Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Reformasi yang Berbuah Harga Naik

23 Jan 2025

Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menunjukkan penguatan signifikan di awal 2025, dengan kenaikan sebesar 20% sejak Januari, sehingga nilai kapitalisasi pasar kembali berada di atas Rp 100 triliun. Menurut Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, penguatan ini dipengaruhi oleh peningkatan gross transaction value (GTV), gross merchandise value (GMV), dan total processing value (TPV) GOTO, di mana GTV inti grup naik 74% menjadi Rp 72 triliun pada kuartal III-2024.

Selain itu, efisiensi operasional, seperti pengurangan cash burn dan biaya pemasaran, berhasil mendorong adjusted EBITDA menjadi positif sebesar Rp 137 miliar pada kuartal III-2024, meskipun rugi bersih GOTO masih tercatat Rp 1,69 triliun. Ryan Winipta, Analis Indo Premier Sekuritas, memproyeksikan adjusted EBITDA GOTO akan meningkat menjadi Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,5 triliun pada 2025, didorong oleh pertumbuhan GTV sebesar 12% dan margin EBITDA segmen on-demand service yang naik.

Niko Margaronis, Analis BRI Danareksa Sekuritas, menyoroti potensi efisiensi bisnis on-demand service yang dapat menghasilkan margin EBITDA hingga 1,4%. Ia juga mengapresiasi strategi GOTO dalam memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendorong pertumbuhan bisnis pinjaman melalui Goto Financials (GTF) hingga 20% secara triwulanan.

Komitmen pemegang saham utama, seperti Alibaba, untuk tidak menjual saham selama lima tahun ke depan dan keberlanjutan dana buyback juga turut mendukung stabilitas harga saham GOTO. Menurut Ryan, rekomendasi "buy" diberikan dengan target harga Rp 90 per saham, sedangkan Nafan memberikan target lebih optimistis di Rp 100 per saham.

Dengan prospek yang menjanjikan melalui efisiensi operasional, pertumbuhan bisnis on-demand service, dan inovasi berbasis AI, GOTO diproyeksikan akan terus memperkuat posisinya di pasar pada 2025.

Ekonomi

Turunnya Bunga Acuan Membawa Harapan Baru Kredit

23 Jan 2025

Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) sebesar 25 basis poin ke 5,75% memunculkan optimisme pada sektor perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit di 2025. Sigit Prastowo, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, menyebut penurunan suku bunga memberikan peluang bagi pertumbuhan kredit, terutama di sektor farmasi, kesehatan, dan makanan-minuman yang dianggap lebih tangguh. Kredit Bank Mandiri per November 2024 telah tumbuh 22,69% secara tahunan menjadi Rp 1.283,44 triliun.

Lani Darmawan, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, optimistis bahwa penurunan bunga dapat menekan biaya dana dan mendorong pertumbuhan kredit di segmen UMKM, kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kartu kredit. Bank CIMB Niaga menargetkan pertumbuhan double-digit untuk KKB dan 10% untuk kredit UMKM, dengan kredit keseluruhan tumbuh 4,65% per November 2024.

Novita Widya Anggraini, Direktur Finance BNI, menargetkan pertumbuhan kredit 8%-10% di tahun 2025, dengan fokus pada segmen korporasi di sektor komunikasi, infrastruktur, dan perindustrian, serta segmen konsumer seperti payroll dan mortgage joint financing. Kredit BNI per Desember 2024 tumbuh 11,62% secara tahunan menjadi Rp 775,87 triliun.

Arianto Muditomo, pengamat perbankan, menilai penurunan BI rate berpotensi menarik minat nasabah untuk mengambil kredit dan menurunkan biaya pinjaman bagi debitur. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada respons pasar. Jika sentimen konsumen dan bisnis masih terpengaruh ketidakpastian global, dampaknya pada pertumbuhan kredit mungkin terbatas.

Sektor perbankan optimis menghadapi 2025 dengan dukungan kebijakan penurunan suku bunga, meski tetap perlu waspada terhadap tantangan global.

Ekonomi

Aturan Baru DHE: Harapan Kuatkan Rupiah

23 Jan 2025

Pemerintah Indonesia memastikan akan menerapkan aturan wajib parkir 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam sistem keuangan domestik minimal selama 12 bulan mulai Maret 2025. Kebijakan ini diiringi dengan insentif, seperti pajak 0% untuk bunga DHE dan penggunaan DHE sebagai agunan untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. Langkah ini bertujuan meningkatkan cadangan devisa negara dan mendukung perekonomian nasional.

M Rizal Taufikurahman, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengungkapkan bahwa kebijakan DHE SDA ini akan memperkuat stabilitas rupiah, meningkatkan pasokan dolar AS, dan membantu mencapainya target pemerintah untuk menambah devisa sebesar US$ 90 miliar pada tahun ini. Dengan aliran devisa yang lebih besar, pasokan dolar akan meningkat dan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang pada Januari 2025 masih melemah di level Rp 16.300 per dolar AS.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, sepakat bahwa kebijakan ini dapat mencapai target devisa dan memperkuat rupiah dalam jangka pendek. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa cadangan devisa yang lebih tinggi akan memperkuat makroekonomi, meningkatkan kepercayaan investor asing, dan menurunkan biaya korporasi. Penempatan DHE dalam sistem keuangan domestik juga dapat meningkatkan likuiditas perbankan, yang berpotensi mendorong pertumbuhan kredit dan investasi.

Namun, Hosianna Evalita Situmorang, Ekonom Bank Danamon, memperingatkan bahwa kebijakan ini berisiko membebani eksportir, terutama jika nilai tukar rupiah tidak stabil. Jika eksportir mencari cara untuk menghindari kewajiban konversi DHE atau jika kebutuhan valuta asing tetap tinggi, dampak positif kebijakan ini terhadap rupiah bisa berkurang.

Kebijakan DHE SDA diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap perekonomian, asalkan para eksportir mematuhi aturan dan kondisi eksternal tidak menghambat implementasinya.

Ekonomi

Starbucks Angkat Bicara Larangan Pakai Fasilitas Tanpa Beli Tak Berlaku di Indonesia

23 Jan 2025

Starbucks Indonesia angkat bicara soal ramai penerapan kebijakan larangan pemakaian fasilitas gerai tanpa transaksi dan sekaligus soal isu pemberhentikan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut. Sebagai pemegang lisensi resmi Starbucks Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia menjamin calon pelanggan bisa menggunakan fasilitas toko meski tidak membeli produk di gerai tersebut. "Larangan untuk menikmati fasilitas gerai tanpa transaksi dan pemangkasan jumlah karyawan tidak berlaku di Indonesia," tulis Starbucks Indonesia lewat akun Instagram resminya @strarkbucksindonesia pada Rabu, 22 Januari 2025. Menurut Starbucks Indonesia, kebijakan baru yang berisi pelarangan itu hanya berlaku di Amerika Serikat (AS) dan Kanada. "Pembaruan operasional mengenai kode etik hanya berlaku di Amerika Seirkat dan Kanada karena banyak penyalahgunaan fungsi gerai yang terjadi akibat isu sosial yang sedang berlangsung di sana," tulis Starbucks Indonesia.

"Ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan dan partner Starbucks." Sebelumnya, sejumlah media internasioanal sebelumnya memberitakan adanya kode etik baru bagi operasional Starbuck di AS dan Kanada yang mulai berlaku pada 27 Januari 2025. CEO Starbucks Corporation Brian Niccol mengakhiri kebijakan yang diberlakukan sejak tahun 2018 lalu yang memperbolehkan siapa pun duduk atau mengakses toilet meski tidak membeli produk Starbucks. Niccol mengklaim pembatasan itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pelanggan serta pegawai. Selain mengklarifikasi soal pelarangan penggunaan fasilitas gerai itu, Starbukcs Indonesia juga membantah akan melakukan PHK terhadap karyawannya. "Terkait berita mengenai PHK yang diumumkan oleh CEO Starbucks Corporation hal tersebut tidak belaku untuk PT Sari Coffee Indonesia," ujar Starbucks Indonesia. Starbucks Indonesia pun memastikan operasional akan berjalan seperti biasa. Adapun Niccol sebelumnya mengumumkan akan memangkas jumlah pegawai Starbucks untuk memulihkan operasional bisnis yang sedang lesu misalnya di AS dan China. Niccol menyatakan rincian PHK paling lambat akan diumumkan pada awal Maret 2025. (Yetede)

Ekonomi

Banjir Sentimen Positif, IHSG Kembali Melanjutkan Penguatan

23 Jan 2025

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali melanjutkan penguatan ke level 7.257 (+1,05%) pada perdagangan Rabu (22/01/2025), menyusul pergerakan naik dalam beberapa hari terakhir. Banyaknya sentimen positif yang mulai membanjiri pasar, seperti arus masuk (inflow) dana asing, penurunan suku bunga bank BI rate, hingga penguatan nilai tukar rupiah, menjadi tenaga baru bagi IHSG untuk mencoba menuju 7.500. "Kami perkirakan, pergerakan IHSG sedang berada di fase uptrend dalam jangka pendek terlebih dahulu. Karena kami masih memiliki skenario akan adanya koreski dari IHSG," kata Senior Research Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana kepada Investor Daily. Didit mengungkapkan, penguatan IHSG dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya beberapa sentimen revisi aturan devisa hasil ekspor (DHE). Dimana revisi ini mewajibkan menempatkan DHE sebesar 100% dalam negeri dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, sambung dia IHSG ini juga didukung oleh penguatan emiten-emiten perbankan, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan bursa global dan mayoritas regional Asia. (Yetede)

Ekonomi

65 Juta UMKM Berpeluang Miliki Tambang Minerba

23 Jan 2025

Usaha UMKM akan mendapatkan prioritas dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Hal ini merujuk pada revisi Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba yang diusulkan DPR. Adapun jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. UMKM itu meliputi berbagai sektor, termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknogi digital. Adapun katagori UMKM berdasarkan aset. Usaha yang maksimal memiliki aset minimal Rp 50 juta masuk katagori usaha mikro. Bagi usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta masuk kedalam katagori usaha kecil. Sedangkan usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta sampai 10 miliar merupakan katagori menengah. Berdasarkan catatan Investor Daily, lonjakan pemegang izin tambang pernah terjadi pasca terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2009. Beleid ini memberi kesempatan bagi bupati maupun walikota menerbitkan izin tambang. Dengan terbitnya UU 3/2020 maka wewenang penerbitan itu ditarik ke pemerintah pusat. Alhasil lebih dari 2.000 izin tambang dicabut pemerintah lantaran tidak melakukan pengelolaan konsensi. (Yetede)

Ekonomi

Efek Domino Ketentuan Baru DHE SDA

23 Jan 2025

Presiden Prabowo Subianto menilai wajar soal rencana pemberlakuan kententuan baru yang akan mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) suber daya alam (SDA) sebesar 100% di dalam negeri selama minimal setahun. Namun, pelaku usaha meminta rencana itu ditinjau ulang karena bisa menimbulkan efek domino ke dunia usaha di antara turunnya daya asing ekspor dan pemutusan hubungan kerja. Bila nanti diberlakukan, ketentuan ini juga akan membuat biaya modal kerja yang harus ditanggung pelaku usaha menjadi makin tinggi. Pasalnya jumlah insentif dan fasilitas khusus yang disiapkan pemerintah dan bank Indonesia belum mengompensasi beban bunga kredit unutk kebutuhsn modal kerja. Kebijakan ini pun dinilai kontraproduktif terhadap program hilirisasi pemerintah serta mengurangi daya saing investasi dengan negara tetangga. Presiden mengatakan, pada Maret mendatang pemerintah akan mewajibkan semua perusahaan eksportir sumber daya akam menempatkan devisa hasil ekspor mereka di sistem keuangan di tanah Air. ia menilai, kebijakan itu wajar dan masuk akal, mengingat eksportir mengunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional dan kemudian menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia. (Yetede)

Ekonomi

Dorongan Masif untuk 3 Juta Rumah

22 Jan 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya dalam menjalankan program pembangunan 3 juta unit rumah layak huni per tahun yang telah digagas oleh pemerintah. Program ini mencakup 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Dalam pencapaiannya, pemerintah telah bekerja sama dengan investor Qatar yang akan berfokus pada pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan. Lokasi-lokasi potensial untuk proyek ini termasuk bekas kompleks DPR Kalibata dan Bandara Kemayoran.

Menteri BUMN, Erick Thohir, juga mendukung program ini dengan mendorong bank-bank pelat merah untuk membiayai perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Erick juga mengingatkan pentingnya memperhatikan profil risiko dalam penyaluran KPR untuk menghindari masalah sertifikat bermasalah yang dapat mengganggu kelancaran program. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan investor, Maruarar Sirait optimis bahwa program pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia akan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Ekonomi

Subsidi Bus Perkotaan Dipangkas

22 Jan 2025

KEMENTERIAN Perhubungan memangkas alokasi dana subsidi angkutan massal bus perkotaan 2025. Anggaran subsidi pembeli layanan atau buy the service (BTS) tahun ini dipotong lebih dari 50 persen, dari Rp 437,9 miliar pada 2024 menjadi Rp 177,5 miliar. Pada 2025, subsidi angkutan massal bus perkotaan hanya dilanjutkan di enam kota, yaitu Palembang, Surakarta, Makassar, Banyumas, Surabaya, dan Balikpapan. Pemberian subsidi ditambah untuk dua kota baru, yakni Manado dan Pontianak. Setiap kota mengantongi besaran subsidi yang berbeda, dari Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar. Sementara itu, pada tahun lalu, subsidi ini disalurkan ke 11 kota dengan total 46 koridor.

Berdasarkan data Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan pada Januari 2025, total penumpang yang terangkut sejak beroperasi pada Juni 2020 hingga 2023 mencapai 72.138.046 orang. Total penjualan tiket atau tarif yang dibayar oleh penumpang sebesar Rp 58,54 miliar. Besaran subsidi angkutan massal bus perkotaan mulai turun sejak 2024. Sebelumnya, subsidi yang disalurkan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada 2020, subsidi diberikan untuk lima kota dengan 19 koridor sebesar Rp 49,93 miliar. Subsidi meningkat pada 2021 menjadi Rp 311,71 miliar untuk lima kota dan 26 koridor. Pada 2022, subsidi diberikan untuk 10 kota dengan 51 koridor sebesar Rp 546,95 miliar.

Merujuk pada nota kesepahaman Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah, kegiatan BTS per 2025 tidak sepenuhnya disuntik subsidi. Jadi pemerintah daerah harus secara mandiri memenuhi biaya program angkutan massal bus di kota masing-masing. "Kami berharap tiap pemda dapat memaksimalkan anggarannya untuk penyelenggaraan angkutan massal perkotaan ini," ucap pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, dalam keterangan resminya pada Rabu, 1 Januari 2025. Dia juga meminta pemerintah daerah lebih mensosialisasi kepada masyarakat perihal kesadaran untuk menggunakan angkutan umum. (Yetede)

Ekonomi

Presiden Prabowo Setuju Masa Penyimpanan DHE SDA Selama 1 Tahun

22 Jan 2025

Menteri Koordintor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa penggodokan regulasi mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) sudah direstui oleh Prabowo Subianto. Menyusun regulasi ini disiapkan dengan mendengarkan masukan dari Bank Indonesia (BI), OJK dan pihak perbankan. "Sudah lampu hijau (dari Presiden Prabowo Subianto), pp sedang disiapkan, harmonisasi, kemudian akan ada koordinasi dengan BI, OJK, dan perbankan," terang Airlangga. Menurut Airlangga, dalam regulasi terbaru nantinya pemerintah akan memberikan sejumlah insentif sehingga eksportir mau lebih lama menyimpan uangnya di pasar keuangan domestik. Nantinya DHE yang disimpan bisa digunakan untuk pembayaran pajak, digunakan untuk dikonversikan ke rupiah untuk pembayaran operasional. "Jadi 100%, (insentif) untuk perbankan disiapkan, untuk cash collateral (sedang) disiapkan, penggunaan untuk pembayaran pajak pembayaran dividen semua (akan) diatur," kata Airlangga. (Yetede)