Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Program USAID di Indonesia dan Asia Terdampak

03 Feb 2025

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan pembekuan aliran bantuan luar negeri AS secara besar-besaran ke seluruh dunia. Kebijakan ini menimbulkan kebingungan dan kekacauan global, termasuk negara-negara penerima di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah AS sedang meninjau ulang untuk memastikan bantuan luar negeri AS selaras dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional AS. Peninjauan berlangsung 90 hari. Mengutip Reuters, AS sejauh ini merupakan donor terbesar di dunia. Pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) menggelontorkan bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS (Rp 1.177 triliun) ke seluruh dunia. Di antaranya adalah program kesehatan perempuan di zona konflik, penanganan HIV/AIDS, keamanan energi, hingga upaya antikorupsi. AP pada Sabtu (1/2/2025) melaporkan, puluhan pejabat senior di badan pengelola bantuan kemanusiaan AS ke luar negeri telah diberhentikan. Pada saat sama, ribuan kontraktor juga diputus.

Senator Demokrat Chris Murphy, Jumat (31/1), memperingatkan Trump atas upayanya menghilangkan USAID sebagai badan independen. Dia berpendapat Trump tidak berwenang untuk membubarkan badan tersebut. Berdasarkan laporan The Guardian, bantuan luar negeri AS di Asia Tenggara ditujukan untuk program bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap bencana alam. Program lain adalah dukungan bagi aktivis prodemokrasi yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk berkampanye melawan rezim represif. Sejauh ini, belum jelas seberapa besar pembekuan aliran dana luar negeri AS ke Asia Tenggara dan apa dampak jangka panjangnya ke kawasan. Namun, sumber The Guardian menyebutkan, khusus program penyelamatan nyawa di wilayah Asia Tenggara mulai dikurangi. Bantuan ke Indonesia Di Indonesia, USAID menyalurkan 153 juta dollarAS (Rp 2,5 triliun) untuk proyek-proyek Indonesia pada 2023. Proyek ini, antara lain, mencakup dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan.

Selama beberapa tahun terakhir, USAID mendukung peluncuran mesin yang dengan cepat mengidentifikasi tuberkulosis dan pengobatan. USAID juga bermitra dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk melatih orang-orang dalam kesiapsiagaan bencana. Kabar yang berkembang, ada pembatalan perekrutan posisi kontraktor (personal service contractor/PSC) USAID di Indonesia. Per 24 Januari 2025, penawaran beberapa posisi PSC dibatalkan. Tak disebutkan kapan posisi itu akan dibuka lagi. Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer sejak 2021 diperintahkan untuk ditutup, Jumat (31/1). Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa akan dikecualikan dari pembekuan tersebut. Namun, sejumlah pasien di pusat perawatan kesehatan disepanjang perbatasan Myanmar-Thailand yang didanai Komite Penyelamatan Internasional dengan dukungan dana AS telah dipulangkan. (Yoga)

Ekonomi

Google Perbaiki Kesalahan, Data Kurs Tidak Akurat

03 Feb 2025

Google mengakui dan tengah memperbaiki kesalahan data terkait kurs rupiah yang sempat tercatat Rp 8.170 per dollar AS. Bank Indonesia menegaskan nilai tukar rupiah saat ini berkisar Rp 16.312 per dollar AS. ”Kami menyadari adanya masalah yang memengaruhi informasi nilai tukar rupiah di Google Search. Data konversi mata uang berasal dari sumber pihak ketiga. Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin,” kata perwakilan Google secara tertulis, Minggu (2/2/2025). Sebelumnya, data Google Finance menunjukkan kurs rupiah tercatat berada di level Rp 8.170 per dollar AS pada Sabtu (1/2/2025) sore. Penguatan itu sangat signifikan dibandingkan penutupan sebelumnya yang sebesar Rp 16.355 per dollar AS atau menguat 50,04 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang euro dalam Google Finance juga tercatat menguat 50,91 persen menjadi Rp 8.348 per euro.

Namun, data itu kini sudah tidak lagi termuat dalam laman Google Finance. Dalam pernyataannya, Google menyatakan, semua data dan informasi disediakan apa adanya hanya untuk kepentingan informasi. Data itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan perdagangan atau keuangan, investasi, pajak, hukum, akuntansi, atau nasihat lainnya. Terkait dengan konversi mata uang, Google tidak dapat menjamin akurasi nilai tukar yang ditampilkan. Oleh sebab itu, pengguna harus mengonfirmasi nilai tukar saat ini sebelum melakukan transaksi apa pun yang dapat terpengaruh oleh perubahan nilai tukar. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan, posisi nilai tukar rupiahRp 8.100 per dollar AS sebagaimana tercatat dalam Google Finance bukanlah level yang seharusnya. Oleh sebab itu, BI tengah berkoordinasi dengan Google Indonesia.

”Kami sedang berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia terkait ketidaksesuaian tersebut untuk segera dapat melakukankoreksi yang diperlukan,” tuturnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/2/2025). Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (31/1/2025) di level Rp 16.312 per dollar AS. Selama sepekan terakhir, kurs rupiah bergerak dalam rentang Rp 16.200-Rp 16.300 per dollar AS. Tidak lazim Fenomena penguatan atau pelemahan nilai tukar dalam kurun waktu singkat tersebut memang tergolong tidak lazim Selain itu, pergerakan nilai tukar yang sangat fluktuatif justru berdampak negatif, baik bagi sektor riil maupun investasi. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual berpendapat, belum pernah terjadi dalam waktu singkat satu hari nilai tukar langsung menguat atau melemah secara signifikan.Biasanya, penguatan atau pelemahannilai tukar terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor fundamental atau sentimen. (Yoga)

Ekonomi

Harga Mahal Kebijakan Tarif Trump Kian Terbuka

03 Feb 2025

Risiko perang dagang global yang dipicu kebijakan tarif Trump kian terbuka. Dampak katastropis perang dagang ini bisa membahayakan perdagangan dan ekonomi dunia. Berbagai lembaga mengingatkan harga mahal yang harus dibayar akibat kebijakan proteksionis perekonomian terbesar dunia itu. Semua akan ikut menanggung dan negara berkembang paling dirugikan. Perang tarif juga bisa mengubah lanskap geopolitik dan geoekonomi global, membuat dunia semakin tidak ramah dan penuh ketidakpastian. Ibarat ”pendekar mabuk”, Trump, ”Si Tariff Man”, yang menyebut ”tarif” sebagai ”kata terindah dalam kamus”, menyebar ancaman tarif ke segala penjuru dengan beragam alasan. Targetnya bukan hanya China sebagai kompetitor strategis, melainkan juga semua negara di mana AS mengalami defisit perdagangan. Modusnya bukan hanya tarif retaliasi terhadap mitra dagang yang dianggap menerapkan praktik perdagangan tidak fair, Trump juga merencanakan blanket tariff atau tarif universal 10 persen pada semua produk impor dari semua negara.

Bahkan, Trump merencanakan tarif resiprokal terhadap semua negara dengan mengenakan tarif pada produk impor dari suatu negara sebesar tarif yang dikenai negara itu ke produk impor dari AS. Trump juga menyasar sektor-sektor tertentu dan negara-negara tertentu. Termasuk mengulang lagi ancaman tarif 100 persen pada BRICS yang manuver dedolarisasinya dianggap mengancam hegemoni dollar AS. Tujuan kebijakan tarif Trump bukan lagi hanya untuk mengatasi defisit perdagangan AS, mendapatkan akses pasar lebih besar, atau melindungi industri/ekonomi dalam negeri. Tarif juga menjadi langkah koersif Trump untuk mengatasi isu politik domestikAS, seperti imigran gelap dan perdagangan ilegal narkoba, serta sebagai alat untuk memaksa mitra dagang menegosiasikan ulang kesepakatan dagang yang sudah ada. Sejumlah mitra dagang sudah mengancam akan membalas. Dengan ”lumpuhnya” mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, aksitarif Trump bisa memicu aksi retaliasi yang sifatnya unilateral dari mitra dagang. IMF, UNCTAD, dan WTO mengingatkan dampak katastropis perang dagang skala global pada rantai pasok dan perekonomian global.

Niscaya, semua harus ikut menanggung akibatnya, termasuk konsumen AS. Negara berkembang jadi pihak paling dirugikan karena tanpa kekuatan tawar memadai secara bilateral. Bagi AS, langkah Trump bisa menjadi bumerang karena kian memacu orang beralih dari dollar AS atau memilih berdagang dengan negara non-AS sehingga kebijakan tarif justru bisa kontraproduktif bagi ambisi Trump membawa America great again. Kebijakan proteksionis AS (sebagai pionir liberalisasi perdagangan global) menggambarkan rasa insecure dan keterancaman AS oleh kekuatan ekonomi baru, terutama China. BRICS+ juga kian jauh menyalip G7, di mana AS berada. Artinya, tarif mungkin bukan langkah terakhir Trump. Dominasi dollar AS selama ini memberi pengaruh geopolitik kuat pada AS, tetapi juga sering mendestabilisasi ekonomi global. Kecenderungan AS menggunakan kekuatan mata uangnya sebagai senjata membuat banyak negara ingin mengurangi ketergantungan terlalu besar pada dollar AS yang toksik. (Yoga)

Ekonomi

Kanada dan Meksiko Balas Perang Tarif Trump

03 Feb 2025

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah untuk mengenakan tarif tinggi pada impor dari Meksiko, Kanada, dan China setelah menunda selama dua pekan. Kanada dan Meksiko dikenai bea masuk impor hingga 25 persen. Adapun China dikenai tarif tambahan 10 persen dari tarif yang sudah diterapkan sebelumnya. Meksiko dan Kanada dengan sengit menanggapinya. Mereka akan mengenakan tarif balasan. Sementara itu, China akan mengadukan kebijakan tarif Trump ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tarif baru impor dari tiga negara itu akan diterapkan mulai Selasa (4/2/2025). Tarif impor ini berlaku kecuali untuk energi Kanada, seperti minyak, gas alam, dan listrik. Energi dari Kanada dikenai bea masuk 10 persen. Gedung Putih mengumumkannya pada Sabtu lalu atau Minggu dini hari waktu Indonesia. Trump menggunakan Undang-Undang KekuatanEkonomi Darurat Internasional sebagai basis kebijakan itu.

Gedung Putih mengatakan, perintahTrump juga mencakup mekanisme untuk menaikkan tarif jika negara-negara tersebut membalas AS dengan memberlakukan tarif balasan. Perintah tersebut juga akan memungkinkan pemberlakuan tarif impor Kanada pada barang senilai kurang dari 800 dollar AS. Saat ini, impor di bawah jumlah tersebut dapat masuk ke AS tanpa bea cukai. Washington telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Ottawa soal pemberlakuan tariftersebut. Seorang pejabat senior Pemerintah AS, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan bahwa tarif yang lebih rendah pada energi dari Kanada mencerminkan keinginan Trump untuk meminimalkan kenaikan harga energi di dalam negeri. Para ahli ekonomi telah memperingatkan bahwa pajak impor pada energi dapat meningkatkan inflasi di AS. Hal ini bisa jadi ganjalan bagi Trump karena selama kampanye dia juga berjanji menjinakkan inflasi.

CEO American Fuel & Petrochemical Manufacturers Chet Thompson mengatakan, perusahaan penyulingan minyak AS bergantung pada minyak mentah dari Kanada dan Meksiko untuk memproduksi bahan bakar yang terjangkau dan andal yang dibutuhkan konsumen setiap hari. Beberapa wilayah di AS juga bergantung pada produk olahan Kanada, seperti bensin, solar, dan minyak pemanas. Langkah balasan Gerah pada tarif yang dikenakan Trump, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum siap membalasnya. Sheinbaum mengatakan, dirinya memerintahkan Menteri Ekonomi Meksiko untuk menerapkan tindakan tarif dan nontarif guna melindungi kepentingan Meksiko. Sheinbaum membuat pengumuman tersebut dalam sebuah unggahan di X, Sabtu waktu setempat. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga mengambil langkah serupa dengan memberlakukan tarif 25 persen pada barang dari AS, total senilai 106,5 miliar dollar AS atau setara dengan 155 miliar dollar Kanada. Tarif balasan Kanada pada barang-barang dari AS dimulai Selasa besok dengan nilai awal 30 miliar dollar Kanada. (Yoga)

Ekonomi

Pekerja Ultramikro Makin Terimpit Tekanan Ekonomi

03 Feb 2025

Pekerja informal ultramikro kian terimpit tekanan ekonomi yang semakin berat. Penurunan daya beli masyarakat, perubahan tren konsumsi, dan persaingan dengan usaha bermodal besar membuat mereka semakin kesulitan untuk bertahan. Di sisi lain, jumlah pelaku usaha ultramikro terus bertambah, didorong gelombang pemutusan hubungan kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan formal. Pekerja ultramikro, seperti pedagang asongan, pengamen, tukang parkir, pedagang kopi keliling, pedagang mi ayam, sopir bajaj, dan ojek pangkalan, harus terus berstrategi untuk bertahan hidup. Tanpa perlindungan dan bantuan sosial yang memadai, mereka semakin terimpit di tengah ketidakpastian ekonomi, berjuang di jalanan tanpa jaring pengaman yang cukup untuk menopang kehidupan mereka.

Hal itu dirasakan Heri, pedagang bubur sumsum gerobak keliling di Jakarta Pusat. Demi menghidupi keluarganya, ia nyaris tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Setiap hari, mulai pukul 08.00 hingga 17.00, ia berkeliling menyusuri jalan dan berhenti di beberapa titik keramaian, salah satunya di kawasan perkantoran. ”Dulu saya bisa mangkal di satu atau dua lokasi saja. Sekarang harus keliling,” ujar Heri saat ditemui Kompas pada pertengahan Januari 2025 di sekitar Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Sejak diberlakukan larangan bagi pedagang kaki lima berjualan di sekitar perkantoran, Heri tidak lagi bisa menetap di satu tempat. Kini, ia harus terus berkeliling menjajakan bubur sumsumnya demi memastikan dapur keluarganya tetap mengepul. Satu gelas bubur sumsum ia jual Rp 10.000. Dalam sehari, keuntungan bersih yang ia peroleh berkisar Rp 50.000-Rp 80.000. Jika dihitung secara bulanan, penghasilannya Rp 1,5 juta-Rp 1,8 juta. Namun, jika beruntung, ia bisa mendapatkan lebih dari jumlah tersebut.

Bagi Heri, uang lebih itu ibarat penyambung hidup ditengah tingginya harga kebutuhan pokok. Selain itu, tambahan rezeki dari pelanggan juga menjadi penolong di saat bantuan sosial dari pemerintah tidak selalu mengalir. Situasi serupa juga dialami para pedagang mi ayam gerobak. Sesepuh Paguyuban Mie Tunggal Rasa, Samino, mengungkapkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, mereka yang berjualan mi ayam gerobak umumnya adalah orang-orang yang benar-benar memiliki niat berdagang. Namun, sejak pandemi hingga sekarang, semakin banyak orang yang memilih berjualan mi ayam sebagai pelarian akibat sulitnya mencari pekerjaan. ”Ada tren di mana para karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja beralih menjadi penjual mi ayam gerobak,” ujar Samino saat ditemui di rumahnya yang juga berfungsi sebagai tempat produksi mi di Petukangan, Pesanggrahan, Jakarta, pertengahan bulan lalu. Di Paguyuban Mie Tunggal Rasa, selain berdagang, Samino juga aktif membina para pedagang mi ayam gerobak. (Yoga)

Ekonomi

Komisi XIII apresiasi Menteri Imipas tindak tegas pungli di Soetta

02 Feb 2025

Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto atas tindakan tegasnya dalam menindak kasus pungutan liar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Almuzzammil Yusuf dari Komisi XIII menyatakan bahwa penegakan hukum yang jelas sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparat negara, terutama di bandara sebagai pintu gerbang udara terbesar di Indonesia. Dia juga menekankan perlunya perbaikan sistem keimigrasian agar transparan, bersih, dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi negara dari ancaman masuk melalui jalur udara.

Ekonomi

Realisasi Investasi Selama 2024 Mencapai Rp1.714,2 Triliun

01 Feb 2025

Realisasi investasi selama 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun atau 103,9% dari target investasi yang ditetapkan pemerintah senilai Rp1.650 triliun. Meski melampaui target, ke depannya harus lebih dipastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya berfokus pada sektor tertentu, melainkan tersebar merata ke berbagai wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sekretriss Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipni) Anggawira mengatakan, realisasi investasi selama tahun 2024 itu memang menunjukkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, ia melihat masih banyak upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. "Secara keseluruhan, meskipun capaian investasi tahun 2024 patut diapresiasi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang," ujar Anggawira. (Yetede)

Ekonomi

Publik Belum Yakin Pemberantasan Judi Daring Dapat Diberantas

01 Feb 2025

Di tengah tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, publik masih belum sepenuhnya yakin bahwa pemerintah mampu memberantas judi daring. Hal itu terekam dalam survei Litbang Kompas terkait dengan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran pada Januari 2025. Pemberantasan judi daring itu merupakan satu dari lima program kerja pemerintah Prabowo-Gibran yang mendapat penilaian keyakinan terendah, di bawah 75 persen. Dalam melaksanakan survei, Litbang Kompas membedah 36 program yang menjadi ”pekerjaan rumah” pemerintahan lima tahun ke depan. Sebanyak 36 program tersebut mencakup bidang politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Secara umum, keyakinan publik tinggiterhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat merealisasikan program-program kerjanya dengan tingkat keyakinan rata-rata 82,8 persen.

Keyakinan tertinggi mencapai 93,3 persen tercatat pada kemampuan pemerintah merealisasikan program penguatan pertahanan dan keamanan negara. Sementara keyakinan terendah berada di angka 60,4 persen. Terpotret lima program kerja di deretan bawah yang mendapat penilaian keyakinan terendah di bawah 75 persen. Hal itu meliputi menyediakan 3 juta rumah setiap tahun untuk masyarakat miskin dan prajurit TNI, program pemerintah dalam memberantas praktik ilegal terkait dengan peredaran narkoba dan suap, mencegah kebocoran penerimaan negara, menguatkan fungsi koperasi, serta memberantas judi daring. Rendahnya keyakinan publik bahwa pemerintah mampu memberantas judi daring menempati urutan ketiga dari lima program kerja yang memperoleh penilaian rendah dari publik. Sebanyak 72,9 persen responden memberikan harapan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memberantas

”penyakit” yang sedang menggerogoti moral bangsa ini. Sementara sekitar 24 persen responden yang menyatakan tidak yakin cukup beralasan mengingat sedemikian parahnya judi daring ini telah merusak sendsendi kehidupan bermasyarakat. Mirisnya, kasus judi daring juga melibatkan oknum-oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang digital Indonesia. Pemberantasan judi daring ini berkaitan dengan program kerja dengan keyakinan terendah keempat, yaitu mencegah kebocoran penerimaan negara yang diyakini 74,4 persen responden dapat terealisasi. Praktik ilegal Keraguan seperlima responden semakin diyakinkan dengan maraknya judi daring yang

diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi negara dapat mencapai Rp 900 triliun pada 2024. Publik juga belum sepenuhnya yakin terhadap program pemerintah dalam memberantas praktik ilegal (peredaran narkoba, suap, dan sebagainya) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). (Yoga)

Ekonomi

Aktivitas Keuangan Ilegal Menjadi Topik Hangat yang Ramai Dibicarakan Masyarakat

01 Feb 2025

Beberapa waktu terakhir, aktivitas keuangan ilegal menjadi topik hangat yang ramai dibicarakan masyarakat. Terdengar berbagai cerita pilu yang dialami korban. Modus operandi yang dilakukan ”sijahat” dikemas sedemikian baik dan menggiurkan pada awalnya. Mulai dari kemudahan mendapat pinjaman dana serta janji manis imbal hasil investasi. Pada akhirnya, semua itu hanya janji kosong. Kerugian yang diakibatkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga kerugian psikologis. Setidaknya ada dua aktivitas keuangan ilegal yang sering ditemui di masyarakat, yakni pinjaman daring ilegal (pinjaman online/pinjol ilegal) dan investasi ilegal (penipuan berkedok investasi). Kemudahan akses, persyaratan yang mudah dan pencairan dana yang relatif cepat menjadi faktor pendorong minat masyarakat menggunakan pinjaman daring. Akan tetapi, perlu diingat, pinjaman daring (pindar) yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbeda dengan pinjol ilegal.

Secara sederhana, pindar yang diawasi OJK diwajibkan melakukan proses bisnisnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pindar juga hanya diizinkan mengakses tiga hal, yaitu camera, microphone, dan location (camilan). Berbeda dengan pindar, pinjol ilegal selain ketiga hal di atas juga meminta akses ke galeri, kontak, dan berbagai informasi pribadi lainnya. Data yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk meneror peminjam dan orang di sekitarnya serta rentan untuk disalahgunakan. Selain itu, ketika menggunakan pinjol ilegal, korban juga akan dikenai bunga pinjaman yang sangat tinggi, durasi pinjaman yang tidak sesuai kesepakatan, dan cara penagihan yang semena-mena. Sementara untuk pindar, OJK telah menetapkan sejumlah ketentuan untuk meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekonomi industri yang tumbuh, sehat, efisien dan berkelanjutan, pelindungan konsumen/masyarakat, serta meminimalkan potensi risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri pindar.

OJK menetapkan batas usia minimum pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower) adalah 18 tahun atau sudah menikah, dan penghasilan minimum Rp 3 juta per bulan. Kewajiban pemenuhan ketentuan ini paling lambat tanggal 1 Januari 2027. OJK juga telah menentukan batas maksimum manfaat ekonomi per hari sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023). Berinvestasi tidak hanya menjadi gaya hidup di masyarakat, tetapi juga kebutuhan untuk memastikan kondisi keuangan yang dimiliki dapat terjaga dengan baik. Perkembangan teknologi yang pesat pun menjadikan masyarakat semakin mudah mengakses produk investasi. Kemudahan ini tentunya harus diselaraskan dengan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat. Cakap literasi digital dan literasi keuangan akan menjadi ”payung” masyarakat dari maraknya tawaran investasi ilegal. (Yoga)

Ekonomi

Pandemi Covid-19 Mengubah Dunia Kerja

01 Feb 2025

Langkah dan kebijakan di dunia kerja mesti bermuara pada satu tujuan, yakni kesejahteraan pekerja. Sebab, pekerja adalah aset perusahaan yang mesti dijaga. Pandemi Covid-19 mengubah dunia kerja. Selama pandemi, yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak agar terhindar dari penularan, sebagian perusahaan berhasil menerapkan bekerja dari rumah. Adapun perusahaan di industri padat karya menerapkan bekerja dari kantor dan dari rumah secara bergantian. Keberhasilan sistem kerja tersebut didukung kesadaran mengalokasikan waktu dan pikiran untuk tetap produktif di jam kerja. Kini, tanggung jawab atas produktivitas mendorong sebagian pekerja menyerukan pengurangan hari kerja, demi keseimbangan kehidupan kerja. Kementerian BUMN sejak Mei 2024 mengenalkan dan menguji pemampatan jam kerja. Karyawan yang memenuhi syarat jam kerja mingguan 40 jam dalam 4 hari kerja bisa mengajukan libur 3 hari dalam pekan yang sama (Kompas.id, 30/1/2025). Dengan cara ini, pegawai akan memiliki keseimbangan kehidupan kerja dan produktivitas meningkat.

Berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO), tenaga kerja di Indonesia pada 2023 menghasilkan 26.238 dollarAS. Angka inilebih rendah dari Singapura (172.812 dollar AS) dan Malaysia (59.978 dollar AS), sesama anggota ASEAN. Kampanye sistem bekerja4hari dalam sepekan atau 32 jam dalam sepekan gencar diusung The 4 Day Week Foundation di Inggris. Organisasi nirlaba itu menyebutkan sejumlah manfaat dari pola kerja ini dari sisi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan perekonomian. Kehidupan kerja yang lebih seimbang akan meningkatkan produktivitas pekerja sehingga perusahaan juga merasakan dampak baiknya.Catatannya,tidak ada pemotongan gaji karena hari kerja yang berkurang. Mengutip artikel di laman Tech.co, September 2024, perusahaan di beberapa negara, seperti Belgia, Uni Emirat Arab, dan Perancis kian lazim menawarkan empat hari kerja dalam sepekan.

Yang terbaru, diberitakan The Guardian, 27 Januari 2025, 200 perusahaan di Inggris mendaftarkan 4 hari kerja secara permanen bagi karyawan mereka, tanpa pemotongan gaji. Sementara Komisi Eropa dilamannya menekankan perbedaan jam kerja per pekerja di setiap negara dan sektor pekerjaan. Sektor yang jam kerjanya paling panjang di Uni Eropa adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Variasi jam kerja per sektor usaha ini juga ada di Indonesia. Misalnya, sektor padat karya - yang masih dibutuhkan di Indonesia untuk menyerap tenaga kerja - perlu kehadiran pekerja setiap hari karena roda produksi berputar sepanjang waktu. Situasi ini berbeda dengan layanan publik di lembaga pemerintah. Berbagai hal layak dipertimbangkan demi kehidupan pekerja yang lebih baik. Pekerja yang bahagia akan berkarya dengan luar biasa dan membuat perusahaan gembira. (Yoga)