;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Bank Swasta Dongkrak Pertumbuhan Laba Industri

04 Feb 2025
Menjelang akhir 2024, industri perbankan nasional mengantongi laba bersih sebesar Rp237,15 triliun, tumbuh 7% dibandingkan posisi November 2023 senilai Rp221,63 triliun.  Laba bersih tersebut didukung dari pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik 3% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp499,48 triliun. Apabila dirinci berdasarkan kepemilikannya, data OJK menunjukkan bahwa bank persero membukukan laba bersih Rp 119,39 triliun, tumbuh 3,6$ (yoy) per November 2024 dalam setahun. Berikutnya, bank umum swasta nasional (BUSN) meraup laba bersih RP 92,66 triliun. Artinya, pertumbuhan laba industri perbankan didorong dari peningkatan laba BUSN. Meskipun, kantor cabang bank luar negeri (KCBLN) mencatatkan pertumbuhan laba 15,8% (yoy) menjadi Rp12,75 triliun. Sedangkan, Bank Pembangunan Daerah (PDB) mengalami kontraksi 6,8% (yoy) menjadi Rp12,34 triliun per November 2024. Menanggapai data tersebut, Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan, laba Himbara yang tumbuh mini karena sejumlah faktor. Mulai dari kenaikan biaya dana akibat suku bunga tinggi, peningkatan biaya  pencadangan untuk mengantisipasi potensi pemburukan kualitas kredit. (Yetede)

Mengapa Industri Televisi Lesu dan Memangkas Jumlah Karyawannya

04 Feb 2025
SATU lagi perusahaan media televisi yang memangkas jumlah karyawannya. Kanal berita berbahasa Inggris, SEA Today, mulai menghentikan hubungan kerja dengan sejumlah pegawainya. Awy Sirapurna Putra, Corporate Secretary PT Metra Digital Media (MD Media), yang menaungi SEA Today, mengungkapkan bahwa perusahaan harus melakukan efisiensi untuk merespons dinamika industri penyiaran. Anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ini memutuskan menghentikan sejumlah program penyiaran. "Sebagai dampak penyesuaian program penyiaran, salah satu langkah yang diambil adalah tidak memperpanjang kontrak kerja karyawan yang telah berakhir sampai terpenuhinya kebutuhan operasional dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan," ujarnya pada Ahad, 2 Februari 2025. Ia enggan mengungkap jumlah karyawan yang terkena dampak.

Sebelum SEA Today, PT Cakrawala Andalas Televisi atau ANTV memutus hubungan kerja dengan karyawannya. Pada Desember 2024, anak usaha PT Intermedia Capital Tbk ini memberhentikan 57 karyawan di bagian produksi. "Langkah ini merupakan salah satu bagian dari strategi efisiensi dan penyesuaian model bisnis agar tetap relevan dan kompetitif di industri," ujar Direktur PT Intermedia Capital Tbk Arhya Winastu Satyagraha pada 24 Desember 2024. Arhya mengatakan perusahaan mengubah model bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Mayoritas program ANTV diperoleh dari pihak ketiga atau rumah produksi. Akibatnya, jumlah program yang melibatkan tim produksi televisi free-to-air (FTA) atau siaran gratis turut berkurang. Perubahan ini bertujuan menjaga daya saing perusahaan di tengah bermunculannya stasiun televisi FTA setelah penerapan analog switch-off (ASO). Pemerintah menghentikan siaran analog dan mewajibkan perusahaan penyiaran beralih ke siaran digital paling lambat pada 2 November 2022.

Baru setengah tahun berjalan, kebijakan ASO sudah terlihat mempengaruhi kinerja perusahaan media. Laporan keuangan sejumlah emiten media pada semester I 2023 menunjukkan tren penurunan pendapatan. PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), misalnya, mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 32,27 persen. Selain itu, pendapatan PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang merupakan pengelola saluran televisi Indosiar dan SCTV turun 4,15 persen. Induk RCTI, GTV, MNCTV, dan iNews TV, yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), juga mencatatkan penurunan pendapatan. Pendapatan usaha mereka anjlok 32,27 persen secara tahunan. "Kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa analog switch-off berdampak besar pada stasiun TV kami," ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam keterangan resmi pada 2 Agustus 2023. (Yetede)

Bapanas Minta Impor Daging Sapi untuk Kebutuhan Ramadan Tapi Pemerintah Belum mengeluarkan Izin

04 Feb 2025
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, stok daging sapi kini masih ada untuk mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk belum mengeluarkan izin impor. “Kalau sekarang stok masih ada, tapi izin impor harus cepat diputuskan supaya persiapan Ramadhan bisa lebih baik. Dengan masuknya stok baru, harga akan lebih baik,” ujar Arief kepada Tempo, Ahad, 2 Februari 2025. Arief menuturkan, kedatangan daging sapi impor akan diatur berkala sesuai kebutuhan. Dengan kuota impor daging yang ada saat ini yakni 180 ribu ton, pemerintah akan mengatur masuk secara bertahap. Misalkan, ujar dia, seribu ton per seribu ton.

“Biarkan nanti pasar yang menentukan. Kalau semua importir mendatangkan sama-sama, semua harga akan jeblok. Tapi kalau terlambat, harga akan naik,” ujarnya. Sedangkan Arief sendiri mengaku ingin agar impor daging sapi itu cepat terealisasikan. Sebab, bahan pangan itu memerlukan waktu untuk sampai di Indonesia. Kalau sampai akhir Maret barang belum masuk, ujar dia, harga sudah terlanjur mahal. Eks Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ini mengatakan terbiasa merencanakan sesuatu beberapa bulan sebelumnya. Jika kuota impor daging 180 ribu ton itu belum terealisasi, ujar dia, artinya pemerintah memandang stok saat ini masih banyak. Tapi dia belum dapat memastikan jumlah stok saat ini.“Mau kami turunkan harga (dengan keluarkan izin impor daging sapi) bisa, tapi peternak, kasihan karena harga sapi akan jatuh,” tuturnya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan mengatakan, tahun ini sejumlah alokasi impor daging sapi reguler akan dialihkan ke BUMN. Ia beralasan, kebijakan ini mempertimbangkan wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) yang berpotensi naik dipicu musim penghujan. “Dengan penugasan kepada BUMN, harga dan ketersediaan daging akan lebih mudah diawasi oleh pemerintah,” ujarnya kepada Tempo, Ahad, 2 Februari 2025. Kasan menjelaskan, kuota impor daging sapi reguler itu akan dialihkan pemerintah menjadi kuota impor daging kerbau bagi BUMN. Tujuannya, untuk menjaga ketersediaan daging agar harga pada hari besar keagamaan nasional tetap terjaga. Tapi Kasan belum dapat memastikan jumlah kuota impor daging sapi milik swasta yang akan dialihkan ke BUMN. Jumlah alokasi penugasan impor untuk daging sapi dan kerbau oleh BUMN, Kasan berujar, akan mempertimbangkan realisasi impor BUMN pada 2024 dan produksi daging dalam negeri dan kebutuhan nasional. “Akan diputuskan pada rapat koordinasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” tuturnya. (Yetede)


Perang Dagang Momentum Tepat Bagi Para Investor untuk Serok Saham

04 Feb 2025
Tren bearish kembali memukul indeks harga saham gabungan (IHSG) dengan finish di level 7.030 (-1,11%) pada perdagangan Senin (3/2/2025). Analis melihat, koreksi tersebut sudah memfaktorkan (priced in) perang dagang, sehingga menjadi momentum tepat bagi para investor untuk serok saham. Founder & CEO Investor Consulting Fendy Susyanto menyampaikan bahwa tekanan pada pasar saham saat ini sudah merespons potensi kebijakan Trump terutama terkait tarif impor, bahkan jauh sebelum Trump dilantik. "Jadi kami melihat para pelaku pasar sudah mengantisipasi kebijakan tarif impor Trump yang nantinya akan memberi banyak dampak kepada Indonesia," ucap Fendy. Pada pembuka Februari 2025, Trump telah menelurkan kebijakan tarif impor baru sebesar 25% untuk produk Kanada dan Meksiko serta 10% untuk China yang akan mulai berlaku pada 4 Februari 2025. Trump juga mengenakan pajak sebesar 10% untuk impor minyak dari Kanada dan mengancam memberlakukan tarif  tambahan untuk minyak san gas Kanada pada pertengahan Februari 2025. Tak tinggal dian, Kanada dan Meksiko pun  bereaksi keras. Meksiko lantas membalas dengan menerapkan tarif mulai dari 5% hingga 20%  dan Kanada mengumumkan tarif balasan sebesar 25% pada impor AS senilai US$ 155 miliar. (Yetede)

Hidup Hemat Ala Gen Z

04 Feb 2025

Gaya hidup konsumtif, terutama di kalangan Generasi Milenial dan Generasi Z, semakin menjadi perhatian karena meningkatnya penggunaan pinjaman online (pinjol) dan layanan paylater yang cenderung lebih banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mayoritas penerima pinjaman tersebut adalah kalangan berusia 19 hingga 34 tahun. Untuk menghadapi hal ini, konsep frugal living atau gaya hidup hemat kini menjadi perhatian yang lebih penting.

Frugal living mengajak seseorang untuk lebih berhati-hati dalam mengelola uang dan membatasi pengeluaran konsumtif. Gaya hidup ini bukan berarti pelit, tetapi lebih kepada mengatur prioritas dan menahan diri dari dorongan belanja yang tidak penting. Frugal living menjadi relevan terutama bagi kalangan menengah ke bawah, yang bisa mengambil manfaat dari gaya hidup hemat ini untuk menghindari jebakan konsumtif.

Tokoh yang menonjol dalam diskusi ini adalah salah seorang kawan penulis yang menyarankan agar generasi muda mulai menerapkan frugal living di tahun 2025, mengingat semakin mahalnya biaya hidup. Penerapan gaya hidup ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang konsumtif dan membantu seseorang menjalani hidup yang lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan.

Dilema Suku Bunga: Antara Stimulus dan Stabilitas

04 Feb 2025

Tren inflasi yang rendah memberikan peluang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga, BI menghadapi dilema karena faktor-faktor eksternal, terutama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipengaruhi oleh ketegangan perang dagang global. Meskipun Indonesia mencatatkan deflasi 0,76% pada Januari 2025, yang sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik, kondisi global yang tidak stabil membuat BI sulit untuk segera menurunkan suku bunga.

Ekonom seperti Hosianna Evalita Situmorang dan Josua Pardede memperkirakan bahwa BI akan mempertahankan suku bunga acuan 5,75% untuk saat ini, dengan fokus pada perbaikan nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi. Gubernur BI, Perry Warjiyo, sebelumnya menyatakan bahwa meskipun ruang untuk penurunan suku bunga masih terbuka, keputusan berikutnya akan sangat bergantung pada dinamika ekonomi global dan nasional.

Selain itu, kalangan pengusaha seperti Shinta Widjaja Kamdani dari Apindo menganggap deflasi pada Januari sebagai fenomena sementara yang disebabkan oleh intervensi pemerintah, dan memperkirakan inflasi akan kembali naik ke level target pemerintah 1,5%-3,5% pada Februari dan bulan-bulan berikutnya, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Industri Sepeda Motor Hadapi Tantangan Berat

04 Feb 2025

Agen pemegang merek (APM) sepeda motor di Indonesia sedang berhitung cermat dalam menghadapi peluang dan tantangan untuk meningkatkan penjualan kendaraan roda dua pada 2025. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi strategi penjualan mereka adalah penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk sepeda motor dengan kubikasi mesin 250 cc ke atas, yang mulai berlaku pada Januari 2025. Selain itu, kebijakan pungutan opsen pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan target penjualan.

Meskipun ada tantangan terkait kebijakan pajak ini, beberapa APM seperti Yamaha dan Honda tetap optimis dan berharap kondisi ekonomi Indonesia akan mendukung peningkatan penjualan. Public Relations Manager PT Yamaha Indonesia, Rifki Maulana, mengungkapkan bahwa meskipun beberapa model motor Yamaha terkena PPN 12%, mereka tetap berharap penjualan tetap meningkat. Sementara itu, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM), Ahmad Muhibbuddin, berharap pasar otomotif Indonesia tetap kondusif dan menargetkan penjualan 6,4 juta hingga 6,7 juta unit sepeda motor pada 2025.

Namun, Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, mengungkapkan bahwa AISI masih melakukan perhitungan ulang terhadap target penjualan karena ada daerah-daerah yang memberikan insentif atau relaksasi opsen pajak, yang membuat tarif pajak berbeda-beda di setiap provinsi. Di sisi lain, penjualan sepeda motor nasional telah mengalami tren kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan terkait kebijakan pajak baru, pasar sepeda motor di Indonesia diperkirakan masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik, terutama jika ekonomi Indonesia terus membaik.

Era Baru Pengelolaan BUMN di Bawah Danantara

04 Feb 2025
DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada 4 Maret 2025. RUU ini akan mengubah tata kelola BUMN Indonesia, yang memiliki total aset lebih dari Rp 10.000 triliun, dengan membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai super holding yang mengelola perusahaan pelat merah.

Tujuh BUMN besar yang pertama kali berada di bawah Danantara adalah BRI, Telkom, PLN, Mind ID, Bank Mandiri, Pertamina, dan BNI. Dengan ini, Kementerian BUMN akan kehilangan sebagian besar kewenangan strategisnya, yang dialihkan ke Danantara.

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, keberadaan Danantara diharapkan memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga akan menyuntikkan modal minimal Rp 1.000 triliun agar Danantara dapat berinvestasi secara luas.

Namun, ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menekankan pentingnya memilih pemimpin Danantara yang berintegritas untuk menghindari intervensi yang tidak perlu dan memastikan hubungan baik dengan Presiden. Sementara itu, Ekonom Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa pembagian wewenang antara Menteri BUMN dan Danantara harus jelas agar tidak terjadi benturan kepentingan.

Danantara berpotensi mengubah lanskap BUMN Indonesia, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang efektif dari Kementerian BUMN.

Inflasi Berisiko Naik Usai Rekor Deflasi

04 Feb 2025
Pada Januari 2025, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,76%, yang merupakan deflasi terdalam dalam 26 tahun terakhir sejak September 1999. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa deflasi ini didorong oleh diskon tarif listrik 50% yang diberikan pemerintah serta potongan harga tiket pesawat dan kereta api. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang melemah.

Namun, sektor pangan mengalami kenaikan harga, terutama cabai merah dan cabai rawit, yang masing-masing mengalami inflasi 61,67% dan 65,84%. Amalia menyebut bahwa faktor cuaca, khususnya curah hujan tinggi, menyebabkan penurunan hasil panen hortikultura yang berkontribusi pada lonjakan harga tersebut.

Dari sisi inflasi inti (core inflation), terjadi kenaikan sebesar 0,30%, didorong oleh meningkatnya harga emas perhiasan.

Sementara itu, Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy, menyoroti potensi kenaikan harga pangan yang bisa mengganggu program Makan Bergizi Gratis serta dampak perang dagang yang dijalankan Donald Trump, yang berpotensi meningkatkan harga komoditas global.

Sebagai langkah antisipasi, Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga inflasi tetap terkendali dengan meningkatkan produksi pangan dan memperkuat cadangan pangan. Koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga diperkuat untuk menjaga kestabilan harga, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Meskipun awal tahun ini mengalami deflasi, Indonesia tetap perlu mewaspadai lonjakan inflasi di bulan-bulan mendatang, terutama akibat faktor pangan dan energi.

Target Tarif Trump Selanjutnya: Uni Eropa

04 Feb 2025
Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menerapkan tarif impor terhadap Uni Eropa, dengan alasan defisit neraca dagang AS yang besar terhadap kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa tidak membeli cukup produk AS, seperti mobil dan produk pertanian. Meskipun Trump belum menyebutkan kapan tarif ini akan diberlakukan, tarif terhadap China, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan mulai berlaku pada 3 Februari 2025.

Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Menteri Ekonomi Spanyol, Carlos Cuerpo, mendesak Uni Eropa untuk bersatu dalam merespons ancaman tarif dan melindungi kepentingan pebisnis di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa mendukung globalisasi pasar, tetapi tetap harus menjaga daya saing bisnis mereka.

Sementara itu, Gubernur Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, yang juga anggota dewan European Central Bank (ECB), menilai tarif tinggi Trump dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan berpotensi merugikan semua pihak dalam perang dagang ini. Ia memperingatkan bahwa jika Uni Eropa terkena tarif, sektor otomotif bisa sangat terdampak.

Para ekonom memperkirakan bahwa tarif 25% terhadap barang impor dari Kanada dapat menyebabkan penurunan ekonomi negara tersebut hingga 2-4 poin persentase. Meskipun Uni Eropa mempertimbangkan tarif balasan, Villeroy menekankan pentingnya memperkuat ekonomi internal kawasan sebagai langkah utama dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS.

Ancaman tarif dari Trump semakin memperbesar risiko perang dagang global yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan memicu resesi global.