;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Starbucks Angkat Bicara Larangan Pakai Fasilitas Tanpa Beli Tak Berlaku di Indonesia

23 Jan 2025
Starbucks Indonesia angkat bicara soal ramai penerapan kebijakan larangan pemakaian fasilitas gerai tanpa transaksi dan sekaligus soal isu pemberhentikan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut. Sebagai pemegang lisensi resmi Starbucks Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia menjamin calon pelanggan bisa menggunakan fasilitas toko meski tidak membeli produk di gerai tersebut. "Larangan untuk menikmati fasilitas gerai tanpa transaksi dan pemangkasan jumlah karyawan tidak berlaku di Indonesia," tulis Starbucks Indonesia lewat akun Instagram resminya @strarkbucksindonesia pada Rabu, 22 Januari 2025. Menurut Starbucks Indonesia, kebijakan baru yang berisi pelarangan itu hanya berlaku di Amerika Serikat (AS) dan Kanada. "Pembaruan operasional mengenai kode etik hanya berlaku di Amerika Seirkat dan Kanada karena banyak penyalahgunaan fungsi gerai yang terjadi akibat isu sosial yang sedang berlangsung di sana," tulis Starbucks Indonesia.

"Ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan dan partner Starbucks." Sebelumnya, sejumlah media internasioanal sebelumnya memberitakan adanya kode etik baru bagi operasional Starbuck di AS dan Kanada yang mulai berlaku pada 27 Januari 2025. CEO Starbucks Corporation Brian Niccol mengakhiri kebijakan yang diberlakukan sejak tahun 2018 lalu yang memperbolehkan siapa pun duduk atau mengakses toilet meski tidak membeli produk Starbucks. Niccol mengklaim pembatasan itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pelanggan serta pegawai.  Selain mengklarifikasi soal pelarangan penggunaan fasilitas gerai itu, Starbukcs Indonesia juga membantah akan melakukan PHK terhadap karyawannya. "Terkait berita mengenai PHK yang diumumkan oleh CEO Starbucks Corporation hal tersebut tidak belaku untuk PT Sari Coffee Indonesia," ujar Starbucks Indonesia. Starbucks Indonesia pun memastikan operasional akan berjalan seperti biasa.  Adapun Niccol sebelumnya mengumumkan akan memangkas jumlah pegawai Starbucks untuk memulihkan operasional bisnis yang sedang lesu misalnya di AS dan China. Niccol menyatakan rincian PHK paling lambat akan diumumkan pada awal Maret 2025. (Yetede)


Banjir Sentimen Positif, IHSG Kembali Melanjutkan Penguatan

23 Jan 2025
Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali melanjutkan penguatan ke level 7.257 (+1,05%) pada perdagangan Rabu (22/01/2025), menyusul pergerakan naik dalam beberapa hari terakhir. Banyaknya sentimen positif yang mulai membanjiri pasar, seperti arus masuk (inflow) dana asing, penurunan suku bunga bank BI rate, hingga penguatan nilai  tukar rupiah, menjadi tenaga baru bagi IHSG untuk mencoba menuju 7.500. "Kami perkirakan, pergerakan IHSG sedang berada di fase uptrend dalam jangka  pendek terlebih dahulu. Karena kami masih memiliki  skenario akan adanya koreski dari IHSG," kata Senior Research Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana kepada Investor Daily. Didit mengungkapkan, penguatan IHSG dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya beberapa sentimen revisi aturan devisa hasil ekspor (DHE). Dimana revisi ini mewajibkan menempatkan DHE sebesar 100% dalam negeri dalam kurun  waktu satu tahun. Selain itu, sambung dia IHSG ini juga didukung oleh penguatan emiten-emiten perbankan, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan bursa global dan mayoritas regional Asia. (Yetede)

65 Juta UMKM Berpeluang Miliki Tambang Minerba

23 Jan 2025
Usaha UMKM akan mendapatkan prioritas dalam  pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Hal ini merujuk pada revisi Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba yang diusulkan DPR. Adapun jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. UMKM itu meliputi berbagai sektor, termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknogi digital. Adapun katagori UMKM berdasarkan aset. Usaha yang maksimal memiliki aset  minimal Rp 50 juta masuk katagori usaha mikro. Bagi usaha yang memiliki aset antara  Rp 50 juta sampai Rp 500 juta masuk kedalam katagori usaha kecil. Sedangkan usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta  sampai 10 miliar merupakan katagori menengah. Berdasarkan catatan Investor Daily, lonjakan pemegang izin tambang pernah terjadi pasca terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2009. Beleid ini memberi kesempatan bagi bupati maupun walikota  menerbitkan izin tambang. Dengan terbitnya UU 3/2020 maka wewenang penerbitan itu ditarik ke pemerintah pusat. Alhasil lebih dari 2.000 izin tambang dicabut pemerintah lantaran tidak melakukan pengelolaan konsensi. (Yetede)

Efek Domino Ketentuan Baru DHE SDA

23 Jan 2025
Presiden Prabowo Subianto menilai wajar soal rencana pemberlakuan  kententuan baru yang akan mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) suber daya alam (SDA) sebesar 100% di dalam negeri selama minimal setahun. Namun, pelaku usaha meminta rencana itu ditinjau ulang karena bisa menimbulkan efek domino ke dunia usaha di antara turunnya daya asing ekspor dan pemutusan hubungan kerja. Bila nanti diberlakukan, ketentuan ini juga akan membuat biaya modal kerja yang harus ditanggung pelaku usaha menjadi makin tinggi. Pasalnya jumlah insentif  dan fasilitas khusus  yang disiapkan pemerintah dan bank Indonesia belum mengompensasi beban bunga kredit unutk kebutuhsn modal kerja. Kebijakan ini pun dinilai kontraproduktif terhadap program hilirisasi pemerintah serta mengurangi daya saing investasi dengan negara tetangga. Presiden mengatakan, pada Maret mendatang pemerintah akan mewajibkan semua perusahaan eksportir sumber daya akam menempatkan devisa hasil ekspor mereka di sistem keuangan di tanah Air. ia menilai, kebijakan itu wajar dan masuk akal, mengingat eksportir  mengunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional dan kemudian menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia. (Yetede)

Dorongan Masif untuk 3 Juta Rumah

22 Jan 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya dalam menjalankan program pembangunan 3 juta unit rumah layak huni per tahun yang telah digagas oleh pemerintah. Program ini mencakup 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Dalam pencapaiannya, pemerintah telah bekerja sama dengan investor Qatar yang akan berfokus pada pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan. Lokasi-lokasi potensial untuk proyek ini termasuk bekas kompleks DPR Kalibata dan Bandara Kemayoran.

Menteri BUMN, Erick Thohir, juga mendukung program ini dengan mendorong bank-bank pelat merah untuk membiayai perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Erick juga mengingatkan pentingnya memperhatikan profil risiko dalam penyaluran KPR untuk menghindari masalah sertifikat bermasalah yang dapat mengganggu kelancaran program. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan investor, Maruarar Sirait optimis bahwa program pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia akan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.




Subsidi Bus Perkotaan Dipangkas

22 Jan 2025
KEMENTERIAN Perhubungan memangkas alokasi dana subsidi angkutan massal bus perkotaan 2025. Anggaran subsidi pembeli layanan atau buy the service (BTS) tahun ini dipotong lebih dari 50 persen, dari Rp 437,9 miliar pada 2024 menjadi Rp 177,5 miliar. Pada 2025, subsidi angkutan massal bus perkotaan hanya dilanjutkan di enam kota, yaitu Palembang, Surakarta, Makassar, Banyumas, Surabaya, dan Balikpapan. Pemberian subsidi ditambah untuk dua kota baru, yakni Manado dan Pontianak. Setiap kota mengantongi besaran subsidi yang berbeda, dari Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar. Sementara itu, pada tahun lalu, subsidi ini disalurkan ke 11 kota dengan total 46 koridor. 

Berdasarkan data Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan pada Januari 2025, total penumpang yang terangkut sejak beroperasi pada Juni 2020 hingga 2023 mencapai 72.138.046 orang. Total penjualan tiket atau tarif yang dibayar oleh penumpang sebesar Rp 58,54 miliar. Besaran subsidi angkutan massal bus perkotaan mulai turun sejak 2024. Sebelumnya, subsidi yang disalurkan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada 2020, subsidi diberikan untuk lima kota dengan 19 koridor sebesar Rp 49,93 miliar. Subsidi meningkat pada 2021 menjadi Rp 311,71 miliar untuk lima kota dan 26 koridor. Pada 2022, subsidi diberikan untuk 10 kota dengan 51 koridor sebesar Rp 546,95 miliar. 

Merujuk pada nota kesepahaman Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah, kegiatan BTS per 2025 tidak sepenuhnya disuntik subsidi. Jadi pemerintah daerah harus secara mandiri memenuhi biaya program angkutan massal bus di kota masing-masing.  "Kami berharap tiap pemda dapat memaksimalkan anggarannya untuk penyelenggaraan angkutan massal perkotaan ini," ucap pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, dalam keterangan resminya pada Rabu, 1 Januari 2025. Dia juga meminta pemerintah daerah lebih mensosialisasi kepada masyarakat perihal kesadaran untuk menggunakan angkutan umum. (Yetede)


Presiden Prabowo Setuju Masa Penyimpanan DHE SDA Selama 1 Tahun

22 Jan 2025
Menteri Koordintor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa penggodokan regulasi mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) sudah direstui oleh Prabowo Subianto. Menyusun regulasi ini disiapkan dengan mendengarkan masukan dari Bank Indonesia (BI), OJK dan pihak perbankan. "Sudah lampu hijau (dari Presiden Prabowo Subianto), pp sedang disiapkan, harmonisasi, kemudian akan ada koordinasi dengan BI, OJK, dan perbankan," terang Airlangga. Menurut Airlangga, dalam regulasi terbaru nantinya pemerintah akan memberikan sejumlah insentif sehingga eksportir mau lebih lama menyimpan uangnya di pasar keuangan domestik. Nantinya DHE yang disimpan bisa digunakan untuk pembayaran pajak, digunakan untuk dikonversikan ke rupiah untuk pembayaran operasional. "Jadi 100%, (insentif) untuk perbankan disiapkan, untuk cash collateral (sedang) disiapkan, penggunaan untuk pembayaran pajak pembayaran dividen semua (akan) diatur," kata Airlangga. (Yetede)

Trump Bisa Memicu Perang Dagang Jilid II

22 Jan 2025
Donald Trump diprediksi terus merilis kebijakan kontroversial di periode kedua sebagai presiden Amerika Serikat (AS) dengan intensitas lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Hal ini harus diwaspadai pemerintah, terutama kebijakan Amerika First Trump yan dikhawatirkan memicu perang dagang jilid II. Trump memang tidak menerapkan tarif bea masuk (BM) besar ke negara yang dianggap lawan, seperti China, Meksiko, dan Kanada dalam pidato pelatikannya, Senin (20/1/2025). Namun, usai acara pelantikan, Trump berniat mengenakan tarif BM sebesar 25% ke Meksiko dan Kanada, dua negara yang dianggap bertanggung jawab terjadap banjirnya imigran dan narkoba di AS, mulai 1 Fabruari 2025. Ke depan, tindakan serupa berpotensi dilakukan terjadap China, rival ekonomi AS di dunia, yang bisa menyulut perang dagang jilid II. Perang ini bakal meluas jika Trump menaikkan tarif BM impor dari negara-negara Uni Eropa. Ketika hal itu terjadi, dolar AS dan imbal hasil (yield) obligasi AS tenor 10 tahun bakal menguat. Dana-dana panas di pasar negara berkembang bakal kembali ke AS, membuat pasar saham, obligasi, hingga mata uang negara terpuruk. (Yetede)

Proyek Katalis Pertumbuhan Kredit

22 Jan 2025
Pada 2025, sektor perbankan nasional diperkirakan tetap berdaya tahan dan mampu kembali mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar dua digit. Meski terdapat program pemerintah yang dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan, manajemen risiko tetap penting dilakukan di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 berkisar 4,7-5,5 persen, dengan titik tengah 5,1 persen. Sejalan dengan itu, pertumbuhan kredit perbankan nasional pada 2025 diperkirakan 11-13 persen. Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, berpendapat, terdapat banyak peluang bagi pertumbuhan kredit sektor perbankan ke depan, antara lain program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program tersebut dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan kredit perbankan dengan mengucurkan kredit pemilikan rumah (KPR).

”Apalagi, suku bunga acuan BI sudah turun 25 basis poin (bos) menjadi 5,75 persen. Dengan demikian, amat diharapkan kredit perbankan, terutama KPR, dapat turun pula sehingga lebih terjangkau atau affordable bagi masyarakat,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (21/1/2025). Program pembangunan 3 juta rumah, terutama menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal sebesar Rp 8 juta per bulan. Perbankan dapat menyalurkan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) tapak dan susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah menggelontorkan anggaran di sektor perumahan sebesar Rp 119 triliun untuk merealisasikan 2,17 unit rumah. Maka, untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan anggaran setidaknyaRp 750 triliun per tahun. Merujuk data Statistik Sistem Keuangan Indonesia, penyaluran KPR tapak per November 2024 mencapai Rp 718,94 triliun atau tumbuh 9,87 persen secara tahunan.

Sementara itu, KPR susun pada periode yang sama mencapai Rp 31,17 triliun atau tumbuh 6,4 persen secara tahunan.Di sisi lain, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso mengatakan, hasil survei Perbankan BI mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan IV-2024 meningkat. Ini tecermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 97,9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 80,6 persen. ”Peningkatan pertumbuhan kredit baru terindikasi bersumber dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Selanjutnya, pada triwulan I-2025, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap kuat dengan SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 82,3 persen,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025). Kendati demikian, standar penyaluran kredit pada triwulan I-2025 diperkirakan tetap ketat seperti periode sebelumnya, antara lain terkait plafon kredit, suku bunga kredit, dan premi kredit berisiko. (Yoga)

Keseimbangan Nilai Tukar Rupiah

22 Jan 2025
Dalam tiga pekan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada dalam kisaran Rp 16.000 per dollar AS. Meski cenderung stabil, rupiah telah mencapai titik keseimbangan dan berpotensi melemah seiring dengan dinamika global dan fundamental ekonomi domestik. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (21/1/2025) ditutup di level Rp 16.331 per dollar AS, menguat 0,25 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sejak awal tahun, rupiah bergerak dalam kisaran Rp 16.169-Rp 16.372 per dollar AS, dengan rerata Rp 16.268,5 per dollar AS. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Edi Susiato menjelaskan, penguatan rupiah kemarin sejalan dengan penguatan beberapa mata uang negara berkembang di Asia lainnya, seperti baht Thailand, ringgit Malaysia, serta peso Filipina. Ini tidak lepas dari sentimen global terkait kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif kepada Kanada dan Meksiko.

”Sentimen tersebut sepertinya disikapi pelaku pasar domestik dengan proporsional. Suplai valas (valuta asing) pelaku di pasar domestik masih sangat baik. Kami tentu terus mencermati perkembangan dan mengawal keseimbangan supply-demand (penawaran dan permintaan) valas di market agar market confidence (kepercayaan pasar) tetap terjaga,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa. Sementara itu, ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, berpendapat, rupiah terhadap dollar AS cenderung melemah dalam jangka panjang, yang disebabkan oleh fundamental ketahanan eksternal dan arah kebijakan moneter. Namun, dalam jangka pendek, pergerakan rupiah lebih dipengaruhi dinamika pasar. Hingga dua bulan ke depan, Awalil memproyeksikan, rupiah akan menuju keseimbangan baru dalam kisaran Rp 16.500 per dollar AS. Ini sejalan dengan sejumlah perkiraan ekonom yang memprediksi rupiah akan menembus level Rp 16.500 pada triwulan I-2025, berlanjut ke Rp 17.000 pada triwulan II-2025, dan berbalik menguat ke level Rp 16.500 per dollar AS pada akhir 2025.

Kendati demikian,terdapat pandangan bahwa rupiah masih memiliki ruang penguatan menuju kisaran Rp 16.000 per dollar AS, sebagaimana tercantum dalam asumsi dasar makroekonomi APBN 2025. Penguatan tersebut bergantung pada faktor fundamental, efektivitas kebijakan moneter, dan disiplin fiskal. ”Masih mungkin rupiah ke Rp 15.000 per dollar AS. Menurut saya, dugaannya, BI berani menurunkan suku bunga acuan, karena BI melihat rupiah tidak akan terdorong, meski dalam jangka pendek begitu diumumkan suku bunga acuan rupiah sedikit melemah, kelihatannya bisa membaik,” tutur Awalil dalam webinar. Awalil menilai, faktor fundamental ketahanan eksternal perekonomian Indonesia tidak terlampau lemah, tetapi juga tidak bisa dikatakan kuat. Di sisi lain, masih terbuka potensi guncangan eksternal yang besar di tengah ketahanan yang masih terbilang lemah. Kondisi fundamental perekonomian tersebut, antara lain, tecermin dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang pada triwulan III-2024 tercatat surplus 5,87 miliar dollar AS. (Yoga)