Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Melindungi Kekayaan Digital dan Tak Kasat Mata

24 Jan 2025

Ancaman kejahatan digital, terutama melalui penipuan berbasis tautan (link) dan pencurian data pribadi, semakin meningkat. Kasus seperti yang dialami Silvia Yap, yang kehilangan Rp1,4 miliar setelah mengklik tautan undangan pernikahan berisi file APK, menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap pesan mencurigakan. Serangan siber semakin berkembang dengan jenis penipuan seperti ransomware, phishing, dan serangan kata sandi yang meningkat drastis pada 2023.

Penyebab kebocoran data pribadi bisa berasal dari berbagai faktor, seperti kehilangan perangkat, peretasan, kelalaian, atau penyalahgunaan oleh pegawai. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui UU No. 27/2022, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan untuk melindungi data konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk memastikan keamanan sistem informasi dan kesiapan menghadapi insiden siber.

Pentingnya edukasi masyarakat dan kewaspadaan terhadap modus kejahatan baru, seperti yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, juga disoroti. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi dan melindungi transaksi digital sangat diperlukan, terutama dengan semakin banyaknya generasi muda yang terlibat dalam transaksi online.

Ekonomi

Mengembalikan Kilau LQ45 di Pasar Saham

24 Jan 2025

Perubahan konstituen pada indeks LQ45 di awal tahun 2025 membuka harapan untuk peningkatan performa indeks saham unggulan Indonesia, yang sebelumnya mengalami kinerja buruk pada tahun lalu. Meskipun indeks LQ45 turun 14,83% YoY pada 2024, tanda-tanda kebangkitan terlihat pada 2025 dengan kinerja IHSG yang positif dan LQ45 yang mulai menunjukkan perbaikan.

Perubahan konstituen LQ45 pada awal tahun ini dengan memasukkan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), dan PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA) diharapkan dapat memperkuat kinerja indeks tersebut. Sektor-sektor seperti konsumsi, properti, dan energi diperkirakan mendapat dampak positif dari kebijakan moneter yang lebih longgar, seperti penurunan BI Rate. Ekky Topan, analis dari Infovesta Utama, berpendapat bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, terutama karena program-program pemerintah yang mendukung daya beli masyarakat.

Meskipun perubahan konstituen ini penting, performa LQ45 juga sangat bergantung pada emiten-emiten berbobot besar seperti perbankan dan telekomunikasi. Para analis menyarankan investor untuk memanfaatkan momentum ini dengan fokus pada saham blue-chip yang memiliki fundamental kuat, seperti BBRI, BMRI, TLKM, dan saham-saham di sektor energi seperti PTBA dan ITMG.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, juga menekankan pentingnya memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia untuk memaksimalkan potensi pertumbuhannya. Secara keseluruhan, meskipun tantangan global tetap ada, tahun 2025 menawarkan kesempatan bagi pasar saham Indonesia untuk bangkit, terutama dengan dukungan dari sektor-sektor unggulan dan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi domestik.

Ekonomi

Polisi Mengungkap Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Dana Perjalanan Umrah

24 Jan 2025

Polisi mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang dilakukan seorang pemilik biro perjalanan umrah di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Puluhan orang telah melaporkan kasus itu dengan kerugian miliaran rupiah. Pengungkapan kasus itu dipaparkan dalam konferensi pers di Polda DIY, Sleman, Kamis (23/1/2025). Sejumlah barang bukti dihadirkan, termasuk tersangka ID (46), perempuan pemilik biro perjalanan umrah PT Hasanah Magna Safari (HMS). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar FXEndriadi mengatakan, kasus ini bermula dari laporan seorang korban yang tidak diberangkatkan meski telah membayar lunas semua biaya. ”Korban seharusnya dijadwalkan berangkat pada Desember 2024, tetapi sampai sekarang tidak diberangkatkan juga,” katanya.

Tersangka ID melalui PT HMS menawarkan paket perjalanan umrah kelas bisnis dengan biaya Rp 33 juta-Rp 48 juta per orang. Biaya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan rata-rata harga paket umrah kelas bisnis. Para korban tertarik dengan penawaran itu dan memesan hingga melunasi pembayaran. Namun, hingga jelang waktu pemberangkatan, calon jemaah tidak kunjung mendapatkan berbagai hal yang dijanjikan, seperti tiket pesawat, reservasi hotel, dan perlengkapan umrah lainnya. Mereka pun tidak diberangkatkan. ”Dana yang sudah dibayarkan jemaah juga tidak dikembalikan,” kata Endriadi. Sejauh ini Polda DIY telah menerima laporan dari 49 calon anggota jemaah biro perjalanan itu dengan total kerugian Rp 1,52 miliar. Saat memeriksa dokumen PT HMS, penyidik menemukan data 291 orang belum diberangkatkan pada Desember 2024-April 2025 dengan nilai biaya Rp 12 miliar. Ditemukan juga data paket perjalanan haji furoda untuk 11 orang pada Mei-Juni 2025 senilai Rp 2,1 miliar.

Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Ihsan menambahkan, Polda DIY membuka posko layanan pengaduan terkait kasus ini. Selain posko di gedung lantai 1 Direktorat Reskrimum Polda DIY, masyarakat yang dirugikan biro perjalanan umrah ini juga bisa melapor melalui nomor hotline 085891486496 dan 0895352060598. ”Ini untuk melayani masyarakat yang mungkinjuga menjadi korban, tetapi belum melaporkan. Silakan bawa dokumen terkait,” ujarnya. Yashinta, salah satu korban yang melaporkan kasus ini ke Polda DIY, mengatakan, dirinya membeli paket umrah VIP kelas bisnis seharga Rp 49 juta di biro tersebut. Dia dan rombongan dijadwalkan berangkat pada 24 Desember 2024. ”Pembayaran sudah lunas sejak Februari 2024,” ujarnya. Namun, dia mendapat cerita dari seorang temannya yang berangkat umrah dengan biro yang sama pada sekitar September-November 2024 terkait layanan PT HMS yang tidak sesuai janji.Hal itu, di antaranya, hotel yang berpindah-pindah dan makan yang dijanjikan tiga kali sehari hanya mendapat satu kali. {Yoga)

Ekonomi

Pemerintah Harus Segera Menuntaskan Masalah Truk Muatan Berlebihan

24 Jan 2025

Persoalan truk berlebih dimensi dan kapasitas atau overdimension overload (ODOL) belum menemukan titik terang. Padahal, pelaku usaha dan pakar transportasi bersedia untuk berdiskusi dengan pemerintah mencari jalan tengah atas isu berkepanjangan ini agar dapat menekan angka kecelakaan. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengemukakan, pihaknya pernah berdiskusi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Namun, hasil pertemuan berakhir buntu. Dalam penegakan aturan mengenai muatan berlebih, menurut Mahendra, struktur biaya pengeluaran pengusaha perlu dilihat. Sebagai produsen air mineral, misalnya, pihaknya dapat mengangkut 20 ton per truk. Ketika kapasitasnya dipangkas menjadi hanya 10 ton, setengah biaya akan dibebankan pada harga produk.

Biaya transportasi naik 50 persen. ”Kalau semua rata, enggak bersaing. Harga ke konsumen akhir jadi mahal. Nah, pendekatan ini harus secara supply chain (rantai pasok). Enggak hanya bicara dari sisi jalan rusak,” ujar Mahendra di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Ia mempertanyakan sejauh mana audit kapasitas jalan tol. Berkaca dari negara lain, ia butuh penjelasan pemerintah di balik terbatasnya kapasitas jalan tol. Padahal, truk barang berkapasitas besar dapat beroperasi hingga dalam kota. ”Artinya apa? Supply chain infrastruktur itu harus didesain untuk menunjang biaya logistik yang lebih murah,” katanya. Sebagai pengusaha, Mahendra juga berpendapat, barang-barang penyumbang devisa negara perlu diprioritaskan, seperti semen dan minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ketika itu dikorbankan, dapat menurunkan performa bersaingnya hanya karena barang sensitif pada biaya transportasi.

Salah satu penyumbang biaya logistik tinggi adalah pungutan liar. Ada pihak tertentu yang menikmati hasilnya. Hal ini mencerminkan rendahnya penegakan hukum di lapangan sehingga biaya pun dapat membengkak. Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengemukakan, sejumlah perwakilan organisasinya pernah membahas persoalan ODOL dengan pemerintah, akhir tahun lalu. Namun, kesepakatan itu tidak berjalan efektif. ”Sebelum pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, (kami) sepakat bahwa pihak yang harus bertanggung jawab ketika kecelakaan ODOL adalah pemilik barang. Jadi, pihak yang tanggung renteng tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan dan barang,” ujar Tory. Pemilik barang harus ikut bertanggung jawab karena ia cenderung memaksakan pengemudi truk membawa muatan lebih banyak dari semestinya. (Yoga)

Ekonomi

Ketua Umum Asosiasi Fintech Beberkan Ada Upaya Penyelamatan Investree Sebelum OJK Cabut Izin Usahanya

24 Jan 2025

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengungkapkan adanya upaya penyelamatan PT Investree Radika Jaya—perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring yang izin usahanya telah dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kini tengah menunggu pembentukan tim likuidasi.Entjik menjelaskan, Investree sempat dipertimbangkan untuk mendapat pertolongan asosiasi. AFPI, kata Entjik, telah berdiskusi dengan OJK dan membentuk sebuah grup yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penyelenggara pindar besar. Tujuannya, untuk saling membantu menyelamatkan sejumlah perusahaan pindar yang mengalami kesulitan berupa kredit macet atau bermasalah. OJK sebelumnya mencatat terdapat 21 perusahaan fintech lending dengan indikator pinjaman bermasalah TWP90 di atas 5 persen per November 2024.

Angka itu didominasi oleh penyelenggara yang fokus pada sektor produktif. Adapun TWP90 merujuk pada tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Angka 5 persen ini sering dinilai sebagai batas aman untuk tingkat kredit macet di industri lembaga keuangan. “Kemarin khusus untuk Investree, sebelum dicabut kami diskusi juga, kami sebenarnya mau masuk di dalam itu,” ucap dia ketika ditemui di kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Rabu, 22 Januari 2025. Namun Entjik mengatakan karena satu dan lain hal, perusahaan-perusahaan itu mundur dan Investree tak terselamatkan. “Akhirnya nggak jadi, akhirnya dicabut izinnya oleh OJK,” ucapnya. Entjik tidak menjelaskan secara detail apa alasan dan pertimbangan asosiasi ketika memutuskan untuk tidak menyelamatkan Investree. (Yetede)

Ekonomi

Plus-Minus Devisa Hasil Ekspor Wajib Disimpan di Dalam Negeri

24 Jan 2025

MULAI 1 Maret 2025, pemerintah mewajibkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam 100 persen di dalam negeri selama satu tahun. Devisa tersebut akan disimpan di bank dalam negeri dan masuk ke sistem keuangan Indonesia. Dengan membesarnya cadangan devisa, nilai tukar rupiah diharapkan lebih stabil. Posisi neraca pembayaran pun menjadi lebih kuat. Presiden Prabowo Subianto telah membahas kebijakan ini dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025. Dalam aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, perusahaan eksportir yang memperoleh DHE wajib memarkir devisa tersebut sebesar 30 persen selama tiga bulan.

Namun batas 30 persen tersebut dianggap terlalu kecil. Tanpa aturan itu pun, eksportir membawa sebagian DHE-nya ke dalam negeri untuk kebutuhan operasional, seperti untuk membayar gaji karyawan.Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi aturan tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam sudah rampung dibahas. "PP-nya sedang disiapkan. Perlu dilakukan harmonisasi, kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan," ucapnya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Dalam aturan baru nanti, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan DHE sumber daya alam sepenuhnya untuk transaksi minimal US$ 250 ribu. Sedangkan ekspor di bawah nilai tersebut tidak diwajibkan memenuhi ketentuan wajib parkir DHE. Ketentuan ini bertujuan memberi kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas. Khususnya agar usaha kecil bisa tetap kompetitif di pasar internasional. Airlangga memperkirakan kebijakan ini menambah cadangan devisa hingga US$ 90 miliar. Untuk memastikan kepatuhan para eksportir, menurut Airlangga, pemerintah akan memberikan banyak insentif kepada para eksportir. (Yetede)

Ekonomi

Investor Asing Melirik Industri Tekstil di Indonesia

24 Jan 2025

Kementerian Perindustrian (Kemeperin) mengungkapkan ada empat perusahaan asing yang berminat untuk investasi di Indonesia. Mereka berencana membangun pabrik Mono Etilen Glikol (MEG) di Kalimantan. Pabrik tersebut akan memproduksi bahan baku tekstil, dalam hal benang polyster. Direktur jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKTF) Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan, dengan hadirnya perusahaan-perusahaan tersebut, dapat mendorong optimisme dari sektor industri di tahun ini. Sayangnya, dia enggan menjelaskan secara mendetail perusahaan yang akan membangun MEG. "Kira-kira begitu, saya belum explore. Ada 3-4 perusahaan sudah berminat untuk investasi terutama di MEG, jadi recycle untuk scrap menjadi benang itu juga tertarik untuk memberikan paling tidak memperkuat dari pendalaman industri di Indonesia," ucap Taufiek. Saat ini, Kemeperin masih dalam tahap pembahasan atau pertemuan yang dilakukan secara intens. Sehingga belum ada penjabaran terkait rencana pendirian pabrik MEG tersebut, Taufiek meyakini hal tersebut dapat menciptakan efek berganda yang besar dan melengkapi pohon industri, khususnya dikimia hulu. Sebagaimana diketahui MEG merupakan bahan baku polyster yang selama ini kebutuhannya 90% diimpor. (Yetede)

Ekonomi

Kalangan Bankir Cukup Optimistis Pasokan Likuiditas Valas akan Memadai

24 Jan 2025

Kalangan bankir cukup optimistis pasokan likuiditas valuta asing (valas) akan memadai. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan baru pemerintah bagi para eksportir untuk memarkir 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri minimal selama setahun. Kebijakan tersebut tentunya akan menambah likuditas valas perbankan. Lantaran dari aturan sebelumnya yang mewajibkan para eksportir memarkir 30% DHE SDA selama tiga bulan sudah memberikan dampak positif bagi perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia, simpanan valas perbankan per Desember 2024 tercatat Rp 1.268,3 triliun, tumbuh tipis 1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan posisi November 2024 yang tumbuh 4,4% (yoy). Apabila dirinci, giro valas mengalami kontraksi 4,8% (yoy) menjadi Rp 724,8 triliun. Berikutnya, tabungan valas tumbuh 7,7% (yoy) menjadi Rp184,4 triliun, dan simpanan berjangka valas meningkat 11,1% (yoy) menjadi Rp359 triliun. Ketiganya mengalami pertumbuhan yang melambat apabila dibandingkan dengan posisi November 2024.

Ekonomi

Perkara Pengangguran dan Kenaikan Harga Masih Jadi Sorotan Publik

23 Jan 2025

Publik mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam meningkatkan performa perekonomian. Meski demikian, penanganan sejumlah problem keseharian masyarakat tetap disorot, terutama penyediaan lapangan kerja dan pengendalian harga-harga. Kepuasan publik untuk kinerja ekonomi terekam dalam survei Litbang Kompas pada Januari 2025. Sebanyak 74,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Derajat kepuasan itu naik 9,4 persen ketimbang periode Juni 2024. Bahkan, apresiasi kali ini tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang satu dekade terakhir. Lonjakan rasa puas publik atas kinerja pemerintah di bidang ekonomi ini terakumulasi dari lima indikator pembentuknya. Peningkatan paling signifikan terjadi pada upaya pemerintah dalam memberdayakan petani dan nelayan.

Tidak kurang dari 72,9 persen responden mengaku puas dalam hal ini, 14,2 persen lebih tinggi dibandingkan kepuasan pada periode survei Juni 2024. Keberpihakan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap rakyat kecil, khususnya petani, cukup menarik atensi publik. Pada pidato kenegaraan perdananya saat pelantikan, Presid Prabowo secara khusus menyebutkan petani dan nelayan sebagai bagian dari negara ini yang tak boleh terlupakan. Komitmen itu pun terlegitimasi oleh kian meningkatnya nilai tukar petani (NTP) yang pada Desember 2024 mencapai titik terbaiknya, yakni 121,01. Capaian itu melampaui rata-rata NTP lima tahun terakhir yang besarnya 106,47. Peningkatan apresiasi publik yang cukup signifikan juga terjadi pada kinerja pemerintah dalam memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri. Tingkat kepuasannya naik dari 62,5 persen pada Juni 2024 menjadi 74,9 persen pada Januari 2025.

Presiden Prabowo dalam pidato perdananya juga secara tegas menyatakan, Indonesia harus segera merealisasikan swasembada pangan setidaknya dalam 4-5 tahun ke depan. Selain urusan pangan, publik juga memberi apresiasi tinggi kepada pemerintah dalam upaya memeratakan pembangunan wilayah. Kini, derajat kepuasannya mencapai 75,3 persen, tertinggi di antara indikator lainnya. Pola keberlanjutan pemerintahan dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin diteruskan Prabowo-Gibran melalui proyek infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Baru-baru ini, Presiden Prabowo meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional di 18 provinsi. Pengangguran dan harga Meski turut mengalami peningkatan apresiasi, dua indikator yang lekat dengan keseharian masyarakat secara umum masih menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni penyediaan lapangan kerja dan pengendalian harga. (Yoga)

Ekonomi

Indonesia Secara Resmi Bergabung dengan BRICS Sebagai Anggota Penuh

23 Jan 2025

Pada 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh, menandai langkah strategis dalam memperkuat perannya di kancah global. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara dengan populasi terbesar keempat dunia, keanggotaan ini diharapkan bisa memberi manfaat besar bagi Indonesia dalam hal kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Langkah ini diambil tak lama setelah pembentukan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, Oktober 2024. Pemerintah menegaskan, bergabung dengan BRICS sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta bertujuan untuk memperkuat kerja sama multilateral tanpa memihak kepada kekuatan geopolitik tertentu. Dengan kehadiran Indonesia, BRICS kini beranggotakan 10 negara, termasuk Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, yang telah bergabung lebih dulu sebagai anggota baru.

Perluasan keanggotaan ini menunjukkan daya tarik BRICS sebagai platform bagi negara berkembang memperjuangkan reformasi tata kelola global yang lebih adil dan menghadapi tantangan global bersama, mulai dari perubahan iklim hingga ketimpangan ekonomi. Namun, ditengah optimisme, kekhawatiran juga muncul terkait potensi ketergantungan pada ekonomi besar seperti China dan tantangan dalam menyelaraskan kepentingan negara anggota yang beragam. Pengalaman Afrika Selatan sebagai anggota BRICS terbaru sebelum Indonesia menawarkan pelajaran penting mengenai peluang dan tantangan yang dapat diantisipasi. Afrika Selatan dan BRICS Afsel bergabung dengan BRICS pada 2010 sebagai satu- satunya wakil dari Benua Afrika. Dalam lebih dari satu dekade, Afsel telah merasakan sejumlah manfaat dari keikutsertaannya di BRICS. Total perdagangan Afsel dengan negara-negara anggota BRICS meningkat signifikan, dari 487 miliar rupee tahun 2017 menjadi 830 miliar rupee pada 2022, dengan rata- rata pertumbuhan 10 persen per tahun.

Sekitar 14 persen dari total ekspor Afsel ditujukan ke BRICS dan 30 persen dari total impornya berasal dari anggota BRICS. Afsel juga mendapatkan manfaat besar dari pendanaan strategis melalui New Development Bank (NDB) sebesar 5,2 miliar dollar AS untuk proyek infrastruktur, energi bersih, dan pengurangan emisi karbon. Selama pandemi Covid-19, NDB memberikan pinjaman darurat 2 miliar dollarAS untuk mendukung pemulihan ekonomi Afsel. Selain itu, lebih dari 100 proyek penelitian multilateral telah didanai di bawah BRICS Framework Programme, mencakup bidang energi, kesehatan, dan teknologi. BRICS juga membentuk pusat penelitian vaksin virtual untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pandemi di masa depan. BRICS juga menjadi alat diplomasi global yang penting bagi Afsel. Negara ini memanfaatkan platform ini untuk memperkuat pengaruhnya dalam reformasi tata kelola global, termasuk mendukung Agenda 2063 Afrika yang menargetkan integrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di benua itu. (Yoga)