Kategori
Ekonomi
( 40733 )Pemangkasan Anggaran Pemerintah Dikhawatirkan Perlambat Laju PDB
30 Jan 2025
Pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,95 triliun tahun 2025 dikhawatirkan menjadi langkah kontraproduktif. Pasalnya, efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya pemintaan barang/jasa secara keseluruhan, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja. Imbasnya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektoral berkurang, yang pada ujungnya memperlambat laju PDB nasional. Pemangkasan anggaaran infrastruktur juga disayangkan sejumlah pihak, lantaran dapat mengurangi daya saing ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 4,62% secara tahunan kuartal III-2024 dan 7,47% per September, serta memberikan kontribusi 0,32% ke pertumbuhan ekonomi. Pada periode itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95%. Pemangkasan anggaran dilakukan berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomot 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Dalam Inpres ini, pemerintah meninjau anggaran kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah. Efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun terdiri atas efisiensi angaran belanja K/L Rp 256,1 triliun ke daerah sebesar Rp50,5 triliun. (Yetede)
Kredit Korporasi Dongkrak Kinerja Perbankan
30 Jan 2025
Sepanjang 2024 pertumbuhan kredit perbankan didorong dari golongan dibeditur korporasi, baik untuk modal kerja maupun investasi. Dari kredit korporasi tersebut, sektor hilirisasi menjadi pengungkit kredit perbankan, dan diyakini berlanjut pada tahun ini. Bank Indonesia mencatatkan, dari golongan debitur, kredit korporasi per Desember 2024 tumbuh 14,8% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp4.185,1 triliun. Sedangkan, kredit perorangan naik 2,9% (yoy) menjadi Rp3.442,7 triliun. Dari data tersebut, kredit korporasi menjadi katalis pertumbuhan kredit perbankan 2024. Sementara itu, OJK juga mencatat, pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2024 mencatatkan double digit growth sebesar 10,39% (yoy) menjadi Rp7.827 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,62% (yoy) dan diikuti oleh kredit konsumsi 10,61% (yoy), sedangkan kredit modal kerja tumbuh 8,35% (yoy). Terkait data tersebut, Presiden Direktur PT Bank central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, kredit korporasi BCA pada 2024 tumbuh tinggi, 15,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut dari macam-macam industri, seperti CPO dan mineral (hilirisasi) tumbh 7,5-8%. Artinya, sebagian pertumbuhan kredit korporasi BCA disumbang dari hilirisasi dan CPO sepanjang 2024. (Yetede)
Kebijakan Energi Trump dan Peluang Indonesia Penghasil Komoditas Fosil
30 Jan 2025
Sejumlah kebijakan Presiden Amrika Serikat Donald Trump di sektor energi diprediksi bisa menguntungkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas fosil, khususnya batu bara. Namun, keputusan AS yang memilih keluar dari Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tidak akan mengubah komitmen Indonesia yang akan mencapai karbon netral pada 2060. Donald Trump secara tegas mendukung kebijakan optimalisasi produksi minyak dan gas AS sejak masa kampanye. Dengan semboyan "drill, baby drill", AS akan memperluas secara besar-besaran pengeboran minyak dunia. Pasalnya, dengan produksi minyak AS yang meningkat maka suplai minyak dunia akan bertambah. Tercatat produksi minyak AS saat ini mencapai sekitar 18 juta barel per hari pada Oktober 2024. AS menyumbangkan 20% dari produksi minyak mentah global, menjadikannya negara penghasil minyak terbesar dunia. Trump juga menyebutkan batu bara sebagai sumber energi penting bagi Amerika dan mengusulkan membangun pembangkit listrik baru yang dapat menggunakan sebagai cadangan energi, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik. Trump mengklaim AS memiliki cadangan batu bata tersbesar di dunia yang dapat diandalkan jika terjadi gangguan pasokan gas dan minyak (Yetede)
Trust Isu Trump ”Effect” dan Trump ”Mistake”
30 Jan 2025
Kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat telah memunculkan kontroversi baru di berbagai bidang. Trump 2.0 diperkirakan tidak hanya membuat kebijakan yang aneh, tetapi juga anti-globalisasi dan anti-liberalisme. Garis kebijakan kontroversial yang diungkapkan selama kampanye dan setelah dilantik itu tidak hanya terkait sektor politik, ekonomi, sosial, ataupun kebijakan luar negeri, tetapi juga kebijakan di pasar keuangan. Para investor menunggu dengan harap-harap cemas kebijakan seperti apa yang akan muncul pada kepemimpinan kedua Trump kali ini. Kebijakan ekstrem berbasis nasionalisme lewat slogan ”America First” memang menjadi tumpuan warga AS untuk bisa kembali makmur dan tetap menjadi negara adidaya. Namun, kebijakan seperti ini juga akan mengubah tatanan global di hampir segala bidang.
Politik luar negeri Meski sudah bisa ditebak sebelumnya, kebijakan Trump 2.0 itu memunculkan situasi yang sangat sulit diprediksi (unpredictable). The Guardian (19/1/2025) mengingatkan, dunia boleh berharap ada kebijakan yang positif, tetapi juga harus bersiap-siap menghadapi kebijakan terburuk sekalipun. Sebelumnya, jajak pendapat The New York Times, Februari 2018, pernah menempatkan Trump, yang baru setahun menjabat, di peringkat kelima terbawah di antara para presiden AS yang pernah menjabat. Di bidang politik luar negeri, ide gila yang mencuat dari Trump, pertama, adalah menjadikan Kanada dan Greenland (wilayah semi-otonom Denmark) negara bagian AS. Pemikiran ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus membahayakan kekompakan di Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengingat ketiganya anggota NATO. Kedua, mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Keluarnya AS dari kesepakatan tersebut akan membahayakan pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung ekonomi hijau di negara-negara berkembang. Publik global melihat AS sudah tidak peduli lagi dengan upaya bersama menanggulangi risiko perubahan iklim yang semakin meningkat. Ketiga, penarikan diri AS dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah ini dianggap para pengamat sebagai sebuah ”strategic mistake”. Selama ini AS menjadi donatur terbesar WHO dan donasi itu sangat membantu WHO dalam mengatasi pandemi global dan menyediakan sarana kesehatan di negara berkembang. Ekonomi dan perdagangan Trump dan para pendukungnya selalu mengglorifikasi kesuksesan Trump dalam menjalankan roda ekonomi domestik. Padahal, pertumbuhan ekonomi rata-rata AS selama Trump berkuasa pada periode pertama hanya 2,3 persen dan pada era Joe Biden 2,2 persen. (Yoga)
Indonesia - India Perkuat Hubungan Kemitraan
28 Jan 2025
Perayaan Republic Day India ke-76 berlangsung meriah di Kartavya Path, New Delhi, dengan parade militer, pasukan berkuda, helikopter yang menabur bunga, serta pertunjukan seni dari 5.000 pekerja budaya. Presiden RI Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan (Chief Guest) dalam acara tersebut, melanjutkan tradisi Indonesia sebagai mitra penting India sejak era Presiden Soekarno, yang menjadi tamu kehormatan pertama pada 1950.
Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra strategis India di Asia Pasifik, dengan komitmen bersama dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan perkembangan kawasan. Sementara itu, Prabowo mengucapkan selamat kepada India dan berharap hubungan kedua negara semakin erat.
Kunjungan Prabowo juga menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Indonesia dan India menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang kesehatan, digitalisasi, budaya, dan maritim. Selain itu, Indonesia juga sepakat membeli sistem peluncur rudal BrahMos dari India senilai Rp 7,2 triliun, memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara.
Pasar Nikel Bangkit, Industri Berharap Lebih
28 Jan 2025
Prospek kinerja PT Harum Energy Tbk (HRUM) masih menghadapi tantangan akibat permintaan nikel yang lesu dan ketidakpastian harga komoditas. Analis Mirae Asset Sekuritas, Rizkia Darmawan, menyoroti bahwa kinerja HRUM sangat bergantung pada volume produksi dan penjualan batubara dan nikel, terutama di tengah permintaan yang belum pulih sepenuhnya dari China. Sementara itu, permintaan batubara dari India dan Asia Tenggara diperkirakan tetap kuat.
Analis Samuel Sekuritas, Farras Farhan, menilai HRUM masih memiliki peluang pertumbuhan dari meningkatnya permintaan batubara karena faktor musiman seperti musim dingin dan perayaan Imlek. Selain itu, transisi energi hijau yang berjalan lambat di berbagai negara memberikan dorongan tambahan bagi batubara. Namun, HRUM menghadapi tantangan dari meningkatnya penggunaan baterai LFP, yang tidak berbasis nikel, dalam kendaraan listrik (EV), yang bisa menekan permintaan nikel di masa depan.
Di sisi lain, analis Indo Premier Sekuritas, Ryan Winipta, menilai pembatalan potensi kenaikan tarif royalti bijih nikel dari 10% menjadi 15% sebagai kabar baik bagi industri nikel. Namun, meskipun royalti naik, dampaknya terhadap laba bersih HRUM diperkirakan relatif kecil.
Analis CGS Internasional Sekuritas, Jacquelin Hamdani, memprediksi harga nikel tetap lemah hingga 2026 akibat kelebihan pasokan global. Dia dan Ryan Winipta merekomendasikan hold HRUM dengan target harga Rp 1.010 – Rp 1.450 per saham. Sementara itu, analis BRI Danareksa, Erindra Krisnawan, lebih optimistis dan merekomendasikan buy HRUM dengan target harga Rp 1.700 per saham.
Manufaktur Diproyeksikan Jadi Motor Kredit
28 Jan 2025
Sektor manufaktur diprediksi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan kredit perbankan di awal 2025. Hal ini didukung oleh ekspansi Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 51,2 pada Desember 2024, menandakan peningkatan aktivitas setelah lima bulan kontraksi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menilai wajar jika sektor manufaktur menjadi prioritas kredit perbankan karena sektor ini memiliki pangsa besar dalam ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Ditambah lagi, sektor manufaktur mendapatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dari BI, yang memberikan pengurangan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa pertumbuhan industri manufaktur tidak hanya bergantung pada kredit, tetapi juga pada faktor lain seperti ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, kepastian hukum, dan kemudahan investasi.
Dari sisi perbankan, Bank Mandiri optimis terhadap sektor manufaktur, dengan pertumbuhan kredit ke sektor pengolahan mencapai 20,43% secara tahunan per November 2024, menurut Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo. BCA juga mencatat penyaluran kredit sebesar Rp 199,3 triliun ke sektor manufaktur per Desember 2024, tumbuh 8% secara tahunan, dengan komitmen menjaga prinsip kehati-hatian, ujar EVP Corporate Communication BCA, Hera F Haryn.
Meskipun pertumbuhan kredit manufaktur masih di bawah pertumbuhan kredit industri secara keseluruhan (8,95% vs 10,39% yoy), sektor ini tetap menjadi salah satu prioritas utama perbankan dalam mendukung pemulihan ekonomi.
Prabowo Kantongi Modal Politik Besar untuk Melangkah ke Tahap Berikutnya
28 Jan 2025
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto cukup tinggi. Ini menjadi modal besar bagi Prabowo untuk melangkah ke tahap berikutnya. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan, sebanyak 79,3% masyarakat merasa puas dengan kinerja Prabowo menjelang 100 hari kerja pemerintahan. "Sebanyak 13,5% mengatakan sangat puas dan 65,8% cukup puas, sehingga total yang merasa puas 79,3%," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sebaliknya, survei itu mencatat, mencatat 16,3% responden merasa kurang puas, 0,6% tidak puas sama sekali, dan 3,8% tidak menjawab atau tidak tahu. Burhanuddin menilai, bulan madu politik antara publik dan Presiden Prabowo masih berlangsung, Dia membandingkan hasil survei ini dengan awal pemerintahan Presiden Jokowi yang periode pertama (2014-2015), yang sempat terdampak kebijakan tidak populer berupa kenaikan harga BBM. Dia juga menyoroti periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang bulan madu politiknya terganggu oleh kasus Century dan isu internal Partai Demokrat. (Yetede)
Himbara Mulai Hapus Tagih Utang Macet UMKM
28 Jan 2025
OJK menjelaskan bahwa bank-bank pelat merah sudah mulai mengimplmentasikan penghapustagihan piutang macet dari UMKM. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, saat ini implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM sedang berlangsung dan memang sudah terlaksana dalam jumlah tertentu pada tahap awal ini. Namun, sebagian asesmen dari bank-bank kepada portfolio yang terkait kredit macet UMKM. Seperti yang disampaikan OJK, DIrektur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI Supari juga mengatakan telah melakukan penghapusan tagihanpiutang macet UMKM tersebut. Meskipun, ia enggan menyebutkan jumlah nasabah yang telah menerima program tersebut. "Terhadap nasabah yang eligible dengan PP 47 sudah diimplementasikan. Untuk yang ini (jumlah nasabahnya dan nilai kreditnya) belum bisa dikomunikasikan," ujar Supari. Lebih lanjut dalam hal tersebut, Mahendra menjelaskan dampak positif akan terjadi bagi kedua belah pihak, yakni pihak bank sebagai pemberi pinjaman, dan dari sisi nasabahnya karena catatannya menjadi bersih kembali. (Yetede)
Raksasa Pengelolaan Limbah Regional Siap Go Publik
28 Jan 2025
PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) bersiap memboyong platform usahanya di bidang pengelolaan limbah yang merupakan pemain raksasa di tingkat regional Asia Tenggara, untuk segera menggelar penawaran umum perdana (Initial public offering/IPO) alias go public. Saat ini bisnis pengelolaan limba TOBA dikendalikan anak usahanya yakni PT Solusi Bersih TBS (SBT), dengan beberapa entitas di bawah seperti PT Arah Environmental Indonesia dan Asia Medical Enviro Services Pts Ltd. Platform usaha TBS di sketor limbah akan makin terintegrasi dengan diakuisisinya 100% saham perusahaan limbah terkemuka asal Singapura, Sembcorp Environment Pte. Ltd (SembEnviro) senilai S$ 405 juta (setara Rp4,85 triliun) oleh SBT Environment 2 Pte Ltd S$ 325,85 juta (SBT2). Saat ini, SBT2 memiliki 100% kepemilikan di PT Solusi Bersih TBS (SBT), di mana SBT memiliki 100% kepemilikan di SBT2. Akuisis perusahaan dengan aset 325,85 juta (setara Rp3,92 triliun) tersebut, telah disetujui dalam RUPSLB. TBS Energi yang digelar pada 20 Desember 2024.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









