Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Efisiensi Subsidi Energi Agar Anggaran Tidak Bengkak

07 Feb 2025

Pemberian subsidi tanpa basis data yang diverifikasi akan membuat subsidi salah sasaran. Akibatnya, anggaran membengkak tanpa hasil yang optimal. Beberapa hari lalu, elpiji dalam tabung hijau ukuran 3 kilogram sulit didapat. Penyebabnya, pengecer dilarang menjual langsung ke publik. Masyarakat bisa membelinya di pangkalan resmi. Yang terjadi kemudian, antrean pembeli mengular di pangkalan resmi elpiji. Waktu yang dimiliki penjual gorengan, pemilik warung makan, dan rumah tangga pengguna elpiji 3 kg habis untuk mengantre. Padahal, pengusaha mikro dan ultramikro ini sangat bergantung pada gerak usaha. Usaha berhenti, maka pendapatan nol. Kendati akhirnya pengecer boleh kembali menjual elpiji 3 kg, antrean masyarakat itu bagaikan dejavu. Berdasarkan arsip berita Kompas, pernah terjadi situasi serupa, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Setiap kali pasokan atau jaringan pasokannya terganggu, antrean pembeli seketika muncul karena kebutuhan elpiji subsidi tersebut selalu ada.

Sebenarnya, elpiji subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin, seperti dituliskan di badan tabung. Namun, ada saja masyarakat yang secara ekonomi bukan kelompok miskin ikut menikmatinya. Sebab, elpiji 3 kg dijual di pasar secara bebas dan tidak dibatasi hanya untuk masyarakat miskin. Bisa saja, masyarakat yang mestinya tidak berhak mengonsumsi elpiji 3 kg justru menikmati subsidi lebih banyak karena memiliki kemampuan beli yang lebih besar. Mengutip laman Kementerian Keuangan, penyaluran subsidi elpiji terus meningkat, yakni 7,73 juta ton pada 2023 dan 7,9 juta ton pada 2024. Adapun pada 2025 direncanakan sebanyak 8,18 juta ton. Angka penyaluran subsidi elpiji ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terus berkurang, yakni 25,9 juta orang pada Maret 2023 menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024 dan 24,06 juta orang pada September 2024.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, ada target keluaran perlindungan sosial yang bertujuan mengentaskan warga dari kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Target itu, antara lain, program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program bantuan sosial sembako untuk 18,3 juta KPM, dan bantuan langsung tunai desa untuk 2,96 juta KPM. Penyaluran subsidi elpiji termasuk dalam target itu. Berbagai program perlindungan sosial itu mestinya berlandaskan data penerima yang sudah diverifikasi. Pertanyaannya, penerima subsidi elpiji termasuk penerima fasilitas perlindungan sosial yang mana? Jika data sudah ada, seharusnya segera diverifikasi agar tepat sasaran. Jika masih belum lengkap dan benar, benahi sesegera mungkin agar subsidi bisa disalurkan dengan cepat dan tepat. Masyarakat penerima bantuan berhak menerima subsidi tanpa berlama-lama mengantre dan kepanasan. Subsidi kepada yang berhak merupakan efisiensi yang sesungguhnya. (Yoga)

Ekonomi

Pemangkasan Anggaran Berimbas Pada Vaksin-Obat

07 Feb 2025

Efisiensi anggaran belanja Kementerian Kesehatan pada 2025 mencapai 19,6 triliun dari total belanja Rp 105,6 triliun. Efisiensi tersebut akan berdampak pada sejumlah pengadaan layanan kesehatan, termasuk pengadaan obat dan vaksin. Meski demikian, evaluasi akan dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan di masyarakat tidak berkurang. ”Kemarin kita sudah ajukan kepada DPR dan sudah disetujui efisiensi Rp 19,6 triliun. Ada yang disarankan bisa efisiensi dan tidak. Jadi, mungkin ada beberapa realokasi yang diperlukan untuk program prioritas,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui seusai membuka acara ”Orientasi Pusat Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis di RSPPU”, di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Meski begitu, ia mengatakan, realokasi anggaran yang dilakukan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penganggaran program prioritas.

Itu sebabnya pemangkasan anggaran belanja Kementerian Kesehatan juga dilakukan untuk pelaksanaan program prioritas pemeriksaan kesehatan gratis. Dari anggaran pemeriksaan yang sudah diajukan sebelumnya dengan target sasaran 200 juta orang, itu akan dipangkas. ”Kalau yang lakukan (pemeriksaan) cuma 100 juta, kan, anggarannya bisa dikurangi. Tapi, kalau ternyata minatnya banyak, saya yakin pasti Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan akan kasih (tambahan anggaran),” kata Budi. Selain itu, efisiensi ini juga akan berdampak pada anggaran untuk pengadaan vaksin dan obat. Diharapkan, stok obat dan vaksin yang sudah tersedia untuk dua bulan bisa mengantisipasi pengurangan anggaran untuk pengadaan obat dan vaksin pada tahun ini. ”Kita akan melihat lagi selama enam bulan realisasinya di bulan Mei atau Juni untuk melihat penyerapannya seperti apa. Tapi, yang bisa dipastikan adalah kami, pemerintah, Ibu Menteri Keuangan, Pak Presiden,tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan.

Tapi, kita memang harus melakukan penghematan karena memang opportunity untuk melakukan penghematan itu besar,” ujar Budi. Pendanaan luar negeri Terkait dengan rencana penutupan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) oleh Pemerintah AS, Budi mengatakan, kebi-

jakan itu pun akan berdampak pada pendanaan yang diberikan untuk Indonesia. Antisipasi pun telah dilakukan dengan membuka kerja sama bersama negara donor lainnya. ”Kita punya exposure (sumber pendanaan) dari mereka (USAID) sekitar 100 juta dollar AS atau hampir Rp 1 triliun. Beberapa tidak langsung diberikan ke Kementerian Kesehatan, tetapi ke mitra-mitra pihak ketiga. Kekurangan ini pasti akan ada dampaknya, tetapi kita juga masih ada negara donor lain,” tuturnya. Budi mengatakan, pemerintah pun telah berupaya mencari sumber donor lain. Kerja sama telah dilakukan dengan Pemerintah Australia yang berkomitmen untuk pendanaan sekitar 130 juta dollar Australia. (Yoga)

Ekonomi

Trump dan Pemangkasan Anggaran

07 Feb 2025

Berbagai kebijakan dalam dan luar negeri yang menimbulkan banyak ketidakpastian ekonomi menurunkan kepercayaan investor di pasar modal. Pergerakan harga saham dalam Indeks Harga Saham Gabungan pun masih di zona merah dalam sebulan terakhir. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengakui, saat ini, ketidakpastian sedang melanda pasar global. Situasi ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (6/2/2025) menyentuh 6.870 atau turun lebih dari 2 persen dibandingkan posisi pembukaan perdagangan sehari sebelumnya di posisi 7.024. Posisi pembukaan per Kamis ini membawa IHSG pada titik terendah sejak awal 2025. Terhitung sejak penutupan pada hari pertama bursa tahun ini di posisi 7.163, IHSG sudah mengalami pelemahan lebih dari 3 persen. Faktor utama yang memicu kondisi ini menurut Jeffrey, adalah kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap China, serta dinamika ekonomiAS dengan negara lain, seperti Kanada dan Meksiko.

Kebijakan yang telah diumumkan, tetapi kemudian ditunda, menciptakan ketidakpastian yang semakin besar bagi pasar global.Ketidakpastian di pasar global turut berdampak pada nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan, dan rantai pasok global. Dinamika konstelasi ekonomi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis di Indonesia. ”Dengan adanyketidakpastian ini, investor harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investa si, terutama dalam menghadapi kemungkinan fluktuasi yang lebih besar di pasar keuangan domestik,” tuturnya. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan, ketegangan dagang AS dengan mitra utama, seperti China, masih menjadi faktor besar yang memengaruhi pasar keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi domestik.

Tertekannya sektor manufaktur dan ekspor AS karena perang dagang berimbas pada bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang semakin sulit menentukan kebijakan suku bunga acuan. Kegamangan The Fed melanjutkan kebijakan pengetatan suku bunga guna menekan inflasi yang masih tinggi atau justru menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, menurut Andry, akan menentukan keputusan investor asing. Ketidakpastian itu bisa membuat investor asing menahan uangnya untuk masuk ke Indonesia. Apalagi, dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya tumbuh 5,03 persen atau melambat dari 5,05 persen pada 2023 dan 5,31 persen pada 2022 secara tahunan. Pilarmas Investindo Sekuritas, dalam rilis perdagangan bursa siang ini, menyampaikan, selain faktor ekonomi global, pasar juga khawatir pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebagaimana diumumkan Badan Pusat Statistik beberapa haru lalu. (Yoga)

Ekonomi

Hilangnya Gaji Ke-13 dan Ke-14 Perlu Diwaspadai

07 Feb 2025

Peniadaan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 bagi aparatur sipil negara berpotensi mengganggu pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Perekonomian di daerah tujuan mudik juga berpotensi akan terganggu saat kemampuan belanja aparatur sipil negara atau ASN berkurang. Hal itu dikemukakan ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Ia menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya mengatakan, pemerintah sudah melakukan persiapan terkait rencana penghentian gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Namun, Airlangga enggan berkomentar lebih lanjut. ”Dari segi ASN tanyakan ke Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Persiapan sudah ada, ya,” ujarnya singkat dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro belum mau berkomentar soal wacana penghentian gaji ke-13 dan ke-14. ”Saya belum bisa menanggapi, ya,” katanya.

Nailul Huda melanjutkan, sama seperti tenaga kerja pada umumnya, pegawai pemerintah juga mempunyai pengaruh terhadap permintaan secara agregat. Dengan adanya anggaran belanja ekstra bagi para ASN, akan terjadi pertumbuhan secara agregat. Berkaca pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, cairnya gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) atau biasa disebut gaji ke-14 untuk para ASN membuat permintaan barang secara umum meningkat. ”Dampaknya di triwulan yang terdapat bulan Ramadhan dan Lebaran pasti lebih tinggi dibandingkan triwulan lainnya,” ujarnya. Bagaimanapun, katanya, ASN juga melakukan konsumsi yang memiliki dampak berkelanjutan ke sektor lainnya. Perekonomian di daerah yang banyak menjadi daerah tujuan mudik ASN berpotensi akan terganggu ketika ASN berkurang kemampuannya dalam berbelanja.

”Di periode-periode mudik Lebaran, ekonomi di daerah biasanya lebih hidup karena adanya aliran uang tunai yang menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi,” ujarnya. Setiap tahun, kebijakan pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN diatur dalam payung hukum berupa peraturan pemerintah. Pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN tahun lalu diatur dalam PP No 14/2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024. Mengacu aturan tersebut, gaji ke-13 dan THRadalah bentuk apresiasi negara terhadap kinerja dan pengabdian ASN dalam komponen gaji pokok; tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; serta tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sementara untuk tahun ini, pemerintah belum menerbitkan PP yang mengatur tentang pemberian gaji ke-13 dan THR bagi ASN. (Yoga)

Ekonomi

Asosiasi Protes, Pemutihan Utang Macet untuk UMKM

07 Feb 2025

Asosiasi UMKM Indonesia memprotes pelaksanaan kebijakan hapus tagih piutang macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang digelar pemerintah. Sebab, alih-alih membantu seluruh UMKM, kebijakan itu hanya untuk kepentingan perbaikan rapor kinerja perbankan milik negara karena hanya berlaku untuk UMKM nasabah perbankan negara. Protes itu disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/2/2025). Kebijakan hapus tagih kredit macet tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapustagihan Piutang Macet kepada UMKM. Kebijakan ini hanya berlaku untuk piutang macet bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara (BUMN). Ketentuan hapus tagih piutang macet itu meliputi nilai pokok piutang maksimal Rp 500 juta per nasabah dan telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP mulai berlaku.

Kebijakan ini berlaku enam bulan sejak PP diundangkan alias berakhir pada Mei 2025. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan hapus tagih piutang macet menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Realisasi kebijakan hapus tagih tersebut telah menjangkau sekitar 71.000 nasabah. ”Dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI. Nah, tentu ini merupakan capaian yang merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara BRI Microfinance Out- look 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 30 Januari 2025. Edy Misero melanjutkan, kebijakan penghapusan kredit macet hanya diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sementara pelaku UMKM yang bukan nasabah Himbara tidak diperhatikan.

”Padahal, kebijakan itu mestinya kebijakan bersama untuk seluruh pelaku UMKM. Kalau mau adil, pinjam di mana pun akan dihapuskan.Harus ada peluang untuk kesempatan menghapus utang bagi semua UMKM,” katanya Administrasi keuangan Menurut Edy, kebijakan tersebut hanya mementingkan administrasi keuangan dari bank-bank Himbara. Alih-alih menyuarakan kepentingan UMKM, hapus tagih piutang macet tersebut cenderung ditujukan untuk memperbaiki kinerja perseroan dengan menghapuskan riwayat kredit macet. ”Kalau tujuannya menghapus kredit UMKM, harus adil. Kan, katanya mau membantu UMKM, tetapi yang ada hanya untuk UMKM nasabah Himbara, harus tegas itu. Kalau sejak awal dibilang hanya membantu pelaku UMKM yang ada di Himbara, oke kita terima,” tuturnya. Meskipun demikian, Edy mengatakan, fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut setidaknya membantu sejumlah pelaku UMKM yang memiliki riwayat kredit macet di perbankan Himbara. (Yoga)

Ekonomi

Mencari Peluang Pertumbuhan yang Sehat

07 Feb 2025

Laju perekonomian nasional tahun 2025 diyakini masih akan lebih baik dari tahun 2024, walaupun banyak tantangan yang terjadi, baik dari dalam negeri maupun global. Karenanya, pemerintah harus bisa menjalankan iklim investasi dan memberikan kepastian dalam kebijakan terkait investasi, khususnya melalui sejumlah sektor unggulan. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,03% pada 2024, melambat dibandingkan 2023 sebesar 5,05% dan 2022, risiko eksternal menjadi ancaman serius ekonomi, terutama setelah Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Kemenangan Trump bakal memicu era perang dagang, yang memiliki risiko tinggi terhadap stabilitas nilai tukar dan inflasi.

Trump bukan hanya mengobarkan perang dagang, tetapi juga memanaskan kondisi geopolitik, setelah berencana mengambil Jalur Gaza di palestina. Ini diperparah oleh belum jelasnya penurunan suku bunga acuan global, terutama di AS. Sementara IHSG pada Kamis (06/02/2025) sejak awal perdagangan bergerak di zona merah. IHSG ditutup melemah 2,12% atau 148,6 poin ke level 6.875,5. Perdagangan IHSG mencatatkan 20,1 miliar lembar saham senilai Rp 13,5 triliun dari 1,4 juta kali transaksi. Pada saat IHSG berada di zona merah, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih juga melemah. dari data Bloomberg pada pukul 14.59 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.341 per dolar AS atau melemah 48,5 poin (0,30%). (Yetede)

Ekonomi

IHSG Terkoreksi Tajam Hingga 2,12% ke Level 6.875,54

07 Feb 2025

IHSG terkoreksi tajam hingga 2,12% ke level 6.875,54 pada perdagangan Kamis (06/02/2025). Pelemahan ini dipicu oleh sentimen global yang negatif, di antaranya terkait kebijakan tarif dagang Amerika Serikat terhadap beberapa negara serta kehawatiran terhadap perlambatan ekonomi domestik. Meski demikian, sejumlah analis menilai, kondisi ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk mengakumulasi saham-saham berkapitalisasi besar (big caps) yang tengah mengalami koreksi harga. Di antaranya saham-saham berkapitalisasi besar yang mengalami koreskasi adalah saham perbankan. Head of Costumer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi Kasmarandana menjelaskan, volatilitas pasar saham saat ini mashi cukup tinggi, dengan beberapa faktor eksternal yang menjadi perhatian utama. Ia melihat, setidaknya ada faktor utama yang memengaruhi pasar. "Ketiganya yaitu kebijakan tarif dagang AS terhadap Kanada, Meksiko, dan China; potensi relaksasi kebijakan moneter oleh The Fed dan Bank Indonesia; serta stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jika ketiga faktor ini berkembang positif, maka pasar berpotensi mengalami rebound," papar Oktavianus. (Yetede)

Ekonomi

Mimpi Mendorong emiten-emiten BUMN Menjadi Pemain Global

07 Feb 2025

Mimpi mendorong emiten-emiten BUMN menjadi pemain global ditindaklanjuti pemerintah dengan membentuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara setelah UU BUMN terbaru resmi ketok palu. Dalam aksinya, pengelola Danantara akan terbebas dari tuntutan ganti rugi bilamana investasi Danantara tidak menguntungkan. Celah ini bikin ketar-ketir. Sebab, Danantara memegang modal paling sedikit Rp 1.000 triliun. Sebanyak sembilan emiten BUMN akan masuk dalam pengelolaan Danantara pada tahap awal. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), emiten-emiten anggota BUMN Holding Industri Pertambangan alias MIND ID yaitu PT (ANTM) atau Antam, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbbk (TINS), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), serta entitas usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa sebagai aset strategis negara, BUMN berperan vital membangun ekonomi nasional. Karena itu, BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global. Antara lain dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi dan langkah-langkah lain guna menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus dan memberikan nilai tambah. (Yetede)

Ekonomi

Indonesia Akan Segera Punya Government Coal Index

07 Feb 2025

Pemerintah diprediksi akan menggunakan formula baru dalam penetapan harga Batu Bara Acuan (HBA). Niatnya harga acuan teranyar itu menjadi basis perhitungan royalti maupun acuan harga ekspor batu bara, Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Formula HBA ini belum mencerminkan harga batu bara ke depan. Pasalnya penetapan dilakukan satu kali dalam sebulan dan merujuk harga beberapa pekan sebelumnya. Diproyeksikan, HBA teranyar menggunakan pola seperti indeks batu bara pihak swasta yakni penetapan harga setiap jumat untuk proyeksi harga pekan berikutnya. Ketua Indoensia Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menterjemahkan rencana pemerintah dalam menerapakan HBA untuk kegiatan ekspor yakni membentuk Indonesia Government Coal Index. Menurutnya, pembentukan index itu bisa dilakukan pemerintah namun dengan syarat mengubah formula HBA saat ini. "Ini ibaratnya pemerintah menentukan tim sendiri, Indonesian Government Coal Index. Pemerintah membuat panel itu bisa saja. Badan swasta saja bisa masak pemerintah tidak, kalau dalam menentukan parameternya bisa sama dengan HBS tapi dimodifikasi 100% dari pemerintahan," kata Singgih. (Yetede)

Ekonomi

Anggaran Kementerian Dipangkas

07 Feb 2025

DI tengah ribut-ribut dan kisruh pemangkasan anggaran kementerian akibat dana cekak dan kebutuhan program makan bergizi gratis, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara akan bertambah. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu menyatakan anggaran IKN bertambah Rp 8,1 triliun.Pada Desember 2024, Basuki meminta tambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk pembangunan ibu kota baru pada 2025. Kemudian diadakan rapat terbatas (ratas) mengenai perkembangan IKN pada Selasa, 21 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

Lalu diadakan ratas lanjutan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 3 Februari 2025. Setelah rapat, Basuki menyatakan Prabowo telah menyetujui permintaan penambahan anggaran untuk IKN yang ia ajukan. “Kami diminta berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden,” ujar Basuki selepas rapat. Dengan penambahan sebesar Rp 8,1 triliun, artinya total anggaran IKN 2025 sebesar Rp 14,4 triliun. Basuki berujar tambahan anggaran akan digunakan untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lain di IKN. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, yang ikut dalam rapat tersebut, memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut.

Namun ada sejumlah penyesuaian mengingat keterbatasan anggaran karena adanya program prioritas lain, seperti program makan bergizi gratis. “Kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional lima tahun ke depan, terutama pada awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo ini, bisa kami dukung dengan baik,” ujarnya. Penambahan anggaran IKN menjadi sorotan lantaran Kabinet Merah Putih sedang berproses memangkas anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah aturan itu terbit pada 22 Januari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian dan lembaga memangkas anggaran 16 pos belanja hingga Rp 256,1 triliun.