Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Presiden Amerika Serikat Donald Trump Mengevaluasi Bantuan Luar Negeri AS

05 Feb 2025

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengevaluasi bantuan luar negeri AS. Hal itu dikhawatirkan memicu kekacauan global bidang bantuan dan pembangunan. Pembekuan bantuan luar negeri AS diberlakukan agar sejalan dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional dengan semangat kebangkitan kembali AS. Peninjauan ulang bantuan luar negeri AS akan berlangsung 90 hari (Kompas.id, 1 Februari 2025). Elon Musk, melalui X Space, Senin (3/2/2025), mengumumkan, Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID) pun harus ditutup.Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Trump mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Penutupan lembaga itu sebagai bagian pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawan diminta mengambil cuti tanpa batas. Ribuan kontraktor diputus, krisis keuangan, memberhentikan staf, dan menghadapi tagihan belum dibayar hingga jutaan dollar AS.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Mengutip kantor berita Reuters, pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui USAID mengelola dana bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.177 triliun. Dana itu digunakan antara lain untuk mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, membiayai rumah sakit lapangan di berbagai negara, program kesehatan perempuan di area konflik, hingga antikorupsi. Pembekuan bantuan luar negeri AS memukul berbagai lembaga swadaya masyarakat dan negara penerima manfaat. Di Asia Tenggara, menurut The Guardian, bantuan AS dipakai untuk bantuan kemanusiaan bagi warga rentan terhadap bencana alam dan dukungan bagi aktivis prodemokrasi. Di Indonesia, USAID menyalurkan dana 153 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,5 triliun pada 2023, antara lain untuk dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan, termasuk peluncuran mesin deteksi cepat tuberkulosis.

Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer diperintahkan untuk ditutup pada akhir Januari lalu. Program kesehatan bagi pengidap HIV yang bergantung pada pendanaan AS dikurangi. Penghentian pendanaan juga mengancam keselamatan aktivis prodemokrasi di Myanmar. Selama ini banyak negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada bantuan luar negeri AS dalam melaksanakan berbagai program karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Jika kebijakan pembekuan bantuan luar negeri AS berlanjut, hal ini dikhawatirkan menghambat upaya pembangunan dan kemanusiaan di berbagai negara. Dampak jangka panjang pembekuan bantuan luar negeriAS mesti segera diantisipasi. Negara berkembang dituntut lebih mandiri dan fokus mengatasi problem mendasar yang selama ini penanganannya dibantu USAID, seperti sanitasi, air bersih, dan program kesehatan. (Yoga)

Ekonomi

Swasembada Pangan Berpotensi Dongkrak Kebutuhan Pupuk Nasional

05 Feb 2025

Program Swasembada Pangan melalui optimalisasi lahan pertanian dan mencetak sawah baru berpotensi mendongkrak kebutuhan pupuk nasional. Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia diminta mengantisipasi kenaikan. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Badan Pangan Nasional dan sejumlah badan usaha milik negara terkait pangan di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Rapat yang digelar secara hibrida itu juga dihadiri Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi. Anggota Komisi IV DPR, Cindy Monica Salsabila Setiawan, mengatakan, rerata tahunan produksi pupuk subsidi dan nonsubsidi PT Pupuk Indonesia mencapai 14,6 juta ton. Di atas kertas, produksi pupuk tersebut terbilang tinggi. ”Namun, dengan bergulirnya program Swasembada Pangan, kebutuhan pupuk pasti berpotensi meningkat. Kebutuhannya diperkirakan melonjak menjadi 16 juta ton,” ujarnya. Di era kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada pangan, termasuk beras, jagung, dan gula konsumsi.

Untuk merealisasikannya, pemerintah menargetkan dapat mencetak sawah baru dan mengoptimalkan lahan pertanian seluas 3 juta hektar dalam 2-4 tahun mendatang. Pada 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan dapat mencetak 225.000 hektar sawah baru. Selain itu, Kementan juga akan mengoptimalkan 500.000 hektar pertanian dan memasang pompa di 500.000 hektar sawah tadah hujan. Singkong Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR lainnya, Dwita Ria Gunadi, meminta pemerintah memasukkan singkong sebagai komoditas pangan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Hal itu merupakan salah satu permintaan petani singkong yang berunjuk rasa di Lampung. Beberapa tahun terakhir ini, hanya sembilan komoditas pangan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Singkong tak termasuk di dalamnya sehingga para petani singkong terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal.

”Namun, singkong petani justru dibeli murah. Saya harap singkong dimasukkan sebagai komoditas yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi,” katanya. Tanggapan Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, perseroan tentu akan meningkatkan kapasitas produksi pupuk agar kebutuhan pupuk nasional tercukupi. Apalagi dengan melihat Swasembada Pangan menjadi prioritas, pemerintah bisa saja menambahkan alokasi pupuk bersubsidi jika kebutuhannya kurang. Untuk saat ini, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi 9,55 juta ton, terbesar dalam lima tahun terakhir. Anggarannya Rp 44,14 triliun. Adapun total kebutuhan pupuk para petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan

Kelompok Tani (RDKK) 2025 sebanyak 14,5 juta ton. ”Kalau habis, barangkali nanti bisa diusulkan kembali,” ujar Rahmad. Selama ini, tak semua petani yang terdaftar dalam RDKK dapat menikmati pupuk bersubsidi. Hal itu terjadi lantaran alokasi anggaran pupuk bersubsidi terbatas. Soal singkong, Rahmad menjelaskan, Kementan telah memasukkan singkong sebagai komoditas pangan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi pada 2025. (Yoga)

Ekonomi

REI Menanti Penyusunan Skema Baru Fasilitas Likuiditas FLPP

05 Feb 2025

Persatua Perusahaan Real Estat Indonesia atau REI membutuhkan kepastian setelah pemerintah mengumumkan rencana penyusunan skema baru fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Hal itu karena perubahan kebijakan ini telah menyebabkan tertundanya penyaluran puluhan ribu unit rumah. Saat ini pemerintah sedang menggodok skema baru FLPP. ”Kami berharap pada 2025 ini harusnya sudah bisa running seiring tujuan positif program tiga juta rumah. Namun, somehow, ternyata saat ini terjadi hop (lompatan) terhadap realisasi itu karena pemerintah menginginkan perubahan skema,” kata Ketua Umum REI Joko Susanto di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Joko berharap agar skema baru FLPP segera didiskusikan dan diputuskan sehingga memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Untuk program tiga juta rumah yang telah berjalan, semestinya program yang sudah berjalan baik dapat tetap dilanjutkan, sembari mengoptimalkan hal-hal lain. Saat ini, Joko melanjutkan, sedikitnya 20.000 unit rumah yang terealisasi untuk disalurkan dengan skema FLPP. Namun, rencana perubahan skema ini akhirnya menahan penyaluran rumah tersebut kemasyarakat.

Hingga saat ini, ada sekitar 30.000 surat penegasan persetujuan penyediaan kredit (SP3K) yang terkatung-katung ”Ketidakpastian itu buat resah semua, resah konsumen, resah juga perbankannya. Sebab, kalau sudah realisasi, tidak produktif. Ada opportunity loss (hilangnya peluang) untuk ekonomi. Harusnya jelas punya target kapan selesai, terukur,” ujarnya. Perkiraan biaya Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memerintahkan para asosiasi pengembang perumahan menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi. Data itu akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan skema baru, yakni rencana perubahan proporsi kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema FLPP pada 2025. Maruarar mengatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar bersurat secara resmi kepada para pengembang. Data ini akan membantu menetapkan harga rumah, termasuk mempertimbangkan inflasi. ”Pengusaha harus untung karena juga akan bayar pajak, tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi,” ujar Maruarar dalam keterangan resminya. (Yoga)

Ekonomi

Saham Likuid Masih Sulit Menguat

05 Feb 2025

Dalam beberapa waktu terakhir, indeks saham likuid seperti LQ45 dan SMC Liquid menunjukkan kinerja yang buruk, lebih buruk dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penurunan signifikan pada indeks-indeks ini mencerminkan kondisi pasar modal Indonesia yang lebih lemah daripada yang terlihat pada IHSG yang lebih stabil. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan domestik, seperti inflasi tinggi, suku bunga, serta kebijakan moneter ketat Amerika Serikat.

Felix Darmawan, seorang analis, mengungkapkan bahwa ketidakpastian global dan penyesuaian portofolio investor bisa menjadi faktor penyebab lemahnya kedua indeks tersebut. Meskipun demikian, potensi pemulihan indeks ini dapat terjadi jika ada perbaikan dalam kondisi ekonomi dan sentimen pasar yang lebih positif. Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas menambahkan bahwa kondisi fundamental emiten-emiten likuid saat ini belum cukup menarik untuk menarik investasi asing.

Beberapa analis lain, seperti Herditya Wicaksana dari MNC Sekuritas dan Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas, juga sepakat bahwa saham-saham konglomerasi, yang tidak terlalu likuid, cenderung lebih unggul sementara saham-saham perbankan dalam indeks likuid cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, mereka melihat adanya potensi positif di masa depan, terutama dengan penurunan suku bunga acuan, meskipun tantangan seperti penguatan dolar AS yang melemahkan rupiah masih menjadi kendala.

Para investor disarankan untuk berhati-hati dan selektif dalam memilih saham, dengan beberapa analisis merekomendasikan untuk "wait and see" atau membeli saham pada posisi yang lebih rendah jika ada sinyal positif.

Ekonomi

China Ikut Bangun 1 Juta Rumah di Qatar

05 Feb 2025

Pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan sejuta rumah di Indonesia guna mendukung program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan ini akan dikerjakan oleh kontraktor utama asal China, yang sebelumnya telah memiliki pengalaman sukses bekerja sama dengan Qatar dalam proyek Piala Dunia. Namun, meskipun kontraktor utama berasal dari China, perusahaan nasional Indonesia akan dilibatkan sebagai sub-kontraktor untuk mengerjakan bagian tertentu dari proyek ini.

Kerja sama investasi antara Qatar dan Indonesia ini resmi dimulai pada Januari 2025, dengan pembangunan rumah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk sekitar Jakarta. Proyek ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Dalam hal ini, berbagai kementerian dan lembaga Indonesia, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan, akan menyiapkan lahan yang dimiliki negara untuk mendukung proyek tersebut.

Ekonomi

Qrish Di Bali Berkembang Pesat

05 Feb 2025

Penggunaan transaksi digital di Indonesia, khususnya melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), mengalami peningkatan signifikan pada kuartal ketiga 2024. Volume dan nominal transaksi QRIS masing-masing melesat 112,80% (YoY) dan 121,33% (YoY), dengan jumlah pengguna QRIS tumbuh 27,61%, mencapai 1.065.370 pengguna, serta jumlah merchant mencapai 888.755 unit. Bali menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi besar dalam transaksi QRIS, meskipun sebaran merchant QRIS masih lebih dominan di wilayah selatan Bali, seperti Denpasar dan Badung.

Kepala BI Kantor Perwakilan Bali, Erwin Soeriadimadja, menekankan bahwa instansi mereka akan terus mendorong penggunaan QRIS di luar kawasan wisata utama untuk mempercepat digitalisasi. Bank Indonesia dan lembaga terkait akan meningkatkan sosialisasi, khususnya di daerah-daerah dengan jumlah merchant yang terbatas. Salah satu yang aktif mendorong penggunaan QRIS adalah Bank BRI, yang turut mengedukasi masyarakat melalui fasilitas seperti aplikasi BRI Merchant, yang memudahkan transaksi, termasuk untuk tempat ibadah.

Selain itu, meskipun penggunaan kartu ATM/debit dan kartu kredit mengalami perlambatan, transaksi QRIS menunjukkan adopsi digitalisasi yang semakin luas, mencerminkan pergeseran preferensi konsumen dalam sistem pembayaran. Transaksi QRIS juga turut mendukung perekonomian Bali yang diperkirakan akan tumbuh antara 5,1%—5,9% pada 2024, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonomi

Polri Bongkar Skandal Impor Ilegal

05 Feb 2025

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Brigjen Helfi Assegaf berhasil mengungkap empat kasus impor ilegal yang terjadi antara November 2024 hingga Januari 2025, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp64,2 miliar. Keempat kasus tersebut tersebar di beberapa provinsi seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Kasus pertama melibatkan penyelundupan tali kawat baja dengan kerugian negara sebesar Rp21,56 miliar.
Kasus kedua terkait penyelundupan rokok dengan kerugian negara Rp26,2 miliar.
Kasus ketiga menyangkut penyelundupan barang elektronik yang mengakibatkan kerugian negara Rp5,6 miliar.
Kasus keempat melibatkan penyelundupan sparepart palsu mobil dengan kerugian negara Rp10,8 miliar.

Keempat kasus ini menunjukkan upaya serius Polri dalam mengungkap praktik impor ilegal yang merugikan negara.

Ekonomi

Danantara Siap Ekspansi, Pasar Menanti Aksi Nyata

05 Feb 2025

Dengan pengesahan UU BUMN dalam Rapat Paripurna DPR, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini resmi menjadi pengelola utama BUMN di Indonesia, mengambil alih sebagian besar peran Kementerian BUMN. Dengan total aset mencapai Rp 10.000 triliun, Danantara akan mengelola tujuh BUMN utama, termasuk Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, serta tiga bank besar (BRI, Mandiri, dan BNI).

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyatakan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri BUMN, Erick Thohir, menambahkan bahwa Danantara akan membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun melalui pengelolaan dividen dan investasi yang lebih optimal.

Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dan menyebut pihaknya sedang menyusun langkah awal untuk operasional Danantara. Meski belum mengungkap strategi konkret, sumber internal menyebut Danantara akan fokus pada investasi dalam negeri sebelum berekspansi ke luar negeri.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menekankan bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada koordinasi yang baik dengan Kementerian BUMN. Ia menyarankan agar Danantara mengambil contoh dari China dalam mengelola BUMN dan memastikan sinergi antara perusahaan milik negara dan swasta. Toto juga menyoroti pentingnya pemetaan sektor prioritas investasi agar aset BUMN bisa dikelola secara optimal.

Sementara itu, Pengamat BUMN, Herry Gunawan, membandingkan Danantara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia). Ia menyoroti pentingnya kepastian apakah aset jumbo Danantara berbentuk kas atau aset lainnya, mengingat kas dan setara kas tujuh BUMN di bawah Rp 900 triliun. Herry menyarankan agar Danantara berperan sebagai katalis investasi daripada hanya berinvestasi sendiri.

Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden, Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa Danantara tidak hanya berfungsi sebagai super holding BUMN, tetapi juga sebagai alat untuk menggunakan leverage guna menarik investasi lokal dan asing.

Danantara diharapkan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tata kelola yang lebih baik dan investasi yang lebih agresif, tetapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada strategi implementasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ekonomi

Proyeksi Pertumbuhan 2024 Berisiko Terkoreksi

05 Feb 2025

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 diprediksi tidak tercapai, dengan realisasi yang diperkirakan hanya sekitar 5%, di bawah target pemerintah dalam APBN sebesar 5,2%.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2024 hanya 4,91% yoy, melambat dibanding kuartal sebelumnya. Faktor utama perlambatan ini adalah melemahnya konsumsi rumah tangga, yang hanya tumbuh 4,85% yoy, lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Indikator perlambatan ini terlihat dari melemahnya pertumbuhan uang beredar M2, penjualan ritel yang hanya naik 1% yoy, serta penurunan jumlah penumpang transportasi dan penjualan otomotif. Selain itu, investasi juga melemah, terlihat dari penurunan penjualan semen sebesar 5,17% yoy, serta konsumsi pemerintah yang justru terkontraksi 1,3% yoy pada akhir 2024.

Namun, ekspor menunjukkan perbaikan, dengan pertumbuhan neto 3,88% yoy setelah sebelumnya mengalami kontraksi.

Sementara itu, Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, lebih optimistis, memprediksi ekonomi kuartal terakhir 2024 tumbuh 5,18% yoy, dengan indikator positif dari PMI manufaktur dan keyakinan konsumen. Ia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 mencapai 5,51%, terdorong oleh Ramadan dan Idul Fitri, serta kebijakan penurunan BI-Rate dan batalnya kenaikan PPN.

Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, juga yakin pertumbuhan ekonomi 2024 tetap di atas 5%, didorong oleh momen seperti puasa, Lebaran, dan pemilu. Namun, angka tersebut masih di bawah target pemerintah 5,2%.

Ekonomi

Prospek Cerah di Tengah Pemulihan Permintaan

05 Feb 2025

Meskipun industri semen masih menghadapi kelebihan pasokan dan lesunya daya beli masyarakat, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) masih memiliki peluang pertumbuhan, terutama dari ekspansi ke luar Jawa dan dorongan proyek infrastruktur pemerintah.

Analis Maybank Sekuritas, Kevin Halim, menilai INTP sebagai produsen semen dengan operasi yang efisien, terutama karena lokasi pabriknya yang strategis, termasuk pabrik terbesar di Citeureup dengan kapasitas 18,1 juta ton. Akuisisi Semen Grobogan semakin memperkuat posisi INTP di pasar Jawa, sekaligus membuka peluang ekspansi ke Sumatera. Kevin juga memperkirakan margin EBITDA INTP akan lebih tinggi dibandingkan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), dengan pangsa pasar yang tumbuh menjadi 29,6% pada 2024 dari 25,9% pada 2019.

Namun, Research Analyst Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga, menyoroti tantangan utama bagi INTP, yaitu oversupply semen dan ketatnya persaingan harga yang menekan profitabilitas. Meski demikian, Aditya melihat potensi pemulihan permintaan semen dari proyek pembangunan 3 juta rumah pada 2025, kelanjutan proyek IKN, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya. Ia memproyeksikan konsumsi semen domestik tumbuh 1% - 2,5% pada 2025, yang diharapkan meningkatkan rasio utilisasi INTP menjadi 60%.

Analis OCBC Sekuritas, Budi Rustanto, juga optimistis terhadap pertumbuhan INTP, didukung oleh penurunan suku bunga yang berpotensi mendorong penjualan properti. Ia mencatat bahwa permintaan semen curah meningkat di Jakarta dan Jawa Barat, terutama karena proyek infrastruktur seperti MRT, LRT, dan jalan tol.

Secara keseluruhan, meskipun INTP menghadapi tantangan di industri semen, strategi ekspansi dan dukungan proyek nasional dapat membantu perusahaan mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitasnya dalam jangka panjang.