Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Manufaktur Diproyeksikan Jadi Motor Kredit

28 Jan 2025

Sektor manufaktur diprediksi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan kredit perbankan di awal 2025. Hal ini didukung oleh ekspansi Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 51,2 pada Desember 2024, menandakan peningkatan aktivitas setelah lima bulan kontraksi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menilai wajar jika sektor manufaktur menjadi prioritas kredit perbankan karena sektor ini memiliki pangsa besar dalam ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Ditambah lagi, sektor manufaktur mendapatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dari BI, yang memberikan pengurangan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa pertumbuhan industri manufaktur tidak hanya bergantung pada kredit, tetapi juga pada faktor lain seperti ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, kepastian hukum, dan kemudahan investasi.

Dari sisi perbankan, Bank Mandiri optimis terhadap sektor manufaktur, dengan pertumbuhan kredit ke sektor pengolahan mencapai 20,43% secara tahunan per November 2024, menurut Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo. BCA juga mencatat penyaluran kredit sebesar Rp 199,3 triliun ke sektor manufaktur per Desember 2024, tumbuh 8% secara tahunan, dengan komitmen menjaga prinsip kehati-hatian, ujar EVP Corporate Communication BCA, Hera F Haryn.

Meskipun pertumbuhan kredit manufaktur masih di bawah pertumbuhan kredit industri secara keseluruhan (8,95% vs 10,39% yoy), sektor ini tetap menjadi salah satu prioritas utama perbankan dalam mendukung pemulihan ekonomi.

Ekonomi

Prabowo Kantongi Modal Politik Besar untuk Melangkah ke Tahap Berikutnya

28 Jan 2025

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto cukup tinggi. Ini menjadi modal besar bagi Prabowo untuk melangkah ke tahap berikutnya. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan, sebanyak 79,3% masyarakat merasa puas dengan kinerja Prabowo menjelang 100 hari kerja pemerintahan. "Sebanyak 13,5% mengatakan sangat puas dan 65,8% cukup puas, sehingga total yang merasa puas 79,3%," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sebaliknya, survei itu mencatat, mencatat 16,3% responden merasa kurang puas, 0,6% tidak puas sama sekali, dan 3,8% tidak menjawab atau tidak tahu. Burhanuddin menilai, bulan madu politik antara publik dan Presiden Prabowo masih berlangsung, Dia membandingkan hasil survei ini dengan awal pemerintahan Presiden Jokowi yang periode pertama (2014-2015), yang sempat terdampak kebijakan tidak populer berupa kenaikan harga BBM. Dia juga menyoroti periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang bulan madu politiknya terganggu oleh kasus Century dan isu internal Partai Demokrat. (Yetede)

Ekonomi

Himbara Mulai Hapus Tagih Utang Macet UMKM

28 Jan 2025

OJK menjelaskan bahwa bank-bank pelat merah sudah mulai mengimplmentasikan penghapustagihan piutang macet dari UMKM. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, saat ini implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM sedang berlangsung dan memang sudah terlaksana dalam jumlah tertentu pada tahap awal ini. Namun, sebagian asesmen dari bank-bank kepada portfolio yang terkait kredit macet UMKM. Seperti yang disampaikan OJK, DIrektur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI Supari juga mengatakan telah melakukan penghapusan tagihanpiutang macet UMKM tersebut. Meskipun, ia enggan menyebutkan jumlah nasabah yang telah menerima program tersebut. "Terhadap nasabah yang eligible dengan PP 47 sudah diimplementasikan. Untuk yang ini (jumlah nasabahnya dan nilai kreditnya) belum bisa dikomunikasikan," ujar Supari. Lebih lanjut dalam hal tersebut, Mahendra menjelaskan dampak positif akan terjadi bagi kedua belah pihak, yakni pihak bank sebagai pemberi pinjaman, dan dari sisi nasabahnya karena catatannya menjadi bersih kembali. (Yetede)

Ekonomi

Raksasa Pengelolaan Limbah Regional Siap Go Publik

28 Jan 2025

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) bersiap memboyong platform usahanya di bidang pengelolaan limbah yang merupakan pemain raksasa di tingkat regional Asia Tenggara, untuk segera menggelar penawaran umum perdana (Initial public offering/IPO) alias go public. Saat ini bisnis pengelolaan limba TOBA dikendalikan anak usahanya yakni PT Solusi Bersih TBS (SBT), dengan beberapa entitas di bawah seperti PT Arah Environmental Indonesia dan Asia Medical Enviro Services Pts Ltd. Platform usaha TBS di sketor limbah akan makin terintegrasi dengan diakuisisinya 100% saham perusahaan limbah terkemuka asal Singapura, Sembcorp Environment Pte. Ltd (SembEnviro) senilai S$ 405 juta (setara Rp4,85 triliun) oleh SBT Environment 2 Pte Ltd S$ 325,85 juta (SBT2). Saat ini, SBT2 memiliki 100% kepemilikan di PT Solusi Bersih TBS (SBT), di mana SBT memiliki 100% kepemilikan di SBT2. Akuisis perusahaan dengan aset 325,85 juta (setara Rp3,92 triliun) tersebut, telah disetujui dalam RUPSLB. TBS Energi yang digelar pada 20 Desember 2024.

Ekonomi

Tantangan dan Peluang dan Bisnis Rumah Bersubsidi

28 Jan 2025

Memiliki rumah layak huni merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Namun, kebutuhan ini sering kali sulit dipenuhi oleh individu dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dan pihak swasta sangat diperlukan untuk membantu mewujudkan kebutuhan ini, terutama bagi masyarakat yang semakin kesulitan mengakses rumah dengan harga yang terus meningkat. Artikel Kompas, edisi 6 Agustus 1970, melaporkan, Direktorat Djenderal Tjipta Karya Departemen PUTL mencatat kebutuhan 4,8 juta rumah secara nasional. Jika pembangunan rumah ini dikerjakan dalam waktu 20 tahun, setiap tahun pemerintah perlu membangun 240.000 rumah. Jumlah itu belum termasuk kebutuhan merenovasi rumah atau pembangunan rumah baru untuk penduduk yang terus bertambah.

Terkini, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik mencatat, kekurangan (backlog) kepemilikan rumah di Indonesia dialami 9,9 juta rumah tangga, yang sebagian besar merupakan masyarakat ekonomi menengah bawah. Ada juga kebutuhan renovasi rumah untuk 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Pada periode kedua Presiden Joko Widodo (2019-2024), pemerintah berhasil membangun 2,17 juta rumah dengan alokasi dana sekitar Rp 119 triliun. Adapun di masa pemerintahan baru dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menargetkan membangun 3 juta rumah subsidi. Kebijakan yang dimulai tahun 2025 ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dari sisi pasokan, pembiayaan basis data riil kebutuhan rumah, dan kriteria masyarakat yang menjadi sasaran program (Kompas.id, 12/1/2025).

Dengan anggaran terbatas, pemerintah tidak bekerja sendiri dalam hal ini. Pihak swasta pun ikut dilibatkan dalam pembangunan permukiman yang tidak hanya membutuhkan kerja konstruksi, tetapi juga pengadaan tanah yang semakin sulit. Kali ini, ada enam perusahaan menyatakan komitmen untuk membantu penyediaan perumahan rakyat dan perseorangan yang mau menyerahkan tanahnya. Mereka di antaranya Harum Energy Agung Sedayu Group, Adaro, Barito Pacific, Sinar Mas Group, dan Berau Coal. Di luar perusahaan besar tersebut, banyak pengembang properti yang berkomitmen mendukung penyediaan rumah bersubsidi. Salah satunya PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode GRIA. Emiten yang berdiri sejak 2013 sebagai perusahaan konstruksi itu pada 2022 beralih fokus sebagai pengembang properti. (Yoga)

Ekonomi

Kualitas Jaringan Internet Jadi Faktor Penghambat UMKM

28 Jan 2025

Pemerintah berusaha keras agar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia bisa naik kelas, baik dari skala usaha maupun pemasarannya. Salah satu upaya itu ialah dengan mengembangkan platform digital PaDi UMKM. Sayangnya, kualitas jaringan internet di Indonesia yang tak merata dinilai menjadi faktor penghambat pertumbuhan UMKM dalam negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero saat dihubungi di Jakarta mengatakan, pengembangan platform digital itu memang bisa menjadi salah satu cara memperbaiki kondisi UMKM di Indonesia. Dengan platform digital tersebut, produk UMKM tidak hanya harus kuat di pasar lokal, tetapi juga di pasar global. ”Kita tentu ingin produk UMKM Indonesia semakin banyak dilirik dan diserap di pasar lokal. Produk-produk ini jangan kalah dengan produk luar (impor).

Lalu melindungi produk lokal dari produk impor. Produk UMKM diekspor penting, tetapi sangat penting dan perlu pula kita memperkuat pasar lokal,” kata Edy, Minggu (26/1/2025). Menurut Edy, keberadaan platform digital seperti PaDi UMKM atau platform lainnya akan berdampak positif jika kecepatan dan jangkauan jaringan internet merata di seluruh Indonesia. PaDi UMKM merupakan platform digital yang menawarkan beragam produk buatan UMKM kepada badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, ataupun korporasi swasta. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 221,56 juta orang atau 79,5 persen dari total penduduk nasional yang sekitar 282 juta orang. Pada periode 2023, jumlah pengguna internet sebanyak 215,63 juta.

Dari data tersebut, kendati jumlah pengguna internet meningkat, masih terdapat celah besar bagi para pelaku UMKM yang tidak bisa mengakses internet. Tak hanya itu, meski terjangkau internet, para pelaku UMKM mengalami kendala jaringan dan koneksi yang lambat. ”Kondisi ini tentu menghambat perkembangan UMKM untuk menjual produknya ke pasar lokal dan luar negeri. Masih banyak wilayah Indonesia yang belum terjangkau internet. Banyak produk UMKM di wilayah yang bagus dan berpotensi besar, tetapi terkendala pada pemasarannya karena tidak didukung teknologi,” ujar Edy. Oleh karena itu, lanjut Edy, upaya pemerintah dalam mengembangkan platform digital untuk pengembangan UMKM harus diikuti dengan membangun infrastruktur serta akses pendukung lainnya secara luas dan merata. (Yoga)

Ekonomi

Kasus Pemalsuan Laporan Keuangan eFishery

28 Jan 2025

Kasus penggelembungan pendapatan dan laba perusahaan rintisan bidang teknologi pertanian, eFishery Pte, memberikan pelajaran penting mengenai transparansi dan akuntabilitas dijalankan start up. Proses valuasi perusahaan rintisan bidang teknologi pun sudah saatnya menggunakan diversifikasi metode penilaian dan tidak hanya mengandalkan laporan keuangan. Sepekan terakhir, salah satu start up terkemuka asal Indonesia, eFishery, ramai diberitakan telah menggelembungkan pendapatan dan laba selama beberapa tahun terakhir sesuai laporan investigasi FTI Consulting Efishery merupakan start up yang menyediakan peralatan pakan cerdas serta pakan bagi petani ikan dan udang, lalu mem- beli hasil panen mereka untuk dijual kepasar yang lebih luas.Di belakang eFishery Pte, terdapat sejumlah investor kelas kakap, seperti SoftBank Group Corp, Temasek Holdings Pte, dan G42 (perusahaan teknologi kecerdasan buatan yang dikendalikan oleh anggota kerajaan Uni Emirat Arab, Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan).

Mengutip Bloomberg, dalam laporan investigasi FTI Con- sulting setebal 52 halaman yang diedarkan di antara investor dan ditinjau oleh Bloomberg News, manajemen menggelembungkan pendapatan. Besarnya hampir mencapai 600 juta dollar AS atau Rp 9,7 triliun selama periode Januari-September 2024. Dengan kata lain, selama periode itu, lebih dari 75 persen angka pendapatan yang dilaporkan ternyata palsu. Kemudian, dalam periode Januari-September 2024, eFishery menyajikan laba sebesar 16 juta dollar AS, tetapi hasil penyelidikan menemukan perusahaan sebenarnya menghasilkan kerugian 35,4 juta dollar AS. Selain triwulan III-2024, manajemen eFishery diduga juga menggelembungkan angka pendapatan dan laba untuk beberapa tahun sebelumnya. Sejak awal perusahaan berdiri pada Oktober 2013 hingga November 2024, pembukuan internal menunjukkan ada kerugian yang ditahan sekitar 152 juta dollar AS.

Sementara total aset perusahaan mencapai 220 juta dollar AS, ini termasuk 63 juta dollar AS dalam piutang usaha dan 98 juta dollar AS dalam investasi. Valuasi perusahaan Kepala Ekonom Bank Pemata Josua Pardede, saat di- hubungi di Jakarta, Minggu (26/1/2025), mengatakan, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan pelaku usaha, terlepas dari status usahanya apakah usaha rintisan bidang teknologi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)] ataupun korporasi. Pelaku usaha juga perlu untuk bisa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. ”Kami juga menilai, diversifikasi penilaian tidak hanya mengandalkan laporan keuangan, tetapi juga menggunakan berbagai data (historis, pengecekan inventory, informasi dari supplier atau pihak lainnya) penting ketika proses valuasi perusahaan ataupun audit untuk meminimalkan fraud (kecurangan),” ujarnya. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Rani Septya, secara terpisah berpendapat, kasus penggelembungan pendapatan dan laba eFishery bisa berdampak pada investasi digital di Indonesia yang sedang mengalami perlambatan. (Yoga)

Ekonomi

Strategi Bertahan Industri Kertas Nusantara

28 Jan 2025

PT Kertas Nusantara, yang sebelumnya mengalami masa sulit dan sempat "mati suri" akibat masalah keuangan hingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), kini siap untuk kembali beroperasi. Pabrik yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur, ini sedang aktif merekrut tenaga kerja dan menjajaki pendanaan dari sejumlah perbankan di Indonesia. Beberapa bank besar telah menunjukkan sinyal positif untuk memberikan kredit kepada perusahaan ini.

Kabar kebangkitan Kertas Nusantara memberikan harapan baru, terutama di tengah ketidakhadiran perusahaan kertas yang dikelola negara. Meskipun perusahaan ini merupakan penanaman modal asing (PMA), posisi perusahaan semakin kuat berkat jajaran direksi dan komisaris yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari Kabinet Merah Putih. Hal ini menjadi nilai tambah yang membuat perbankan tertarik untuk menyalurkan pembiayaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk bangkit kembali dan melanjutkan operasionalnya.

Ekonomi

Saham Untuk Pembangunan Pagar Laut

28 Jan 2025

Saham PT Pembangunan Anugerah Investama (PANI) mengalami volatilitas yang signifikan pada Januari 2025, dengan harga saham sempat anjlok hampir 20% dalam sehari, namun kemudian berbalik menguat 14,90% pada perdagangan akhir pekan. Salah satu penyebabnya adalah polemik terkait pembangunan pagar laut di Tangerang yang melibatkan PIK 2, yang menimbulkan dugaan praktik korupsi dan kolusi. Meskipun demikian, para analis tetap optimis terhadap prospek jangka panjang PANI, dengan menekankan pentingnya laporan keuangan yang baik untuk mengatasi dampak negatif sentimen pasar.

Danika Augusta Sari dari Sucor Sekuritas menyarankan bahwa saham PANI memiliki fundamental yang cukup baik, terutama dengan cadangan lahan yang melimpah. Namun, ia mengingatkan pentingnya bertahan di atas level harga Rp13.000 agar tren positif dapat terjaga. Di sisi lain, Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas melihat bahwa PANI telah memasuki fase bearish setelah menurun di bawah level Rp13.000.

Dalam hal pencapaian, PANI berhasil mencatatkan marketing sales senilai Rp6,01 triliun pada 2024, melebihi target dan mencerminkan siklus pertumbuhan yang diharapkan investor. Produk komersial dan residensial mengalami peningkatan signifikan, dan PANI berencana untuk meluncurkan produk tematik unggulan serta memperkuat strategi pemasaran untuk menjaga momentum pertumbuhannya.

Ekonomi

Tesla & BMW Tantang Regulasi Uni Eropa

28 Jan 2025

Tesla dan BMW AG, dua produsen mobil listrik besar milik Elon Musk dan Jerman, telah menggugat Komisi Eropa terkait tarif impor kendaraan listrik yang tinggi, yang kini mencapai 45% untuk mobil asal China. Gugatan ini memperburuk ketegangan antara Musk dan Uni Eropa, yang sebelumnya juga terlibat perselisihan terkait dukungan Musk terhadap partai sayap kanan serta moderasi konten di platform X-nya. BMW berpendapat bahwa tarif impor ini merugikan daya saing produsen Eropa dan dapat memperlambat proses dekarbonisasi sektor transportasi.

Tesla, yang memproduksi mobil listrik di China untuk pasar Eropa, juga terpengaruh oleh kebijakan ini, meskipun perusahaan tidak segera memberikan komentar. Uni Eropa memberlakukan tarif ini setelah penyelidikan yang mengungkapkan adanya subsidi yang tidak adil bagi industri mobil listrik China, yang mendorong Brussels untuk meningkatkan bea masuk dari 10% menjadi 7,8% untuk Tesla dan 20,7% untuk BMW. Sementara itu, perusahaan mobil China seperti SAIC, yang memiliki merek MG, menghadapi dampak paling besar dengan tarif 45%.