Swasembada Pangan Berpotensi Dongkrak Kebutuhan Pupuk Nasional
Program Swasembada Pangan melalui optimalisasi lahan pertanian dan mencetak sawah baru berpotensi mendongkrak kebutuhan pupuk nasional. Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia diminta mengantisipasi kenaikan. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Badan Pangan Nasional dan sejumlah badan usaha milik negara terkait pangan di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Rapat yang digelar secara hibrida itu juga dihadiri Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi. Anggota Komisi IV DPR, Cindy Monica Salsabila Setiawan, mengatakan, rerata tahunan produksi pupuk subsidi dan nonsubsidi PT Pupuk Indonesia mencapai 14,6 juta ton. Di atas kertas, produksi pupuk tersebut terbilang tinggi. ”Namun, dengan bergulirnya program Swasembada Pangan, kebutuhan pupuk pasti berpotensi meningkat. Kebutuhannya diperkirakan melonjak menjadi 16 juta ton,” ujarnya. Di era kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada pangan, termasuk beras, jagung, dan gula konsumsi.
Untuk merealisasikannya, pemerintah menargetkan dapat mencetak sawah baru dan mengoptimalkan lahan pertanian seluas 3 juta hektar dalam 2-4 tahun mendatang. Pada 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan dapat mencetak 225.000 hektar sawah baru. Selain itu, Kementan juga akan mengoptimalkan 500.000 hektar pertanian dan memasang pompa di 500.000 hektar sawah tadah hujan. Singkong Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR lainnya, Dwita Ria Gunadi, meminta pemerintah memasukkan singkong sebagai komoditas pangan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Hal itu merupakan salah satu permintaan petani singkong yang berunjuk rasa di Lampung. Beberapa tahun terakhir ini, hanya sembilan komoditas pangan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Singkong tak termasuk di dalamnya sehingga para petani singkong terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal.
”Namun, singkong petani justru dibeli murah. Saya harap singkong dimasukkan sebagai komoditas yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi,” katanya. Tanggapan Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, perseroan tentu akan meningkatkan kapasitas produksi pupuk agar kebutuhan pupuk nasional tercukupi. Apalagi dengan melihat Swasembada Pangan menjadi prioritas, pemerintah bisa saja menambahkan alokasi pupuk bersubsidi jika kebutuhannya kurang. Untuk saat ini, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi 9,55 juta ton, terbesar dalam lima tahun terakhir. Anggarannya Rp 44,14 triliun. Adapun total kebutuhan pupuk para petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok Tani (RDKK) 2025 sebanyak 14,5 juta ton. ”Kalau habis, barangkali nanti bisa diusulkan kembali,” ujar Rahmad. Selama ini, tak semua petani yang terdaftar dalam RDKK dapat menikmati pupuk bersubsidi. Hal itu terjadi lantaran alokasi anggaran pupuk bersubsidi terbatas. Soal singkong, Rahmad menjelaskan, Kementan telah memasukkan singkong sebagai komoditas pangan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi pada 2025. (Yoga)
Tags :
#PupukPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023