Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

OJK Terima 88 Pengaduan Konsumen soal Pinjol

17 Jan 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 88 pengaduan konsumen mengenai PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P per 31 Desember 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan KoinP2P melakukan penundaan pembayaran kepada pemberi pinjaman atau lender (standstill). Hal tersebut, kata dia, disebabkan oleh tindakan penipuan atau fraud yang dilakukan oleh distributor (yang menerima dana untuk borrower) senilai kurang lebih Rp 360 miliar. “Ada sebanyak 88 pengaduan, dengan permasalahan terbanyak mengenai permasalahan return atau imbal hasil,” kata Friderica dalam keterangan resmi pada Kamis, 16 Desember 2025. Friderica menyebut perusahaan penyedia peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) KoinP2P telah menyampaikan pengumuman mengenai penundaan pembayaran kepada pemberi dana yang berisi latar belakang dan proposal standstill. “Pada kebijakan standstill, KoinP2P memberikan perpanjangan dua tahun dan kompensasi 5 persen per tahun yang akan diterima setiap bulan sejak lender menyetujui standstill,” ujarnya.

Daftar 850 Pinjol Ilegal, 59 Pinpri, dan 65 Penipuan Investasi Sebelumnya, OJK menyatakan tengah mengawasi PT Lunaria Annua Teknologi alias KoinP2P secara ketat. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Ismail Riyadi, mengatakan perusahaan penyedia pinjaman itu menunda pembayaran kepada sebagian pemberi dana atau lender. Penundaan pembayaran ini akibat penyalahgunaan dana oleh salah satu peminjam. OJK pun telah memanggil manajemen KoinP2P. “Untuk meminta penjelasan latar belakang permasalahan dan langkah-langkah konkret penyelesaiannya,” kata Ismail melalui keterangan resmi, Kamis, 21 November 2024. Setelah dipanggil OJK, kata Ismail, manajemen KoinP2P telah berkomitmen segera menyelesaikan permasalahan penundaan pembayaran ini. Ismail memastikan lembaganya juga sudah mendapatkan komitmen dari pemegang saham pengendali KoinP2P untuk menambah modal disetor. (Yetede)

Ekonomi

Strategi Hemat Emiten Besar

17 Jan 2025

Beberapa emiten besar seperti PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY), dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) masih menyisakan sebagian besar dana dari hasil IPO mereka, yang menimbulkan kekhawatiran di pasar terkait efisiensi dan realisasi rencana penggunaan dana. Contohnya, BUKA masih memiliki sisa dana IPO sebesar Rp 9,3 triliun dari total Rp 21,3 triliun, meskipun telah tiga tahun sejak IPO. Victor Putra Lesmana, Direktur BUKA, menyatakan sisa dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja, pengembangan anak usaha, pembelian aset, serta investasi, sambil mencermati kondisi pasar dan politik yang dinamis.

Di sisi lain, CMRY, menurut Direktur Bharat Shah Joshi, menyimpan dana IPO sebesar Rp 2,19 triliun dalam obligasi dan deposito untuk periode jangka pendek hingga menengah. Adapun, beberapa emiten seperti PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) telah sepenuhnya mengalokasikan dana IPO mereka, yang dianggap lebih positif di mata pasar.

Menurut Novi Vianita, Research Associate Panin Sekuritas, penghematan penggunaan dana IPO oleh emiten dapat memberikan sentimen negatif di pasar. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara rencana awal penggunaan dana yang dijanjikan dalam prospektus dan realisasi aktualnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun regulasi baru untuk memperketat pengawasan dana IPO agar lebih transparan dan sesuai dengan rencana awal. Saptono Adi Junarso, Senior Advisor to Listing Directorate BEI, menegaskan bahwa BEI terus membantu OJK dalam mengawasi kesesuaian laporan penggunaan dana oleh emiten.

Ekonomi

Perbankan 2025: Peluang di Tengah Tantangan

17 Jan 2025

Tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi industri perbankan, meskipun terdapat kebijakan strategis dari pemerintah seperti pembatasan kenaikan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah. Pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terus meningkat, masing-masing mencapai 10,79% dan 7,54% pada 2024, menunjukkan agresivitas bank dalam penyaluran kredit. Namun, bank menghadapi beberapa tantangan utama, Kenaikan harga barang dan inflasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah seperti jet pribadi dan kapal pesiar, guna melindungi daya beli masyarakat. Inflasi saat ini mencapai 1,57%, masih di bawah target, tetapi kenaikan harga kebutuhan pokok berpotensi memperburuk daya beli.

Penghapusbukuan kredit macet UMKM, Berdasarkan PP No. 47/2024, bank BUMN harus menghapus tagih kredit macet UMKM. Langkah ini, meski mendukung pembiayaan UMKM, mewajibkan bank untuk berhati-hati agar tidak melanggar prinsip tata kelola yang baik. Direktur bank bertanggung jawab secara hukum hanya jika ada iktikad buruk.

Pembayaran premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), Premi ini mulai berlaku per 1 Januari 2025 sesuai PP No. 34/2023, yang bertujuan menangani masalah bank dengan dana internal industri. Namun, dikhawatirkan premi ini dapat meningkatkan suku bunga kredit jika dibebankan kepada nasabah.

Risiko likuiditas, Untuk mengatasi risiko likuiditas, OJK telah menetapkan POJK No. 19/2024 dan POJK No. 20/2024, yang menetapkan kewajiban pemenuhan rasio likuiditas (LCR) dan pendanaan stabil bersih (NSFR). Saat ini, LCR berada di 222,70% dan NSFR di 129,50%, menunjukkan likuiditas bank yang solid.

Pentingnya uji stres, Bank wajib melakukan uji tes (stress test) secara berkala untuk memastikan daya tahan mereka menghadapi kondisi kritis dan menjaga risiko likuiditas tetap terkendali.

Meski menghadapi tantangan seperti inflasi, risiko kredit macet, dan penyesuaian likuiditas, industri perbankan diproyeksikan tetap bertumbuh solid pada 2025 dengan dukungan regulasi dan langkah strategis yang diterapkan oleh OJK dan pemerintah.

Ekonomi

Krisis Transportasi Massal di Perkotaan

17 Jan 2025

Pemangkasan anggaran subsidi transportasi umum massal skema buy the service (BTS) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 59,49% pada 2025 berdampak signifikan terhadap keberlanjutan layanan seperti Biskita dan Teman Bus di berbagai kota. Akibatnya, beberapa layanan, seperti BisKita Trans Pakuan di Bogor, Trans Metro Denpasar, dan Teman Bus di Yogyakarta, harus dihentikan atau diambil alih oleh pemerintah daerah, meskipun tidak semuanya mampu melanjutkan pengelolaan secara optimal.

Suharto, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, menjelaskan bahwa penghentian subsidi merupakan bagian dari rasionalisasi anggaran pusat. Pemerintah Kota Bogor, misalnya, telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih layanan BisKita dengan mengalokasikan Rp10 miliar, meski tantangan tetap ada dalam proses transisi.

Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Ernita Titis Dewi, menyebutkan bahwa penurunan pagu anggaran BTS menjadi Rp177,49 miliar pada 2025 adalah konsekuensi dari prioritas pembiayaan pemerintah pusat yang memengaruhi program di berbagai kementerian/lembaga. Akibatnya, hanya layanan di enam kota lama dengan 12 koridor serta dua kota baru yang akan dipertahankan.

Menurut Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, keberlanjutan transportasi umum sangat bergantung pada kemauan politik kepala daerah. Pengelolaan transportasi yang buruk berpotensi menimbulkan dampak sosial seperti peningkatan angka putus sekolah, pernikahan dini, dan stunting, khususnya di wilayah yang kehilangan layanan transportasi umum.

Sementara itu, data Kemenhub menunjukkan program BTS berhasil mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum hingga 69%. Hal ini menegaskan pentingnya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu daerah yang mandiri dalam menyediakan layanan angkutan umum.

Ekonomi

Sinyal Positif Penurunan Suku Bunga

17 Jan 2025

Prospek PT Ciputra Development Tbk (CTRA) di tahun 2025 diproyeksikan positif seiring dengan pemangkasan suku bunga acuan dan insentif fiskal pemerintah, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan bahwa penurunan suku bunga BI hingga level 5,5% akan meningkatkan daya beli masyarakat melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dan apartemen (KPA), yang mendorong pendapatan berulang (recurring income) dan marketing sales. Pada 2024, CTRA mencatatkan marketing sales Rp 11,02 triliun, pertumbuhan 8% year-on-year (yoy), tertinggi dalam sejarah perusahaan.

Axell Ebenhaezer dari NH Korindo Sekuritas menyoroti kontribusi insentif pajak pemerintah pada 2024, yang membebaskan sekitar 26,3% dari total marketing sales CTRA dari PPN, serta peluncuran proyek-proyek baru seperti CitraLand Gresik dan klaster di wilayah strategis lainnya. Axell juga menyebut program tiga juta rumah Presiden Prabowo Subianto sebagai pendorong tambahan bagi sektor properti.

Namun, risiko masih ada, seperti daya beli masyarakat yang lesu atau ketidakpastian suku bunga acuan. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, menekankan bahwa CTRA konsisten membagikan dividen, bahkan selama pandemi, berkat kemampuannya memonetisasi aset. Portofolio produk CTRA yang terdiversifikasi, khususnya rumah tapak di kisaran harga Rp 1-5 miliar, membuatnya unggul di pasar properti Jakarta Raya.

Ekonomi

Dividen Final Bank: Harapan Investor Tahun Ini

17 Jan 2025

Investor pasar saham menaruh perhatian besar pada dividen dari bank-bank besar (big caps), yang dikenal royal dalam pembagian dividen. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menjadi yang paling dermawan dengan rasio pembayaran dividen mencapai minimal 80% dalam tiga tahun terakhir. Bank Mandiri (BMRI) membagikan dividen sebesar 60% dari laba dalam empat tahun terakhir, sementara Bank Central Asia (BBCA) dan Bank Negara Indonesia (BBNI) menunjukkan tren kenaikan payout ratio.

Direktur Utama BBNI, Royke Tumilaar, mengungkapkan rencana menaikkan rasio dividen BBNI untuk tahun buku 2024 menjadi 55%-60%, naik dari 50% pada 2023. Keputusan ini mempertimbangkan kondisi permodalan yang cukup untuk ekspansi dan mitigasi risiko dalam lima tahun mendatang. EVP Corporate Communication BBCA, Hera F. Haryn, juga menyatakan bahwa penetapan dividen BBCA akan tetap seimbang dengan kebutuhan pengembangan bisnis dan pemutakhiran teknologi.

Analis CEO Edvisor, Praska Putrantyo, melihat saham perbankan seperti BBRI, BBNI, dan CIMB Niaga (BNGA) menarik untuk dikoleksi karena memiliki rekam jejak pembagian dividen yang tinggi dan valuasi yang relatif murah, dengan rata-rata dividend yield 6% dalam dua tahun terakhir. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, memproyeksikan bahwa meskipun rasio dividen perbankan mungkin tidak berubah signifikan, potensi kenaikan tetap ada untuk menjaga daya tarik investor.

Meski kinerja bank besar pada 2024 tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya, dividen dari sektor perbankan diprediksi tetap menjanjikan, mengingat kestabilan pertumbuhan laba dan upaya manajemen mempertahankan daya tarik pasar.

Ekonomi

IIMS Diharapkan Bisa Jadi Pendongkrak Sektor Otomotif

17 Jan 2025

Pergerakan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 pada 13-23 Februari 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta diharapkan dapat menjadi pendongkrak industri otomotif. Direktur Industri Maritime Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dodiet Prasetya menerangkan kehadiran IIMS yang diperkenalkan line up teknologi industri otomotif terbaru, diharapkan bisa menjadi pengungkit naiknya kembali sektor produktivitas sektor otomotif. “Tentu saja Kemenperin sangat optimis bahwasanya bisa mencapai target produksi 1 juta unit di tahun ini,” kata dia. IIMS 2025 merupakan suatu ajang bagi sesama pelaku industri untuk berkolaborasi.

“Selain berkolaborasi acara ini diharapkan juga mampu memperkenalkan produk terbaru serta menjangkau bagi konsumen yang luas,” kata Dodiet. Hal utama yang diminta pemerintah dalam ajang ini yakni adanya pemberian diskon. Dia mengatakan, pemerintah sangat mengharapkan serta mendorong bagi para pabrikan dapat memberikan diskon yang istimewa, diskon yang special, sehingga harga kendaraan tersebut nantinya semakin bersaing dan mampu memenuhi ekspektasi daya beli masyarakat. Dodiet mengharapkan adanya penkanan dari promotor untuk selalu menyampaikan pesan ini pada seluruh eksibitor untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para calon konsumen. (Yetede)

Ekonomi

Kembali Satu, Kadin Diminta Jaga Kekompakan dan Kerukunan

17 Jan 2025

Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menjaga kerukunan dan kekompakan, serta mengingatkan bahwa perbedaan adalah hal biasa. Kadin yang kompak diyakini dapat berkontribusi untuk mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. "Saya ucapkan selamat kepada Kadin yang telah berhasil melaksanakan Musyawarah Konsolidasi Persatuan ini. Ini yang selalu kita harapkan yaitu bahwa setiap unsur penting dalam bangsa kita, mesti menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga kekompakan," ujar Prabowo. Presiden tak menyinggung soal dualisme kepengurusan yang sempat terjadi dalam tubuh Kadin Indonesia yaitu antara kepengurusan Kadin Indonesia hasil musyawarah nasional (munas) 2021 dibawah ketua umum Arsjad Rasjid dan kepengurusan Kadin Indonesia di bawah Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie versi hasil munas luar biasa (munaslub) 14 September 2024 (Yetede)

Ekonomi

PT Petrindo Jaya Kreasi Serap Dana IPO RP 245 Miliar

17 Jan 2025

PT Pentrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) telah menyerap dana hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham sejumlah Rp245,64 miliar, atau mencerminkan kurang lebih 68% dari jumlah dana hasil bersih IPO sebesar Rp363,93 miliar. Petrindo resmi mencatatkan (listing) saham perdananya pada 8 Maret 2023 dengan berhasil menghimpun dana sejumlah Rp317,8 miliar. Namun, setelah dikurangi biaya penawaran umum sebesar Rp7,86 miliar, hasil bersih yang diraup Petrindo dari IPO menjadi Rp363,93 miliar. Dari hasil bersih ini, Petrindo kemudian merealisasikan penggunaan dana IPO tersebut sesuai dengan pengumuman dalam prospectus yaitu 39,95% untuk alokasi belanja modal (capital ekspenditure/capex) pembangunan stockpile (ISP) dan 60,05% setoran modal ke PT Tamtamma Perkasa (TP) selaku entitas anak perseroan. Sampai kini, emitan tambang milik konglomerat Prajogo Pangestu itu telah merealisasikan dana hasil IPO sebesar Rp27,1 miliar dari 39,95% atau setara Rp 145 miliar yang direncanakan. Sedangkan setoran modal kerja untuk PT Tamtama Perkasa yang sebesar Rp 218 miliar, seluruhnya sudah terserap. (Yetede)

Ekonomi

Tony Blair Telah Menyampaikan Tiga Agenda Prioritasnya Jika Terpilih Memimpin Inggris

16 Jan 2025

Perdana Menteri Inggris pada 2 Mei 1997, Tony Blair telah menyampaikan tiga agenda prioritasnya jika terpilih memimpin Inggris, yaitu ”pendidikan, pendidikan, dan pendidikan”. Salah satu warisan Blair di bidang pendidikan selama memimpinInggris (1997-2007) adalah keberhasilannya mengembangkan sekolah-sekolah unggul yang disebut school academy. Sekolah-sekolah ini meski tetap di- biayai negara, tetap diberi otonomi lebih besar dalam pengelolaannya. Seperti dalam penggunaan anggaran, pengangkatan guru, pengayaan kurikulum, kerja sama dengan pihak swasta, universitas, industri, dan bisnis untuk mendapatkan dukungan finansial atau dukungan lain. Sejak Blair memberlakukan undang-undang Learning and Skills Acts 2000, sekolah-sekolah unggul ini telah berkembang amat pesat di bawah pengawasan Office for Standards of Education (Ofsted) sebagai lembaga independen. Semula, ketika sekolah-sekolah akademi ini mulai dikembangkan di daerah-daerah tertinggal, jumlahnya hanya sekitar 3.500 dari total 32.163 sekolah di Inggris.

Namun, pada 2022, angkanya sudah mencapai 88 persen atau hampir semuanya dinilai unggul (Ofsted, 2022). Standar mutu sekolah-sekolah di Inggris terlihat jauh sekali berbeda dengan keadaan sekolah-sekolah di Indonesia. Pada 21 Maret 2011, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR melaporkan, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai dari SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia berada di bawah standar pelayanan minimal, 48,89 persen pada posisi standar pelayanan minimal, dan hanya 10,15 persen yang memenuhi standar nasional pendidikan. Sekolah yang dinilai unggul atau bertaraf internasional hanya 0,65 persen (Kompas, 28/12/2012). Diperkirakan, potret suram itu belum banyak berubah hingga saat ini karena keterbatasan anggaran. Data menunjukkan bahwa anggaran 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi ternyata hampir seluruhnya habis dibelanjakan bukan untuk pendidikan. Bank Dunia melaporkan, 86 persen dana APBN dan APBD itu habis dikonsumsi untuk gaji guru dan pejabatnya, bahkan di 32 kabupaten/kota jumlahnya mencapai 90 persen, bukan untuk peningkatan mutu pembelajaran. (Yoga)