;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Perlu Pemicu Baru agar Ekonomi Lebih Kencang

06 Feb 2025
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 tidak mencapai target 5,2% yang ditetapkan pemerintah, hanya 5,03%, bahkan lebih rendah dari 5,05% pada 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut ketidakpastian ekonomi, pemilu, dan penurunan harga komoditas sebagai penyebab utama perlambatan ini.

Pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan 8%. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai program stimulus, termasuk diskon tiket pesawat, program Harbolnas 2025, Epic Sales, diskon tol, insentif sektor properti dan kendaraan listrik, serta program makan bergizi gratis (MBG). Selain itu, dilakukan penghematan anggaran, termasuk pemangkasan dana transfer ke daerah dan anggaran kementerian.

Namun, Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 hanya sekitar 4,98%-5%, karena konsumsi masyarakat masih stagnan meskipun ada momentum Imlek. Ia juga menilai dampak program MBG terhadap ekonomi masih kecil, hanya menyumbang sekitar 0,1% pada kuartal I-2025.

Sebaliknya, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, lebih optimis dan memproyeksikan pertumbuhan 5,11% pada 2025. Menurutnya, momentum Ramadan akan mendorong konsumsi rumah tangga, sementara inisiatif pro-pertumbuhan pemerintah dapat meningkatkan investasi dan aktivitas ekonomi.

Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dampaknya masih perlu waktu untuk benar-benar terasa, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan konsumsi domestik yang belum pulih sepenuhnya.

Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi Besar

06 Feb 2025

Kejaksaan Agung menemukan aliran dana ilegal terkait aset kripto yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp1,3 triliun. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana, menyatakan bahwa pelaku penipuan investasi berbasis kripto kini semakin mahir menggunakan teknologi digital, seperti metode mixer dan tumbler, untuk menyembunyikan jejak transaksi dan memindahkan aset antar-blockchain tanpa terdeteksi.

Asep menekankan pentingnya bagi jajaran Kejaksaan Agung untuk memiliki kompetensi khusus dan kapasitas teknis dalam memahami mekanisme transaksi digital agar bisa menelusuri aliran dana, khususnya dalam kasus kripto, mengingat metode konvensional tidak lagi cukup untuk menangani masalah ini.

Selain itu, Indonesia kini berada di peringkat ketiga dalam transaksi kripto global dengan nilai US$157,1 miliar, yang berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap inovasi digital, tetapi juga menambah risiko penyalahgunaan teknologi. Di sisi lain, Polri menjelaskan modus operandi penipuan kripto, di mana pelaku menggunakan media sosial untuk menyebarkan tautan dan mengarahkan korban untuk bergabung dalam grup aplikasi pesan singkat yang disamarkan sebagai forum edukasi investasi.

Secara keseluruhan, fenomena penipuan berbasis kripto di Indonesia menunjukkan kebutuhan mendesak bagi aparat penegak hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar dapat melacak dan mengatasi aliran dana ilegal yang merugikan negara.

Strategi Mendorong Daya Beli Masyarakat

06 Feb 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mengalami pelambatan, hanya mencapai 5,03%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 5,05% pada tahun sebelumnya. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang belum pulih ke level prapandemi dan sektor industri pengolahan yang menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Meskipun konsumsi rumah tangga mengalami akselerasi, pertumbuhannya masih di bawah rata-rata historis dan terhambat oleh inflasi tinggi serta ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu 8%. Untuk mengatasi perlambatan, langkah strategis perlu diambil, seperti memberikan insentif bagi masyarakat dan memperkuat program yang mendorong investasi serta penciptaan lapangan kerja. Evaluasi terhadap target pertumbuhan dan kebijakan yang lebih konkret untuk mendukung pelaku usaha juga diperlukan.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan, mengingat tantangan global yang mempengaruhi prospek ekonomi Indonesia. Dukungan konkret dari pemerintah serta adaptasi sektor swasta akan sangat penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

Pembengkakan Kredit Bank

06 Feb 2025

Bank-Bank besar di Indonesia, seperti PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Central Asia (BCA), berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit yang signifikan sepanjang tahun 2024, meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global dan domestik yang tak menentu. Bank-bank ini menunjukkan ketangguhan dan stabilitas bisnis yang solid. Meskipun pertumbuhan kredit yang tinggi tercatat, bank-bank tersebut menghadapi tekanan pada margin keuntungan akibat tingginya biaya dana (CoF) dan suku bunga acuan Bank Indonesia yang tinggi. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan laba yang lebih terbatas.

PT Bank Mandiri melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 19,5% YoY, namun hanya mencatatkan laba yang tipis, naik 1,31% YoY. PT Bank Negara Indonesia (BNI) juga mencatatkan pertumbuhan kredit yang solid, namun DPK turun dan NIM tergerus. Sementara itu, PT Bank Central Asia (BCA) mencatatkan pertumbuhan kredit 13,8% YoY dengan DPK yang tumbuh lebih rendah, tetapi mereka mampu menjaga margin bunga bersih (NIM) berkat porsi CASA yang tinggi.

Ke depan, bank-bank besar ini diprediksi akan terus mengungguli industri perbankan dalam hal pertumbuhan kredit, mengingat posisi likuiditas mereka yang lebih baik dan strategi digitalisasi yang efektif. Analis memperkirakan bahwa meskipun industri perbankan secara keseluruhan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan moderat sekitar 9,9% YoY, bank-bank besar kemungkinan akan mencatatkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi.

China Balas Serangan Tarif AS Dengan Cara yang Sama

05 Feb 2025
Pemerintah China memberlakukan tarif retaliasi yang menyasar ke barang-barang impor Amerika Serikat (AS) pada Selasa (4/2/2025). Negeri Tirai bambu itu  juga memasukkan beberapa perusahaan  AS, termasuk Google, dalam status kemungkinan terkena sanksi sebagai bentuk respons terukur atas tarif impor yang dikenakan Presiden AS Donald Trump kepada China. Tindakan balasan terbatas China terhadap pengenaan tarif 10% oleh Trump makin memperkuat upaya para pembuat kebijakan China untuk mengajak Trump bernegosiasi, guna menghindari perang dagang  antara dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan proyeksi Capital Economics, tarif tambahan dari China akan berlaku untuk sekitar US$ 20 miliar impor tahunan. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan US$ 450 miliar barang-barang China yan terkena tarif oleh Trump, yang mulai berlaku pada Selasa pukul 00.01 dini hari waktu AS. "Langkah-langkah ini cukup sederhana, setidaknya relatif terhadap langkah AS, dan telah dikalibrasi untuk mengirim pesan ke AS," ujar Julian Evans Pritchard, kepada China Economics, yang dilansir Reuters. (Yetede)

Saham GoTo Memanas

05 Feb 2025
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) kembali menarik perhatian pelaku pasar modal, seiring santernya kabar penggabungan usaha (merger) dengan raksasa transportasi berbasis online sekaligus kompetitor terkuat yakni Grab. Wacana merger dengan total kapitalisasi pasar (market cap) mencapai lebih dari Rp400 triliun tersebut, mendapat respon positif dari investor. Bahkan, saham GOTO diyakini bisa melaju hinga Rp 150 per saham. Pada perdagangan Selasa (4/2/2025), saham GOTO ditutup menguat 7,41% ke level Rp 87. Sejak awal tahun saham emiten teknologi tersebut telah melesat 22,54%, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 103,63 triliun. Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengatakan, kabar merger antara Gojek dan Grab memicu spekulasi besar terhadap prospek saham GOTO. "Jika kesepakatan ini benar-benar terjadi, dampaknya bisa sangat signifikan, baik dari sisi bisnis maupun pergerakan saham," ujar dia kepada Investor Daily. Dari perspektif industri, menurut Hendra penggabungan dua raksasa transportasi digital ini akan memperkuat dominasi di Asia Tenggara, mengurangi persaingan langsung. Da meningkatkan efisiensi operasional. (Yetede)

Pemerintah Menetapkan Pengecer LPG 3 Kilogram menjadi Subpenyalur Resmi Pertamina

05 Feb 2025
Pemerintah menetapkan pengecer LPG 3 kilogram menjadi subpenyalur resmi Pertamina. Hal ini sebagai langkah penataan distribusi "gas melon". Pengecer merupakan garda terdepan dalam penyaluan LPG subsidi lantaran keberadaannya mudah terjangkau masyarakat.  Peningkatan status pengecer menjadi subpenyalur sebenarnya sudah berlangsung sejak September 2024. Terdapat sekitar 735 ribu pengecer yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Namun hingga akhir 2024 hanya 299 pengecer yang tercatat menjadi subpenyalur, kemudian sebanyak 1.260 pengecer dalam proses pengangkatan. Sedangkan 310 ribu pengecer tidak bersedia menjadi subpenyalur. Kelangkaan "gas melon" di masyarakat beberapa hari terakhir lantaran 310 ribu pengecer tidak bisa mnegakses LPG 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina. Kini pengecer kembali mendapatkan akses tersebut setelah berstatus penyalur. Dengan berstatus subpenyalur maka tidak bisa lagi menjual lebih dari 20 ribu per tabung. Margin subpenyalut ditetapkan sekitar Rp3000-4000 per tabung LPG 3 kg. Adapun harga LPG dari tingkat agen  yang dijual ke pangkalan sebesar Rp 12 ribu per tabung. Dari pangkalan ke pengecer dijual Rp 16 ribu per tabung. (Yetede)

Biang Masalah Penyaluran Subsidi Elpiji Kisruh

05 Feb 2025
SEJAK 1 Februari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji ukuran 3 kilogram dijual di pengecer. Kebijakan ini membuat masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. Imbasnya, distribusi elpiji bersubsidi tersebut terganggu. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pembeli elpiji 3 kg harus antre lama dan panjang. Di sebuah toko grosir di Jalan Bojongkoneng, warga berbaris panjang sambil membawa tabung gas kosongnya yang umumnya berjumlah dua buah. 

Nurohmi, yang biasanya cukup melangkahkan kaki ke warung tetangganya yang berjarak delapan rumah di gang, kini harus mengayuh sepeda sambil membawa sebuah tabung gas melon kosong ke pangkalan yang berjarak sekitar 700 meter. Setelah setengah jam antre, Nurohmi baru bisa membeli elpiji 3 kg seharga Rp 19 ribu per tabung. “Baru hari ini antre gas begini,” ujarnya kepada Tempo, Selasa, 4 Februari 2025.   Alviani, 48 tahun, mengatakan stok gas elpiji 3 kg di warungnya habis. Ia mencari di pengecer langganan dan tempat lain, tapi tidak ada stop. Tidak hanya mencari di pengecer, ia juga sudah mencoba mendatangi hingga dua pangkalan gas. Namun hasilnya nihil. "Di warung saya sudah enggak ada stok, tinggal ini," katanya, Selasa, 4 Februari 2025. 

Pelaku usaha lain, Sumarto, yang berjualan nasi goreng, mengatakan, mulai 1 Februari 2025, dia juga kesulitan mendapatkan gas elpiji di tingkat pengecer. Padahal, sebelum aturan itu berlaku, dia mudah mendapatkan gas LPG 3 kg. Di Tangerang Selatan, Banten, Yonih Binti Saman, 62 tahun, tutup usia setelah antre elpiji 3 kg. Wanita yang memiliki warung kopi dan gorengan ini diduga kelelahan setelah antre selama kurang-lebih dua jam untuk mendapatkan elpiji 3 kg. "Almarhumah sebelum meninggal habis antre gas. Pulang bawa dua tabung gas dan lemas atau gimana, terus dia duduk," ujar Saiful, Ketua RT 01/07 Kelurahan Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menilai larangan pengecer menjual elpiji 3 kg yang diterapkan Kementerian ESDM terlalu mendadak. Selain itu, kebijakan tersebut tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon tersebut. (Yetede)


Kunjungan Masyarakat ke Kawasan Inti IKN Ditutup Dua Hari

05 Feb 2025
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menutup kunjungan masyarakat ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN selama dua hari pada Rabu-Kamis, 5-6 Februari 2025. Penutupan sementara dilakukan seiring proses pemeliharan infrastruktur dasar di wilayah Plaza Seremoni. Dalam rilis informasi pada Rabu, 4 Februari 2025, Otorita IKN menyampaikan kawasan yang ditutup sementara mencakup kawasan Rest Area Nusantara, Taman Kusuma Bangsa, serta kawasan Kementerian Koordinator. Selanjutnya, masyarakat bisa kembali berkunjung pada 7 Januari 2025 dengan sebelumnya mendaftar melalui aplikasi IKNow.

Adapun sebelumnya, Otorita IKN membuka Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa untuk umum sejak 16 September 2024. Masyarakat pun bisa berkunjung setiap hari pada pukul 09.00-17.00 WITA. Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan pembukaan kunjungan ini dilakukan agar masyarakat bisa langsung melihat pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun, masyarakat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui aplikasi IKNOW. Meski dibuka untuk umum, kunjungan dibatasi maksimal 300 orang per hari. Troy mengatakan pembatasan dilakukan karena Otorita IKN mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan, karena proses pembangunan masih berlangsung.

Selama kunjungan, Troy mengatakan, pengunjung wajib menggunakan transportasi umum yang disediakan di titik kumpul, menjaga kebersihan, dan mematuhi arahan petugas di lapangan. “Pengunjung juga dilarang merokok dan memasuki area yang bukan termasuk area kunjungan,” kata Troy melalui keterangan tertulis, Ahad, 15 September 2024. Pengunjung wajib terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW sebelum waktu kunjungan ke Nusantara Titik parkir kendaraan pengunjung sekaligus sebagai titik kumpul awal masuk kunjungan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara ada di Rest Area IKN dan Simpang Trunen (samping RS Hermina) Di titik kumpul pengunjung wajib menunjukkan bukti pendaftaran IKNOW yang valid kepada petugas liaison officers (LO) Setelah pemeriksaan, pengunjung didampingi LO melakukan peperjalanan menggunakan electric vehicle (EV) bus menuju Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. (Yetede)

Prabowo Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga Demi Penghematan

05 Feb 2025
Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tiap Kementerian dan Lembaga melakukan penghematan anggaran berdampak pada pembatalan penawaran beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship Tahun 2025. Keputusan itu juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 31 Januari 2025. Hal ini diterangkan dalam surat bernomor PENG-14/PP.2/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025. Di dalam surat itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni menyatakan pembatalan penawaran beasiswa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025

“Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan,” ujar Wahyu seperti dikutip dari Antara. Ministerial Scholarship adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.  Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Para alumnus Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang.

Adapun untuk tahun ini, program itu dibuka pada 10 Januari dan rencananya ditutup pada 9 Februari. Namun, program dibatalkan sejak keluarnya surat pembatalan yang ditetapkan pada 31 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun. Angka itu terdiri atas anggaran K/L dan transfer ke daerah (TKD) yang masing-masing dipotong Rp 256,1 triliun dan Rp 50,59 triliun. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. (Yetede)