Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Tantangan Akselerasi Ekonomi

06 Feb 2025

Upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8% menghadapi tantangan berat, karena dalam dua tahun terakhir, performa perekonomian nasional kurang memadai. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tercatat 5,03%, lebih rendah dari target pemerintah yang sebesar 5,2% dan juga berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu faktor utama yang membebani ekonomi adalah konsumsi rumah tangga yang belum pulih ke level sebelum pandemi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal, konsumsi rumah tangga masih lesu. Namun, ia optimistis target pertumbuhan 5,2% untuk 2025 dapat tercapai dengan berbagai stimulus, seperti diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan. Pemerintah juga berencana merevisi regulasi untuk kemudahan berusaha dan memperluas kerja sama internasional, seperti dengan BRICS dan OECD.

Di sisi lain, ekonom Piter Abdullah mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2024 yang hanya mencapai 5% harus menjadi peringatan bahwa terobosan kebijakan diperlukan untuk mencapai pertumbuhan 8% dalam lima tahun ke depan. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk daya beli yang lemah dan ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini juga tercermin dari proyeksi pertumbuhan pembiayaan yang moderat oleh industri multifinance. Namun, perusahaan seperti Adira Finance dan BRI Finance tetap optimistis terhadap prospek pembiayaan di masa depan.

Ekonomi

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Stagnan

06 Feb 2025

Perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen sepanjang 2024. Realisasi ini melambat dibandingkan dengan 2023 sekaligus di bawah target pemerintah. Industri manufaktur dan konsumsi rumah tangga sebagai dua mesin utama ekonomi tumbuh landai di bawah potensi. Ekspor juga melambat. Badan Pusat Statistik mencatat, nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku sepanjang 2024 adalah Rp 22.139 triliun. Sementara PDB atas dasar harga konstan senilai Rp 12.920 triliun. Sepanjang 2024, ekonomi tumbuh 5,11 persen secara tahunan pada triwulan I. Selanjutnya, angkanya berturut-turut adalah 5,05 persen pada triwulan II, 4,95 persen pada triwulan III, dan 5,02 persen pada triwulan IV. Dengan capaian itu, ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tumbuh 5,03 persen. Ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,05 persen sekaligus di bawah target 5,2 persen yang dipatok pemerintah.

Capaian itu sesuai dengan prediksi bahwa target pertumbuhan ekonomi 2024 akan sulit dicapai. Apalagi, dua mesin utama perekonomian Indonesia, yaitu industri manufaktur dan konsumsi rumah tangga, melemah secara signifikan sepanjang 2024. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu (5/2/2025), dalam paparan secara hibrida, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 melambat dibandingkan dengan 2023. Salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi itu adalah kondisi ekspor neto yang mencerminkan kinerja perdagangan. Meski ekspor pada triwulan IV-2024 tumbuh positif sebesar 7,63 persen, laju pertumbuhannya masih di bawah impor yang tumbuh 10,36 persen. Sepanjang 2024, ekspor juga tumbuh 6,51 persen, tetapi masih di bawah impor yang tumbuh 7,95 persen.

Akibat kinerja ekspor yang ”kalah” dari impor itu kontribusi ekspor neto (selisih nilai ekspor dan nilai impor) terhadap pertumbuhan ekonomi pun negatif alias minus 0,2 persen pada triwulan IV-2024 dan minus 0,01 persen sepanjang 2024. Kinerja ekspor neto itu lebih kecil dibandingkan 2023. Salah satu hal mencolok dari kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 adalah konsumsi rumah tangga yang sepanjang tahun secara berturut-turut tumbuh di bawah 5 persen alias di bawah potensinya. BPS mencatat, konsumsi rumah tangga sudah melambat sejak selepas pandemi Covid-19. Dari segi komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih kontributor utama pertumbuhan ekonomi dengan sumbangsih hingga 54,04 persen terhadap pembentukan PDB. Namun, konsumsi terus tumbuh di bawah5persen. Pada triwulan IV-2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen. Ini melanjutkan tren pertumbuhan di bawah 5 persen pada triwulan I (4,91 persen), triwulan II (4,93 persen), dan triwulan III (4,91 persen).

Ekonomi

Manuver BUMN di Bawah Payung Hukum Anyar Masih Menjadi Teka-teki

06 Feb 2025

Langkah kejar tayang legislator untuk ”menyempurnakan” payung hukum yang diyakini bisa menopang gerak lincah perusahaan negara sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi membuahkan hasil. Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/2/2025). Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini sebenarnya sudah bergulir di DPR sejak 2016. Namun, beleid ini baru ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR pada rapat paripurna 3 Oktober 2023. Lebih dari setahun tak ada pergerakan nasib atas RUU ini, sampai akhirnya di awal tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak menindaklanjuti rancangan payung hukum. Dimulainya babak ini ditandai dengan disodorkannya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU BUMN oleh Kementerian BUMN kepada DPR.

Setelah itu, semua berjalan mulus bebas hambatan. Panitia Kerja (Panja) DPR untuk RUU BUMN segera menggelar rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah pakar untuk pembahasan RUU BUMN, Kamis (30/1/2025). Dua hari berselang, pada Sabtu, berlangsung Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR dari pukul 16.00 hingga 16.50 WIB. Dalam rapat ini, Panja RUU BUMN sepakat membawa beleid ke dalam agenda Rapat Tingkat II Paripurna DPR. Para legislator menyetujui 11 DIM perubahan serta 2.382 DIM tetap atau sama dengan UU BUMN sebelumnya. Persetujuan DPR atas revisi UU BUMN membuat waktu peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang sempat terkatung lebih dari tiga bulan lamanya, semakin dekat. Merujuk DIM RUU BUMN, pendirian Danantara menjadi pokok materi utama dalam revisi UU BUMN di samping beberapa pokok materi lainnya. Sayangnya, timbul tanda tanya soal manuver BUMN di bawah Danantara dari sisi pengambilan keputusan akhir.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan, Danantara masih memberikan ruang signifikan terhadap tanggung jawab menteri untuk membuat keputusan. Tugas Menteri BUMN Merujuk pada DIM RUU BUMN, tugas dan peran Menteri BUMN dalam rancangan beleid itu diatur dalam Pasal 3B. Pasal itu menjelaskan bahwa nantinya menteri bertugas untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. Selain itu, menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, pengaturan dan pengawasan terhadap Badan. ”Keistimewaan ini membuat secara fundamental BUMN tidak akan mengalami perubahan, yakni sulit dipisahkan dari aroma politik,” ujarnya, dihubungi Rabu (5/2/2025). Herry menyatakan, semula kehadiran Danantara yang dipimpin oleh kepala badan setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden diharapkan dapat mengubah pola yang sebelumnya telah berjalan di tubuh BUMN. (Yoga)

Ekonomi

Merger Grab dan Go-To

06 Feb 2025

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo kembali diterpa kabar potensi merger dengan perusahaan jasa transportasi Grab di 2025, yang bisa melahirkan perusahaan dengan valuasi raksasa. Sementara isu ini keluar, kinerja keuangan dan saham Go-To tengah menunjukkan perbaikan yang meningkatkan keyakinan investor. Kabar baru yang juga sempat beredar pada 2020 dan awal 2024 itu tersiar dari media Bloomberg, Selasa (4/2/2025). Mereka memberitakan, Grab Holdings Ltd sedang mempertimbangkan potensi pengambilalihan Grup GoTo dengan valuasi lebih dari 7 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 114,1 triliun. Berita tanpa narasumber resmi itu menyebut ada skenario pembelian semua saham GoTo pada harga 100 per saham, lebih besar daripada harga GoTo pada penutupan bursa tanggal 4 Februari 2025 senilai Rp 87 per saham dengan kapitalisasi pasar Rp 104,8 triliun.

Sekretaris Perusahaan GoTo RA Koesoemohadiani, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa, mengatakan, perseroan ingin memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan dengan pihak mana pun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di media massa. ”Kami mencatat bahwa berita yang sama juga beredar dari waktu ke waktu di masa lampau dalam beberapa tahun terakhir dan berita-berita itu adalah berdasarkan spekulasi,” ujarnya. Analis Pasar Saham Mirae Asset Sekuritas, Christopher Rusli, dalam analisisnya, Rabu (5/2/2025), menyebutkan, mereka sulit memberikan analisis. ”Mengingat kurangnya perkembangan yang dikonfirmasi, kami telah memilih untuk tidak melakukan analisis lebih lanjut tentang dampak potensial terhadap GoTo karena kesepakatan tersebut masih murni spekulatif pada tahap ini,” ujar Christopher.

Analis saham Stocknow.id, Hendra Wardana, dalam keterangannya kepada Kompas, berpendapat, mencuatnya kembali isu merger itu memicu spekulasi besar terhadap prospek saham GoTo. Dari sudut pandang investor, ia mengatakan, optimisme terhadap GoTo sudah kembali kuat. Sejak awal 2025, saham GoTo telah menguat 18 persen. ”Ini mencerminkan keyakinan pasar terhadap perbaikan kinerja perusahaan,” ungkap- nya. Hal ini didukung oleh laporan keuangan sampai akhir September atau triwulan III-2024 yang menunjukkan peningkatan pendapatan 11 persen secara tahunan menjadiRp 11,6 triliun, serta perbaikan laba usaha dan laba bersih yang masing-masing tumbuh 76,7 persen dan 52,7 persen secara tahunan Laba yang dihasilkan perusahaan tanpa bunga, pajak, dan sebagainya (EBITDA) kini mendekati target positif meski masih minus Rp 13 miliar. Ini membaik dari kinerja EBITDA tahun penuh 2023 yang negatif Rp 3,6 triliun dan tahun 2022 yang negatif Rp 16,01 triliun. (Yoga)

Ekonomi

Persetujuan Paris, AS, dan Kita Kesepakatan Mengenai Iklim

06 Feb 2025

Amerika Serikat keluar dari Kesepakatan Paris. Ini sudah ketiga kalinya AS keluar dari kesepakatan internasional mengenai iklim. Akan tetapi, baru kali ini keluarnya AS dari kesepakatan iklim membuat Pemerintah Indonesia mempertimbangkan keikutsertaannya di kesepakatan itu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertanyakan kenapa Indonesia tetap ikut di Persetujuan Paris (Paris Agreement/PA) bila AS tidak. Utusan Khusus yang juga adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, bahkan mengatakan PA tak lagi relevan bagi Indonesia. Agak aneh untuk bertanya seberapa relevan PA bagi Indonesia, di saat banyak tempat sedang dilanda bencana hidroklimat luar biasa secara hampir berbarengan. Walau mungkin belum sempurna, PA adalah langkah penting dari kerja sama dunia dalam menghadapi krisis iklim yang kian parah.

Sepanjang sejarah, AS memang tak pernah mau mengikat diri pada perjanjian internasional mana pun, dengan beberapa pengecualian. Mandat luar negerinya terlalu sempit untuk bisa bernegosiasi terlalu banyak. Contohnya, AS tak pernah, dan menjadi satu-satunya negara yang tak menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati (UNCBD). Bahwa AS menandatangani dan akhirnya meratifikasi PA, sebetulnya sebuah pengecualian ketimbang sesuatu yang biasa. Seberapa penting AS? Seberapa penting AS ada di PA untuk Indonesia? Penting, tetapi juga tak penting-penting amat. Pada 2023, AS menyumbang 5,9 miliar ton (gigaton/GT) emisi CO2, sekitar 12,6 persen emisi dunia, di bawahChina (14 GT, 32,9 persen) sebagai pengemisi terbesar saat ini. Walau cukup besar dan masih menduduki tempat kedua dunia, emisi AS sesungguhnya memperlihatkan penurunan dari 7 GT pada 2000. Empat dari 13 tahun antara 2010 dan 2023 (2016-2020), AS berada di luar PA.

Keluarnya AS dari PA hanya bisa dilakukan melalui proses exit selama empat tahun (2016-2020), di mana selama periode Trump emisi AS turun dari 6,1 GT menjadi 5,6 GT. Empat bulan setelah AS resmi keluar, Presiden Joe Biden memasukkan AS kembali ke PA di 2021. Emisi 2020-2023 malah naik dari 5,6 GT ke 5,9 GT. Saat AS keluar dari PA, China dan Uni Eropa segera mengambil alih kepemimpinan iklim dunia dengan cukup agresif. China memang masih menjadi sumber emisi terbesar dunia saat ini, tetapi sebagai sebuah negara, China pada 2024 justru telah mencapai target energi terbarukan yang seharusnya dicapai pada 2030. Enam tahun lebih cepat, dan telah memasang pembangkit surya dan bayu paling banyak sedunia. Emisi China meningkat rata- rata 7,4 persen per tahun pada 2000-2011, tetapi melambat menjadi 1,6 persen per tahun pada 2011-2023. Jadi, terlepas dari keluar-masuknya AS ke perjanjian iklim dunia, keekonomian memperlihatkan bahwa energi terbarukan telah meninggalkan energi fosil cukup jauh. Tahun lalu, 30 persen kapasitas pembangkitlistrik dunia adalah terbarukan. (Yoga)

Ekonomi

Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.670.000 per Gram

06 Feb 2025

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam mencetak rekor tertingginya pada perdagangan hari ini, Kamis pagi, 6 Februari 2025. Mengutip dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp 1.670.000 per gram. Harga emas Antam terpantau meningkat Rp 7 ribu bila dibandingkan dengan harga perdagangan kemarin. Pada Rabu, 5 Februari 2025, emas Antam per gram tercatat seharga Rp 1.663.000. Sementara pada Kamis pekan lalu, harga emas batangan Antam berada di angka Rp 1.606.000 per gram. Artinya, harga emas Antam meningkat Rp 64 ribu selama seminggu terakhir.

Adapun sejak awal Januari 2025, harga emas dari perusahaan BUMN ini terpantau melesat Rp 146.000 per gramnya. Emas Antam tercatat diperdagangkan sebesar Rp 1.524.000 per gram pada Kamis pagi, 2 Januari 2025 lalu. Sementara, harga jual kembali atau buyback emas batangan Antam pada hari ini juga mengalami kenaikan dibandingkan harga buyback pada 5 Februari 2025. Harga buyback emas Antam hari ini tercatat di level Rp 1.521.000 per gram. Harga ini naik Rp 7 ribu dibandingkan harga pada perdagangan Rabu, yang tercatat berada di level Rp 1.514.000 per gramnya. Semua transaksi jual kembali dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh 22 sebesar 1,5 persen. Aturan ini berlaku sesuai dengan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak untuk individu, badan usaha, dan instansi pemerintah.

Perubahan ini juga mencakup penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PPh 22 akan dipotong secara otomatis dari total nilai transaksi penjualan atau buyback. Berikut daftar harga dasar emas batangan Antam di situs Logam Mulia untuk perdagangan hari ini: Antam 0,5 gram: Rp 885.000, Antam 1 gram: Rp 1.670.000, Antam 2 gram: Rp 3.280.000, Antam 3 gram: Rp 4.895.000, Antam 5 gram: Rp 8.125.000, Antam 10 gram: Rp 16.195.000, Antam 25 gram: Rp 40.362.000, Antam 50 gram: Rp 80.645.000, Antam 100 gram: Rp 161.212.000, Antam 250 gram: Rp 402.765.000, Antam 500 gram: Rp 805.320.000,Antam 1.000 gram: Rp 1.610.600.000 (Yetede)

Ekonomi

Mengapa Pasokan BBM Masih Juga Langka di SPBU Swasta

06 Feb 2025

Sudah hampir tiga pekan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik perusahaan swasta langka. Di Jalan Panjang, kawasan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SPBU milik BP-AKR terlihat sepi, bahkan tidak ada aktivitas pengisian BBM seperti biasanya. Di depan pintu masuk SPBU itu tertulis, "Stok yang tersedia hanya BBM Ultimate Diesel". Febrian, satu-satunya petugas yang berjaga, mengatakan stok BBM di stasiun pengisian ini sudah habis sejak pertengahan Januari 2025. Awalnya BBM jenis BP 92 dengan kandungan RON 92 yang habis. Lalu, dua pekan kemudian, stok BP Ultimate dengan kandungan RON 95 ikut kosong.

“Dari tadi juga yang datang ya sudah lewatin saja. Kebanyakan nyari yang bensin," tutur Febrian saat ditemui Tempo, Rabu, 5 Februari 2025. Akibat kelangkaan BBM ini, kantornya hanya memberlakukan satu petugas dalam satu kali shift. Suasana serupa terjadi di SPBU Shell di Jalan Soeroso, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aktivitas pengisian BBM nihil. Tidak ada lagi antrean seperti biasanya. Hanya ada sepeda motor dan mobil yang singgah untuk sekadar bertanya mengapa pasokan BBM di stasiun pengisian ini tak ada. Meskipun aktivitas jual-beli BBM tidak berjalan, lini bisnis Shell lainnya tetap beroperasi di SPBU tersebut, antara lain layanan Shell Advance MotoCare Express dan Shell Helix Oil Change. Selain itu, ada Shell Select yang menjual makanan untuk pengendara.

Sementara itu, SPBU Vivo di Jalan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, masih beroperasi seperti biasa. Seorang petugas Vivo yang enggan disebutkan namanya mengatakan Vivo memang belum mengalami kehabisan pasokan. Namun jumlah stok yang ada tidak sebanyak biasanya. Kelangkaan ini dikeluhkan oleh para pengendara, termasuk Andika, pengemudi ojek online berusia 30 tahun. Ia kesulitan mengisi bahan bakar sepeda motornya di SPBU swasta. Padahal, menurut dia, SPBU swasta selama ini menjadi pilihan utama para pengemudi ojek online karena lebih irit. “Semoga jangan sampai langka terus-menerus,” ujarnya. (Yetede)

Ekonomi

Belanja Pegawai Pemerintahan Naik 20 Triliun Per Tahun

06 Feb 2025

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti memaparkan terjadi kenaikan belanja pegawai pemerintahan yang signifikan tiap tahun. Belanja gaji dan tunjangan pegawai kementerian dan lembaga naik Rp 20 triliun per tahun sejak 2020. Hal tersebut dipaparkan Primanto saat melaporkan pembayaran pensiun pegawai yang juga meningkat. Belanja pensiun meningkat 8,96 persen atau Rp 10,4 triliun dari tahun ke tahun sejak 2010. “Ini sejalan dengan belanja pegawai K/L (kementerian dan lembaga) dan pegawai Pemda yang terus meningkat,” ujar Primanto dalam rapat dengan komisi XI di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 6 Februari 2025. Belanja gaji dan tunjangan pegawai Kementerian dan Lembaga naik sebesar 8,3 persen per tahun atau Rp 20,2 triliun sejak 2020. Sementara itu peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara di Pemda peningkatannya lebih tinggi lagi, yakni sekitar 8,9 persen atau Rp 31,3 triliun tiap tahun sejak 2010.

Primanto mengatakan pembayaran pensiun pegawai K/L dan Pemda menembus Rp 164 triliun pada 2024. Sedangkan tahun 2010 pembayarannya baru sekitar Rp 50 triliun. Sementara itu, belanja pegawai tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Buku Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, belanja pegawai ditetapkan Rp 521,4 triliun, naik Rp 60,6 triliun dari 2024 yang sebesar Rp 460,8 triliun. Dosen ekonomi UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kenaikan belanja pegawai menyebabkan pemerintah akan kesulitan untuk pembiayaan program lain. “Peningkatan belanja pegawai ini semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor swasta dan masyarakat kelas menengah,” ujarnya. (Yetede)

Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat Menjadi 5,03% pada 2024

06 Feb 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,03% pada 2024, dibandingkan 2023 sebesar Rp 5,05% dan 2022 di level 5,3%. Penurunan produktivitas sektoral dan pemelahan daya beli berkepanjangan menjadi masalah struktural yang menggerus laju ekonomi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor musiman, seperti Ramadan dan Lebaran serta Nataru. Tanpa adanya sentimen seperti itu ekonomi sulit dijaga di level 5%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi hal tersebut. Kuartal III-2024, pertumbuhan ekonomi jebol di bawah 5%, tepatnya 4,95%, karena tidak ada momentum hari besar keagamann.

Bandingkan dengan kuartal I dan II yang masing-masing mencapai 5,11% dan 5,06%, ditopang oleh pemilu dan faktor Lebaran. Sementara itu, kuartal IV 2024, ekonomi bangkit dan tumbuh 5,02%, didorong oleh Nataru yang mendongkrak konsumsi rumah tangga, kelompok pengeluaran terbesar. Pada periode ini, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98%, berakselerasi dari kuartal sebelumnya sebesar 4,91%. Sementara itu, kuartal IV 2024, mesin-mesin ekonomi lainnya melambat. Pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) melambat menjadi 6,06% dari 11,46% di kuartal III, konsumsi pemerintah dari 4,62% menjadi 4,17%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 5,03% dari 5,16%, serta ekspor barang dan jasa 7,63% dari 8,79%. (Yetede)

Ekonomi

UU Perlindungan Pekerja Migran Direvisi Pekan Depan

06 Feb 2025

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berencana segera membahas perubahan/revisi Undang-Undang (UU) No.18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pekan depan. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Walkil Ketua baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam Rapat dengan Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Lembaga pelatihan Kerja (LPK) Kofuku, dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Aspataki), Rabu (05/02/2025). "Rabu minggu depan mungkin akan kita bahas perubahan UU No.18 tahun 2017 sebagai perubahan yang ketiga tentang perlindungan pekerja migran Indonesia," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, RSPU Baleg DPR RI dilakukan sebagai upaya menampung aspirasi pihak terkait. Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam lebih tersebut, Apjati melalui DPR mendorong pemerintah agar merevisi juga Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2022 tentang tata cara penempatan awak kapal perikanan migran. Sebab saat ini banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan berbendera ABL PMI di kapal perikanan China tersebut paling banyak. (Yetede)