;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Ekonomi Stagnan, Apa Tantangan Selanjutnya?

28 Jan 2025
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, konsolidasi kabinet dan fiskal menjadi tantangan utama, terutama karena struktur kabinet yang besar serta perubahan nomenklatur kementerian yang memperlambat koordinasi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti bahwa koordinasi yang lemah dan komunikasi yang membingungkan menjadi kendala utama, meskipun Prabowo dinilai responsif dalam kebijakan seperti makan bergizi gratis, upah minimum provinsi (UMP), PPN, dan pagar laut.

Di bidang fiskal, Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar, mengkritik ketidakpastian kebijakan akibat isu liar yang tidak berasal dari Kementerian Keuangan, seperti wacana penurunan tarif PPh badan dan Tax Amnesty Jilid III, yang membuat pelaku usaha kebingungan dalam merencanakan bisnis.

Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menekankan bahwa konsumsi masyarakat memang meningkat, tetapi tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan, sehingga penerimaan negara tersendat. Akibatnya, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,70 triliun demi menjalankan Program Asta Cita, menandakan bahwa penerimaan negara belum sesuai target.

Selain itu, Ekonom Core, Yusuf Rendy Manilet, menilai warisan utang dari pemerintahan sebelumnya semakin mempersempit ruang fiskal Prabowo, yang membuat janji kampanye sulit direalisasikan. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, bahkan memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7%-4,8% di 2025, jauh dari target 8% yang dicanangkan Prabowo, akibat faktor deindustrialisasi prematur, kinerja ekspor yang melemah, serta ketergantungan pada China di tengah ketidakpastian global.

Senada, Senior Economist PT KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% sulit tercapai, karena belum ada kebijakan yang benar-benar baru dan berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

Revisi UU BUMN Kembali Bergulir

28 Jan 2025
Setelah sempat terhenti selama empat tahun, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN kembali berlanjut dengan pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU ini bertujuan untuk memperjelas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien, transparan, dan kompetitif.

Menteri BUMN Erick Thohir menekankan tiga poin utama dalam RUU ini: pertama, memperjelas kewenangan presiden dalam pemisahan kekayaan negara pada BUMN; kedua, menegaskan peran Kementerian BUMN sebagai pengelola utama BUMN; ketiga, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beserta strukturnya.

Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, menyebut bahwa revisi ini diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam tata kelola dan kinerja BUMN di tengah dinamika ekonomi global. RUU ini juga mencakup aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi guna menciptakan BUMN yang lebih kompetitif.

Sementara itu, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai bahwa revisi ini akan memberikan Kementerian BUMN kendali penuh atas BUMN, menggantikan sistem kepemilikan yang sebelumnya melibatkan Kementerian Keuangan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, status kelembagaan BPI Danantara akan lebih jelas, sehingga menghindari tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian BUMN.

RUU ini juga mencakup pengaturan CSR (Corporate Social Responsibility), kewajiban pelayanan publik (PSO), serta hak imunitas direksi dan komisaris. Nantinya, super holding Danantara akan dipimpin oleh seorang menteri untuk mengelola investasi strategis BUMN di masa depan.

Optimisme Pasar Modal di Tahun Ular Kayu

25 Jan 2025

Pasar modal Indonesia diprediksi akan mendapatkan momentum pertumbuhan pada Tahun Ular Kayu 2025, meskipun terdapat tantangan dari ketidakpastian global, seperti perlambatan ekonomi China, ketegangan perdagangan, dan dinamika geopolitik. Sektor-sektor unggulan seperti teknologi, energi, dan konsumsi diperkirakan akan mencatatkan performa positif, sementara sektor berbasis logam, seperti tambang dan otomotif, menghadapi risiko tekanan.

Menurut CLSA Feng Shui Index 2025, sektor berbasis elemen kayu (seperti pendidikan, ekonomi baru, dan manajemen dana) dan elemen api (seperti teknologi, minyak, dan gas) memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Di sisi lain, sektor berbasis elemen logam, seperti tambang dan kripto, diperkirakan menghadapi tantangan.

Ekky Topan, analis dari Infovesta Utama, menyarankan investor untuk memanfaatkan penurunan harga saham sebagai peluang, dengan merekomendasikan sektor-sektor unggulan seperti perbankan (BBRI dan BMRI), properti (PWON dan SMRA), serta konsumsi (JPFA dan MYOR). Di sektor energi, saham batu bara (PTBA dan AADI) juga dipandang memiliki prospek cerah, berkat harga komoditas yang stabil dan permintaan domestik yang kuat.

Secara keseluruhan, meskipun pasar modal menghadapi berbagai tantangan global, sektor-sektor tertentu di Indonesia diharapkan dapat mencatatkan pertumbuhan yang positif, memberikan peluang bagi investor yang bijak dalam memilih sektor yang tepat.


Kredit Rumah Berjalan Lambat

25 Jan 2025

Bank Indonesia (BI) mencatat per-tumbuhan kredit konsumsi perbankan RI mencapai se-besar 9,8% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada De-sember 2024. Kredit pemilik-an rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh melambat.Berdasarkan laporan Anali-sis Uang Beredar, nominal kre-dit konsumsi yang disalurkan hingga bulan terakhir 2024 mencapai Rp2.195,1 triliun. Realisasi ini meningkat diban-dingkan dengan bulan sebe-lumnya yang sebesar Rp2.178 triliun, meskipun terdapat pe-lambatan laju pertumbuhan dari level 10,2% YoY.“Peningkatan terutama dido-rong oleh perkembangan KPR, KKB, dan kredit multiguna,” demikian bunyi laporan BI, dikutip Jumat (24/1).Laju pertumbuhan KPR pada Desember 2024 terpantau me-lambat tipis ke angka 10% YoY dibandingkan dengan 10,2% YoY pada November 2024. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp786 triliun.Di sisi lain, pertumbuhan KKB melambat dari 10,3% YoY pada November 2024 menjadi 7,8% YoY pada De-sember 2024, dengan total nilai Rp143,7 triliun.Kredit multiguna juga me-lambat tipis dengan laju se-besar 10% YoY pada bulan terakhir 2024, dibandingkan 10,1% pada bulan sebelum-nya. Total kredit multiguna yang disalurkan mencapai Rp1.265,4 triliun.BI juga mencatat penyaluran kredit sektor properti tumbuh 6,5% YoY per Desember 2024. Angka ini kembali menun-jukkan tren pelambatan dari 7% pada bulan sebelumnya.Dari segi nominal, pem-biayaan properti mencapai Rp1.412,3 triliun sampai de-ngan Desember 2024. Jumlah ini ditopang KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) yang sebesar Rp785,9 triliun, kredit konstruksi Rp393,1 tri-liun, serta kredit real estate (Rp233,2 triliun).Sementara itu, laju pertum-buhan kredit kepada segmen usaha mikro, kecil, dan me-nengah atau UMKM kian melemah hingga pengujung 2024. Kredit UMKM per De-sember 2024 bertumbuh hanya 3% (YoY) hingga mencapai Rp1.405 triliun. Realisasi ini melambat dibandingkan laju pertum-buhan 3,7% pada November 2024, sekaligus menjadi yang terendah sepanjang tahun. “Penyaluran kredit kepada UMKM pada Desember 2024 tumbuh sebesar 3,0% [YoY], setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,7% [

Perbaikan Sistem MLFF: Upaya Menekan Kebocoran Tol

25 Jan 2025

Adanya perdebatan mengenai proyek investasi sistem tol nirsentuh atau multilane free flow (MLFF) yang sedang berjalan antara Indonesia dan Hungaria. Anggota Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras, mengusulkan agar proyek tersebut diambil alih oleh BUMN, mengingat adanya kendala dalam pelaksanaannya. Namun, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menanggapi bahwa usulan tersebut sulit dilakukan karena proyek ini merupakan hasil dari kerja sama bilateral yang sudah terjalin dengan Hungaria, dan kontrak sudah ditandatangani.

Dody menegaskan bahwa meskipun ada beberapa kendala, proyek ini masih dalam tahap penyempurnaan sistem dan pihak Kementerian PU terus berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Hungaria untuk memastikan kelancaran proses tersebut. Selain itu, implementasi MLFF sedang dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran ke depan.

Secara keseluruhan, meskipun ada ketidaksesuaian dalam implementasi proyek ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan dan memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah ada.


Skandal Fraud E-Commerce Hancurkan Kepercayaan Publik

25 Jan 2025
Kasus dugaan fraud di eFishery menjadi pukulan bagi industri startup Indonesia, khususnya dalam hal kepercayaan investor dan modal ventura. Yunieta Anni, pengamat startup dan akademisi SBM ITB, menilai skandal ini dapat memperburuk transparansi dan tata kelola perusahaan rintisan, yang akhirnya membuat proses due diligence semakin ketat. Akibatnya, pendanaan tahap awal (seed funding) kemungkinan besar akan berkurang, sementara startup yang sudah matang justru lebih diincar.

Dampak lainnya, startup kini dituntut untuk menunjukkan fundamental bisnis yang lebih kuat. Rexi Christopher, Venture Partner di Init-6, menegaskan bahwa kasus ini menjadi wake-up call bagi pendiri startup untuk lebih fokus pada good governance dan integritas agar bisnis tetap berkelanjutan. Startup yang ingin menarik investor harus bisa bertahan dan tumbuh tanpa terlalu bergantung pada pendanaan eksternal.

Eddi Danusaputro, Ketua Amvesindo, mengakui bahwa modal ventura telah meningkatkan kewaspadaan mereka dalam beberapa tahun terakhir akibat tech winter, pelemahan ekonomi makro, dan minimnya aksi exit startup. Kini, dugaan fraud di eFishery semakin mendorong mereka untuk memperketat mitigasi risiko sebelum berinvestasi.

Tidak hanya investor, masyarakat juga terdampak. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menekankan bahwa startup selama ini membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, seperti kemudahan pembayaran dan akses pinjaman. Jika kepercayaan terhadap startup menurun, masyarakat bisa kehilangan manfaat tersebut.

Meskipun demikian, peluang investasi di sektor tertentu masih terbuka. Yunieta menyebut bahwa startup di bidang teknologi hijau, healthtech, edutech, dan fintech masih memiliki daya tarik karena kebutuhan pasar yang tinggi. Namun, mereka harus mampu membuktikan bahwa bisnisnya memiliki prospek jangka panjang dan bukan sekadar “membakar uang” untuk pertumbuhan semu.

Dengan berbagai tantangan ini, resiliensi menjadi kunci bagi startup yang ingin bertahan dan mendapatkan pendanaan saat kondisi pasar membaik.

Momentum Akselerasi Ekonomi

25 Jan 2025
Tahun 2025 diprediksi menjadi momentum akselerasi nasional, seiring berkurangnya tekanan global, Sejalan dengan itu, pemerintah mamtok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, lebih tinggi dari estimasi tahun lalu 5%. Angin segar datang dari membaliknya perekonimian  sentral negara lain juga diminta melakukan hal serupa, Bukan hanya itu, dalam pidati di World Economic Forum, Davos. Swiss, Kamis (23/1/2025), Trump menuntut OPEC, termasuk sang pemimpin Arab Saudi, untuk menurunkan biaya minyak mentah, agar harga bisa turun. Ini akan menurunkan laju inflasi  global, termasuk AS, yang  menjadi pertimbangan utama The dalam menetapkan FFR. Penurunan FRR  bakal berdampak positif terhadap ekonomi dan pasar keuangan Indonesia. Sebab, hal itu membuka ruang BI rate, yang belum lama ini dipangkas. (Yetede)

Penerimaan Pajak Kripto Tembus Rp 1,09 Triliun

25 Jan 2025
Industri kripto di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak. Data Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 1,09 triliun hingga Desember 2024, naik hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, menilai bahwa lonjakan pajak ini membuktikan bahwa industri kripto semakin menjadi pilar penting dalam ekonomi digital Indonesia. Selain itu, aset kripto membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, baik sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan.

Iqbal juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekosistem kripto tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga mendorong pertumbuhan startup berbasis teknologi blockchain, yang ikut mempercepat roda ekonomi nasional.

Momentum pertumbuhan ini semakin memperjelas bahwa aset kripto memiliki potensi besar dalam perekonomian Indonesia, baik melalui penerimaan pajak maupun inovasi teknologi yang dihadirkannya.

Siapa Saja Pemain Global yang Mengincar TikTok?

25 Jan 2025
TikTok menghadapi ancaman larangan operasi di Amerika Serikat (AS) kecuali ByteDance Ltd. sebagai pemiliknya menjual sahamnya dalam waktu dua bulan. Meskipun banyak pihak yang berminat membeli, ByteDance masih enggan melepas TikTok.

Beberapa tokoh dan perusahaan ternama telah menyatakan minat mereka, termasuk Frank McCourt, Kevin O’Leary, dan MrBeast (Jimmy Donaldson), yang saat ini sedang berdiskusi dengan grup investasi. Elon Musk dan Larry Ellison, yang merupakan pilihan Donald Trump, juga disebut sebagai calon pembeli potensial.

Selain individu, perusahaan besar seperti Meta (pemilik Facebook dan Instagram), Google (pemilik YouTube), Amazon, Microsoft, dan Netflix juga dikabarkan tertarik. Namun, Meta dan Google kemungkinan akan menghadapi hambatan regulasi terkait persaingan usaha.

Situasi ini mengingatkan pada upaya serupa empat tahun lalu, ketika Oracle hampir membeli TikTok. Kini, dengan dukungan Trump, Oracle kembali masuk dalam daftar calon pembeli yang berpotensi mengamankan keberlangsungan TikTok di AS.

Salah Satu kelemahan Bangsa Indonesia Adalah Sedikitnya Industri yang Dimiliki

25 Jan 2025
Salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah sedikitnya industri yang dimiliki. Berbagai produk teknologi yang kita pakai merupakan barang yang diimpor dari negara lain. Bahkan, banyak sekali barang mentah yang kita miliki diekspor terlebih dulu ke negara lain untuk diolah dan ketika sudah jadi kita mengimpornya kembali ke Indonesia. Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam ini ternyata tak memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam bidang sains dan teknologi. Ini sebuah ironi yang tidak semestinya terus dikeluhkan, tetapi perlu diperbaiki bersama. Adopsi dan pemanfaatan teknologi sudah menjadi program pemerintah sejak dulu. Tahun 1958, Indonesia sudah mendirikan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan disusul dengan pendirian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) tahun 1963. Ketika sedikit sekali negara di dunia yang memiliki atau mengembangkan satelit, Indonesia telahmemiliki satelit komunikasi geostasioner bernama Satelit Palapa yang pertama kali diluncurkan pada 9 Juli 1976.

Bangsa ini juga menjadikan pesawat Garuda Indonesia bukan sekadar untuk menunjukkan bagaimana sebuah teknologi diadopsi untuk pembangunan, melainkan juga sebagai alat untuk menyambungkan dan menyatukan Nusantara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Penggunaan teknologi untuk pembangunan dan keunggulan bangsa ini terus dilakukan oleh pemerintah. Selain Satelit Palapa, BJ Habibie melalui PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) mengembangkan Pesawat N-250 Gatotkaca dan melakukan penerbangan perdana pada 10 Agustus 1995 di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Teknologi yang paling berhasil dikembangkan pada masa Orde Baru tentu saja adalah listrik. Seperti ditulis oleh Anto Mohsin (2024), proyek untuk memasok listrik ke seluruh negeri ini tidak hanya wujud pemanfaatan teknologi untuk pembangunan, tetapi juga memperkuat semangat nasionalisme dan merealisasikan upaya untuk menyejahterakan masyarakat atau keadilan sosial. (Yoga)