;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Bongkar Pagar Laut dan Perusahaan Aguan, Demo PSN PIK 2, hingga Kisruh LPG 3 Kg

05 Feb 2025
Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi, demo ribuan warga Banten melakukan aksi menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, hingga kisruh langkanya liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji subsidi 3 kilogram (kg) buntut haram dijual eceran, mewarnai kabar ekonomi sepekan lalu. Dikerjakan mulai 18 Januari 2025 lalu, pembongkaran pagar laut di Tangerang yang berpolemik setidaknya telah tercabut 18,7 kilometer dari 30,16 kilometer hingga 28 Januari. Namun, operasi tersebut berhenti selama 7 hari berturut-turut hingga Senin kemarin, 3 Februari 2024. Di sisi lain, kendati sudah disegel oleh dua kementerian, pagar laut di perairan Bekasi juga tak kunjung dibongkar. Pagar bambu sepanjang dua kilometer dan lebar 70 meter yang membentang di perairan di Desa Segarajaya itu tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Sementara itu, ribuan warga Banten dilaporkan melakukan demonstrasi pada akhir pekan, Sabtu, 1 Februari. Mereka menuntut agar Presiden Prabowo Subianto menolak dan membubarkan pembangunan PSN PIK 2. Teranyar, masyarakat mengeluhkan langkanya gas melon, sebutan lain LPG 3 kg. Pemerintah membantah kelangkaan disebabkan kurangnya pasokan. Belakangan ternyata pemangku kebijakan melarang gas melon dijual lewat pengecer alias kudu langsung beli di pangkalan. Pagar laut Tangerang membuat terungkap perusahaan-perusahaan yang memiliki hak guna bangunan (HGB) atasnya. Pemilik saham PT Cahaya Inti Sentosa adalah PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI), PT Agung Sedayu, dan PT Tunas Mekar. Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma atau Aguan dan Salim Group milik Anthoni Salim menjadi pemegang saham di PANI. PT PANI ini memiliki 88.500 lembar saham atau senilai Rp 88 miliar.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat dua perusahaan pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang itu. Lantas, perusahaan mana yang menjadi dalang dari pagar laut tersebut? Dikutip dari Antara, pagar laut di Tangerang dikuasai perusahaan PT Intan Agung Makmur yang memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Tak hanya dimiliki dua perusahaan, sertifikat itu juga dimiliki perorangan, yakni sebanyak sembilan bidang dan Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 17 bidang. Secara total, jumlah pagar laut di Tangerang memiliki sertifikat HGB hingga 263 bidang. (Yetede)


Tak terbantahkan Lagi Tata Kelola Pekerja Migran jadi Prioritas

05 Feb 2025

Tidak terbantahkan lagi bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi signifikan ke perekonomian nasional, terutama pada penghimpunan devisa dari remitansi yang telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Kontribusi lainnya adalah turut memangkas tingkat kemiskinan dan pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat sejumlah daerah di Tanah Air terangkat. Ini di antaranya tergambar pada perbaikan rumah dan  kerbelanjutan sekolah anak-anak. Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan, nilai remitansi PMI pada tahun 2023 tercatat sebesar US$ 14,22 atau setara dengan Rp232,71 triliun (kurs Rp 16.365/dolar AS). Nilai ini hampir dua kali lipat atau melonjak hingga 91,64% dari posisi sepuluh  tahun silam yang baru US$ 7,42 miliar atau sekitar RP 121,43 triliun.

Sementara selama 2024 hingga kuartal II, nilai remintansi PMI mencapai US$ 11,63 miliar, naik 10,34% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$ 10,54 miliar. Bahkan, data yang sama mengungkapkan, nilai remintansi PM selama 2023 tersebut separuh lebih atau 65,77% dari investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia pada periode yang sama yang mencapai US$ 21,62 miliar atau Rp353,81 triliun.  Sedangkan selama 2024, nilai investasi langsung asing yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 18,99 miliar, meningkat 15,23% dibandingkan nilai FDI periode sama tahun sebelumnya yang tercatat US$ 16,48 miliar.  (Yetede)

Perbankan Lokal Gencar Biayai Proyek EBT

05 Feb 2025
Mundurnya Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Iklim Paris di era Donald Trump berpotensi mengurangi pendanaan asing untuk proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Namun, pemerintah dan perbankan lokal tetap berkomitmen menyalurkan kredit untuk mendukung transisi energi hijau.

Salah satu bank yang aktif dalam pembiayaan EBT adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA). EVP Corporate Communication and Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menyatakan bahwa hingga Desember 2024, BCA telah menyalurkan Rp 3 triliun untuk proyek EBT, termasuk PLTMH, PLTS, dan PLTA. Selain itu, BCA juga berkontribusi dalam pengurangan emisi CO2 sebesar 4.216 ton dan mendukung perbankan digital serta gedung ramah lingkungan. Kredit berkelanjutan BCA mencapai Rp 229 triliun, dengan pertumbuhan 12,5% secara tahunan.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga aktif dalam pembiayaan hijau. Direktur Risk Management BNI, David Pirzada, menyebut bahwa total pembiayaan berkelanjutan BNI mencapai Rp 190,5 triliun, dengan Rp 73,4 triliun dialokasikan untuk sektor hijau dan Rp 117 triliun untuk UMKM. BNI juga meningkatkan pendanaan melalui sustainability linked loan (SLL) sebesar Rp 6 triliun hingga Desember 2024.

Sementara itu, Bank Mandiri mencatat pembiayaan EBT sebesar Rp 10 triliun hingga September 2024, dengan Rp 7,2 triliun dialokasikan untuk kendaraan ramah lingkungan. Wakil Direktur Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa Bank Mandiri akan terus meningkatkan pembiayaan di sektor energi terbarukan, termasuk ekosistem kendaraan listrik dan sarana penunjangnya.

Meskipun pendanaan luar negeri berkurang akibat kebijakan AS, bank-bank nasional tetap optimistis dalam mendukung sektor EBT. Melalui peningkatan kredit hijau dan inisiatif keberlanjutan, perbankan Indonesia berperan aktif dalam mendorong transisi energi dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Tanpa Bantuan AS Tetap Mandiri

05 Feb 2025
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengevaluasi bantuan luar negeri AS. Hal itu dikhawatirkan memicu kekacauan global bidang bantuan dan pembangunan. Pembekuan bantuan luar negeri AS diberlakukan agar sejalan dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional dengan semangat kebangkitan kembali AS. Peninjauan ulang bantuan luar negeri AS akan berlangsung 90 hari (Kompas.id, 1 Februari 2025). Elon Musk, melalui X Space, Senin (3/2/2025), mengumumkan, Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID) pun harus ditutup. Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Trump mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Penutupan lembaga itu sebagai bagian pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawan diminta mengambil cuti tanpa batas. Ribuan kontraktor diputus, krisis keuangan, memberhentikan staf, dan menghadapi tagihan belum dibayar hingga jutaan dollar AS. 

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Mengutip kantor berita Reuters, pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui USAID mengelola dana bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.177 triliun. Dana itu digunakan antara lain untuk mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, membiayai rumah sakit lapangan di berbagai negara, program kesehatan perempuan di area konflik, hingga antikorupsi. Pembekuan bantuan luar negeri AS memukul berbagai lembaga swadaya masyarakat dan negara penerima manfaat. Di Asia Tenggara, menurut The Guardian, bantuan AS dipakai untuk bantuan kemanusiaan bagi warga rentan terhadap bencana alam dan dukungan bagi aktivis prodemokrasi. Di Indonesia, USAID menyalurkan dana 153 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,5 triliun pada 2023, antara lain untuk dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan, termasuk peluncuran mesin deteksi cepat tuberkulosis. 

Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer diperintahkan untuk ditutup pada akhir Januari lalu. Program kesehatan bagi pengidap HIV yang bergantung pada pendanaan AS dikurangi. Penghentian pendanaan juga mengancam keselamatan aktivis prodemokrasi di Myanmar. Selama ini banyak negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada bantuan luar negeri AS dalam melaksanakan berbagai program karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Jika kebijakan pembekuan bantuan luar negeri AS berlanjut, hal ini dikhawatirkan menghambat upaya pembangunan dan kemanusiaan di berbagai negara. Dampak jangka panjang pembekuan bantuan luar negeri AS mesti segera diantisipasi. Negara berkembang dituntut lebih mandiri dan fokus mengatasi problem mendasar yang selama ini penanganannya dibantu USAID, seperti sanitasi, air bersih, dan program kesehatan. (Yoga)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump Mengevaluasi Bantuan Luar Negeri AS

05 Feb 2025
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengevaluasi bantuan luar negeri AS. Hal itu dikhawatirkan memicu kekacauan global bidang bantuan dan pembangunan. Pembekuan bantuan luar negeri AS diberlakukan agar sejalan dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional dengan semangat kebangkitan kembali AS. Peninjauan ulang bantuan luar negeri AS akan berlangsung 90 hari (Kompas.id, 1 Februari 2025). Elon Musk, melalui X Space, Senin (3/2/2025), mengumumkan, Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID) pun harus ditutup.Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Trump mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Penutupan lembaga itu sebagai bagian pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawan diminta mengambil cuti tanpa batas. Ribuan kontraktor diputus, krisis keuangan, memberhentikan staf, dan menghadapi tagihan belum dibayar hingga jutaan dollar AS.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Mengutip kantor berita Reuters, pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui USAID mengelola dana bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.177 triliun. Dana itu digunakan antara lain untuk mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, membiayai rumah sakit lapangan di berbagai negara, program kesehatan perempuan di area konflik, hingga antikorupsi. Pembekuan bantuan luar negeri AS memukul berbagai lembaga swadaya masyarakat dan negara penerima manfaat. Di Asia Tenggara, menurut The Guardian, bantuan AS dipakai untuk bantuan kemanusiaan bagi warga rentan terhadap bencana alam dan dukungan bagi aktivis prodemokrasi. Di Indonesia, USAID menyalurkan dana 153 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,5 triliun pada 2023, antara lain untuk dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan, termasuk peluncuran mesin deteksi cepat tuberkulosis.

Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer diperintahkan untuk ditutup pada akhir Januari lalu. Program kesehatan bagi pengidap HIV yang bergantung pada pendanaan AS dikurangi. Penghentian pendanaan juga mengancam keselamatan aktivis prodemokrasi di Myanmar. Selama ini banyak negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada bantuan luar negeri AS dalam melaksanakan berbagai program karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Jika kebijakan pembekuan bantuan luar negeri AS berlanjut, hal ini dikhawatirkan menghambat upaya pembangunan dan kemanusiaan di berbagai negara. Dampak jangka panjang pembekuan bantuan luar negeriAS mesti segera diantisipasi. Negara berkembang dituntut lebih mandiri dan fokus mengatasi problem mendasar yang selama ini penanganannya dibantu USAID, seperti sanitasi, air bersih, dan program kesehatan. (Yoga)

Swasembada Pangan Berpotensi Dongkrak Kebutuhan Pupuk Nasional

05 Feb 2025
Program Swasembada Pangan melalui optimalisasi lahan pertanian dan mencetak sawah baru berpotensi mendongkrak kebutuhan pupuk nasional. Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia diminta mengantisipasi kenaikan. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Badan Pangan Nasional dan sejumlah badan usaha milik negara terkait pangan di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Rapat yang digelar secara hibrida itu juga dihadiri Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi. Anggota Komisi IV DPR, Cindy Monica Salsabila Setiawan, mengatakan, rerata tahunan produksi pupuk subsidi dan nonsubsidi PT Pupuk Indonesia mencapai 14,6 juta ton. Di atas kertas, produksi pupuk tersebut terbilang tinggi. ”Namun, dengan bergulirnya program Swasembada Pangan, kebutuhan pupuk pasti berpotensi meningkat. Kebutuhannya diperkirakan melonjak menjadi 16 juta ton,” ujarnya. Di era kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada pangan, termasuk beras, jagung, dan gula konsumsi.

Untuk merealisasikannya, pemerintah menargetkan dapat mencetak sawah baru dan mengoptimalkan lahan pertanian seluas 3 juta hektar dalam 2-4 tahun mendatang. Pada 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan dapat mencetak 225.000 hektar sawah baru. Selain itu, Kementan juga akan mengoptimalkan 500.000 hektar pertanian dan memasang pompa di 500.000 hektar sawah tadah hujan. Singkong Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR lainnya, Dwita Ria Gunadi, meminta pemerintah memasukkan singkong sebagai komoditas pangan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Hal itu merupakan salah satu permintaan petani singkong yang berunjuk rasa di Lampung. Beberapa tahun terakhir ini, hanya sembilan komoditas pangan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Singkong tak termasuk di dalamnya sehingga para petani singkong terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal.

”Namun, singkong petani justru dibeli murah. Saya harap singkong dimasukkan sebagai komoditas yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi,” katanya. Tanggapan Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, perseroan tentu akan meningkatkan kapasitas produksi pupuk agar kebutuhan pupuk nasional tercukupi. Apalagi dengan melihat Swasembada Pangan menjadi prioritas, pemerintah bisa saja menambahkan alokasi pupuk bersubsidi jika kebutuhannya kurang. Untuk saat ini, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi 9,55 juta ton, terbesar dalam lima tahun terakhir. Anggarannya Rp 44,14 triliun. Adapun total kebutuhan pupuk para petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok Tani (RDKK) 2025 sebanyak 14,5 juta ton. ”Kalau habis, barangkali nanti bisa diusulkan kembali,” ujar Rahmad. Selama ini, tak semua petani yang terdaftar dalam RDKK dapat menikmati pupuk bersubsidi. Hal itu terjadi lantaran alokasi anggaran pupuk bersubsidi terbatas. Soal singkong, Rahmad menjelaskan, Kementan telah memasukkan singkong sebagai komoditas pangan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi pada 2025. (Yoga)

REI Menanti Penyusunan Skema Baru Fasilitas Likuiditas FLPP

05 Feb 2025
Persatua Perusahaan Real Estat Indonesia atau REI membutuhkan kepastian setelah pemerintah mengumumkan rencana penyusunan skema baru fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Hal itu karena perubahan kebijakan ini telah menyebabkan tertundanya penyaluran puluhan ribu unit rumah. Saat ini pemerintah sedang menggodok skema baru FLPP. ”Kami berharap pada 2025 ini harusnya sudah bisa running seiring tujuan positif program tiga juta rumah. Namun, somehow, ternyata saat ini terjadi hop (lompatan) terhadap realisasi itu karena pemerintah menginginkan perubahan skema,” kata Ketua Umum REI Joko Susanto di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Joko berharap agar skema baru FLPP segera didiskusikan dan diputuskan sehingga  memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Untuk program tiga juta rumah yang telah berjalan, semestinya program yang sudah berjalan baik dapat tetap dilanjutkan, sembari mengoptimalkan hal-hal lain. Saat ini, Joko melanjutkan, sedikitnya 20.000 unit rumah yang terealisasi untuk disalurkan dengan skema FLPP. Namun, rencana perubahan skema ini akhirnya menahan penyaluran rumah tersebut kemasyarakat.

Hingga saat ini, ada sekitar 30.000 surat penegasan persetujuan penyediaan kredit (SP3K) yang terkatung-katung ”Ketidakpastian itu buat resah semua, resah konsumen, resah juga perbankannya. Sebab, kalau sudah realisasi, tidak produktif. Ada opportunity loss (hilangnya peluang) untuk ekonomi. Harusnya jelas punya target kapan selesai, terukur,” ujarnya. Perkiraan biaya Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memerintahkan para asosiasi pengembang perumahan menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi. Data itu akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan skema baru, yakni rencana perubahan proporsi kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema FLPP pada 2025. Maruarar mengatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar bersurat secara resmi kepada para pengembang. Data ini akan membantu menetapkan harga rumah, termasuk mempertimbangkan inflasi. ”Pengusaha harus untung karena juga akan bayar pajak, tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi,” ujar Maruarar dalam keterangan resminya. (Yoga)

Saham Likuid Masih Sulit Menguat

05 Feb 2025

Dalam beberapa waktu terakhir, indeks saham likuid seperti LQ45 dan SMC Liquid menunjukkan kinerja yang buruk, lebih buruk dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penurunan signifikan pada indeks-indeks ini mencerminkan kondisi pasar modal Indonesia yang lebih lemah daripada yang terlihat pada IHSG yang lebih stabil. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan domestik, seperti inflasi tinggi, suku bunga, serta kebijakan moneter ketat Amerika Serikat.

Felix Darmawan, seorang analis, mengungkapkan bahwa ketidakpastian global dan penyesuaian portofolio investor bisa menjadi faktor penyebab lemahnya kedua indeks tersebut. Meskipun demikian, potensi pemulihan indeks ini dapat terjadi jika ada perbaikan dalam kondisi ekonomi dan sentimen pasar yang lebih positif. Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas menambahkan bahwa kondisi fundamental emiten-emiten likuid saat ini belum cukup menarik untuk menarik investasi asing.

Beberapa analis lain, seperti Herditya Wicaksana dari MNC Sekuritas dan Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas, juga sepakat bahwa saham-saham konglomerasi, yang tidak terlalu likuid, cenderung lebih unggul sementara saham-saham perbankan dalam indeks likuid cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, mereka melihat adanya potensi positif di masa depan, terutama dengan penurunan suku bunga acuan, meskipun tantangan seperti penguatan dolar AS yang melemahkan rupiah masih menjadi kendala.

Para investor disarankan untuk berhati-hati dan selektif dalam memilih saham, dengan beberapa analisis merekomendasikan untuk "wait and see" atau membeli saham pada posisi yang lebih rendah jika ada sinyal positif.


China Ikut Bangun 1 Juta Rumah di Qatar

05 Feb 2025

Pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan sejuta rumah di Indonesia guna mendukung program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan ini akan dikerjakan oleh kontraktor utama asal China, yang sebelumnya telah memiliki pengalaman sukses bekerja sama dengan Qatar dalam proyek Piala Dunia. Namun, meskipun kontraktor utama berasal dari China, perusahaan nasional Indonesia akan dilibatkan sebagai sub-kontraktor untuk mengerjakan bagian tertentu dari proyek ini.

Kerja sama investasi antara Qatar dan Indonesia ini resmi dimulai pada Januari 2025, dengan pembangunan rumah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk sekitar Jakarta. Proyek ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Dalam hal ini, berbagai kementerian dan lembaga Indonesia, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan, akan menyiapkan lahan yang dimiliki negara untuk mendukung proyek tersebut.


Qrish Di Bali Berkembang Pesat

05 Feb 2025

Penggunaan transaksi digital di Indonesia, khususnya melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), mengalami peningkatan signifikan pada kuartal ketiga 2024. Volume dan nominal transaksi QRIS masing-masing melesat 112,80% (YoY) dan 121,33% (YoY), dengan jumlah pengguna QRIS tumbuh 27,61%, mencapai 1.065.370 pengguna, serta jumlah merchant mencapai 888.755 unit. Bali menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi besar dalam transaksi QRIS, meskipun sebaran merchant QRIS masih lebih dominan di wilayah selatan Bali, seperti Denpasar dan Badung.

Kepala BI Kantor Perwakilan Bali, Erwin Soeriadimadja, menekankan bahwa instansi mereka akan terus mendorong penggunaan QRIS di luar kawasan wisata utama untuk mempercepat digitalisasi. Bank Indonesia dan lembaga terkait akan meningkatkan sosialisasi, khususnya di daerah-daerah dengan jumlah merchant yang terbatas. Salah satu yang aktif mendorong penggunaan QRIS adalah Bank BRI, yang turut mengedukasi masyarakat melalui fasilitas seperti aplikasi BRI Merchant, yang memudahkan transaksi, termasuk untuk tempat ibadah.

Selain itu, meskipun penggunaan kartu ATM/debit dan kartu kredit mengalami perlambatan, transaksi QRIS menunjukkan adopsi digitalisasi yang semakin luas, mencerminkan pergeseran preferensi konsumen dalam sistem pembayaran. Transaksi QRIS juga turut mendukung perekonomian Bali yang diperkirakan akan tumbuh antara 5,1%—5,9% pada 2024, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.