Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Modal Asing Deras, Pasar Semakin Bergairah

01 Feb 2025

Iklim investasi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan akan semakin cerah meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah optimistis dapat mencapai target investasi sebesar Rp1.905,6 triliun pada 2025, didorong oleh realisasi investasi yang melampaui target pada tahun sebelumnya, yang mencapai Rp1.714,2 triliun. Sektor industri, seperti logam dasar dan transportasi, mendominasi investasi tersebut, sementara Singapura tetap menjadi investor terbesar.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya memanfaatkan potensi besar Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor yang dapat menyerap tenaga kerja besar dan sektor hilirisasi. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti perpanjangan tax holiday dan insentif fiskal lainnya diharapkan dapat memperkuat daya tarik Indonesia. Kebijakan moneter yang pro-growth juga mendukung investasi, dengan Bank Indonesia memangkas suku bunga dan menjaga stabilitas ekonomi.

Namun, tantangan global seperti kebijakan proteksionis Donald Trump berpotensi menghambat sektor hilirisasi, meskipun ini membuka peluang bagi Indonesia sebagai hub alternatif investasi asing, terutama dari Timur Tengah. Di sisi domestik, keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memberikan insentif pajak yang lebih selektif. Oleh karena itu, percepatan realisasi investasi, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto dalam forum G20 dan APEC, menjadi kunci dalam mencapai target investasi Indonesia di masa depan.

Ekonomi

Pemerintah Siap Bentuk LPS

31 Jan 2025

Pemerintah berencana membentuk lembaga penjamin simpanan koperasi. Lembaga ini berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam dan memelihara kestabilan sistem perkoperasian nasional. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, di sela-sela peluncuran Pos Pengaduan Koperasi Kementerian Koperasi, Kamis (30/1/2025), di Jakarta, menyampaikan, substansi lembaga penjamin simpanan koperasi sudah muncul di Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. RUU ini sebenarnya revisi dari UUNomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sedang dibahas di DPR. Kementerian Koperasi berharap agar pembahasan RUU bisa segera selesai. ”Semangat kami ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam. Dalam RUU Perkoperasian secara eksplisit ada substansi pembentukan lembaga penjamin koperasi. Sifatnya independen karena ingin melindungi kepentingan masyarakat dan membangun standar tata kelola keuangan koperasi simpan pinjam,” kata Ferry.

Pada acara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali menyampaikan, masih ada 8 koperasi simpan pinjam bermasalah yang ditangani Satuan Tugas Revitalisasi Koperasi. Kedelapan koperasi itu adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda. Kasus hukum kedelapan KSP yang bermasalah itu ramai di masyarakat dua-tiga tahun lalu. Penyelesaian kasus berlarut-larut karena harus melewati homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Total nilai gagal bayar yang harus ditanggung anggota delapan koperasi itu mencapai lebih kurang Rp 28 triliun.

Sebanyak Rp 3,4 triliun di antaranya sudah dibayarkan. ”Kami terus memantau perkembangan kasus delapan koperasi bermasalah itu. Kami berusaha agar recovery rate ke korban delapan koperasi bermasalah bisa mencapai 100 persen. Hanya, recovery rate tergantung berapa banyak aset yang mereka miliki,” kata Budi. Budi meminta masyarakat memanfaatkan layanan Pos Pengaduan Koperasi milik kementerian untuk mengadukan koperasi bermasalah. Keberadaan pos ini bisa mencegah koperasi bermasalah hukum itu bertambah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, jumlah koperasi pada 2014 mencapai lebih kurang 209.000 unit. Saatini, jumlahnya turun menjadi sekitar 130.000 unit. (Yoga)

Ekonomi

Emiten Komoditas Dibayangi Ketidakpastian

31 Jan 2025

Rencana pemerintah untuk mewajibkan retensi devisa hasil ekspor (DHE) komoditas sumber daya alam (SDA) hingga 100% dalam waktu setahun, yang mulai berlaku pada Maret 2025, diperkirakan akan menimbulkan tantangan signifikan bagi emiten sektor komoditas, terutama dalam pengelolaan arus kas dan likuiditas. Direktur PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, menyatakan bahwa kebijakan ini dapat membebani perusahaan karena membatasi akses terhadap dana yang biasanya digunakan untuk operasional dan investasi. Beberapa emiten, seperti PT Bumi Resources dan PT Bukit Asam, menyatakan kesiapan untuk mematuhi kebijakan ini, namun berharap adanya kompensasi berupa insentif dari pemerintah, seperti fasilitas pajak 0% untuk pendapatan bunga dari penempatan DHE. Analis juga memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif, terutama bagi emiten dengan liabilitas besar dan kebutuhan likuiditas cepat. Namun, insentif yang disiapkan pemerintah dapat meredam dampak tersebut.

Ekonomi

Menelusuri Peluang Baru di Industri Asuransi

31 Jan 2025

Industri asuransi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan industri perbankan dan negara tetangga seperti Malaysia, dengan nilai aset hanya mencapai 5% dari PDB. Untuk menghadapi tantangan ini, penerapan Blue Ocean Strategy (BOS) sangat relevan. BOS mendorong perusahaan asuransi untuk menciptakan pasar baru melalui inovasi nilai, menghindari persaingan ketat di pasar yang sudah ada. Penerapan BOS di industri asuransi Indonesia dapat membantu menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti asuransi mikro atau digital yang terjangkau. Selain itu, adopsi teknologi seperti big data dan AI juga menjadi kunci untuk menciptakan nilai baru. Dengan pendekatan ini, perusahaan asuransi dapat mengurangi tingkat persaingan, menjangkau segmen pasar yang belum terlayani, dan meningkatkan inklusi keuangan, sehingga memberikan keuntungan jangka panjang bagi industri.

Ekonomi

DPR Mencari Solusi Jalan Tengah

31 Jan 2025

DPR membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), dengan tujuan untuk mencari jalan tengah yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk perguruan tinggi dan masyarakat. Ketua DPR, Puan Maharani, mengajak semua pihak untuk mendiskusikan secara terbuka dan menghindari kesalahpahaman. Revisi UU Minerba ini, yang mencakup pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) ke perguruan tinggi, bertujuan untuk mendukung pendanaan pendidikan. Puan juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan ini. Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendukung langkah redistribusi pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya pengusaha. Namun, beberapa pihak, seperti Bhima Yudhistira dari Celios, mengkhawatirkan dampak negatif dari pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

Ekonomi

PT KAI Ubah Jalur Perlintasan Akibat Banjir

31 Jan 2025

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah memberlakukan pola operasi memutar dan membatalkan beberapa perjalanan kereta api akibat banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Tuntang di Grobogan, Jawa Tengah, yang mengakibatkan kerusakan jalur kereta api antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug. Vice President Public Relation KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa pola operasi memutar sementara diterapkan pada 30 perjalanan KA, dengan 10 perjalanan dibatalkan. Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, memastikan tim tanggap darurat telah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan jalur yang terdampak. KAI juga menggunakan dua jalur alternatif untuk perjalanan KA yang memutar, seperti KA Harina, KA Ambarawa Ekspres, dan KA Argo Bromo Anggrek, dengan target penyelesaian pemulihan jalur pada 5 Februari 2025.

Ekonomi

Stimulus Ekonomi untuk Menguatkan UMKM

31 Jan 2025

Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan lebih dari 65 juta unit usaha dan 120 juta tenaga kerja. Salah satu inisiatif terbaru adalah skema kredit investasi padat karya, yang menyasar sektor industri seperti pakaian jadi, tekstil, furnitur, makanan dan minuman, dan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa skema ini bertujuan untuk meningkatkan produksi UMKM dan mendorong ekspor, dengan suku bunga yang disubsidi hingga 5%.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kebijakan penghapusan kredit macet bagi UMKM melalui PP Nomor 47 Tahun 2024, yang telah menyentuh lebih dari 71.000 nasabah di BRI. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menambahkan bahwa sebanyak 1 juta UMKM telah mendapatkan penghapusan piutang, dan yang belum, masih bisa mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk mendukung lebih lanjut, pemerintah akan meningkatkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect untuk UMKM di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kontribusi UMKM dalam mendorong perekonomian nasional dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%.

Pemerintah juga berupaya memitigasi rendahnya proporsi kredit UMKM di Indonesia, yang baru mencapai 19,6%, dengan belajar dari negara lain seperti Malaysia, yang sudah mencapai 51%. Deputi Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, mengingatkan pentingnya menyediakan fasilitas pembiayaan yang memadai untuk UMKM di Indonesia.

Ekonomi

PBB Butuh Tambahan Pendanaan Global

31 Jan 2025

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta tambahan anggaran sebesar US$ 500 juta untuk tahun 2025. Dana itu akan digunakan untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia mulai dari Suriah hingga Sudan.

Kantor HAM PBB tengah bergulat dengan kekurangan dana yang cukup kronis dan sangat mengkhawatirkan. Ini karena pemotongan anggaran dari donor utama yakni Amerika Serikat (AS). Sejak di bawah pemerintahan Donald Trump, AS mengaku akan banyak mengurangi sumbangan ke organisasi internasional.

Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk dalam pidatonya di Jenewa bilang, pada 2025, tantangan besar terhadap hak asasi manusia diperkirakan akan terus berlangsung. "Saya sangat khawatir jika kami tidak mencapai target pendanaan pada tahun 2025, kami akan membiarkan orang-orang berjuang dan mungkin gagal, tanpa dukungan yang memadai," ujar dia dikutip Reuters.

Ekonomi

Strategi Diversifikasi & Efisiensi di Tengah Tantangan

31 Jan 2025

Kinerja PT Vale Indonesia Tbk (INCO) diperkirakan akan mengalami penurunan pada 2025, meski ada prospek pemulihan secara bertahap, terutama didorong oleh penurunan biaya input dan inisiatif hilirisasi nikel. Miftahul Khaer, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyebutkan bahwa adopsi teknologi HPAL dan hilirisasi nikel dapat memperbaiki kinerja keuangan INCO, dengan diversifikasi produk yang lebih luas. Namun, harga nikel yang diperkirakan tetap rendah di kisaran US$ 15.000–US$ 16.000 per ton akan menekan harga jual rata-rata (ASP) INCO.

Analis Hasan Barakwan dari Maybank Sekuritas, yang menurunkan perkiraan ASP INCO sebesar 9,8% menjadi US$ 12.937 per ton untuk 2025, juga menyoroti surplus pasar nikel yang didorong oleh dominasi Indonesia sebagai produsen utama nikel. Surplus ini diperkirakan akan terus menggerakkan pasar, meskipun berdampak pada harga jual.

Meski demikian, ada prospek pertumbuhan yang menjanjikan bagi INCO, terutama melalui inisiatif hilirisasi yang berlangsung di Indonesia. Rizkia Darmawan, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, mencatat bahwa proyek-proyek utama seperti yang ada di Morowali dan Pomalaa dapat meningkatkan permintaan terhadap produk INCO. Fokus INCO pada efisiensi biaya dan penggunaan energi bersih dari pembangkit listrik tenaga air juga akan memberi keuntungan kompetitif dan memperkuat komitmen keberlanjutan.

Dari segi valuasi, Mirae Asset Sekuritas merevisi target harga INCO menjadi Rp 4.290 per saham, sementara Hasan mempertahankan target harga Rp 4.600 per saham. Keduanya mempertahankan rekomendasi buy untuk saham INCO, meskipun menghadapi tantangan pasar nikel yang lebih lemah di tahun 2025.

Ekonomi

Saham Perbankan Terkoreksi, Ada Apa?

31 Jan 2025

Kinerja saham bank jumbo di Indonesia, terutama kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4, terlihat masih tertekan pada akhir Januari 2025. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menjadi satu-satunya bank yang masih berada di zona hijau, naik 0,65% pada hari tersebut. Sebaliknya, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengalami penurunan saham yang cukup signifikan, turun 2,14% dalam sehari dan mencatatkan penurunan 5,43% sepanjang tahun 2025. Penurunan BBCA banyak dipengaruhi oleh aksi jual asing yang berlanjut, dengan total aksi jual bersih mencapai Rp 2,64 triliun sepanjang tahun.

Achmad Yaki, Head of Online Trading BCA Sekuritas, menjelaskan bahwa penurunan saham BBCA lebih disebabkan oleh foreign outflow, meskipun kinerja fundamental BBCA masih positif dan tidak ada faktor fundamental yang mengubah proyeksi kinerja ke depan. Nafan Aji Gusta, Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menilai bahwa koreksi harga saham bank besar adalah hal yang wajar, dipengaruhi oleh dinamika global, seperti perubahan kebijakan suku bunga dan aliran investasi yang lebih cenderung ke instrumen safe haven.

Namun, Nafan melihat bahwa fase koreksi saham-saham perbankan KBMI 4 akan terbatas. Ia menyarankan untuk akumulasi beli pada saham perbankan, yang saat ini dianggap undervalued. Nafan merekomendasikan membeli saham BBCA dengan target harga Rp 9.750, serta saham BMRI dan BBRI dengan target harga masing-masing Rp 6.225 dan Rp 4.190. Sementara itu, Yaki juga merekomendasikan BBNI dan BBCA sebagai saham yang layak dibeli dengan target harga Rp 6.075 dan Rp 10.250.