Peluncuran perdagangan karbon internasional oleh Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) pada 20 Januari 2025 diharapkan dapat menggairahkan pasar karbon yang cenderung lesu sejak diluncurkan 16 bulan lalu. Pada tahun pertama operasional IDX Carbon, volume perdagangan karbon sempat mencatatkan angka yang signifikan, namun turun pada tahun berikutnya. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, optimistis bahwa dengan membuka pasar kepada pemain internasional, volume transaksi karbon dapat meningkat, dengan target 500.000 hingga 750.000 ton karbon pada tahun ini.

Namun, tantangan tetap ada, seperti kekhawatiran terkait kualitas unit karbon yang ditawarkan Indonesia, yang dapat mempengaruhi permintaan pasar global. Analis BloombergNEF, Joy Foo, menyoroti potensi tekanan pada harga jual karbon akibat permintaan yang lemah dan pasokan yang tinggi. Meskipun demikian, perdagangan karbon kini mulai dipandang lebih sebagai peluang bisnis untuk perusahaan, selain sebagai aktivitas tanggung jawab sosial.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) Indonesia memiliki integritas tinggi, dengan jaminan pemerintah terhadap otorisasi sertifikat untuk menghindari masalah seperti double accounting atau double payment. IDX Carbon diharapkan dapat memfasilitasi penurunan emisi gas rumah kaca melalui perdagangan karbon, seiring dengan diaturnya penurunan emisi dalam Peraturan Presiden No. 98/2021.

Pemerintah juga mendukung pengenaan pajak karbon, dan Menteri Hanif berharap Kementerian Keuangan segera mencermati hal tersebut. Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang sudah memberlakukan pajak karbon, dan Indonesia berencana mengikuti jejak tersebut untuk mendukung pertumbuhan pasar karbon domestik dan internasional.

TikTok dan CapCut, dua aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan China, ByteDance, resmi ditutup di Amerika Serikat mulai 19 Januari 2025, setelah undang-undang pelarangan atau divestasi yang disahkan tahun lalu mulai berlaku. Penutupan ini menyebabkan jutaan pengguna di AS tidak dapat mengakses kedua aplikasi tersebut, yang kini tidak lagi tersedia di toko aplikasi Apple dan Google, serta situs web. Pengguna yang mencoba membuka aplikasi ini juga diblokir dari konten TikTok. Keputusan ini berdampak besar, mengingat TikTok digunakan oleh sekitar 170 juta orang di AS. Sebelum penutupan resmi, muncul pemberitahuan peringatan di kedua aplikasi tersebut, yang menginformasikan pengguna mengenai penghentian sementara layanan akibat implementasi undang-undang tersebut.

Perjalanan bisnis startup di Indonesia, terutama setelah melakukan penawaran umum saham perdana (IPO), seringkali menghadapi berbagai tantangan. Menurut analis Richard Jonathan Halim, kinerja saham startup yang kurang memuaskan disebabkan oleh strategi "bakar duit" yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan dan mempertahankan daya saing, terutama di industri yang sudah matang. Hal ini mengakibatkan banyak startup yang belum mencapai profitabilitas.

Analis lain, Niko Margaronis, menekankan pentingnya GMV (Gross Merchandise Value) dalam mengukur kinerja startup, namun mengingatkan bahwa GMV besar tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan. Selain itu, stabilitas biaya operasional dan kemampuan mencapai profitabilitas jangka panjang dianggap sebagai indikator kunci keberhasilan startup.

Handito Joewono, Ketua Asosiasi Startup Teknologi Indonesia, juga menyoroti adanya upaya ekstrem untuk meningkatkan valuasi perusahaan startup yang seringkali menghasilkan bubble di pasar saham Indonesia. Oleh karena itu, ia menyarankan perlunya ekosistem keuangan yang lebih mendukung bagi startup, termasuk adanya bursa saham yang mirip dengan Nasdaq.

Di sisi lain, terdapat optimisme terkait ekosistem startup di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Pandu Sjahrir, pendiri AC Ventures. Dia mencatat bahwa meskipun ada tantangan, sektor-sektor seperti transisi energi dan kecerdasan buatan (AI) menawarkan peluang investasi yang menarik bagi investor global.

Melalui berbagai upaya perbaikan, baik dari sisi strategi bisnis maupun dukungan kebijakan pemerintah, diharapkan ekosistem startup Indonesia dapat tumbuh dan berkembang, meskipun menghadapi kondisi pasar yang menantang.

Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada periode 2025-2029 dapat membawa dinamika baru dalam geopolitik dan geoekonomi global. Dengan semboyan Make America Great Again, kebijakan proteksionisme dan fokus domestik Trump 2.0 berpotensi memperkuat dominasi energi fosil, termasuk meningkatkan produksi minyak dan gas AS serta agresifitas dalam ekspor LNG. Hal ini dapat memperlambat transisi global menuju energi terbarukan, yang berimplikasi pada pasar energi global, termasuk Indonesia, yang dapat meningkatkan kerjasama dalam teknologi pengendalian emisi dengan AS.

Dari sisi geopolitik, kebijakan Trump 2.0 yang cenderung proteksionis berpotensi memperlemah komitmen AS terhadap perjanjian internasional dan forum multilateral, memberi peluang bagi BRICS untuk memperluas pengaruhnya. BRICS, yang terdiri dari negara-negara berkembang seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, semakin vokal dalam menggagas tatanan ekonomi yang lebih multipolar, termasuk tantangan terhadap dominasi dolar AS dalam transaksi global.

Dari perspektif geoekonomi, meskipun negara-negara G7 masih menguasai pangsa PDB global yang lebih besar, BRICS memiliki populasi yang jauh lebih besar dan potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Indonesia, yang baru bergabung dengan BRICS, harus berhati-hati dalam mengelola hubungan dengan AS, terutama dalam sektor perdagangan dan investasi, untuk meminimalkan dampak negatif. Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekspor energi fosil, seperti batu bara dan gas, namun harus memperhatikan transisi energi yang matang dan bertahap.

Secara keseluruhan, Indonesia perlu mengambil sikap strategis dan pragmatis untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar, AS dan BRICS, demi kepentingan nasional yang lebih besar.