Peta persaingan industri perbankan syariah diharapkan dapat semakin kompetitif seiring dengan terbentuknya bank syariah baru beraset besar. Saat ini terdapat dua unit usaha syariah perbankan yang telah memenuhi kriteria untuk membentuk bank umum syariah baru sehingga dapat meramaikan peta persaingan industri. Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai, industri perbankan syariah membutuhkan penguatan struktur, antara lain dengan membentuk bank syariah baru yang besar. Hal ini penting dilakukan agar pangsa pasar perbankan syariah tidak dikuasai oleh segelintir bank syariah saja. ”Konsolidasi perbankan syariah selama ini, kan, agak mandek.Makanya, OJK harus memaksa bank-bank itu supaya mau melakukan merger,” ujar Piter saat dihubungi dari Jakarta, Senin (20/1/2024). Ketentuan mengenai merger bank syariah tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Regulasi ini mengatur pemisahan wajib dilakukan bagi UUS dengan nilai aset 50 persen dari total aset bank konvensional induk dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp 50 triliun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua UUS perbankan yang masuk dalam kriteria wajib melakukan pemisahan (spin-off), yakni UUS milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Merujuk pada laporan keuangan pada triwulan III-2024, aset UUS BTN tercatat Rp 57,7 triliun, sedangkan aset UUS CIMB Niaga sebesar Rp 65,99 triliun. BTN mengumumkan telah memulai tahapan akuisisi terhadap PT Bank Victoria Syariah senilai Rp 1,06 triliun. Hal ini terjadi setelah BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (conditional sales purchase agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham Bank Victoria Syariah pada 15 Januari 2025. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam siaran persnya mengatakan, aksi korporasi ini merupakan bagian dari rencana BTN untuk membentuk bank umum syariah melalui strategi anorganik. Setelah mendapatkan persetujuan dari regulator, BTN akan memisahkan UUS BTN (BTN Syariah) dan mengintegrasikannya ke dalam Bank Victoria Syariah. (Yoga)

Pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang Banten sedang dilakukan pembongkaran oleh TNI AL. Pembongkaran tersebut dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI Harry Indarto. Dilansir dari Antara, puluhan kapal TNI AL dan nelayan merobohkan pagar yang ada di kawasan Tanjung Pasir tersebut. Cara lain juga dilakukan untuk membongkar pagar-pagar yang terbuat dari bambu tersebut, yakni mengikat dengan tali yang kemudian ditarik oleh kapal sampai roboh. Soal Pagar Laut Ilegal di Pesisir Tangerang, DPD dan DPR Bilang Begini Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku masih mendiskusikan solusi terkait pembongkaran pagar tersebut. Untuk waktu pembongkaran pagar yang terbuat dari bambu berlapis dengan kedalaman variatif itu, KKP masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak.

"Mungkin 1-2 hari ini ada solusi kapan ada pembongkaran itu dimulai," ujar Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid Yusuf saat meninjau pagar laut di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu 15 Januari 2025.  DPR De sak Pemerintah Tangkap Beking Pemasang Pagar Laut di Tangerang, Tak Cukup Hanya Disegel Halid mengatakan, masalah pagar laut yang tertanam memanjang puluhan kilometer itu bukan hanya kewenangan jawab KKP, namun juga secara simultan tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perekonomian. "Untuk itu kami perlu berkoordinasi apa langkah selanjutnya," katanya.  

Halid menyebut bahwa pihak KKP telah menyegel pagar laut di sepanjang pesisir utara Kabupaten Tangerang itu karena sudah dipastikan tidak berizin alias ilegal. KKP menurut Halid belum memutuskan hal teknis untuk pembongkaran pagar misal menggunakan alat berat atau akan melibatkan masyarakat untuk mencabut secara mandiri pagar laut tersebut.   Halid mengatakan, untuk mengungkap dan mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, pihaknya terus melakukan investigasi mendalam.  "Jelas ini manusia menggunakan tangan-tangannya. Ada langkah investigatif yang tengah kami lakukan apakah itu di masyarakat, lembaga sosial, ataupun pihak-pihak lain yang merasa bertanggung jawab atas pemagaran tersebut. Kami akan melihat reaksi seperti apa yang akan muncul," ujarnya pada Rabu, 15 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara. (Yetede)

Menurut Erwin Wijaya, Research Analyst Verdhana Sekuritas Indonesia, salah satu solusi yang diperlukan adalah pemangkasan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9% menjadi sekitar 3%-5%. Ia menyebutkan bahwa setiap penurunan GWM sebesar 1% dapat meningkatkan likuiditas hingga Rp 90 triliun, yang berpotensi menurunkan biaya pendanaan dan suku bunga kredit.

Juda Agung, Deputi Gubernur BI, menyoroti keberhasilan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dalam mendorong pertumbuhan kredit perbankan hingga 10,39% di 2024. Tanpa insentif ini, pertumbuhan hanya mencapai 9,6%. Meski begitu, Juda menyatakan KLM memiliki batasan dan hanya berlaku untuk kredit di sektor prioritas.

Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, menilai insentif KLM efektif dalam meningkatkan penyaluran kredit dan stabilitas likuiditas. Namun, ia menekankan bahwa tambahan pengurangan GWM tetap dibutuhkan, terutama menghadapi perlambatan ekonomi atau ketidakpastian global. Hingga Desember 2024, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Oke berada di angka tinggi, yaitu 132%, turun dari 143% pada kuartal I-2024.

Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, juga mendukung tambahan insentif GWM dan mempertahankan KLM. Ia menyebutkan rasio LDR CIMB Niaga berada di angka 85% dengan likuiditas yang lebih longgar berkat KLM. Menurutnya, insentif ini membantu partisipasi bank sesuai risk appetite masing-masing.

Pada debut perdagangan internasionalnya, IDXCarbon mencatat volume transaksi sebesar 41.822 ton setara CO2 (tCO2e) dari lima proyek, sembilan pengguna jasa, dan sembilan pembeli. Hingga 17 Januari 2024, total volume perdagangan karbon di Indonesia mencapai 1,131 juta tCO2e dengan nilai transaksi Rp 58,868 miliar. BEI menargetkan pertumbuhan volume transaksi karbon domestik dan internasional mencapai 500.000-750.000 tCO2e dengan 200 pengguna jasa pada 2025.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyebutkan pihaknya telah menerbitkan 5 juta tCO2e sertifikat melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), meskipun baru 1,78 juta tCO2e yang dipasarkan. Perdagangan karbon ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Syariah CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara, menyatakan pihaknya akan melakukan spin off unit usaha syariahnya tanpa akuisisi. Namun, proses tersebut masih dalam tahap analisis.

Menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, dominasi bank pelat merah di perbankan konvensional dan syariah bukanlah masalah, karena kepercayaan masyarakat terhadap bank BUMN lebih tinggi. Bank swasta perlu bekerja lebih keras untuk bersaing. Hal ini didukung oleh Direktur KNEKS, Sutan Emir Hidayat, yang menilai bank pelat merah lebih mudah diarahkan untuk mendukung ekonomi syariah dibanding bank swasta, yang cenderung hanya menjalankan bisnis syariah secara pasif.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menekankan pentingnya langkah konsolidasi bagi bank syariah, baik BUMN maupun swasta, untuk menciptakan struktur industri perbankan syariah yang lebih baik dan seimbang.

Harga gabah kering panen petani di 42 kabupaten dan kota berada di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP Rp 6.500 per kilogram. Oleh karena itu, pemerintah meminta Perum Bulog segera menyerapnya untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional(Bapanas), per 19 Januari 2025, terdapat 42 kabupaten/kota yang harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berada di bawah HPP. Harga GKP petani tersebut Rp 5.000-Rp 6.450 per kilogram (kg). Dari 42 daerah itu, harga GKP petani terendah berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yakni Rp 5.033 per kg atau 22,56 persen di bawah HPP. Kemudian disusul Gianyar di Bali dan Bombana di Sulawesi Tenggara dengan harga GKP petani masing-masing 18,46 persen dan 14,87 persen di bawah HPP.

Bapanas juga mencatat terdapat 109 kabupaten dan kota yang harga gabah kering gilingnya (GKG) berada di bawah HPP GKG di tingkat penggilingan Rp 8.000 per kg. Selain itu, terdapat 48 kabupaten dan kota yang harga beras di tingkat penggilingan berada di bawah HPP beras di gudang Perum  Bulog Rp 12.000 per kg. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis, Senin (20/1/2025), mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan harga gabah dan beras di bawah HPP. Beberapa di antaranya adalah kadar air tinggi hingga 50 persen, kadar hampa tinggi, kondisi gabah kurang bagus dan rusak, serta belum menghitung biaya tenaga panen dan proses pengeringan. ”Untuk itu, kami meminta setiap pemerintah daerah memantau harga gabah dan beras. Kemudian, bekerja sama dengan Bulog untuk menyerap gabah dan beras yang berada di bawah HPP,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin.

Deputi III Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menuturkan, sebenarnya harga GKP petani tidak berubah secara drastis. Harga tersebut menyesuaikan kenaikan HPP GKP yang ditetapkan pemerintah dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg. Namun, per 17 Januari 2025, harga rerata nasional GKP petani Rp 6.494 per kg atau masih berada di bawah HPP GKP baru. Bahkan, di beberapa daerah, harga GKPpetani jauh di bawah HPP tersebut dengan disparitas harga GKP antardaerah sebesar 7,84 persen. ”Oleh karena itu, pemerintah melalui Bulog tetap perlu menyerap GKP di daerah-daerah tersebut sesuai HPP yang baru saja disesuaikan,” ujarnya. Per 15 Januari 2025, Bapanas telah memberlakukan HPP GKP, GKG, dan beras baru sebagai acuan penyerapan gabah dan beras di petani dan penggilingan. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025. (Yoga)