;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Asuransi Gaya Hidup, Pasar Baru yang Kian Menjanjikan

01 Feb 2025
PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) akan fokus mengembangkan produk asuransi berbasis gaya hidup dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Direktur Keuangan YOII, Randy Tandra, menyebutkan bahwa asuransi perjalanan menjadi pilar utama bisnis perusahaan dengan kontribusi 60% terhadap total premi. Ke depan, YOII juga akan mengembangkan produk asuransi kendaraan bermotor dan asuransi mikro lainnya.

Selain itu, YOII menghentikan pemasaran asuransi kredit pada tahun 2025 dan akan mengandalkan asuransi aneka sebagai sumber utama pendapatan. Perusahaan juga tengah mengembangkan aplikasi insurance wallet, sebuah dompet asuransi digital yang mempermudah pelanggan dalam penyimpanan polis, klaim, pembayaran premi otomatis, serta rekomendasi produk berbasis artificial intelligence (AI).

Direktur Utama YOII, Adi Wibowo Adisaputro, menegaskan bahwa inovasi digital ini bertujuan untuk menjadikan asuransi lebih inklusif dan efisien. Dana hasil initial public offering (IPO) sebesar Rp 41,2 miliar akan digunakan untuk pengembangan aplikasi digital, pemasaran, dan infrastruktur teknologi.

Dengan strategi ini, YOII menargetkan pertumbuhan pendapatan premi Rp 420–430 miliar di tahun 2025, meningkat 30% dari tahun sebelumnya. Perusahaan berharap transformasi digital ini akan mempercepat layanan, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

Ekonomi China dan AS Tumbuh, Eropa Masih Terpuruk

01 Feb 2025
Pertumbuhan ekonomi global pada kuartal IV 2024 menunjukkan hasil yang beragam. Amerika Serikat (AS) dan China masih mencatatkan pertumbuhan yang solid, sementara Uni Eropa mengalami stagnasi akibat krisis politik di Jerman dan Prancis.

Menurut laporan Bloomberg, PDB AS tumbuh 2,3% secara tahunan, didorong oleh belanja konsumen yang meningkat 4,2% year on year (yoy). Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi AS meskipun inflasi masih tinggi dan biaya pinjaman mahal. The Fed pun tetap berhati-hati dalam memangkas suku bunga.

Sementara itu, PDB China tumbuh 5,4%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang 4,5%. Meski sesuai target pemerintah, ekonomi China masih menghadapi tantangan besar, terutama dari ancaman tarif baru yang akan diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Hal ini berpotensi memperlambat ekspor China di tengah krisis properti yang belum pulih.

Di sisi lain, PDB Uni Eropa stagnan, dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 hanya 0,7%, menurut laporan Eurostat. Krisis politik di Jerman dan Prancis menurunkan kepercayaan bisnis dan konsumen, sementara sektor manufaktur Jerman melemah. Italia dan Austria juga mengalami stagnasi. Untuk merespons situasi ini, Bank Sentral Eropa (ECB) menurunkan suku bunga deposito sebesar 25 basis poin menjadi 2,75% guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun AS dan China masih tumbuh cukup kuat, tantangan global seperti kebijakan proteksionis, inflasi, serta ketidakpastian politik di Eropa berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025.

Regulasi Baru: Pengecer LPG 3 Kg Wajib Terdaftar OSS

01 Feb 2025
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan para pengecer LPG bersubsidi 3 Kg mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) agar dapat beroperasi sebagai pangkalan resmi di bawah PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025 dan bertujuan untuk menata distribusi, menghindari kelebihan pasokan, serta memastikan harga tetap sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, kebijakan ini akan menjadikan pengecer sebagai pangkalan resmi sehingga distribusi lebih efisien dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa sistem ini akan membantu mencegah oversupply dan penggunaan yang tidak tepat. Setiap pengecer harus mendaftar secara daring untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum bergabung dengan jaringan resmi Pertamina.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, memastikan bahwa harga LPG 3 Kg di pangkalan resmi tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah. Jika ditemukan harga lebih tinggi, kemungkinan LPG dibeli dari pengecer yang belum terdaftar.

Untuk menjamin ketersediaan dan kualitas LPG, Pertamina Patra Niaga telah memiliki 259.226 pangkalan di seluruh Indonesia dan terus memperluas jaringan dengan program One Village One Outlet (OVOO). Dengan kebijakan ini, masyarakat diimbau untuk membeli LPG hanya dari pangkalan resmi yang memiliki papan nama serta harga sesuai HET guna mendapatkan kualitas LPG yang lebih terjamin.

Konsumsi Masyarakat Jadi Penopang Ekonomi AS

01 Feb 2025
Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya investasi bisnis, meskipun belanja konsumen dan pemerintah mendorong pertumbuhan. 

Kepala Ekonom Nationwide, Kathy Bostjancic, mengatakan, konsumen AS terus mendorong pertumbuhan ekonomi karena lapangan kerja dan kenaikan upah tetap kuat, dan dampak kekayaan dari ekuitas serta nilai rumah mendorong pengeluaran rumah tangga berpenghasilan tinggi.

Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk menunda pemangkasan suku bunga, meski  telah memangkasnya sebesar satu poin persentase pada empat bulan terakhir 2024.

Strategi Pemerintah Pacu Pertumbuhan Ekonomi

01 Feb 2025

Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri, berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Prabowo menginginkan Indonesia tidak hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi seperti mobil, pesawat, kapal, dan perangkat elektronik.

Pada awal pemerintahannya, indikator ekonomi menunjukkan tanda positif, dengan industri manufaktur mulai tumbuh. Pada Desember 2024, Indeks Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di zona ekspansif, dan pada Januari 2025, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga meningkat. Namun, untuk mencapai target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sebesar 30%, dibutuhkan upaya lebih lanjut, termasuk penguatan kebijakan hilirisasi.

Beberapa pihak, seperti Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin (Gamma) Dadang Asikin, menyatakan pentingnya pengembangan industri pengolahan logam untuk menghasilkan barang bernilai tambah tinggi. Selain itu, pelaku industri juga mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor manufaktur domestik dan mengurangi dominasi asing dalam kepemilikan smelter.

Sebagai langkah konkret, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, regulasi, dan kemudahan perizinan, serta meningkatkan investasi dalam riset dan teknologi, agar target pertumbuhan ekonomi 8% dan investasi Rp1.400 triliun dapat tercapai. Dalam konteks ini, kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap sebagai langkah positif, meskipun masih perlu didorong lebih lanjut agar dapat memberi dampak signifikan pada industri manufaktur dalam negeri.

Laba Industri Pakaian Anak

01 Feb 2025

Prospek cerah industri pakaian anak, yang semakin diminati seiring meningkatnya kesadaran orang tua terhadap kualitas, kenyamanan, dan desain pakaian anak yang stylish. Brand-brand pakaian anak lokal Indonesia, seperti TNQ Kids yang didirikan oleh Devina Alviola, semakin berkembang dan mulai menembus pasar internasional. Devina memulai TNQ Kids pada 2019, dengan fokus pada pakaian anak yang nyaman, sederhana, dan unisex. Dalam perjalanan bisnisnya, ia menghadapi tantangan dalam memastikan kenyamanan bahan dan desain, tetapi berhasil mencapai kesuksesan melalui pemasaran kreatif di media sosial.

Selain TNQ Kids, brand lain yang sukses menembus pasar ekspor adalah Boho Panna, yang didirikan oleh Devy Natali dan Irene Kristi. Boho Panna berhasil menarik perhatian konsumen baik di pasar lokal maupun internasional dengan produk pakaian anak yang mengusung desain minimalis dan menggunakan kain premium yang nyaman untuk kulit anak.

Kedua brand ini menunjukkan bahwa industri pakaian anak di Indonesia memiliki potensi besar, baik di pasar domestik maupun internasional, terutama dengan adanya fokus pada inovasi dan kualitas produk. Keberhasilan mereka juga dipengaruhi oleh penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif serta komitmen untuk memberikan produk yang nyaman dan aman bagi anak-anak.

Fenomena Paylater: Antara Kemudahan dan Risiko

01 Feb 2025

 Pengelolaan keuangan yang berbeda antara karakter Kaluna dalam film Home Sweet Loan dan Tika dalam Paylater. Kaluna berhasil mengumpulkan uang Rp300 juta untuk membeli rumah dengan cara berhemat dan mengelola keuangannya dengan bijak. Sebaliknya, Tika mengalami kesulitan finansial akibat kebiasaan berbelanja dengan menggunakan fasilitas Pay Later (BNPL), yang akhirnya menyebabkan dirinya terjerat utang dan mengganggu rencananya untuk memiliki aset dan masa depan yang lebih baik.

Paylater, yang mempermudah konsumen membeli barang secara cicilan tanpa pemeriksaan kredit tradisional, menjadi populer di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi. Meskipun memiliki manfaat sebagai alternatif pembiayaan, penggunaannya yang tidak bijak bisa menjerumuskan konsumen dalam utang, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan guna memanfaatkan fasilitas seperti Paylater secara bertanggung jawab.


Modal Asing Deras, Pasar Semakin Bergairah

01 Feb 2025

Iklim investasi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan akan semakin cerah meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah optimistis dapat mencapai target investasi sebesar Rp1.905,6 triliun pada 2025, didorong oleh realisasi investasi yang melampaui target pada tahun sebelumnya, yang mencapai Rp1.714,2 triliun. Sektor industri, seperti logam dasar dan transportasi, mendominasi investasi tersebut, sementara Singapura tetap menjadi investor terbesar.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya memanfaatkan potensi besar Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor yang dapat menyerap tenaga kerja besar dan sektor hilirisasi. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti perpanjangan tax holiday dan insentif fiskal lainnya diharapkan dapat memperkuat daya tarik Indonesia. Kebijakan moneter yang pro-growth juga mendukung investasi, dengan Bank Indonesia memangkas suku bunga dan menjaga stabilitas ekonomi.

Namun, tantangan global seperti kebijakan proteksionis Donald Trump berpotensi menghambat sektor hilirisasi, meskipun ini membuka peluang bagi Indonesia sebagai hub alternatif investasi asing, terutama dari Timur Tengah. Di sisi domestik, keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memberikan insentif pajak yang lebih selektif. Oleh karena itu, percepatan realisasi investasi, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto dalam forum G20 dan APEC, menjadi kunci dalam mencapai target investasi Indonesia di masa depan.

Pemerintah Siap Bentuk LPS

31 Jan 2025
Pemerintah berencana membentuk lembaga penjamin simpanan koperasi. Lembaga ini berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam dan memelihara kestabilan sistem perkoperasian nasional. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, di sela-sela peluncuran Pos Pengaduan Koperasi Kementerian Koperasi, Kamis (30/1/2025), di Jakarta, menyampaikan, substansi lembaga penjamin simpanan koperasi sudah muncul di Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. RUU ini sebenarnya revisi dari UUNomor 25  Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sedang dibahas di DPR. Kementerian Koperasi berharap agar pembahasan RUU bisa segera selesai. ”Semangat kami ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam. Dalam RUU Perkoperasian secara eksplisit ada substansi pembentukan lembaga penjamin koperasi. Sifatnya independen karena ingin melindungi kepentingan masyarakat dan membangun standar tata kelola keuangan koperasi simpan pinjam,” kata Ferry. 

Pada acara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali menyampaikan, masih ada 8 koperasi simpan pinjam bermasalah yang ditangani Satuan Tugas Revitalisasi Koperasi. Kedelapan koperasi itu adalah Koperasi Simpan Pinjam  (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.  Kasus hukum kedelapan KSP yang bermasalah itu ramai di masyarakat dua-tiga tahun lalu. Penyelesaian kasus berlarut-larut karena harus melewati homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Total nilai gagal bayar yang harus ditanggung anggota delapan koperasi itu mencapai lebih kurang Rp 28 triliun.

Sebanyak Rp 3,4 triliun di antaranya sudah dibayarkan. ”Kami terus memantau perkembangan kasus delapan koperasi bermasalah itu. Kami berusaha agar recovery rate ke korban delapan koperasi bermasalah bisa mencapai 100 persen. Hanya, recovery rate tergantung berapa banyak aset yang mereka miliki,” kata Budi. Budi meminta masyarakat memanfaatkan layanan Pos Pengaduan Koperasi milik kementerian untuk mengadukan koperasi bermasalah. Keberadaan pos ini bisa mencegah koperasi bermasalah hukum itu bertambah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, jumlah koperasi pada 2014 mencapai lebih kurang 209.000 unit. Saatini, jumlahnya turun menjadi sekitar 130.000 unit. (Yoga)


Emiten Komoditas Dibayangi Ketidakpastian

31 Jan 2025

Rencana pemerintah untuk mewajibkan retensi devisa hasil ekspor (DHE) komoditas sumber daya alam (SDA) hingga 100% dalam waktu setahun, yang mulai berlaku pada Maret 2025, diperkirakan akan menimbulkan tantangan signifikan bagi emiten sektor komoditas, terutama dalam pengelolaan arus kas dan likuiditas. Direktur PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, menyatakan bahwa kebijakan ini dapat membebani perusahaan karena membatasi akses terhadap dana yang biasanya digunakan untuk operasional dan investasi. Beberapa emiten, seperti PT Bumi Resources dan PT Bukit Asam, menyatakan kesiapan untuk mematuhi kebijakan ini, namun berharap adanya kompensasi berupa insentif dari pemerintah, seperti fasilitas pajak 0% untuk pendapatan bunga dari penempatan DHE. Analis juga memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif, terutama bagi emiten dengan liabilitas besar dan kebutuhan likuiditas cepat. Namun, insentif yang disiapkan pemerintah dapat meredam dampak tersebut.