Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Media Sosial Super Tumbuh Subur di Negeri Tirai Bambu

25 Jan 2025

Di ”Negeri Tirai Bambu”, China, pembatasan China dengan dunia luar berlaku sampai di dunia maya, khususnya media sosial. Namun, negara itu tetap punya pelantar digital super sendiri bagi warganya untuk berkomunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebetulnya seperti apa media sosial di China? Sejak pekan lalu, warganet di Amerika Serikat berjibaku dengan drama Tiktok. Pemerintah AS berencana menutup medsos buatan Byte Dance ini pada 19 Januari 2025. Alasan utama penutupan adalah keamanan negara. Padahal, ada lebih dari 170 juta pengguna aplikasi itu di negeri Paman Sam. Pengguna Tiktok di AS membalas pemerintah. Mereka ramai-ramai ”mengungsi” kemedsos lain milik China, seperti Lemon8 dan Rednote atau yang dikenal sebagai Xiaohongshu. Terjadilah interaksi unik dan bersejarah antara warganet dua negara yang jarang berkomunikasi.

Dalam bahasa diplomasi: pertukaran antar masyarakat. ”Saya merasa sangat tersentuh melihat semua orang Amerika yang ramah datang kesini serta melihat kami saling mengenal dan belajar. Hal itu membuat saya merasa kita tidak pernah benar-benar jauh satu sama lain,” kata Eric Wang (28), desainer grafis dari Shandong, kepada NBC News edisi 18 Januari 2025. Warganet dari kedua negara ramai membahas makanan, acara hiburan, dan pekerjaan. Apakah kehidupan di AS seperti acara televisi Friends? Apakah warga China hidup berdasarkan sistem kredit sosial yang menilai individu berdasarkan perilaku? Banyak pertanyaan kocak muncul. Satu pengguna medsos dari China memanfaatkan kesempatan untuk meminta bantuan mengerjakan PR bahasa Inggris. Dalam sekejap, 500 akun langsung bantu menjawab. Namun, tidak semua warganet China suka dengan pendatang baru.

Pemengaruh Red-note mengeluh karena mesti bersaing mendapatkan engagement. Akun China lainnya meminta pengguna baru mengikuti aturan aplikasi berbahasa Mandarin dan menghormati budaya pengguna lama. Setidaknya, obrolan warganet beda negara memberi perspektif tambahan tentang China yang terkesan tertutup. Ramai soal interaksi hangat antar warga net AS-China sedikit mereda ketika Tiktok di AS kembali aktif setelah mati beberapa jam. Presiden AS Donald Trump memberi Tiktok waktu 75 hari untuk menjual saham jika tak ingin dilarang permanen di AS. Medsos canggih China setidaknya punya enam medsos terpopuler, yaitu WeChat, Rednote, Douyin, Sina Weibo, Snack Video (Kuaishou), dan Bilibili. Beijing menerapkan ”Tembok Api Besar” di ruang digital sehingga pelantar umum, seperti Tiktok, X (Twitter), Instagram, dan Facebook, diblokir. (Yoga)

Ekonomi

Menambah Ketahanan Ekonomi Domestik

25 Jan 2025

Selain menambah ketahanan ekonomi domestik, revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA diharapkan dapat memperkuat industri perbankan nasional. Pemerintah menargetkan devisa yang masuk ke dalam sistem keuangan domestik mencapai 90 miliar dollar AS. Pemerintah akan merevisi ketentuan mengenai DHE SDA, dari sebelumnya wajib disimpan 30 persen selama tiga bulan menjadi 100 persen selama setahun. Peraturan lama tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, retensi 100 persen DHE SDA selama setahun dapat memperkuat stabilitas makroekonomi domestik. Selain mengurangi tekanan nilai tukar rupiah, bertambahnya pasokan valuta asing di pasar domestik akan menambah likuiditas di sektor perbankan.

”Dengan penempatan DHE dalam instrumen keuangan domestik, perbankan dapat memiliki likuiditas lebih untuk disalurkan ke sektor produktif, yang dapat meningkatkan pertumbuhankredit daninvestasi,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (24/1/2025). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), likuiditas industri perbankan pada November 2024 tetap memadai, ditandai dengan rasio alatlikuid per noncore deposit (AL/NCD) dan alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,94 persen dan 25,57 persen. Capaian ini masih di atas ambang batas minimum, masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Josua menambahkan, estimasi penguatan nilai tukar dari penukaran DHE ke rupiah akan bergantung pada kepatuhan eksportir dan implementasi kebijakan DHE SDA. Berdasarkan pola sebelumnya saat aliran masuk valuta asing (valas) meningkat, realisasi retensi DHE SDA sebesar 90 miliar dollar AS dapat memperkuat nilai tukar 2-4 persen dalam jangka pendek.

Selain itu, penukaran DHE ke rupiah untuk kebutuhan operasional perusahaan juga dapat mendorong aktivitas perekonomian domestik. Apabila potensi DHE SDA yang mencapai 90 miliar dollar AS benar-benar disimpan dan dikonversi, terdapat tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,5-1 persen. ”Implementasi kebijakan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia dan OJK. Kebijakan ini harus diikuti oleh reformasi investasi untuk mendorong penggunaan devisa dalam negeri, seperti pengembangan infrastruktur, hilirisasi, atau sektor manufaktur,” tutur Josua. Tidak linier Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, revisi aturan DHE SDA sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD), yang mengamanatkan semua SDA dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi, kinerja ekspor yang mencatatkan tren positif selama 55 bulan tidak linier dengan peningkatan cadangan devisa. (Yoga)

Ekonomi

Petani Singkong Tunda Panen Karena Harga Anjlok

25 Jan 2025

Tuntutan petani Lampung yang meminta perusahaan membeli singkong dengan harga Rp 1.400 per kilogram masih menemui jalan buntu. Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia Lampung menyerukan agar petani singkong menunda panen dan mendemo perusahaan karena ]harga ubi kayu tak kunjung membaik. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung Dasrul Aswin mengatakan, petani kembali menggelar aksi solidaritas dengan menyerukan seluruh petani singkong di Lampung menunda panen. Lapak-lapak dan mobil pengangkut singkong juga dilarang beroperasi. ”Apabila masih ada aktivitas, dengan sangat terpaksa mobil angkutan singkong harus putar balik. Tujuan kami agar pabrik membeli singkong sesuai dengan harga kesepakatan Rp 1.400 per kilogram dengan rafaksi 15 persen,” kata Dasrul, Jumat (24/1/2025). Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar industri tepung tapioka tidak mendapatkan bahan baku singkong dari petani.

Dengan demikian, perusahaan tapioka diharapkan dapat membeli singkong dengan harga minimal Rp 1.400 perkilogram sesuai surat kesepakatan bersama. Dasrul meyakini industri tapioka sebenarnya tidak akan merugi jika membeli singkong dengan harga tersebut. Sebab, tahun lalu harga singkong pernah menyentuh harga tertinggi Rp 2.000 per kilogram. Oleh karena itu, petani menduga ada permainan di balik anjloknya harga singkong saat ini. Ia mengungkapkan, surat keputusan bersama dan surat edaran terkait penetapan harga singkong Rp 1.400 per kilogram belum efektif di lapangan. Perusahaan tapioka menolak mengikuti ketetapan tersebut. Perusahaan juga menetapkan rafaksi berkisar 25-30 persen atau lebih tinggi dari ketentuan yang semestinya 15 persen. Padahal, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembinaan Petani dan Monitoring Harga dan Kualitas Ubi Kayu di Provinsi Lampung.

Surat yang ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Lampung Samsudin pada Senin (13/1) mengatur, perusahaan yang tidak melaksanakan kesepakatan berita acara keputusan terkait harga ubi kayu akan dilakukan tindakan tegas atau sanksi sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku (Kompas.id, 17/1/2025). Dasrul mengatakan, selain menyerukan penundaan panen, petani singkong di enam kabupaten di Lampung juga berunjuk rasa di depan sejumlah pabrik tapioka pada Kamis (23/1). Gelombang unjuk rasa tersebut terjadi di Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, dan Way Kanan. Unjuk rasa berlangsung damai kendati tuntutan harga singkong masih menemui jalan buntu. ”Harga singkong masih deadlock karena perusahaan tidak sanggup membeli dengan harga segitu,” ujar Dasrul. Ia pun menyebut, gelombang unjuk rasa diperkirakan masih akan terjadi jika harga singkong tak kunjung membaik. Penegakan hukum Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah II Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, pihaknya terus mengawal persoalan anjloknya harga singkong di Lampung. (Yoga)

Ekonomi

Investor China Tambah Kepemilikan 8.225.000 Saham

25 Jan 2025

Investor asal China, Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry Co Ltd (Yan Palace) menambah kepemilikan 8.225.000 saham PT Esta Indonesia Tbk (NEST) menjadi 5% pada Jumat (24/1/2025). Sebelumnya, Yan Palace telah membeli 197,4 juta saham NEST lewat penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Esta Indonesia pada Agustus 2024. "Kami sudah cukup lama bermitra dengan PT Esta Indonesia Tbk (NEST) dan kami rasa perusahaan ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Kali ini, kami memberikan tambahan investasi dengan harapan relasi makin kuat, sekaligus menjadi dampak positif bagi keberlangsungan dan pertumbuhan NEST di masa depan," kata Chairman Xiamen. Yan Palace merupakan perusahaan terbuka sekaligus market leader dan importir terbesar produk sarang burung alet di China, yang juga merupakan pelanggan utama Esta Indonesia. Yan Palace merupakan perusahaan sarang burung pertama yang listing di bursa Hongkong dengan nilai kapitalis pasar sebesar Rp7,3 triliun. Saat ini, Yan Palace juga merupakan penjual online terbesar di China.

Ekonomi

Jadi Pendatang Baru Saham Rahayu Efendi Terbang 521%

25 Jan 2025

Saham emiten pendatang baru, PT Raharja Energy Cepu Tbk (RATU) langsung melejit sejak resmi tercatat (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Januari 2025. Saham anak usaha PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) ini, telah melesat 521,74% dari harga listing perdana di Rp 1.150 menjadi Rp7.150 di penutupan perdagangan Jumat (24/1/2025). Kapitalisasi pasar (market cap) RATU yang saat ini sebesar Rp19,41 triliun, bahkan telah menyalip induk bahkan telah menyalip induk usahanya, RAJA senilai Rp16,49 triliun. Pada perdagangan kemarin, RATU kembali menyentuh batas auto reject atas (ARA) setelah menguat 10% ke level Rp 7.150. Saham emiten holding migas tersebut ditransaksikan sebanyak 4.472 kali dengan nilai Rp23,7 miliar. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan menilai, kenaikan saham RATU lebih banyak didorong oleh sentimen spekulatif. "Sebagai emiten yang baru IPO, saham ini menarik perhatian investor yang ingin mengejar momentum kenaikan harga saham dalam waktu singkat," kata dia kepada Investor Daily. (Yetede)

Ekonomi

Plus-Minus DHE Wajib Disimpan di Dalam Negeri

25 Jan 2025

MULAI 1 Maret 2025, pemerintah mewajibkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam 100 persen di dalam negeri selama satu tahun. Devisa tersebut akan disimpan di bank dalam negeri dan masuk ke sistem keuangan Indonesia. Dengan membesarnya cadangan devisa, nilai tukar rupiah diharapkan lebih stabil. Posisi neraca pembayaran pun menjadi lebih kuat. Presiden Prabowo Subianto telah membahas kebijakan ini dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025. Dalam aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, perusahaan eksportir yang memperoleh DHE wajib memarkir devisa tersebut sebesar 30 persen selama tiga bulan. Namun batas 30 persen tersebut dianggap terlalu kecil. Tanpa aturan itu pun, eksportir membawa sebagian DHE-nya ke dalam negeri untuk kebutuhan operasional, seperti untuk membayar gaji karyawan.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi aturan tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam sudah rampung dibahas. "PP-nya sedang disiapkan. Perlu dilakukan harmonisasi, kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan," ucapnya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025. Dalam aturan baru nanti, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan DHE sumber daya alam sepenuhnya untuk transaksi minimal US$ 250 ribu. Sedangkan ekspor di bawah nilai tersebut tidak diwajibkan memenuhi ketentuan wajib parkir DHE. Ketentuan ini bertujuan memberi kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas. Khususnya agar usaha kecil bisa tetap kompetitif di pasar internasional.

Airlangga memperkirakan kebijakan ini menambah cadangan devisa hingga US$ 90 miliar. Untuk memastikan kepatuhan para eksportir, menurut Airlangga, pemerintah akan memberikan banyak insentif kepada para eksportir. Jenis insentif untuk eksportir, tutur Airlangga, nantinya bersumber dari perbankan, salah satunya pengaturan ihwal cash collateral. Regulasi terkait akan diterbitkan oleh BI. Namun ia belum merinci apa saja insentif yang akan digelontorkan pemerintah. Merujuk pada PP Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari DHE Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, sebelumnya pemerintah memberi insentif PPh kepada para eksportir yang menyimpan DHE di perbankan dalam negeri. (Yetede)

Ekonomi

DPR Usulkan Perguruan Tinggi Kelola Tambang Mineral Logam

24 Jan 2025

Perguruan tinggi diusulkan bisa memperoleh hak pengelolaan tambang mineral logam dengan tujuan membuka opsi pendanaan secara lebih luas. Namun, sejumlah pihak menilai usulan legislatif ini berpotensi cacat formil dan bertolak belakang dengan undang-undang tentang pendidikan. DPR menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. RUU yang baru dibahas awal pekan tersebut resmi menjadi usulan inisiatif DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna, Kamis(23/1/2025) pagi, di Gedung Parlemen, Jakarta. Dalam rapat yang berlangsung sekitar 20 menit, usulan dari setiap fraksi disampaikan secara tertulis. Dilihat dari draf sementara, terdapat pasal tambahan, yakni Pasal 51A yang berbunyi wilayah izin usaha tambang (WIUP) mineral logam dan batubara dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

Seusai rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan pasal ini memberikan perguruan tinggi kesempatan mencari pendanaan secara lebih luas. Salah satunya melalui sektor pertambangan yang diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi. ”Semangatnya adalah bagaimana memberikan atau mencarikan dana untuk universitas. Nah, tetapi kemudian mungkin mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur di dalam aturan yang ada,” ujar Dasco. Ia pun memastikan pembahasan RUU tersebut masih bergulir dengan banyak melibatkan partisipasi publik. ”Tentu itu silakan saja dikaji, kemudian dari hasil itu baru dimasukkan ke dalam rumusan. Kami sebagai pimpinan tadi sudah mengesahkan sebagai usul inisiatif. Artinya, ini baru permulaan dan belum menjadi draf final,” lanjutnya. Pembahasan kilat Pada Senin (21/1), sejumlah anggota Badan Legislasi DPR berkumpul di ruang rapat Baleg DPR, Gedung Nusantara I, Jakarta. Di tengah masa reses yang seharusnya digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat, mereka mendadak membahas rencana revisi UU No 4/2009.

Semula, para anggota Baleg menyepakati pembentukan anggota Panitia Kerja RUU Minerba. Seusai rapat, Baleg DPR kembali menggelar rapat pleno pengambilan keputusan bahwa revisi RUU Minerba menjadi usulan inisiatif DPR. Revisi UU Minerba disebut akan memberikan kedudukan hukum lebih tinggi untuk aturan pemberian izin tambang, melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur izin tambang untuk ormas keagamaan. Kepala Divisi Media dan Publikasi Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bayu Yusya menilai revisi UU Minerba tidak memenuhi syarat formil karena tidak melalui tahap perencanaan. ”Hal ini jelas modus untuk revisi diam-diam karena kepentingan tertentu,” ujarnya. Bayu pun mempertanyakan mengapa revisi ini juga dilakukan secara tiba-tiba oleh Baleg dan tidak dilakukan oleh Komisi XII DPR yang membidangi pertambangan. Menurut dia, indikasi adanya motif kepentingan tertentu juga terasa kuat karena proses yang dilakukan tanpa sosialisasi dan transparansi dengan melibatkan partisipasi publik. (Yoga)

Ekonomi

Perbankan Masih Bergulat dengan Tingginya Biaya Dana

24 Jan 2025

Meskipun Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5,75%, perbankan masih akan menghadapi biaya dana (cost of fund) yang tinggi hingga paruh pertama 2025. Hal ini disebabkan oleh ketatnya likuiditas dan persaingan yang sengit dalam merebut dana pihak ketiga (DPK), sehingga bank belum berani menurunkan suku bunga simpanannya.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa LPS akan mempertahankan suku bunga penjaminan di level 4,25% hingga Mei 2025. Ia menjelaskan bahwa meskipun BI Rate turun, reaksi pasar masih lambat, dan ada tekanan terhadap rupiah. Oleh karena itu, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiatmadja, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menahan penurunan bunga deposito adalah persaingan dengan instrumen investasi lain seperti Surat Berharga Negara (SBN) yang menawarkan imbal hasil tinggi. Jika bank menurunkan bunga deposito terlalu cepat, ada risiko nasabah akan mengalihkan dana mereka ke SBN atau bank lain.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Lani Darmawan, juga memperkirakan bahwa tren biaya dana yang mahal masih akan berlanjut, meskipun BI Rate telah turun. Sementara itu, Direktur Bisnis Bank J Trust Indonesia, Widjaja Hendra, menambahkan bahwa untuk tetap kompetitif dalam menarik DPK, bank harus tetap menawarkan suku bunga tinggi, karena masyarakat Indonesia cenderung memilih bank dengan bunga simpanan yang menarik.

Dengan kondisi ini, bank masih perlu berhati-hati dalam mengelola likuiditas mereka. Sementara bank besar seperti BCA relatif lebih stabil dengan rasio dana murah yang tinggi, bank lain masih harus beradaptasi dengan persaingan ketat di pasar.

Ekonomi

JKN Sebagai Pilar Stabilitas Pelayanan Kesehatan

24 Jan 2025

PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) berpotensi mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan baru pemerintah pada tahun 2025, terutama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Analis MNC Sekuritas, Rudy Setiawan, menyoroti bahwa peningkatan layanan kesehatan pemerintah, termasuk penerapan Coordination of Benefit (CoB) antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta, dapat berdampak positif bagi HEAL. Dengan sistem CoB, pasien dapat menggunakan asuransi swasta untuk menutupi biaya tambahan di luar cakupan BPJS, yang dapat meningkatkan jumlah pasien berasuransi swasta dan mengintegrasikan layanan kesehatan publik serta swasta.

Selain itu, aturan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan berlaku pada semester kedua 2025 juga dapat mendorong kenaikan tarif BPJS, yang menguntungkan rumah sakit yang melayani banyak pasien JKN. HEAL memiliki proporsi pasien JKN sebesar 73%, sehingga kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Dari sisi ekspansi, Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis, melihat bahwa HEAL terus menambah kapasitas rumah sakitnya. Sepanjang 2024, HEAL telah membuka rumah sakit baru di IKN, Madiun, Pasuruan, dan PIK 2, serta berencana melanjutkan ekspansi pada 2025 dengan membuka dua rumah sakit baru di Bali dan Salatiga, serta mengakuisisi satu rumah sakit tambahan. Ekspansi ini diharapkan meningkatkan jumlah pasien dan pendapatan HEAL.

Analis Maybank Sekuritas, Paulina Margareta, memilih HEAL sebagai saham utama di sektor kesehatan Indonesia, mengingat pertumbuhan volume pasien yang kuat berkat partisipasi dalam program JKN. Ia juga menilai HEAL berpotensi meningkatkan margin keuntungan melalui skala ekonomi dan standarisasi kelas pasien.

Ekonomi

Peredaran Uang Menyentuh Rp 9.200 Triliun, Pertumbuhan Terhambat

24 Jan 2025

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar (M2) pada Desember 2024 mencapai Rp 9.210,8 triliun, tumbuh 4,4% year-on-year (yoy). Namun, pertumbuhan ini melambat dibandingkan November 2024 yang tumbuh 6,5% yoy.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, perlambatan ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 5,8% yoy serta uang kuasi sebesar 0,3% yoy. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi adalah penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

Penyaluran kredit pada Desember hanya tumbuh 9,1% yoy, lebih rendah dibandingkan 10,1% yoy pada November. Perlambatan terjadi di segmen korporasi yang hanya tumbuh 14,8% yoy (sebelumnya 15,2% yoy) dan kredit perorangan yang tumbuh 2,9% yoy (sebelumnya 3,5% yoy).

Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat mengalami kontraksi 17,4% yoy, berbeda dari bulan sebelumnya yang masih tumbuh 1,1% yoy. Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih hanya tumbuh 0,8% yoy, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 1,0% yoy.

Data ini mencerminkan adanya perlambatan pertumbuhan likuiditas di ekonomi, yang bisa berdampak pada aktivitas bisnis dan konsumsi ke depan.