Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Tantangan dan Peluang dan Bisnis Rumah Bersubsidi

28 Jan 2025

Memiliki rumah layak huni merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Namun, kebutuhan ini sering kali sulit dipenuhi oleh individu dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dan pihak swasta sangat diperlukan untuk membantu mewujudkan kebutuhan ini, terutama bagi masyarakat yang semakin kesulitan mengakses rumah dengan harga yang terus meningkat. Artikel Kompas, edisi 6 Agustus 1970, melaporkan, Direktorat Djenderal Tjipta Karya Departemen PUTL mencatat kebutuhan 4,8 juta rumah secara nasional. Jika pembangunan rumah ini dikerjakan dalam waktu 20 tahun, setiap tahun pemerintah perlu membangun 240.000 rumah. Jumlah itu belum termasuk kebutuhan merenovasi rumah atau pembangunan rumah baru untuk penduduk yang terus bertambah.

Terkini, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik mencatat, kekurangan (backlog) kepemilikan rumah di Indonesia dialami 9,9 juta rumah tangga, yang sebagian besar merupakan masyarakat ekonomi menengah bawah. Ada juga kebutuhan renovasi rumah untuk 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Pada periode kedua Presiden Joko Widodo (2019-2024), pemerintah berhasil membangun 2,17 juta rumah dengan alokasi dana sekitar Rp 119 triliun. Adapun di masa pemerintahan baru dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menargetkan membangun 3 juta rumah subsidi. Kebijakan yang dimulai tahun 2025 ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dari sisi pasokan, pembiayaan basis data riil kebutuhan rumah, dan kriteria masyarakat yang menjadi sasaran program (Kompas.id, 12/1/2025).

Dengan anggaran terbatas, pemerintah tidak bekerja sendiri dalam hal ini. Pihak swasta pun ikut dilibatkan dalam pembangunan permukiman yang tidak hanya membutuhkan kerja konstruksi, tetapi juga pengadaan tanah yang semakin sulit. Kali ini, ada enam perusahaan menyatakan komitmen untuk membantu penyediaan perumahan rakyat dan perseorangan yang mau menyerahkan tanahnya. Mereka di antaranya Harum Energy Agung Sedayu Group, Adaro, Barito Pacific, Sinar Mas Group, dan Berau Coal. Di luar perusahaan besar tersebut, banyak pengembang properti yang berkomitmen mendukung penyediaan rumah bersubsidi. Salah satunya PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode GRIA. Emiten yang berdiri sejak 2013 sebagai perusahaan konstruksi itu pada 2022 beralih fokus sebagai pengembang properti. (Yoga)

Ekonomi

Kualitas Jaringan Internet Jadi Faktor Penghambat UMKM

28 Jan 2025

Pemerintah berusaha keras agar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia bisa naik kelas, baik dari skala usaha maupun pemasarannya. Salah satu upaya itu ialah dengan mengembangkan platform digital PaDi UMKM. Sayangnya, kualitas jaringan internet di Indonesia yang tak merata dinilai menjadi faktor penghambat pertumbuhan UMKM dalam negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero saat dihubungi di Jakarta mengatakan, pengembangan platform digital itu memang bisa menjadi salah satu cara memperbaiki kondisi UMKM di Indonesia. Dengan platform digital tersebut, produk UMKM tidak hanya harus kuat di pasar lokal, tetapi juga di pasar global. ”Kita tentu ingin produk UMKM Indonesia semakin banyak dilirik dan diserap di pasar lokal. Produk-produk ini jangan kalah dengan produk luar (impor).

Lalu melindungi produk lokal dari produk impor. Produk UMKM diekspor penting, tetapi sangat penting dan perlu pula kita memperkuat pasar lokal,” kata Edy, Minggu (26/1/2025). Menurut Edy, keberadaan platform digital seperti PaDi UMKM atau platform lainnya akan berdampak positif jika kecepatan dan jangkauan jaringan internet merata di seluruh Indonesia. PaDi UMKM merupakan platform digital yang menawarkan beragam produk buatan UMKM kepada badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, ataupun korporasi swasta. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 221,56 juta orang atau 79,5 persen dari total penduduk nasional yang sekitar 282 juta orang. Pada periode 2023, jumlah pengguna internet sebanyak 215,63 juta.

Dari data tersebut, kendati jumlah pengguna internet meningkat, masih terdapat celah besar bagi para pelaku UMKM yang tidak bisa mengakses internet. Tak hanya itu, meski terjangkau internet, para pelaku UMKM mengalami kendala jaringan dan koneksi yang lambat. ”Kondisi ini tentu menghambat perkembangan UMKM untuk menjual produknya ke pasar lokal dan luar negeri. Masih banyak wilayah Indonesia yang belum terjangkau internet. Banyak produk UMKM di wilayah yang bagus dan berpotensi besar, tetapi terkendala pada pemasarannya karena tidak didukung teknologi,” ujar Edy. Oleh karena itu, lanjut Edy, upaya pemerintah dalam mengembangkan platform digital untuk pengembangan UMKM harus diikuti dengan membangun infrastruktur serta akses pendukung lainnya secara luas dan merata. (Yoga)

Ekonomi

Kasus Pemalsuan Laporan Keuangan eFishery

28 Jan 2025

Kasus penggelembungan pendapatan dan laba perusahaan rintisan bidang teknologi pertanian, eFishery Pte, memberikan pelajaran penting mengenai transparansi dan akuntabilitas dijalankan start up. Proses valuasi perusahaan rintisan bidang teknologi pun sudah saatnya menggunakan diversifikasi metode penilaian dan tidak hanya mengandalkan laporan keuangan. Sepekan terakhir, salah satu start up terkemuka asal Indonesia, eFishery, ramai diberitakan telah menggelembungkan pendapatan dan laba selama beberapa tahun terakhir sesuai laporan investigasi FTI Consulting Efishery merupakan start up yang menyediakan peralatan pakan cerdas serta pakan bagi petani ikan dan udang, lalu mem- beli hasil panen mereka untuk dijual kepasar yang lebih luas.Di belakang eFishery Pte, terdapat sejumlah investor kelas kakap, seperti SoftBank Group Corp, Temasek Holdings Pte, dan G42 (perusahaan teknologi kecerdasan buatan yang dikendalikan oleh anggota kerajaan Uni Emirat Arab, Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan).

Mengutip Bloomberg, dalam laporan investigasi FTI Con- sulting setebal 52 halaman yang diedarkan di antara investor dan ditinjau oleh Bloomberg News, manajemen menggelembungkan pendapatan. Besarnya hampir mencapai 600 juta dollar AS atau Rp 9,7 triliun selama periode Januari-September 2024. Dengan kata lain, selama periode itu, lebih dari 75 persen angka pendapatan yang dilaporkan ternyata palsu. Kemudian, dalam periode Januari-September 2024, eFishery menyajikan laba sebesar 16 juta dollar AS, tetapi hasil penyelidikan menemukan perusahaan sebenarnya menghasilkan kerugian 35,4 juta dollar AS. Selain triwulan III-2024, manajemen eFishery diduga juga menggelembungkan angka pendapatan dan laba untuk beberapa tahun sebelumnya. Sejak awal perusahaan berdiri pada Oktober 2013 hingga November 2024, pembukuan internal menunjukkan ada kerugian yang ditahan sekitar 152 juta dollar AS.

Sementara total aset perusahaan mencapai 220 juta dollar AS, ini termasuk 63 juta dollar AS dalam piutang usaha dan 98 juta dollar AS dalam investasi. Valuasi perusahaan Kepala Ekonom Bank Pemata Josua Pardede, saat di- hubungi di Jakarta, Minggu (26/1/2025), mengatakan, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan pelaku usaha, terlepas dari status usahanya apakah usaha rintisan bidang teknologi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)] ataupun korporasi. Pelaku usaha juga perlu untuk bisa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. ”Kami juga menilai, diversifikasi penilaian tidak hanya mengandalkan laporan keuangan, tetapi juga menggunakan berbagai data (historis, pengecekan inventory, informasi dari supplier atau pihak lainnya) penting ketika proses valuasi perusahaan ataupun audit untuk meminimalkan fraud (kecurangan),” ujarnya. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Rani Septya, secara terpisah berpendapat, kasus penggelembungan pendapatan dan laba eFishery bisa berdampak pada investasi digital di Indonesia yang sedang mengalami perlambatan. (Yoga)

Ekonomi

Strategi Bertahan Industri Kertas Nusantara

28 Jan 2025

PT Kertas Nusantara, yang sebelumnya mengalami masa sulit dan sempat "mati suri" akibat masalah keuangan hingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), kini siap untuk kembali beroperasi. Pabrik yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur, ini sedang aktif merekrut tenaga kerja dan menjajaki pendanaan dari sejumlah perbankan di Indonesia. Beberapa bank besar telah menunjukkan sinyal positif untuk memberikan kredit kepada perusahaan ini.

Kabar kebangkitan Kertas Nusantara memberikan harapan baru, terutama di tengah ketidakhadiran perusahaan kertas yang dikelola negara. Meskipun perusahaan ini merupakan penanaman modal asing (PMA), posisi perusahaan semakin kuat berkat jajaran direksi dan komisaris yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari Kabinet Merah Putih. Hal ini menjadi nilai tambah yang membuat perbankan tertarik untuk menyalurkan pembiayaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk bangkit kembali dan melanjutkan operasionalnya.

Ekonomi

Saham Untuk Pembangunan Pagar Laut

28 Jan 2025

Saham PT Pembangunan Anugerah Investama (PANI) mengalami volatilitas yang signifikan pada Januari 2025, dengan harga saham sempat anjlok hampir 20% dalam sehari, namun kemudian berbalik menguat 14,90% pada perdagangan akhir pekan. Salah satu penyebabnya adalah polemik terkait pembangunan pagar laut di Tangerang yang melibatkan PIK 2, yang menimbulkan dugaan praktik korupsi dan kolusi. Meskipun demikian, para analis tetap optimis terhadap prospek jangka panjang PANI, dengan menekankan pentingnya laporan keuangan yang baik untuk mengatasi dampak negatif sentimen pasar.

Danika Augusta Sari dari Sucor Sekuritas menyarankan bahwa saham PANI memiliki fundamental yang cukup baik, terutama dengan cadangan lahan yang melimpah. Namun, ia mengingatkan pentingnya bertahan di atas level harga Rp13.000 agar tren positif dapat terjaga. Di sisi lain, Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas melihat bahwa PANI telah memasuki fase bearish setelah menurun di bawah level Rp13.000.

Dalam hal pencapaian, PANI berhasil mencatatkan marketing sales senilai Rp6,01 triliun pada 2024, melebihi target dan mencerminkan siklus pertumbuhan yang diharapkan investor. Produk komersial dan residensial mengalami peningkatan signifikan, dan PANI berencana untuk meluncurkan produk tematik unggulan serta memperkuat strategi pemasaran untuk menjaga momentum pertumbuhannya.

Ekonomi

Tesla & BMW Tantang Regulasi Uni Eropa

28 Jan 2025

Tesla dan BMW AG, dua produsen mobil listrik besar milik Elon Musk dan Jerman, telah menggugat Komisi Eropa terkait tarif impor kendaraan listrik yang tinggi, yang kini mencapai 45% untuk mobil asal China. Gugatan ini memperburuk ketegangan antara Musk dan Uni Eropa, yang sebelumnya juga terlibat perselisihan terkait dukungan Musk terhadap partai sayap kanan serta moderasi konten di platform X-nya. BMW berpendapat bahwa tarif impor ini merugikan daya saing produsen Eropa dan dapat memperlambat proses dekarbonisasi sektor transportasi.

Tesla, yang memproduksi mobil listrik di China untuk pasar Eropa, juga terpengaruh oleh kebijakan ini, meskipun perusahaan tidak segera memberikan komentar. Uni Eropa memberlakukan tarif ini setelah penyelidikan yang mengungkapkan adanya subsidi yang tidak adil bagi industri mobil listrik China, yang mendorong Brussels untuk meningkatkan bea masuk dari 10% menjadi 7,8% untuk Tesla dan 20,7% untuk BMW. Sementara itu, perusahaan mobil China seperti SAIC, yang memiliki merek MG, menghadapi dampak paling besar dengan tarif 45%.

Ekonomi

Ekonomi Stagnan, Apa Tantangan Selanjutnya?

28 Jan 2025

Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, konsolidasi kabinet dan fiskal menjadi tantangan utama, terutama karena struktur kabinet yang besar serta perubahan nomenklatur kementerian yang memperlambat koordinasi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti bahwa koordinasi yang lemah dan komunikasi yang membingungkan menjadi kendala utama, meskipun Prabowo dinilai responsif dalam kebijakan seperti makan bergizi gratis, upah minimum provinsi (UMP), PPN, dan pagar laut.

Di bidang fiskal, Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar, mengkritik ketidakpastian kebijakan akibat isu liar yang tidak berasal dari Kementerian Keuangan, seperti wacana penurunan tarif PPh badan dan Tax Amnesty Jilid III, yang membuat pelaku usaha kebingungan dalam merencanakan bisnis.

Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menekankan bahwa konsumsi masyarakat memang meningkat, tetapi tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan, sehingga penerimaan negara tersendat. Akibatnya, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,70 triliun demi menjalankan Program Asta Cita, menandakan bahwa penerimaan negara belum sesuai target.

Selain itu, Ekonom Core, Yusuf Rendy Manilet, menilai warisan utang dari pemerintahan sebelumnya semakin mempersempit ruang fiskal Prabowo, yang membuat janji kampanye sulit direalisasikan. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, bahkan memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7%-4,8% di 2025, jauh dari target 8% yang dicanangkan Prabowo, akibat faktor deindustrialisasi prematur, kinerja ekspor yang melemah, serta ketergantungan pada China di tengah ketidakpastian global.

Senada, Senior Economist PT KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% sulit tercapai, karena belum ada kebijakan yang benar-benar baru dan berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

Ekonomi

Revisi UU BUMN Kembali Bergulir

28 Jan 2025

Setelah sempat terhenti selama empat tahun, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN kembali berlanjut dengan pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU ini bertujuan untuk memperjelas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien, transparan, dan kompetitif.

Menteri BUMN Erick Thohir menekankan tiga poin utama dalam RUU ini: pertama, memperjelas kewenangan presiden dalam pemisahan kekayaan negara pada BUMN; kedua, menegaskan peran Kementerian BUMN sebagai pengelola utama BUMN; ketiga, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beserta strukturnya.

Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, menyebut bahwa revisi ini diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam tata kelola dan kinerja BUMN di tengah dinamika ekonomi global. RUU ini juga mencakup aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi guna menciptakan BUMN yang lebih kompetitif.

Sementara itu, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai bahwa revisi ini akan memberikan Kementerian BUMN kendali penuh atas BUMN, menggantikan sistem kepemilikan yang sebelumnya melibatkan Kementerian Keuangan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, status kelembagaan BPI Danantara akan lebih jelas, sehingga menghindari tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian BUMN.

RUU ini juga mencakup pengaturan CSR (Corporate Social Responsibility), kewajiban pelayanan publik (PSO), serta hak imunitas direksi dan komisaris. Nantinya, super holding Danantara akan dipimpin oleh seorang menteri untuk mengelola investasi strategis BUMN di masa depan.

Ekonomi

Optimisme Pasar Modal di Tahun Ular Kayu

25 Jan 2025

Pasar modal Indonesia diprediksi akan mendapatkan momentum pertumbuhan pada Tahun Ular Kayu 2025, meskipun terdapat tantangan dari ketidakpastian global, seperti perlambatan ekonomi China, ketegangan perdagangan, dan dinamika geopolitik. Sektor-sektor unggulan seperti teknologi, energi, dan konsumsi diperkirakan akan mencatatkan performa positif, sementara sektor berbasis logam, seperti tambang dan otomotif, menghadapi risiko tekanan.

Menurut CLSA Feng Shui Index 2025, sektor berbasis elemen kayu (seperti pendidikan, ekonomi baru, dan manajemen dana) dan elemen api (seperti teknologi, minyak, dan gas) memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Di sisi lain, sektor berbasis elemen logam, seperti tambang dan kripto, diperkirakan menghadapi tantangan.

Ekky Topan, analis dari Infovesta Utama, menyarankan investor untuk memanfaatkan penurunan harga saham sebagai peluang, dengan merekomendasikan sektor-sektor unggulan seperti perbankan (BBRI dan BMRI), properti (PWON dan SMRA), serta konsumsi (JPFA dan MYOR). Di sektor energi, saham batu bara (PTBA dan AADI) juga dipandang memiliki prospek cerah, berkat harga komoditas yang stabil dan permintaan domestik yang kuat.

Secara keseluruhan, meskipun pasar modal menghadapi berbagai tantangan global, sektor-sektor tertentu di Indonesia diharapkan dapat mencatatkan pertumbuhan yang positif, memberikan peluang bagi investor yang bijak dalam memilih sektor yang tepat.

Ekonomi

Kredit Rumah Berjalan Lambat

25 Jan 2025

Bank Indonesia (BI) mencatat per-tumbuhan kredit konsumsi perbankan RI mencapai se-besar 9,8% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada De-sember 2024. Kredit pemilik-an rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh melambat.Berdasarkan laporan Anali-sis Uang Beredar, nominal kre-dit konsumsi yang disalurkan hingga bulan terakhir 2024 mencapai Rp2.195,1 triliun. Realisasi ini meningkat diban-dingkan dengan bulan sebe-lumnya yang sebesar Rp2.178 triliun, meskipun terdapat pe-lambatan laju pertumbuhan dari level 10,2% YoY.“Peningkatan terutama dido-rong oleh perkembangan KPR, KKB, dan kredit multiguna,” demikian bunyi laporan BI, dikutip Jumat (24/1).Laju pertumbuhan KPR pada Desember 2024 terpantau me-lambat tipis ke angka 10% YoY dibandingkan dengan 10,2% YoY pada November 2024. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp786 triliun.Di sisi lain, pertumbuhan KKB melambat dari 10,3% YoY pada November 2024 menjadi 7,8% YoY pada De-sember 2024, dengan total nilai Rp143,7 triliun.Kredit multiguna juga me-lambat tipis dengan laju se-besar 10% YoY pada bulan terakhir 2024, dibandingkan 10,1% pada bulan sebelum-nya. Total kredit multiguna yang disalurkan mencapai Rp1.265,4 triliun.BI juga mencatat penyaluran kredit sektor properti tumbuh 6,5% YoY per Desember 2024. Angka ini kembali menun-jukkan tren pelambatan dari 7% pada bulan sebelumnya.Dari segi nominal, pem-biayaan properti mencapai Rp1.412,3 triliun sampai de-ngan Desember 2024. Jumlah ini ditopang KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) yang sebesar Rp785,9 triliun, kredit konstruksi Rp393,1 tri-liun, serta kredit real estate (Rp233,2 triliun).Sementara itu, laju pertum-buhan kredit kepada segmen usaha mikro, kecil, dan me-nengah atau UMKM kian melemah hingga pengujung 2024. Kredit UMKM per De-sember 2024 bertumbuh hanya 3% (YoY) hingga mencapai Rp1.405 triliun. Realisasi ini melambat dibandingkan laju pertum-buhan 3,7% pada November 2024, sekaligus menjadi yang terendah sepanjang tahun. “Penyaluran kredit kepada UMKM pada Desember 2024 tumbuh sebesar 3,0% [YoY], setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,7% [