;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Harga Pulp Jadi Faktor Kunci di Industri Kertas

04 Feb 2025
Kinerja PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) pada tahun 2025 diproyeksikan lebih stabil, didorong oleh fokus pada pengembangan produk hilir dan ekspansi pabrik baru. Analis RHB Sekuritas, Wendy Chandra, meyakini bahwa strategi ini akan memberikan harga jual yang lebih stabil serta meningkatkan volume produksi dan kinerja perusahaan.

INKP menargetkan dua pabrik kertas baru mulai beroperasi pada April dan Juni 2025, dengan 80% produksinya akan diekspor ke China, Filipina, dan Eropa. Produk hilir seperti cangkir kertas dan kemasan makanan juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi perusahaan.

Harga pulp, bahan baku utama kertas, diprediksi akan meningkat pada kuartal I-2025, mencapai US$ 560 per ton, sebelum mencerminkan dampaknya pada pendapatan di kuartal II-2025. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku dan ketidakpastian permintaan global menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi.

Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty, menilai INKP memiliki peluang keuntungan dari selisih nilai tukar, mengingat ekspor berkontribusi 54,62% terhadap pendapatan kuartal ketiga 2024. Ia merekomendasikan buy dengan target harga Rp 12.200 per saham, sementara Wendy Chandra menetapkan target Rp 13.625 per saham.

Sementara itu, Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menyarankan strategi buy on weakness, dengan harga saham yang saat ini berada di level support Rp 6.375 dan resistance Rp 6.900 per saham, sebelum menguji target Rp 7.325 per saham.

Dengan ekspansi pabrik, stabilisasi harga, serta peningkatan ekspor, INKP diperkirakan akan mencetak kinerja lebih positif di tahun mendatang, meskipun tetap menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku dan kondisi ekonomi global.

Saham Buyback, Sinyal Positif Bagi Investor

04 Feb 2025
Sejumlah bank besar pelat merah berencana melakukan buyback saham, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang telah menyiapkan dana Rp 3 triliun. Periode buyback dijadwalkan berlangsung antara 12 Maret 2025 hingga 11 Maret 2026, dengan keputusan akhir menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Maret 2025.

Bank Negara Indonesia (BBNI) juga berencana melakukan buyback, seperti diungkapkan oleh Direktur Utama BBNI, Royke Tumilaar, meskipun nilai dana yang disiapkan belum diumumkan. Sementara itu, Bank Mandiri (BMRI) masih mempertimbangkan opsi buyback, sebagaimana disampaikan oleh Sigit Prastowo, Director of Finance & Strategy BMRI.

Menurut CEO Edvisor.id, Praska Putrantyo, aksi buyback ini menunjukkan optimisme manajemen terhadap valuasi saham yang saat ini masih tergolong murah. Hal ini bisa berdampak positif terhadap harga saham, mengingat saham BBRI telah terkoreksi 26,41%, BBNI turun 16,87%, dan BMRI turun 13,11% secara tahunan.

Sementara itu, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, memproyeksikan kenaikan harga saham BBRI ke Rp 4.600, BBNI ke Rp 5.000, dan BRIS ke Rp 3.350. Ia juga mencatat bahwa BBRI memiliki yield dividen yang menarik.

Aksi buyback ini diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong kenaikan harga saham bank-bank pelat merah tersebut.

Inflasi Tahunan Januari 2025 0,76 Persen

03 Feb 2025
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi secara tahunan pada Januari 2025 merupakan yang paling rendah dalam 25 tahun terakhir. BPS mencatat inflasi tahunan pada Januari kemarin sebesar 0,76 persen, atau terendah sejak tahun 2000. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta pada Senin, 3 Februari 2025. "Inflasi tahunan year on year pada Januari 2025 ini adalah terendah sejak Januari tahun 2000," kata Amalia. Pada Januari 2000, inflasi yang tercatat adalah sebesar 0,28 persen secara tahunan. Saat itu, Indonesia sedang mengalami periode penurunan harga-harga komoditas setelah lonjakan saat krisis ekonomi 1998.

Sementara itu, pada Januari 2025, BPS mencatat terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi 105,99. Angka tersebut naik sebesar 0,76 persen dari Januari 2024 yaitu sebesar 105,19 poin. BPS menyampaikan inflasi tahunan 0,76 persen pada Januari 2025 terpengaruh oleh beberapa faktor. Di antaranya inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan laju inflasi 3,69 persen dan berandil 1,07 persen terhadap keseluruhan. Dalam kelompok tersebut, komoditas yang berandil paling besar terhadap inflasi adalah minyak goreng dengan 0,14 persen dan sigaret kretek mesing dengan 0,12 persen. "Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi cukup besar adalah cabai rawit, kopi bubuk dan beras," ucap Amalia.

Selain itu, BPS menyampaikan komoditas lain yang berandil cukup besar terhadap inflasi tahunan Januari 2025 adalah emas perhiasan dengan 0,36 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah mengalami deflasi terdalam dengan 1,39 persen. Pada Januari 2025, Indonesia juga mengalami deflasi sebesar 0,76 persen secara bulanan atau month-to-month. Amalia deflasi 0,76 persen dihitung dari penurunan harga pada Januari 2025 dari Desember 2024. "Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025," kata Amalia. Amalia berujar deflasi pada Januari 2025 ini merupakan yang pertama kali sejak beberapa bulan terakhir. "Deflasi bulanan pada Januari 2025 ini merupakan deflasi pertama setelah terakhir kali terjadi di September 2024," ucap dia. (Yetede)

Persaingan Ketat di Segmen Premium

03 Feb 2025

Meskipun ada peningkatan penjualan retail mobil premium di Indonesia yang mencerminkan kuatnya kepercayaan konsumen terhadap segmen ini, penurunan tajam dalam setahun terakhir memberikan sinyal peringatan bagi para produsen yang bersaing di pasar kendaraan mewah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah peralihan konsumen dari mobil premium ke kendaraan listrik, yang semakin populer dan menjadi kebutuhan pasar di masa depan.

Menurut beberapa tokoh industri otomotif, pabrikan mobil premium harus berinovasi dan menghadirkan kendaraan listrik premium untuk tetap bersaing di pasar nasional. Kehadiran merek-merek baru turut memberi tekanan, namun juga membuka peluang bagi pabrikan lama untuk meningkatkan kualitas produk dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi konsumen Indonesia. Pemerintah, di sisi lain, perlu meninjau regulasi pajak, terutama PPN dan pajak daerah, yang berpotensi menghambat daya beli konsumen, termasuk di segmen mobil premium.

Langkah Indonesia Hadapi Proteksionisme AS

03 Feb 2025

Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, kebijakan perdagangan AS akan memasuki era yang lebih konservatif, termasuk penerapan tarif impor untuk negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS. Kebijakan ini berpotensi memicu "perang dagang", terutama dengan China, yang dapat menurunkan volume perdagangan global. Ini akan berdampak pada Indonesia, karena China merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Penurunan ekspor produk China ke AS bisa berimbas pada ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, AS juga menghadapi masalah inflasi yang tinggi, yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih proteksionis dan tekanan pada nilai tukar dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Untuk itu, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) diharapkan dapat memperkuat kerjasama perdagangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, mengingat kontribusi besar negara-negara BRICS terhadap ekspor Indonesia.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia (BI) juga mengoptimalkan kebijakan moneter, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valuta Asing (SUVBI), dan kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya dalam sektor-sektor yang memiliki kapasitas tinggi untuk menyerap tenaga kerja.

Dengan kebijakan yang pro-growth dan pro-kerja, diharapkan porsi pekerja formal yang terdampak pandemi Covid-19 dapat meningkat, mendukung stabilitas ekonomi, dan membantu memulihkan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar global.

Kendaraan Premium Kian Canggih dengan Teknologi Mutakhir

03 Feb 2025

Segmen pasar kendaraan premium di Indonesia semakin menjanjikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kendaraan ramah lingkungan dan teknologi canggih. Luther T. Panjaitan, Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia, menekankan bahwa kehadiran DENZA, sub-brand premium BYD, menjadi bukti komitmen perusahaan untuk menawarkan kendaraan premium yang menggabungkan teknologi terkini dengan harga yang kompetitif. BYD berfokus pada inovasi teknologi untuk menarik konsumen Indonesia, khususnya di segmen kendaraan listrik (NEV), yang diprediksi akan terus berkembang.

Untuk memenangkan pasar premium, BYD akan segera membuka jaringan dealer di berbagai wilayah Indonesia, meningkatkan layanan pelanggan seperti hotline 24 jam, dan menyediakan fasilitas pengisian daya eksklusif. Kehadiran merek-merek baru, termasuk DENZA, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan pasar otomotif Indonesia, terutama untuk kendaraan listrik. Saat ini, BYD telah meraih 36% pangsa pasar NEV di Indonesia pada 2024.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah edukasi masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik, termasuk efisiensi biaya operasional dan kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon. BYD berharap dukungan dari pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian daya, serta kebijakan yang mendukung ekosistem kendaraan listrik, dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, BYD optimis dapat memperkuat posisinya di pasar otomotif Indonesia, khususnya di segmen premium.

Masuknya Kereta China ke Indonesia, Apa Dampaknya?

03 Feb 2025

Kedatangan kereta baru yang diimpor dari CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan KAI Commuter. Joni Martinus, VP Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), menyatakan bahwa kereta pertama telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 31 Januari 2025 dan setelah melalui pengujian pabrik, kereta ini akan menjalani uji dinamis sebelum dapat digunakan. Pengadaan 11 rangkaian kereta impor dari China, yang dijadwalkan selesai dalam 13 bulan, adalah bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak akibat peningkatan volume penumpang, terutama setelah diterapkannya Gapeka 2025.

Sementara itu, KAI Commuter juga terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa pengadaan kereta tepat waktu dan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan, terutama di wilayah Jabodetabek. Kebutuhan investasi untuk pengadaan 35 rangkaian kereta pada 2025 diperkirakan mencapai Rp9,1 triliun, yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman sindikasi bank. Meski begitu, kereta produksi PT INKA juga tetap dipastikan akan masuk sesuai jadwal, dengan pengadaan tambahan 12 trainset pada 2026.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh KAI Commuter bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi layanan kereta api, menciptakan kenyamanan bagi penumpang, serta mendukung target proyeksi jumlah pengguna yang terus meningkat.

Penurunan IHSG Februari dan Harapan Sejarah Berulang

03 Feb 2025
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal tahun 2025 mengalami fluktuasi akibat pelemahan nilai tukar rupiah, arus keluar dana asing, serta kebijakan Bank Indonesia (BI) dan The Fed. Namun, Februari berpotensi menjadi bulan pemulihan, didorong oleh penyesuaian portofolio investor dan musim rilis laporan keuangan tahunan.

Vice President Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, menjelaskan bahwa IHSG terdampak oleh beberapa sentimen utama, seperti Trump effect akibat pelantikan kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, serta kebijakan BI yang memangkas suku bunga sebesar 25 bps. Namun, Audi optimis IHSG bisa kembali menguat, dengan estimasi pergerakan di support 6.950 dan resistance 7.464 sepanjang Februari.

Technical Analyst BRI Danareksa Sekuritas, Reyhan Pratama, menilai bahwa IHSG sering mengalami pemulihan setelah volatilitas di Januari. Menurutnya, stabilitas ekonomi domestik dan stimulus fiskal dapat menjadi katalis positif, meskipun masih ada risiko dari kebijakan tarif AS dan ekonomi global. Reyhan memperkirakan IHSG bergerak di kisaran 6.937-7.470 bulan ini.

Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, juga melihat bahwa ekonomi AS dan China masih akan memengaruhi arus dana asing ke pasar saham Indonesia. Dia memperkirakan IHSG akan bergerak di 7.016-7.444 dalam sebulan ke depan.

Sementara itu, dana asing mulai kembali masuk ke saham big caps, terutama di sektor perbankan. Direktur Kanaka Hita Solvera, Daniel Agustinus, menyoroti bahwa saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia (BBNI) mengalami net buy asing yang signifikan. Buyback saham senilai Rp 3 triliun yang dilakukan BBRI menjadi faktor utama yang menarik investor.

Di sisi lain, Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih, menyarankan strategi buy on weakness bagi investor yang ingin masuk ke saham dengan historis yield dividen menarik, menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah rilis laporan keuangan tahunan.

Inflasi Stabil, Prospek Ekonomi Masih Terkendali

03 Feb 2025
Inflasi di awal tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali, meskipun ada faktor musiman seperti libur panjang akhir tahun dan perayaan Imlek. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, memperkirakan inflasi Januari mencapai 0,3% month to month (mtm) dan 1,83% year on year (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Menurutnya, tren ini menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat yang didukung kebijakan moneter proaktif Bank Indonesia.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, memprediksi inflasi Januari di 0,36% mtm dan 1,90% yoy, dengan penyebab utama lonjakan harga cabai merah dan kenaikan harga emas. Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax, meskipun dalam skala kecil.

Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperkirakan inflasi Januari di 0,4% mtm dan 1,94% yoy, dengan inflasi inti sedikit meningkat akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga emas. Namun, ia menilai inflasi masih terkendali karena permintaan yang berkurang setelah musim liburan serta harga yang diatur pemerintah tetap stabil.

Para ekonom memproyeksikan inflasi Februari hingga Maret 2025—yang bertepatan dengan Ramadan—akan tetap terjaga, seiring stabilnya harga pangan dan energi. David Sumual bahkan memperkirakan inflasi bisa kembali melambat ke 1,5% yoy pada periode tersebut. Namun, Josua Pardede menilai inflasi tahunan bisa meningkat ke 2% yoy, terutama karena revisi aturan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah.

DPR dan Pemerintah Percepat Revisi UU BUMN

03 Feb 2025
Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah mencapai tahap akhir dan rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (4/2). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pembahasan telah melibatkan berbagai pihak dan tidak ada alasan untuk menunda pengesahannya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Adi, menekankan bahwa revisi UU BUMN memiliki urgensi tinggi untuk memperkuat BUMN dan perekonomian nasional, sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat, bahkan pada hari libur. Sementara itu, Ketua Panitia Kerja RUU BUMN, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), menjelaskan bahwa daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU ini telah dibahas dengan total 2.411 item, di mana sebagian besar telah disetujui pada 31 Januari 2025.

Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dividen BUMN. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, berharap bahwa dengan revisi ini, BUMN bisa menjadi motor penggerak industri berbasis sumber daya alam, termasuk nikel, bauksit, dan tembaga.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai bahwa pembentukan BPI Danantara akan meningkatkan daya saing BUMN, terutama di kancah internasional. Menurutnya, jika BUMN masih dikelola dalam birokrasi kementerian, maka ekspansinya akan terhambat.