;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Pedal Rem Ekonomi BI Semakin Dilepas

20 Jan 2025
Setelah menurunkan suku bunga acuan menjadi 6 persen pada September 2024, Bank Indonesia akhirnya kembali memangkasnya sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Keputusan ini cukup mengejutkan lantaran di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan suku bunga tetap dipertahankan. Langkah ini terbilang cukup berani di tengah pelemahan kurs rupiah. Namun, BI sepertinya melihat ruang bagi pemangkasan suku bunga acuan telah terbuka dengan mempertimbangkan indikator ekonomi global dan nasional. Dari sisi global, arah kebijakan Pemerintah AS perlahan mulai tampak terang. Kemudian, kebijakan suku bunga The Fed juga mulai tampak arahnya, yakni pemangkasan sebesar 50 bps pada 2025. Dari berbagai indikator global tersebut, BI telah memperkirakan arah pergerakan indeks dollar AS (DXY), yang sebelumnya menyentuh titik tertinggi mencapai 110, dan kini cenderung bergerak turun. Di sisi lain, indikator ekonomi domestik turut menjadi pertimbangan BI, salah satunya inflasi. Selain berada di ambang batas bawah target, tingkat inflasi tahunan pada 2024 juga menjadi yang terendah sejak 1958, saat pertama kali Badan Pusat Statistik menghitung inflasi.

Kemudian, tingkat inflasi pada 2025 dan 2026 diperkirakan masih tetap akan berada dalam sasaran 1,5-3,5 persen. Rendahnya tingkat inflasi tersebut memberikan kepercayaan diri bagi BI untuk memangkas suku bunga acuan. Selain itu, perkembangan cadangan devisa terkini juga kian menambah keyakinan BI dalam mengambil keputusan krusial tersebut. Posisi cadangan devisa Indonesia pada Desember 2024 mencapai titik tertingginya sepanjang masa, yakni 155,7 miliar dollar AS. Kendati demikian, BI turut mencermati pergerakan nilai tukar rupiah yang tidak lepas dari rambatan dampak dinamika global. Meski telah menembus level Rp 16.000 per dollar AS, pergerakan nilai tukar rupiah dinilai relatif stabil dan akan cenderung bergerak sejalan dengan nilai fundamentalnya. Hal ini tampak dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Hingga 14 Januari 2025, rupiah hanya terdepresiasi 1 persen dibandingkan akhir 2024. Perkembangan itu relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang regional lainnya, seperti rupee India yang melemah 1,2 persen, peso Filipina sebesar 1,33 persen, dan baht Thailand sebesar 1,92 persen. (Yoga)
\

Antara Stabilitas Rupiah dan Beban Perusahaan SDA hingga Setahun dari Sekarang

20 Jan 2025

Rencana pemerintah memperpanjang  kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) hingga satu tahun dari saat ini tiga bulan diyakini bisa meredam tekanan eksternal terhadap rupiah. Dengan begini, stabilitas rupiah dapat terjaga. Akan tetapi, kebijkan yang dalam waktu dekat dirilis ini dikhawatirkan membebani perusahan SDA. Mereka akan kesulitan mengelola arus kas yang bisa berujung pada terganggunya ekspor. Imbasnya, perolehan devisa yang ditargetkan malah tidak maksimal. Itu sebabnya, pemerintah harus mempertimbangkan betul penerapan kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan ini malah kontraproduktif dalam upaya menambah pundi-pundi devisa.

Di sisi lain, perpanjangan penempatan DHE dinilai bisa mengompensasi efek negatif penurunan suku bunga acuan BI Rate sebear 25 basis points (bps) menjadi 5,75% terhadap rupiah. Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai, sikap dovish Bank Indonesia yang memangkas suku bunga dinilai terlalu cepat dan mengejutkan pasar. Soalnya, ketidakpastian global masih tinggi, terutama terkait kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS. Trump disebut  bakal kembali mengorbankan perang dagang dengan China, yang bisa membuat dolar AS makin perkasa. (Yetede)

Tertinggal dari Vietnam The Rising Dream

20 Jan 2025

Beberapa tahun terakhir ini, bahkan dalam beberapa bulan belakangan, banyak pengamat yang menyoroti pertumbuhan ekonomi Vietnam sebagai the Rising Dream, tidak saja dilingkungan ASEAN tetapi juga di Asia bahkan di antara sesama negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari peretumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam antara tahun 2016 hingga 2024 meski sempat melemah di tahun 2020 dan 2021 karena merebaknya pandemi Covid-19. Pertumbuhan PDB Vietnam sejauh ini sangat ditopang oleh investasi di sektor manufaktur untuk mendorong ekspor ke negara-negara yan secara langsung atau tidak langsung terjebak dalam geopolitik dan geo-ekonomi duia sejak tahun 2018.

Dalam hal ini, beberapa pengamat meyakini bahwa partisipassi Vietnam dalam sejumlah perjanjian perdagangan telah memainkan kunci perdagangan telah memainkan kunci keberhasilan ekonomi Vietnam. Dua dari sejumlah perjanjian perdagangan yang dimiliki  atau diikuti Vietnam patut mendapatkan sorotan. Pertama adalah European Union-Vietnam FTA atau EVFTA. Pada tahun 2012, ketika ASEAN bersama enam mitra FTA-nya baru membahas konsep Regional Comprehensive atau RCEP, secara pararel Vietnam memulai perundingan EVFTA dengan EU (efektif berlaku tanggal 1 Agustus 2020). Dan kedua, di waktu hampir bersamaan, Vietnam juga  ikut merundingkan Trans Pacific Partnership atau TPP, yang kemudian diubah menjadi Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership atau CPTPP setelah AS keluar dari TPP pada Januari 2017 (efektif berlaku tanggal 30 Desember 2018). (Yetede)

Karyawan Lebih Minat Pada Pekerjaan yang Baru

20 Jan 2025
Tujuh dari 10 karyawan di Indonesia dan memiliki akun di LinkedI menyatakan ingin mencari pekerjaan baru pada 2025. Keinginan mereka ini harus terbentur dengan proses mencari pekerjaan baru yang semakin menantang. LinkedIn Career Expert, Serla Rusli, Jumat (17/1/2025), di Jakarta, mengatakan, tahun baru biasanya membawa harapan baru bagi profesional atau pekerja kerah putih untuk mengejar peluang pekerjaan baru. Data riset LinkedIn terbaru menunjukkan, tujuh dari 10 atau 70 persen profesional pengguna akun LinkedIn di Indonesia menyatakan akan mencari pekerjaan baru pada 2025. Profil ini lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 58 persen. Hampir 69 persen pencari kerja di Indonesia terbuka terhadap peran-peran baru. Sesuai laporan ”Jobs on the Rise” yang dirilis baru-baru ini oleh LinkedIn, Serla menyebutkan, pada 2025 terdapat peningkatan pencarian pekerjaan di bidang teknik keamanan, perjalanan, dan pelayanan.

Ada 10 bidang pekerjaan yang mengalami pertumbuhan pencarian paling cepat di Indonesia sesuai versi laporan ”Jobs on the Rise” LinkedIn. Bidang pekerjaan itu ialah konsultan perjalanan, insinyur keamanan siber, analis pusat operasi keamanan,terapis perilaku, serta direktur makanan dan minuman. Lainnya ialah manajer akun penjualan, insinyur building information modelling (BIM), pelatih pribadi, insinyur perpipaan, dan pemodel (modeler) BIM, yaitu orang yang membuat dan memelihara model 3D proyek konstruksi menggunakan. ”Bidang-bidang pekerjaan seperti itu bisa dimaknai bahwa sektor bisnis di Indonesia sudah kembali normal pasca pandemi Covid-19. Situasinya seperti banyak negara lain alami,” ucap Serla. Meskipun keinginan mencari pekerjaan baru tergolong tinggi, proses pencarian pekerjaan kini semakin menantang.

Rata-rata karyawan Indonesia yang ingin pindah kantor menghabiskan waktu hingga 4 jam per minggu untuk mengirim lima lamaran pekerjaan. Banyak lamaran Sebanyak 42 persen karyawan yang berlatar belakang generasi milenial dan Z percaya bahwa semakinbanyaklamaran yang dikirimkan, semakin besar peluang mereka mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, strategi seperti itu jadi bumerang. Sebab, sebanyak 43 persen di antara karyawan tersebut mengaku malah tidak mendapatkan balasan. ”Sesuai riset LinkedIn, sebanyak 59 persen pencari kerja di Indonesia pernah tidak mendapatkan respons apa pun setelah mengirimkan lamaran atau dihubungi tim perekrut,” kata Serla. Di tengah pasar kerja yang semakin kompetitif, ia melanjutkan, mengirimkan lamaran pekerjaan yang terlalu banyak tidak akan membuahkan hasil. Akibatnya, pencari kerja menjadi kecewa ketika menerima respons yang minim atau tidak mendapatkan balasan oleh para perekrut. (Yoga)

Super App Jadi Mesin Pendapatan Perbankan

20 Jan 2025
Di tengah margin bunga bersih (net interest margin NIM) yang terus menurun, perbankan terus menggenjot transaksi super app untuk mendongkrak perolehan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI). Hal tersebut juga sebagai kompensasi pedapatan bunga yang melandai, hingga laba yang diraup tetap besar. Bank Indonesia mencatat pembayaran digital mencapai 34,5 miliar transaksi per Desember 2024 atau tumbuh 36,1% (yoy) yang didukung oleh seluruh komponennya. Volume transaksi pada aplikasi mobile melesat 39,1% (yoy), demikian pula volume transaksi pada internet yang tumbuh sebesar 4,4% (yoy) pada tahun 2024. Pembayaran digital diproyeksikan meningkat 52,3% (yoy) pada tahun 2025. Seperti Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) yang terus mengembangkan BRImo, super app yang menjadi andalan masyarakat untuk kebutuhan layanan keuangan. Hingga akhir Desember 2024, jumlah pengguna BRImo telah mencapai 38,61% juta, atau tumbuh sebesar 22,12% year on year (yoy). Total transaksi yang diproses melalui BRImo mencapai 4,32 miliar transaksi, meningkat sebanyak 40,54% secara yoy. Dari sisi nilai, transaksi melalui BRImo memberikan kontribusi fee based income dari sebesar Rp2,97 triliun atau tumbuh sebesar 22,19% (yoy). Capaian ini menunjukkan keberhasilan BRI dalam mengoptimalkan ekosistem digital untuk memperkuat diversifikasi pendapatan berbasis jasa. 

Kementerian Lingkungan Hidup Meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional Perdana untuk Pasar Wajib

20 Jan 2025
HARI ini, 20 Januari 2025, menjadi hari bersejarah dalam mitigasi krisis iklim di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan perdagangan karbon internasional perdana untuk pasar wajib. Presiden Prabowo Subianto langsung tancap target bisa menjual US$ 65 miliar atau Rp 1.000 triliun pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon berbagai proyek. Penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, Ferry Latuhihin, mengatakan proyek-proyek untuk menghasilkan kredit karbon yang bisa dijual secara internasional mencakup pelestarian hutan, reboisasi, serta penanaman kembali lahan gambut dan bakau. Jika target ini terwujud, Indonesia, sebagai salah satu dari sepuluh penghasil emisi terbesar di dunia, berpotensi mencapai target netralitas karbon pada 2060.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq mengatakan perdagangan karbon di bursa karbon sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris 2015. Kesepakatan 197 negara, termasuk Indonesia, bersama-sama menurunkan emisi karbon global sebanyak 45 persen dari 53 miliar ton emisi setara CO2 pada 20130. Waktu itu, Indonesia memasang target bisa menurunkan emisi 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Jumlah emisi memakai perhitungan standar 2010 sebesar 2,87 miliar ton pada 2030. Kini target penurunan emisi untuk mencegah pemanasan global Indonesia menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.

Menurut Hanif, perdagangan karbon Indonesia sudah lama dinantikan banyak negara. "Momen launching perdagangan karbon luar negeri ini merupakan salah satu milestone terbesar dalam penyelenggaraan perdagangan karbon luar negeri di Indonesia," kata Hanif kepada Tempo, Ahad, 19 Januari 2025. Ia juga menilai momen ini sebagai bentuk penguatan untuk mendorong 2nd Nationally Determined Contributions (NDCs) yang akan diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertengahan Februari 2025.  Perdagangan karbon luar negeri akan dikelola dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Sistem ini akan menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, yang menunjukkan bahwa suatu proyek telah berhasil mengurangi emisi melalui proses yang terverifikasi. (Yetede)

Baleg DPR Ngotot Kebut Revisi UU Minerba Hari Ini

20 Jan 2025
 Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menggelar rapat pleno penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) sejak tadi pagi. Baleg akan membahas perubahan beleid tersebut hingga sore nanti dan berencana mengambil keputusan atas hasil penyusunan Rancangan UU Minerba pada malam ini juga yang dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB nanti. Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengkritik langkah Baleg DPR yang disebut tiba-tiba dan tak transparan. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan rapat penyusunan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini serampangan.  

“Jika ini diteruskan, bisa dikatakan lebih ugal-ugalan dari DPR periode sebelumnya,” ujar Aryanto lewat pernyataan resmi, Senin, 20 Januari 2025. Apalagi, agenda yang muncul di publik bahwa Baleg menargetkan rapat penyusunan hingga pengambilan keputusan ditargetkan selesai dalam satu hari saja. Langkah ini menurut Aryanto tak transparan, karena sebelumnya juga tidak muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Aryanto juga menyoroti sejumlah anggota Baleg yang baru mendapat naskah akademik di hari pembahasan RUU. “Seolah-olah ada upaya memaksakan agar segera dilakukan Revisi UU Minerba. Pertanyaannya Revisi UU Minerba yang kilat ini untuk siapa?” ujarnya.

Anggota Baleg dari fraksi PDIP Putra Nababan, misalnya, mengaku baru dikirimi naskah akademik 30 sebelum rapat DPR dimulai. Dia juga mempertanyakan proses penyusunan kilat di Baleg. “Kayanya tak mungkin kita bikin UU tanpa membaca naskah akademik. Lalu dikirim 30 menit sebelumnya, panjangnya 78 halaman. Mohon izin saya belum sempat baca,” ujarnya di sela rapat pleno di gedung DPR, Senin, 20 Januari 2024.  Putra juga menyoroti keterlibatan atau partisipasi bermakna dalam penyusunan undang-undang tersebut. “Bagaimana kita menjustifikasi stakeholder dari minerba yang begitu banyak, sehingga kita mem-bypass dan melewati meaningful participation itu. Ini juga harus kita pertanggungjawabkan,” ujarnya. (Yetede)

Ribuan Pekerja Sritex Terancam di PHK

18 Jan 2025
Ribuan pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan sebagai buntut keputusan tim kurator tidak mengusulkan going concern atau keberlanjutan usaha. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan antisipasi agar pekerja terdampak dapat bekerja di perusahaan lain. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan, empat perusahaan grup Sritex, yakni PT Sritex Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, pailit pada 21 Oktober 2024. Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terkait putusan dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan tekstil terbesar tersebut pailit. Putusan itu dibacakan dalam sidang pada Rabu, 18 Desember 2024. Sejak saat itu, wewenang pengelolaan empat perusahaan itu jatuh ke tangan para kurator yang ditunjuk pengadilan. Setelah dinyatakan pailit, kegiatan produksi di empat perusahaan itu terhambat, bahkan terhenti.

Supaya perusahaan-perusahaan itu bisa kembali beroperasi di tengah kondisi yang pailit, kurator perlu mengajukan usulan going concern (melanjutkan usaha) kepada hakim pengawas. Namun, pilihan itu rupanya tak diambil para kurator. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Ahmad Aziz mengatakan, pihaknya juga berharap supaya going concern bisa dilakukan sehingga perusahaan bisa tetap beroperasi. Dengan demikian, pekerja bisa tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan. ”Tetapi, kalau terpaksa nanti mereka terkena PHK, kami pastikan hak-hak para karyawan terpenuhi, termasuk jaminan hari tua mereka. Soal pesangon, nanti bisa dibicarakan oleh pihak kurator dengan pihak direksi. Ini, kan, masih proses, masih perundingan,PHK itu alternatifterakhir,” kata Aziz. (Yoga)

Pemulangan Sandera Disepakati oleh Kedua Belah Pihak (H)

18 Jan 2025
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, kesepakatan untuk memulangkan sandera yang ditawan di Jalur Gaza telah tercapai. Pembebasan sandera akan dilakukan bertahap, dimulai pada Minggu (19/1/2025), sesuai kesepakatan. ”Berdasarkan persetujuan kabinet dan pemerintah, dan pelaksanaan perjanjian, pembebasan sandera dapat dilanjutkan sesuai kerangka kerja yang direncanakan sehingga para sandera diharapkan dibebaskan paling cepat pada Minggu,” kata kantor Netanyahu, Jumat (17/1). Sementara itu, di Jakarta, Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan gencatan senjata antara kelompok Hamas dan Israel tidak tercederai kembali, yang berujung pada terhambatnya upaya pengiriman bantuan kemanusiaan dan terhambatnya penghentian perang di Jalur Gaza.

”Kami berharap sampai kesepakatan itu berlaku efektif, kedua pihak memegang kesepakatannya masing-masing sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menghambat pelaksanaan gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono seusai diskusi terbatas dengan sejumlah media di Jakarta. Dalam gencatan kedua ini, disepakati 33 sandera akan dibebaskan. Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Pembebasan sandera ini akan berlangsung bertahap dengan di tahap pertama gencatan senjata yang direncanakan berlangsung 42 hari. Sekitar 250 orang disandera di Gaza dalam serbuan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sebanyak 108 sandera dibebaskan dalam gencatan senjata Hamas-Israel pada November 2023. Dari sekitar 100 sandera yang masih ditawan di Gaza, sepertiga di antaranya diyakini telah tewas. Di tengah besarnya desakan komunitas internasional dan warga Israel, Netanyahu mengatakan, pihaknya mengadakan pertemuan dengan Kabinet Keamanan Israel.

Ia melanjutkan pertemuan dengan pemerintah untuk menyetujui kesepakatan pembebasan sandera. Dengan tercapainya kesepakatan pemulangan sandera, Netanyahu pun menginstruksikan satuan tugas khusus untuk bersiap menerima para sandera yang kembali dari Gaza. Keluarga para sandera sudah diberi tahu bahwa kesepakatan itu telah tercapai. Angin segar Kabar ini menjadi angin segar karena sejak gencatan senjata Gaza diumumkan, Rabu (15/1), Israel terus menyerang sejumlah wilayah di Gaza. Serangan yang terjadi sampai Kamis (16/1) itu menewaskan hampir 100 warga Palestina di Jalur Gaza. Kala itu, media Israel, Yedioth Ahronoth, melaporkan, Netanyahu dan kabinetnya tidak kunjung rapat untuk mengesahkan gencatan senjata. Kantor PM Israel juga mengumumkan, rapat ditunda karena Israel menolak keinginan Hamas dan kelompok perjuangan Palestina. Kelompok perjuangan Gaza ingin hak yang sama dengan Israel: menentukan siapa yang Kantor PM Israel juga mengumumkan, rapat ditunda karena Israel menolak keinginan Hamas dan kelompok perjuangan Palestina. (Yoga)

Bisnis Gerai Makanan dana Minuman Lokal Mulai Bangkit Lagi

18 Jan 2025
Sejumlah restoran atau gerai makanan minuman merek lokal tetap berekspansi. Mereka memiliki keunggulan lebih mengenal selera konsumen daerah dibandingkan dengan jaringan restoran atau gerai merek internasional. Restoran siap saji bergaya Jepang dan dimiliki pengusaha lokal, Hokben, per Oktober 2024 telah memiliki lebih dari 390 gerai. Gerai sebanyak itu menyebar dari kota besar hingga kota kecil di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam kurun waktu kurang dari empat bulan, Hokben membuka dua gerai Hokben+, restoran baru dengan berbagai fasilitas ruang serbaguna dan fasilitas yang memungkinkan pengunjung melakukan kerja jarak jauh. Saat ditemui dalam acara pembukaan gerai Hokben+ di kompleks Flavor Bliss, Alam Sutera, Tangerang, Banten, Kamis (16/1/2025), Direktur Operasional PT Eka Bogainti (manajemen Hokben) Syamsul Bachri mengatakan, pihaknya berusaha setiap tahun membuka gerai baru. Namun, pemilihan lokasi gerai baru menyesuaikan kondisi daerah dan permintaan konsumen.

”Misalnya, sekarang, di daerah Jakarta, penyebaran gerai Hokben sudah hampir penuh. Begitu pula di Sumatera. Setiap tahun kami tetap mengusahakan ada pembukaan baru,” kata Syamsul. Ketika pandemi Covid-19 melanda, dia menyebut perusahaan juga tetap berekspansi. Lebih kurang 80 gerai baru Hokben dibuka saat itu. Menurut Syamsul, perusahaan berusaha berinovasi dalam bentuk menciptakan menu-menu baru dengan berbagai varian harga. Tujuannya agar pengunjung dari beragam kelas ekonomi tetap datang. ”Isu yang sekarang kami hadapi ialah (penurunan) daya beli. Maka, kami jaga penjualan tetap tumbuh sehingga tetap bisa ekspansi. Kami tawarkan varian harga, seperti kalau ada pembeli tak mampu membeli menu seharga Rp 50.000-an kami memiliki menu Rp 30.000-an dan ada pula yang di bawah itu,” ujarnya. Bisnis makanan minuman merek lokal lainnya juga tetap berekspansi, seperti yang dilakukan Hokben.

Sebagai contoh, Almaz Fried Chicken, rantai restoran cepat saji pendatang baru. Sejak dibuka pertama kali pada pertengahan 2024 hingga akhir Desember 2024, Almaz Fried Chicken telah membuka 37 gerai di Indonesia. Sebagian besar di area Jabodetabek dan ada beberapa kota di Sumatera. Kepada NikkeiAsia,CEO dan Founder Almaz Fried Chicken Okta Wirawan mengatakan, ia ingin membuka 10 gerai lagi pada akhir tahun ini karena berharap dapat mencapai titik impas tujuh bulan setelah membuka gerai pertamanya pada Juni 2024. Restoran Almaz Fried Chicken berusaha memikat konsumen yang sebelumnya makan di jaringan restoran Barat, seperti KFC. ”Pelanggankami merasa bahwa dengan membeli produk Almaz mereka tidak hanya mendapatkan makanan berkualitas, tetapi juga berkontribusi pada tujuan mulia,” katanya. Perusahaan berkomitmen menyisihkan 5 persen dari laba untuk amal, termasuk bantuan untuk Palestina. (Yoga)