;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Strategi Pemerintah Pacu Pertumbuhan Ekonomi

01 Feb 2025

Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri, berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Prabowo menginginkan Indonesia tidak hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi seperti mobil, pesawat, kapal, dan perangkat elektronik.

Pada awal pemerintahannya, indikator ekonomi menunjukkan tanda positif, dengan industri manufaktur mulai tumbuh. Pada Desember 2024, Indeks Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di zona ekspansif, dan pada Januari 2025, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga meningkat. Namun, untuk mencapai target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sebesar 30%, dibutuhkan upaya lebih lanjut, termasuk penguatan kebijakan hilirisasi.

Beberapa pihak, seperti Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin (Gamma) Dadang Asikin, menyatakan pentingnya pengembangan industri pengolahan logam untuk menghasilkan barang bernilai tambah tinggi. Selain itu, pelaku industri juga mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor manufaktur domestik dan mengurangi dominasi asing dalam kepemilikan smelter.

Sebagai langkah konkret, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, regulasi, dan kemudahan perizinan, serta meningkatkan investasi dalam riset dan teknologi, agar target pertumbuhan ekonomi 8% dan investasi Rp1.400 triliun dapat tercapai. Dalam konteks ini, kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap sebagai langkah positif, meskipun masih perlu didorong lebih lanjut agar dapat memberi dampak signifikan pada industri manufaktur dalam negeri.

Laba Industri Pakaian Anak

01 Feb 2025

Prospek cerah industri pakaian anak, yang semakin diminati seiring meningkatnya kesadaran orang tua terhadap kualitas, kenyamanan, dan desain pakaian anak yang stylish. Brand-brand pakaian anak lokal Indonesia, seperti TNQ Kids yang didirikan oleh Devina Alviola, semakin berkembang dan mulai menembus pasar internasional. Devina memulai TNQ Kids pada 2019, dengan fokus pada pakaian anak yang nyaman, sederhana, dan unisex. Dalam perjalanan bisnisnya, ia menghadapi tantangan dalam memastikan kenyamanan bahan dan desain, tetapi berhasil mencapai kesuksesan melalui pemasaran kreatif di media sosial.

Selain TNQ Kids, brand lain yang sukses menembus pasar ekspor adalah Boho Panna, yang didirikan oleh Devy Natali dan Irene Kristi. Boho Panna berhasil menarik perhatian konsumen baik di pasar lokal maupun internasional dengan produk pakaian anak yang mengusung desain minimalis dan menggunakan kain premium yang nyaman untuk kulit anak.

Kedua brand ini menunjukkan bahwa industri pakaian anak di Indonesia memiliki potensi besar, baik di pasar domestik maupun internasional, terutama dengan adanya fokus pada inovasi dan kualitas produk. Keberhasilan mereka juga dipengaruhi oleh penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif serta komitmen untuk memberikan produk yang nyaman dan aman bagi anak-anak.

Fenomena Paylater: Antara Kemudahan dan Risiko

01 Feb 2025

 Pengelolaan keuangan yang berbeda antara karakter Kaluna dalam film Home Sweet Loan dan Tika dalam Paylater. Kaluna berhasil mengumpulkan uang Rp300 juta untuk membeli rumah dengan cara berhemat dan mengelola keuangannya dengan bijak. Sebaliknya, Tika mengalami kesulitan finansial akibat kebiasaan berbelanja dengan menggunakan fasilitas Pay Later (BNPL), yang akhirnya menyebabkan dirinya terjerat utang dan mengganggu rencananya untuk memiliki aset dan masa depan yang lebih baik.

Paylater, yang mempermudah konsumen membeli barang secara cicilan tanpa pemeriksaan kredit tradisional, menjadi populer di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi. Meskipun memiliki manfaat sebagai alternatif pembiayaan, penggunaannya yang tidak bijak bisa menjerumuskan konsumen dalam utang, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan guna memanfaatkan fasilitas seperti Paylater secara bertanggung jawab.


Modal Asing Deras, Pasar Semakin Bergairah

01 Feb 2025

Iklim investasi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan akan semakin cerah meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah optimistis dapat mencapai target investasi sebesar Rp1.905,6 triliun pada 2025, didorong oleh realisasi investasi yang melampaui target pada tahun sebelumnya, yang mencapai Rp1.714,2 triliun. Sektor industri, seperti logam dasar dan transportasi, mendominasi investasi tersebut, sementara Singapura tetap menjadi investor terbesar.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya memanfaatkan potensi besar Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor yang dapat menyerap tenaga kerja besar dan sektor hilirisasi. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti perpanjangan tax holiday dan insentif fiskal lainnya diharapkan dapat memperkuat daya tarik Indonesia. Kebijakan moneter yang pro-growth juga mendukung investasi, dengan Bank Indonesia memangkas suku bunga dan menjaga stabilitas ekonomi.

Namun, tantangan global seperti kebijakan proteksionis Donald Trump berpotensi menghambat sektor hilirisasi, meskipun ini membuka peluang bagi Indonesia sebagai hub alternatif investasi asing, terutama dari Timur Tengah. Di sisi domestik, keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memberikan insentif pajak yang lebih selektif. Oleh karena itu, percepatan realisasi investasi, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto dalam forum G20 dan APEC, menjadi kunci dalam mencapai target investasi Indonesia di masa depan.

Pemerintah Siap Bentuk LPS

31 Jan 2025
Pemerintah berencana membentuk lembaga penjamin simpanan koperasi. Lembaga ini berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam dan memelihara kestabilan sistem perkoperasian nasional. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, di sela-sela peluncuran Pos Pengaduan Koperasi Kementerian Koperasi, Kamis (30/1/2025), di Jakarta, menyampaikan, substansi lembaga penjamin simpanan koperasi sudah muncul di Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. RUU ini sebenarnya revisi dari UUNomor 25  Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sedang dibahas di DPR. Kementerian Koperasi berharap agar pembahasan RUU bisa segera selesai. ”Semangat kami ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam. Dalam RUU Perkoperasian secara eksplisit ada substansi pembentukan lembaga penjamin koperasi. Sifatnya independen karena ingin melindungi kepentingan masyarakat dan membangun standar tata kelola keuangan koperasi simpan pinjam,” kata Ferry. 

Pada acara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali menyampaikan, masih ada 8 koperasi simpan pinjam bermasalah yang ditangani Satuan Tugas Revitalisasi Koperasi. Kedelapan koperasi itu adalah Koperasi Simpan Pinjam  (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.  Kasus hukum kedelapan KSP yang bermasalah itu ramai di masyarakat dua-tiga tahun lalu. Penyelesaian kasus berlarut-larut karena harus melewati homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Total nilai gagal bayar yang harus ditanggung anggota delapan koperasi itu mencapai lebih kurang Rp 28 triliun.

Sebanyak Rp 3,4 triliun di antaranya sudah dibayarkan. ”Kami terus memantau perkembangan kasus delapan koperasi bermasalah itu. Kami berusaha agar recovery rate ke korban delapan koperasi bermasalah bisa mencapai 100 persen. Hanya, recovery rate tergantung berapa banyak aset yang mereka miliki,” kata Budi. Budi meminta masyarakat memanfaatkan layanan Pos Pengaduan Koperasi milik kementerian untuk mengadukan koperasi bermasalah. Keberadaan pos ini bisa mencegah koperasi bermasalah hukum itu bertambah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, jumlah koperasi pada 2014 mencapai lebih kurang 209.000 unit. Saatini, jumlahnya turun menjadi sekitar 130.000 unit. (Yoga)


Emiten Komoditas Dibayangi Ketidakpastian

31 Jan 2025

Rencana pemerintah untuk mewajibkan retensi devisa hasil ekspor (DHE) komoditas sumber daya alam (SDA) hingga 100% dalam waktu setahun, yang mulai berlaku pada Maret 2025, diperkirakan akan menimbulkan tantangan signifikan bagi emiten sektor komoditas, terutama dalam pengelolaan arus kas dan likuiditas. Direktur PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, menyatakan bahwa kebijakan ini dapat membebani perusahaan karena membatasi akses terhadap dana yang biasanya digunakan untuk operasional dan investasi. Beberapa emiten, seperti PT Bumi Resources dan PT Bukit Asam, menyatakan kesiapan untuk mematuhi kebijakan ini, namun berharap adanya kompensasi berupa insentif dari pemerintah, seperti fasilitas pajak 0% untuk pendapatan bunga dari penempatan DHE. Analis juga memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif, terutama bagi emiten dengan liabilitas besar dan kebutuhan likuiditas cepat. Namun, insentif yang disiapkan pemerintah dapat meredam dampak tersebut.



Menelusuri Peluang Baru di Industri Asuransi

31 Jan 2025

Industri asuransi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan industri perbankan dan negara tetangga seperti Malaysia, dengan nilai aset hanya mencapai 5% dari PDB. Untuk menghadapi tantangan ini, penerapan Blue Ocean Strategy (BOS) sangat relevan. BOS mendorong perusahaan asuransi untuk menciptakan pasar baru melalui inovasi nilai, menghindari persaingan ketat di pasar yang sudah ada. Penerapan BOS di industri asuransi Indonesia dapat membantu menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti asuransi mikro atau digital yang terjangkau. Selain itu, adopsi teknologi seperti big data dan AI juga menjadi kunci untuk menciptakan nilai baru. Dengan pendekatan ini, perusahaan asuransi dapat mengurangi tingkat persaingan, menjangkau segmen pasar yang belum terlayani, dan meningkatkan inklusi keuangan, sehingga memberikan keuntungan jangka panjang bagi industri.



DPR Mencari Solusi Jalan Tengah

31 Jan 2025

DPR membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), dengan tujuan untuk mencari jalan tengah yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk perguruan tinggi dan masyarakat. Ketua DPR, Puan Maharani, mengajak semua pihak untuk mendiskusikan secara terbuka dan menghindari kesalahpahaman. Revisi UU Minerba ini, yang mencakup pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) ke perguruan tinggi, bertujuan untuk mendukung pendanaan pendidikan. Puan juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan ini. Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendukung langkah redistribusi pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya pengusaha. Namun, beberapa pihak, seperti Bhima Yudhistira dari Celios, mengkhawatirkan dampak negatif dari pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.


PT KAI Ubah Jalur Perlintasan Akibat Banjir

31 Jan 2025

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah memberlakukan pola operasi memutar dan membatalkan beberapa perjalanan kereta api akibat banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Tuntang di Grobogan, Jawa Tengah, yang mengakibatkan kerusakan jalur kereta api antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug. Vice President Public Relation KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa pola operasi memutar sementara diterapkan pada 30 perjalanan KA, dengan 10 perjalanan dibatalkan. Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, memastikan tim tanggap darurat telah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan jalur yang terdampak. KAI juga menggunakan dua jalur alternatif untuk perjalanan KA yang memutar, seperti KA Harina, KA Ambarawa Ekspres, dan KA Argo Bromo Anggrek, dengan target penyelesaian pemulihan jalur pada 5 Februari 2025.


Stimulus Ekonomi untuk Menguatkan UMKM

31 Jan 2025
Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan lebih dari 65 juta unit usaha dan 120 juta tenaga kerja. Salah satu inisiatif terbaru adalah skema kredit investasi padat karya, yang menyasar sektor industri seperti pakaian jadi, tekstil, furnitur, makanan dan minuman, dan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa skema ini bertujuan untuk meningkatkan produksi UMKM dan mendorong ekspor, dengan suku bunga yang disubsidi hingga 5%.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kebijakan penghapusan kredit macet bagi UMKM melalui PP Nomor 47 Tahun 2024, yang telah menyentuh lebih dari 71.000 nasabah di BRI. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menambahkan bahwa sebanyak 1 juta UMKM telah mendapatkan penghapusan piutang, dan yang belum, masih bisa mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk mendukung lebih lanjut, pemerintah akan meningkatkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect untuk UMKM di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kontribusi UMKM dalam mendorong perekonomian nasional dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%.

Pemerintah juga berupaya memitigasi rendahnya proporsi kredit UMKM di Indonesia, yang baru mencapai 19,6%, dengan belajar dari negara lain seperti Malaysia, yang sudah mencapai 51%. Deputi Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, mengingatkan pentingnya menyediakan fasilitas pembiayaan yang memadai untuk UMKM di Indonesia.