapat satu kali. {Yoga)

Ekonomi

Pemerintah Harus Segera Menuntaskan Masalah Truk Muatan Berlebihan

24 Jan 2025

Persoalan truk berlebih dimensi dan kapasitas atau overdimension overload (ODOL) belum menemukan titik terang. Padahal, pelaku usaha dan pakar transportasi bersedia untuk berdiskusi dengan pemerintah mencari jalan tengah atas isu berkepanjangan ini agar dapat menekan angka kecelakaan. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengemukakan, pihaknya pernah berdiskusi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Namun, hasil pertemuan berakhir buntu. Dalam penegakan aturan mengenai muatan berlebih, menurut Mahendra, struktur biaya pengeluaran pengusaha perlu dilihat. Sebagai produsen air mineral, misalnya, pihaknya dapat mengangkut 20 ton per truk. Ketika kapasitasnya dipangkas menjadi hanya 10 ton, setengah biaya akan dibebankan pada harga produk.

Biaya transportasi naik 50 persen. ”Kalau semua rata, enggak bersaing. Harga ke konsumen akhir jadi mahal. Nah, pendekatan ini harus secara supply chain (rantai pasok). Enggak hanya bicara dari sisi jalan rusak,” ujar Mahendra di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Ia mempertanyakan sejauh mana audit kapasitas jalan tol. Berkaca dari negara lain, ia butuh penjelasan pemerintah di balik terbatasnya kapasitas jalan tol. Padahal, truk barang berkapasitas besar dapat beroperasi hingga dalam kota. ”Artinya apa? Supply chain infrastruktur itu harus didesain untuk menunjang biaya logistik yang lebih murah,” katanya. Sebagai pengusaha, Mahendra juga berpendapat, barang-barang penyumbang devisa negara perlu diprioritaskan, seperti semen dan minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ketika itu dikorbankan, dapat menurunkan performa bersaingnya hanya karena barang sensitif pada biaya transportasi.

Salah satu penyumbang biaya logistik tinggi adalah pungutan liar. Ada pihak tertentu yang menikmati hasilnya. Hal ini mencerminkan rendahnya penegakan hukum di lapangan sehingga biaya pun dapat membengkak. Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengemukakan, sejumlah perwakilan organisasinya pernah membahas persoalan ODOL dengan pemerintah, akhir tahun lalu. Namun, kesepakatan itu tidak berjalan efektif. ”Sebelum pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, (kami) sepakat bahwa pihak yang harus bertanggung jawab ketika kecelakaan ODOL adalah pemilik barang. Jadi, pihak yang tanggung renteng tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan dan barang,” ujar Tory. Pemilik barang harus ikut bertanggung jawab karena ia cenderung memaksakan pengemudi truk membawa muatan lebih banyak dari semestinya. (Yoga)