Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Karyawan Lebih Minat Pada Pekerjaan yang Baru

20 Jan 2025

Tujuh dari 10 karyawan di Indonesia dan memiliki akun di LinkedI menyatakan ingin mencari pekerjaan baru pada 2025. Keinginan mereka ini harus terbentur dengan proses mencari pekerjaan baru yang semakin menantang. LinkedIn Career Expert, Serla Rusli, Jumat (17/1/2025), di Jakarta, mengatakan, tahun baru biasanya membawa harapan baru bagi profesional atau pekerja kerah putih untuk mengejar peluang pekerjaan baru. Data riset LinkedIn terbaru menunjukkan, tujuh dari 10 atau 70 persen profesional pengguna akun LinkedIn di Indonesia menyatakan akan mencari pekerjaan baru pada 2025. Profil ini lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 58 persen. Hampir 69 persen pencari kerja di Indonesia terbuka terhadap peran-peran baru. Sesuai laporan ”Jobs on the Rise” yang dirilis baru-baru ini oleh LinkedIn, Serla menyebutkan, pada 2025 terdapat peningkatan pencarian pekerjaan di bidang teknik keamanan, perjalanan, dan pelayanan.

Ada 10 bidang pekerjaan yang mengalami pertumbuhan pencarian paling cepat di Indonesia sesuai versi laporan ”Jobs on the Rise” LinkedIn. Bidang pekerjaan itu ialah konsultan perjalanan, insinyur keamanan siber, analis pusat operasi keamanan,terapis perilaku, serta direktur makanan dan minuman. Lainnya ialah manajer akun penjualan, insinyur building information modelling (BIM), pelatih pribadi, insinyur perpipaan, dan pemodel (modeler) BIM, yaitu orang yang membuat dan memelihara model 3D proyek konstruksi menggunakan. ”Bidang-bidang pekerjaan seperti itu bisa dimaknai bahwa sektor bisnis di Indonesia sudah kembali normal pasca pandemi Covid-19. Situasinya seperti banyak negara lain alami,” ucap Serla. Meskipun keinginan mencari pekerjaan baru tergolong tinggi, proses pencarian pekerjaan kini semakin menantang.

Rata-rata karyawan Indonesia yang ingin pindah kantor menghabiskan waktu hingga 4 jam per minggu untuk mengirim lima lamaran pekerjaan. Banyak lamaran Sebanyak 42 persen karyawan yang berlatar belakang generasi milenial dan Z percaya bahwa semakinbanyaklamaran yang dikirimkan, semakin besar peluang mereka mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, strategi seperti itu jadi bumerang. Sebab, sebanyak 43 persen di antara karyawan tersebut mengaku malah tidak mendapatkan balasan. ”Sesuai riset LinkedIn, sebanyak 59 persen pencari kerja di Indonesia pernah tidak mendapatkan respons apa pun setelah mengirimkan lamaran atau dihubungi tim perekrut,” kata Serla. Di tengah pasar kerja yang semakin kompetitif, ia melanjutkan, mengirimkan lamaran pekerjaan yang terlalu banyak tidak akan membuahkan hasil. Akibatnya, pencari kerja menjadi kecewa ketika menerima respons yang minim atau tidak mendapatkan balasan oleh para perekrut. (Yoga)

Ekonomi

Super App Jadi Mesin Pendapatan Perbankan

20 Jan 2025

Di tengah margin bunga bersih (net interest margin NIM) yang terus menurun, perbankan terus menggenjot transaksi super app untuk mendongkrak perolehan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI). Hal tersebut juga sebagai kompensasi pedapatan bunga yang melandai, hingga laba yang diraup tetap besar. Bank Indonesia mencatat pembayaran digital mencapai 34,5 miliar transaksi per Desember 2024 atau tumbuh 36,1% (yoy) yang didukung oleh seluruh komponennya. Volume transaksi pada aplikasi mobile melesat 39,1% (yoy), demikian pula volume transaksi pada internet yang tumbuh sebesar 4,4% (yoy) pada tahun 2024. Pembayaran digital diproyeksikan meningkat 52,3% (yoy) pada tahun 2025. Seperti Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) yang terus mengembangkan BRImo, super app yang menjadi andalan masyarakat untuk kebutuhan layanan keuangan. Hingga akhir Desember 2024, jumlah pengguna BRImo telah mencapai 38,61% juta, atau tumbuh sebesar 22,12% year on year (yoy). Total transaksi yang diproses melalui BRImo mencapai 4,32 miliar transaksi, meningkat sebanyak 40,54% secara yoy. Dari sisi nilai, transaksi melalui BRImo memberikan kontribusi fee based income dari sebesar Rp2,97 triliun atau tumbuh sebesar 22,19% (yoy). Capaian ini menunjukkan keberhasilan BRI dalam mengoptimalkan ekosistem digital untuk memperkuat diversifikasi pendapatan berbasis jasa.

Ekonomi

Kementerian Lingkungan Hidup Meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional Perdana untuk Pasar Wajib

20 Jan 2025

HARI ini, 20 Januari 2025, menjadi hari bersejarah dalam mitigasi krisis iklim di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan perdagangan karbon internasional perdana untuk pasar wajib. Presiden Prabowo Subianto langsung tancap target bisa menjual US$ 65 miliar atau Rp 1.000 triliun pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon berbagai proyek. Penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, Ferry Latuhihin, mengatakan proyek-proyek untuk menghasilkan kredit karbon yang bisa dijual secara internasional mencakup pelestarian hutan, reboisasi, serta penanaman kembali lahan gambut dan bakau. Jika target ini terwujud, Indonesia, sebagai salah satu dari sepuluh penghasil emisi terbesar di dunia, berpotensi mencapai target netralitas karbon pada 2060.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq mengatakan perdagangan karbon di bursa karbon sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris 2015. Kesepakatan 197 negara, termasuk Indonesia, bersama-sama menurunkan emisi karbon global sebanyak 45 persen dari 53 miliar ton emisi setara CO2 pada 20130. Waktu itu, Indonesia memasang target bisa menurunkan emisi 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Jumlah emisi memakai perhitungan standar 2010 sebesar 2,87 miliar ton pada 2030. Kini target penurunan emisi untuk mencegah pemanasan global Indonesia menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.

Menurut Hanif, perdagangan karbon Indonesia sudah lama dinantikan banyak negara. "Momen launching perdagangan karbon luar negeri ini merupakan salah satu milestone terbesar dalam penyelenggaraan perdagangan karbon luar negeri di Indonesia," kata Hanif kepada Tempo, Ahad, 19 Januari 2025. Ia juga menilai momen ini sebagai bentuk penguatan untuk mendorong 2nd Nationally Determined Contributions (NDCs) yang akan diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertengahan Februari 2025. Perdagangan karbon luar negeri akan dikelola dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Sistem ini akan menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, yang menunjukkan bahwa suatu proyek telah berhasil mengurangi emisi melalui proses yang terverifikasi. (Yetede)

Ekonomi

Baleg DPR Ngotot Kebut Revisi UU Minerba Hari Ini

20 Jan 2025

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menggelar rapat pleno penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) sejak tadi pagi. Baleg akan membahas perubahan beleid tersebut hingga sore nanti dan berencana mengambil keputusan atas hasil penyusunan Rancangan UU Minerba pada malam ini juga yang dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB nanti. Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengkritik langkah Baleg DPR yang disebut tiba-tiba dan tak transparan. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan rapat penyusunan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini serampangan.

“Jika ini diteruskan, bisa dikatakan lebih ugal-ugalan dari DPR periode sebelumnya,” ujar Aryanto lewat pernyataan resmi, Senin, 20 Januari 2025. Apalagi, agenda yang muncul di publik bahwa Baleg menargetkan rapat penyusunan hingga pengambilan keputusan ditargetkan selesai dalam satu hari saja. Langkah ini menurut Aryanto tak transparan, karena sebelumnya juga tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Aryanto juga menyoroti sejumlah anggota Baleg yang baru mendapat naskah akademik di hari pembahasan RUU. “Seolah-olah ada upaya memaksakan agar segera dilakukan Revisi UU Minerba. Pertanyaannya Revisi UU Minerba yang kilat ini untuk siapa?” ujarnya.

Anggota Baleg dari fraksi PDIP Putra Nababan, misalnya, mengaku baru dikirimi naskah akademik 30 sebelum rapat DPR dimulai. Dia juga mempertanyakan proses penyusunan kilat di Baleg. “Kayanya tak mungkin kita bikin UU tanpa membaca naskah akademik. Lalu dikirim 30 menit sebelumnya, panjangnya 78 halaman. Mohon izin saya belum sempat baca,” ujarnya di sela rapat pleno di gedung DPR, Senin, 20 Januari 2024. Putra juga menyoroti keterlibatan atau partisipasi bermakna dalam penyusunan undang-undang tersebut. “Bagaimana kita menjustifikasi stakeholder dari minerba yang begitu banyak, sehingga kita mem-bypass dan melewati meaningful participation itu. Ini juga harus kita pertanggungjawabkan,” ujarnya. (Yetede)

Ekonomi

Ribuan Pekerja Sritex Terancam di PHK

18 Jan 2025

Ribuan pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan sebagai buntut keputusan tim kurator tidak mengusulkan going concern atau keberlanjutan usaha. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan antisipasi agar pekerja terdampak dapat bekerja di perusahaan lain. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan, empat perusahaan grup Sritex, yakni PT Sritex Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, pailit pada 21 Oktober 2024. Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terkait putusan dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan tekstil terbesar tersebut pailit. Putusan itu dibacakan dalam sidang pada Rabu, 18 Desember 2024. Sejak saat itu, wewenang pengelolaan empat perusahaan itu jatuh ke tangan para kurator yang ditunjuk pengadilan. Setelah dinyatakan pailit, kegiatan produksi di empat perusahaan itu terhambat, bahkan terhenti.

Supaya perusahaan-perusahaan itu bisa kembali beroperasi di tengah kondisi yang pailit, kurator perlu mengajukan usulan going concern (melanjutkan usaha) kepada hakim pengawas. Namun, pilihan itu rupanya tak diambil para kurator. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Ahmad Aziz mengatakan, pihaknya juga berharap supaya going concern bisa dilakukan sehingga perusahaan bisa tetap beroperasi. Dengan demikian, pekerja bisa tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan. ”Tetapi, kalau terpaksa nanti mereka terkena PHK, kami pastikan hak-hak para karyawan terpenuhi, termasuk jaminan hari tua mereka. Soal pesangon, nanti bisa dibicarakan oleh pihak kurator dengan pihak direksi. Ini, kan, masih proses, masih perundingan,PHK itu alternatifterakhir,” kata Aziz. (Yoga)

Ekonomi

Pemulangan Sandera Disepakati oleh Kedua Belah Pihak (H)

18 Jan 2025

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, kesepakatan untuk memulangkan sandera yang ditawan di Jalur Gaza telah tercapai. Pembebasan sandera akan dilakukan bertahap, dimulai pada Minggu (19/1/2025), sesuai kesepakatan. ”Berdasarkan persetujuan kabinet dan pemerintah, dan pelaksanaan perjanjian, pembebasan sandera dapat dilanjutkan sesuai kerangka kerja yang direncanakan sehingga para sandera diharapkan dibebaskan paling cepat pada Minggu,” kata kantor Netanyahu, Jumat (17/1). Sementara itu, di Jakarta, Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan gencatan senjata antara kelompok Hamas dan Israel tidak tercederai kembali, yang berujung pada terhambatnya upaya pengiriman bantuan kemanusiaan dan terhambatnya penghentian perang di Jalur Gaza.

”Kami berharap sampai kesepakatan itu berlaku efektif, kedua pihak memegang kesepakatannya masing-masing sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menghambat pelaksanaan gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono seusai diskusi terbatas dengan sejumlah media di Jakarta. Dalam gencatan kedua ini, disepakati 33 sandera akan dibebaskan. Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Pembebasan sandera ini akan berlangsung bertahap dengan di tahap pertama gencatan senjata yang direncanakan berlangsung 42 hari. Sekitar 250 orang disandera di Gaza dalam serbuan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sebanyak 108 sandera dibebaskan dalam gencatan senjata Hamas-Israel pada November 2023. Dari sekitar 100 sandera yang masih ditawan di Gaza, sepertiga di antaranya diyakini telah tewas. Di tengah besarnya desakan komunitas internasional dan warga Israel, Netanyahu mengatakan, pihaknya mengadakan pertemuan dengan Kabinet Keamanan Israel.

Ia melanjutkan pertemuan dengan pemerintah untuk menyetujui kesepakatan pembebasan sandera. Dengan tercapainya kesepakatan pemulangan sandera, Netanyahu pun menginstruksikan satuan tugas khusus untuk bersiap menerima para sandera yang kembali dari Gaza. Keluarga para sandera sudah diberi tahu bahwa kesepakatan itu telah tercapai. Angin segar Kabar ini menjadi angin segar karena sejak gencatan senjata Gaza diumumkan, Rabu (15/1), Israel terus menyerang sejumlah wilayah di Gaza. Serangan yang terjadi sampai Kamis (16/1) itu menewaskan hampir 100 warga Palestina di Jalur Gaza. Kala itu, media Israel, Yedioth Ahronoth, melaporkan, Netanyahu dan kabinetnya tidak kunjung rapat untuk mengesahkan gencatan senjata. Kantor PM Israel juga mengumumkan, rapat ditunda karena Israel menolak keinginan Hamas dan kelompok perjuangan Palestina. Kelompok perjuangan Gaza ingin hak yang sama dengan Israel: menentukan siapa yang Kantor PM Israel juga mengumumkan, rapat ditunda karena Israel menolak keinginan Hamas dan kelompok perjuangan Palestina. (Yoga)

Ekonomi

Bisnis Gerai Makanan dana Minuman Lokal Mulai Bangkit Lagi

18 Jan 2025

Sejumlah restoran atau gerai makanan minuman merek lokal tetap berekspansi. Mereka memiliki keunggulan lebih mengenal selera konsumen daerah dibandingkan dengan jaringan restoran atau gerai merek internasional. Restoran siap saji bergaya Jepang dan dimiliki pengusaha lokal, Hokben, per Oktober 2024 telah memiliki lebih dari 390 gerai. Gerai sebanyak itu menyebar dari kota besar hingga kota kecil di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam kurun waktu kurang dari empat bulan, Hokben membuka dua gerai Hokben+, restoran baru dengan berbagai fasilitas ruang serbaguna dan fasilitas yang memungkinkan pengunjung melakukan kerja jarak jauh. Saat ditemui dalam acara pembukaan gerai Hokben+ di kompleks Flavor Bliss, Alam Sutera, Tangerang, Banten, Kamis (16/1/2025), Direktur Operasional PT Eka Bogainti (manajemen Hokben) Syamsul Bachri mengatakan, pihaknya berusaha setiap tahun membuka gerai baru. Namun, pemilihan lokasi gerai baru menyesuaikan kondisi daerah dan permintaan konsumen.

”Misalnya, sekarang, di daerah Jakarta, penyebaran gerai Hokben sudah hampir penuh. Begitu pula di Sumatera. Setiap tahun kami tetap mengusahakan ada pembukaan baru,” kata Syamsul. Ketika pandemi Covid-19 melanda, dia menyebut perusahaan juga tetap berekspansi. Lebih kurang 80 gerai baru Hokben dibuka saat itu. Menurut Syamsul, perusahaan berusaha berinovasi dalam bentuk menciptakan menu-menu baru dengan berbagai varian harga. Tujuannya agar pengunjung dari beragam kelas ekonomi tetap datang. ”Isu yang sekarang kami hadapi ialah (penurunan) daya beli. Maka, kami jaga penjualan tetap tumbuh sehingga tetap bisa ekspansi. Kami tawarkan varian harga, seperti kalau ada pembeli tak mampu membeli menu seharga Rp 50.000-an kami memiliki menu Rp 30.000-an dan ada pula yang di bawah itu,” ujarnya. Bisnis makanan minuman merek lokal lainnya juga tetap berekspansi, seperti yang dilakukan Hokben.

Sebagai contoh, Almaz Fried Chicken, rantai restoran cepat saji pendatang baru. Sejak dibuka pertama kali pada pertengahan 2024 hingga akhir Desember 2024, Almaz Fried Chicken telah membuka 37 gerai di Indonesia. Sebagian besar di area Jabodetabek dan ada beberapa kota di Sumatera. Kepada NikkeiAsia,CEO dan Founder Almaz Fried Chicken Okta Wirawan mengatakan, ia ingin membuka 10 gerai lagi pada akhir tahun ini karena berharap dapat mencapai titik impas tujuh bulan setelah membuka gerai pertamanya pada Juni 2024. Restoran Almaz Fried Chicken berusaha memikat konsumen yang sebelumnya makan di jaringan restoran Barat, seperti KFC. ”Pelanggankami merasa bahwa dengan membeli produk Almaz mereka tidak hanya mendapatkan makanan berkualitas, tetapi juga berkontribusi pada tujuan mulia,” katanya. Perusahaan berkomitmen menyisihkan 5 persen dari laba untuk amal, termasuk bantuan untuk Palestina. (Yoga)

Ekonomi

Wajib Berpenghasilan Rp 3 Juta Per Bulan bagi Nasabah ”Paylater”

18 Jan 2025

Otoritas Jasa Keuangan tengah mempersiapkan regulasi terkait skema buy now paylater atau BNPL. Pokok-pokok kebijakan tersebut, antara lain, mewajibkan nasabah pembiayaan BNPL minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan berpenghasilan Rp 3 juta per bulan, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan ModalVentura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman mengatakan, pokok-pokok kebijakan tersebut diumumkan agar para pelaku industri dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Secara keseluruhan, aturan ini dibuat untuk memperkuat aspek perlindungan konsumen. ”Ini, kan, baru pokok-pokok kebijakannya saja yang kami umumkan agar industri siap-siap. Berlakunya paling lama dua tahun lagi atau per 1 Januari 2027. Peraturan detailnya menyusul,” katanya, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dengan mengatur batas usia dan pendapatan minimum debitor pada skema BNPL tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi potensi terjadinya jebakan utang (debt trap), terutama mereka yang tingkat literasinya belum memadai. Selain itu, aturan tersebut ditujukan sebagai bagian dari pengembangan dan penguatan industri perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, pelaku industri pembiayaan wajib menyampaikan notifikasi kepada nasabah mengenai perlunya kehati-hatian dalam penggunaan BNPL, termasuk pencatatan transaksi dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). OJK akan terus meninjau peraturan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, stabilitas sistem keuangan, serta perkembangan industri pembiayaan BNPL. Berdasarkandata OJK,total pembiayaan BNPL, yang terdiri atas paylater perusahaan pembiayaan dan perbankan pada November 2024 tumbuh 47,59 persen menjadi Rp 30,36 triliun. Pembiayaan paylater oleh perusahaan pembiayaan tercatat Rp 8,59 triliun atau tumbuh 61,9 persen secara tahunan.

Tingkat gagal bayar atau kredit macet yang tecermin dari rasio nonperforming financing tercatat 2,92 persen. Angka kredit macet tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan dua bulan terakhir, yakni September 2024 sebesar 2,6 persen dan Oktober 2024 sebesar 2,76 persen. Di sisi lain, baki debet kredit BNPL perbankan pada November 2024 mencapai Rp 21,77 triliun atau tumbuh 42,68 persen secara tahunan. Pembiayaan tersebut disalurkan pada 24,51 juta rekening, meningkat dibandingkan dengan Oktober 2024 sebanyak 23,27 juta. Direktur Utama PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) Tan Glant Saputrahadi menyatakan, pengguna BNPL didominasi oleh generasi muda atau generasi Z dan milenial. Mereka menggunakan BNPL untuk berbagai kebutuhan, seperti belanja di e-commerce, membeli tiket, dan transaksi pembayaran QRIS. Selain itu, penetrasi BNPL masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan pangsa pasar mencapai 31,71 persen. (Yoga)

Ekonomi

Timbangan Kelapa Sawit Indonesia akankah Besar Pasak dari Tiang

18 Jan 2025

Dalam lima tahun terakhir, produksi minyak kelapa sawit nasional tumbuh stagnan. Berbarengan dengan itu, konsumsi atau kebutuhan dalam negeri minyak kelapa sawit terus meningkat. Apakah timbangan sawit Indonesia bakal besar pasak daripada tiang? Pengurus Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, tahun ini, Indonesia diperkirakan mengalami defisit minyak kelapa sawit sebanyak 1,04 juta ton. Faktor utama yang memengaruhi defisit itu ialah peningkatan permintaan kebutuhan program biodiesel 40 persen (B40) dan Makan Bergizi Gratis yang digulirkan mulai awal tahun ini. Program B40, misalnya, membutuhkan bahan baku CPO sebesar 14,8 juta ton pada 2025. Kebutuhan bahan baku itu meningkat 31,3 persen dibandingkan dengan kebutuhan CPO program B35 pada 2024. Sementara produksi minyak kelapa sawit tahun ini diperkirakan turun 5,1 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

”Penurunan produksi minyak sawit itu disebabkan penurunan produktivitas kelapa sawit karena sebagian besar tanaman sawit sudah masuk usia nonproduktif,” ujarnya (Kompas, 14/1/2025). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Jumat (17/1/2025), berpandangan, neraca produksi konsumsi minyak sawit nasional tahun ini diperkirakan masih proporsional. Namun, jika program B40 diterapkan secara penuh dan terus meningkat dari tahun ke tahun, serta tanpa diikuti peningkatan produksi, defisit minyak sawit dapat terjadi. Dalam lima tahun terakhir, produksi minyak sawit nasional tumbuh stagnan. Gapki mencatat, produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan minyak inti kelapa sawit (PKO) pada 2017-2023 berkisar 50 juta ton hingga 55 juta ton. Bahkan, pada 2024, produksi CPO dan PKO turun 4,3 persen menjadi 52,45 juta ton dibandingkan dengan 2023.

”Tahun ini, produksi kedua komoditas itu diperkirakan meningkat menjadi 53,63 juta ton. Hal itu berkat peremajaan kelapa sawit yang didominasi perusahaan-perusahaan besar,” tuturnya. Namun, lanjut Eddy, konsumsi atau kebutuhan minyak sawit terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan B35 menjadi B40 akan mendongkrak kenaikan biodiesel dari 11,1 juta ton pada 2024 menjadi 13,58 juta ton pada 2025. Kebutuhan minyak kelapa sawit untuk pangan juga diperkirakan bertambah dari 10,19 juta ton pada 2024 menjadi 10,29 juta ton pada 2025. Dalam periode perbandingan yang sama, kebutuhan minyak kelapa sawit untuk industri oleokimia juga bakal naik dari 2,23 juta ton menjadi 2,26 juta ton. ”Di tengah peningkatan kebutuhan dalam negeri, ekspor produk turunan sawit diperkirakan justru turun dari 28,85 juta ton pada 2024 menjadi 27,5 juta ton. Hal itu seiring dengan perlambatan permintaan global dan semakin ketatnya persaingan dengan minyak nabati lain,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Harga Rendah Masih Diterima Petani Singkong

18 Jan 2025

Sejumlah industri tapioka telah mengikuti ketentuan pembelian harga singkong Rp 14.00 per kilogram sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor7Tahun 2025. Namun, petani belum menikmati keuntungan karena perusahaan malah menerapkan rafaksi melampaui ketentuan. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung Dasrul Aswin mengatakan, pihaknya turut menyosialisasikan surat edaran (SE) itu ke pelaku industri tapioka. Beberapa hari terakhir, Dasrul bersama sejumlah pengurus PPUKI berkeliling ke sejumlah perusahaan untuk memastikan surat edaran diterapkan. Sejumlah perusahaan akhirnya mengikuti ketetapan pembelian harga singkong Rp 1.400 per kg. Namun, rafaksi yang ditetapkan industri berkisar 25-25 persen atau lebih tinggi dari ketentuan 15 persen. ”Surat edaran itu belum begitu efektif di lapangan. Petani masih mendapatkan harga bersih di bawah Rp 1.000 untuk 1 kilogram singkong,” kata Dasrul saat dihubungi dari Bandar Lampung, Jumat (17/1/2025).

Saat ini, belum semua perusahaan mau membeli singkong dengan harga Rp 1.400 per kg. Sejumlah industri tapioka masih membeli singkong dengan harga Rp 1.150-Rp 1.300 per kg. Ia mengatakan, sejumlah perusahaan menetapkan persyaratan tambahan, seperti kadar aci sampai 24 persen. ”Padahal, itu hal yang sulit dipenuhi karena untuk singkong dengan usia tanam sepuluh bulan kadar acinya hanya 21 persen saat pengukuran,” katanya. Menurut dia, PPUKI akan meminta pemerintah daerah melakukan tera ulang terhadap alat ukur yang dipakai industri tapioka. Perusahaan juga diminta tidak hanya menghitung harga beli singkong petani dengan mempertimbangkan kadar aci. Mereka juga semestinya menghitung keuntungan perusahaan dari penjualan onggok dan biogas. Dalam waktu dekat, kata Dasrul, pengurus PPUKI Lampung akan meminta audiensi dengan jajaran pimpinan Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung.

Petani singkong berharap penegak hukum juga memberikan atensi atas persoalan ini dan mengusut jika ada dugaan pelanggaran hukum di dalam praktik tata niaga singkong. Sebelumnya diberitakan, ribuan petani singkong berunjuk rasa di depan kantor DPRD dan Gubernur Lampung, Senin (13/1). Mereka menuntut agar harga singkong dinaikkan menjadi Rp 1.400 per kg sesuai dengan surat kesepakatan bersama yang telah dibuat dan ditandatangani pemerintah dan industri. Selain persoalan harga singkong yang sering anjlok, petani juga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan secara berkala ke industri tapioka setiap bulan. Selain itu, petani juga menuntut bisa kembali mendapatkan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah. Selama ini, Lampung menjadi daerah penghasil ubi kayu terbesar di Tanah Air. (Yoga)