Mimpi mendorong emiten-emiten BUMN menjadi pemain  global ditindaklanjuti pemerintah dengan membentuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara setelah UU BUMN terbaru resmi ketok palu. Dalam aksinya, pengelola Danantara akan terbebas dari tuntutan ganti rugi bilamana investasi Danantara tidak menguntungkan. Celah ini bikin ketar-ketir. Sebab, Danantara memegang modal paling sedikit Rp 1.000 triliun. Sebanyak sembilan emiten BUMN akan masuk dalam pengelolaan Danantara pada tahap awal. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), emiten-emiten anggota BUMN Holding Industri Pertambangan alias MIND ID yaitu PT (ANTM) atau Antam, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbbk (TINS), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), serta entitas usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa sebagai aset strategis negara, BUMN berperan vital membangun ekonomi nasional. Karena itu, BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global. Antara lain dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi dan langkah-langkah lain guna menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus dan memberikan nilai tambah. (Yetede)

Pemerintah diprediksi akan menggunakan formula baru dalam penetapan harga Batu Bara Acuan (HBA).  Niatnya harga acuan teranyar itu menjadi basis perhitungan royalti maupun acuan harga ekspor batu bara, Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Formula HBA ini belum mencerminkan harga batu bara ke depan. Pasalnya penetapan dilakukan satu kali dalam sebulan dan merujuk harga beberapa pekan sebelumnya. Diproyeksikan, HBA teranyar menggunakan pola seperti indeks batu bara pihak swasta yakni penetapan harga setiap jumat untuk proyeksi harga pekan berikutnya. Ketua Indoensia Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menterjemahkan rencana pemerintah dalam menerapakan HBA untuk kegiatan ekspor yakni membentuk Indonesia Government Coal Index. Menurutnya, pembentukan index itu bisa dilakukan pemerintah namun dengan syarat mengubah formula HBA saat ini. "Ini ibaratnya pemerintah menentukan tim sendiri, Indonesian Government Coal Index. Pemerintah membuat panel itu bisa saja. Badan swasta saja bisa masak pemerintah tidak, kalau dalam menentukan parameternya bisa sama dengan HBS tapi dimodifikasi 100% dari pemerintahan," kata Singgih. (Yetede)

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melempem belakangan ini menjadi indikasi bahwa pasar saham Indonesia rentan terhadap sentimen global dan domestik. Penurunan IHSG yang signifikan, yang tercatat anjlok 2,12% pada 6 Februari 2025, di tengah kinerja pasar regional yang menguat, mengindikasikan adanya reaksi negatif terhadap berbagai faktor, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kebijakan pemerintah yang membangkitkan reaksi pasar negatif, misalnya terkait dengan distribusi LPG dan penghematan anggaran aparatur sipil negara (ASN).

Para analis, seperti Herditya Wicaksana dari MNC Sekuritas dan Adityo Nugroho dari Mirae Asset Sekuritas, memberikan pandangan yang beragam. Wicaksana memperkirakan IHSG akan menghadapi tekanan lebih lanjut, dengan potensi penurunan lebih dalam, terutama dipengaruhi oleh saham bank-bank besar yang terkoreksi. Sementara itu, Adityo Nugroho masih mempertahankan proyeksi IHSG hingga akhir tahun di level 8.000, dengan harapan pemulihan akan terjadi jika tekanan berita negatif mereda dan arus dana asing kembali mengalir ke Indonesia.

Beberapa analis, seperti Arief Budiman dari Ciptadana Sekuritas dan Erindra Krisnawan dari BRI Danareksa Sekuritas, memutuskan untuk memangkas target IHSG. Arief memangkas targetnya dari 8.400 menjadi 7.850, dengan alasan sulitnya mencapai target tersebut setelah kinerja IHSG yang negatif pada 2024. Krisnawan dan Wilastita Muthia Sofi juga menyoroti dampak kebijakan perdagangan global, khususnya terkait tarif impor Donald Trump, yang dapat mempengaruhi pasar Indonesia melalui nilai tukar dan penjualan aset berisiko tinggi.

Menanggapi kondisi ini, Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menyarankan investor untuk berhati-hati dan memperhatikan analisis kebijakan pemerintah, reaksi negara lain, serta tren pasar. BEI juga tengah menyiapkan instrumen keuangan baru, seperti short selling dan intra-day short selling, untuk membantu investor mengelola portofolio mereka di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan.

Secara keseluruhan, meskipun IHSG menghadapi tekanan yang cukup besar, investor disarankan untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan pasar dengan cermat, sambil memanfaatkan instrumen keuangan baru yang disiapkan oleh BEI.

Upaya besar yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menghadapi tantangan anggaran yang dipangkas pada 2025. Meskipun anggaran kementeriannya dipotong sebesar Rp3,66 triliun, Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa target pembangunan rumah sebanyak 220.000 unit melalui program FLPP tetap akan dijalankan. Ia juga menjelaskan pentingnya efisiensi dalam belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden dan berjanji untuk mengimplementasikan skema pembiayaan kreatif agar program pembangunan rumah ini tetap tercapai.

Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperluas penyaluran FLPP dan menggaet investor swasta serta investasi asing untuk mendukung pembangunan rumah, seperti yang telah dilakukan dengan investor dari Qatar dan UAE. Selain itu, Maruarar mengungkapkan realisasi KPR subsidi yang cukup signifikan, mencapai 93.484 unit hingga awal Februari 2025. Namun, tantangan masih ada, seperti penundaan penyaluran FLPP yang dikhawatirkan akan membebani pelaku usaha dan developer properti. Ketua Umum REI, Joko Suranto, menekankan perlunya percepatan penyaluran agar 17.000 unit rumah siap huni tidak batal disalurkan.

Pada sisi lain, masalah sertifikat rumah bermasalah yang terjadi di Bank BTN juga mencuat, dengan sisa 38.144 sertifikat bermasalah per akhir 2024, yang turun signifikan sejak 2018. Meskipun begitu, BTN telah melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk mengurangi risiko yang dapat timbul akibat masalah ini.