;

Krisis Transportasi Massal di Perkotaan

Ekonomi Hairul Rizal 17 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Krisis Transportasi Massal di Perkotaan
Pemangkasan anggaran subsidi transportasi umum massal skema buy the service (BTS) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 59,49% pada 2025 berdampak signifikan terhadap keberlanjutan layanan seperti Biskita dan Teman Bus di berbagai kota. Akibatnya, beberapa layanan, seperti BisKita Trans Pakuan di Bogor, Trans Metro Denpasar, dan Teman Bus di Yogyakarta, harus dihentikan atau diambil alih oleh pemerintah daerah, meskipun tidak semuanya mampu melanjutkan pengelolaan secara optimal.

Suharto, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, menjelaskan bahwa penghentian subsidi merupakan bagian dari rasionalisasi anggaran pusat. Pemerintah Kota Bogor, misalnya, telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih layanan BisKita dengan mengalokasikan Rp10 miliar, meski tantangan tetap ada dalam proses transisi.

Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Ernita Titis Dewi, menyebutkan bahwa penurunan pagu anggaran BTS menjadi Rp177,49 miliar pada 2025 adalah konsekuensi dari prioritas pembiayaan pemerintah pusat yang memengaruhi program di berbagai kementerian/lembaga. Akibatnya, hanya layanan di enam kota lama dengan 12 koridor serta dua kota baru yang akan dipertahankan.

Menurut Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, keberlanjutan transportasi umum sangat bergantung pada kemauan politik kepala daerah. Pengelolaan transportasi yang buruk berpotensi menimbulkan dampak sosial seperti peningkatan angka putus sekolah, pernikahan dini, dan stunting, khususnya di wilayah yang kehilangan layanan transportasi umum.

Sementara itu, data Kemenhub menunjukkan program BTS berhasil mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum hingga 69%. Hal ini menegaskan pentingnya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu daerah yang mandiri dalam menyediakan layanan angkutan umum.
Tags :
#Transportasi
Download Aplikasi Labirin :