Persetujuan Paris, AS, dan Kita Kesepakatan Mengenai Iklim
Amerika Serikat keluar dari Kesepakatan Paris. Ini sudah ketiga kalinya AS keluar dari kesepakatan internasional mengenai iklim. Akan tetapi, baru kali ini keluarnya AS dari kesepakatan iklim membuat Pemerintah Indonesia mempertimbangkan keikutsertaannya di kesepakatan itu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertanyakan kenapa Indonesia tetap ikut di Persetujuan Paris (Paris Agreement/PA) bila AS tidak. Utusan Khusus yang juga adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, bahkan mengatakan PA tak lagi relevan bagi Indonesia. Agak aneh untuk bertanya seberapa relevan PA bagi Indonesia, di saat banyak tempat sedang dilanda bencana hidroklimat luar biasa secara hampir berbarengan. Walau mungkin belum sempurna, PA adalah langkah penting dari kerja sama dunia dalam menghadapi krisis iklim yang kian parah.
Sepanjang sejarah, AS memang tak pernah mau mengikat diri pada perjanjian internasional mana pun, dengan beberapa pengecualian. Mandat luar negerinya terlalu sempit untuk bisa bernegosiasi terlalu banyak. Contohnya, AS tak pernah, dan menjadi satu-satunya negara yang tak menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati (UNCBD). Bahwa AS menandatangani dan akhirnya meratifikasi PA, sebetulnya sebuah pengecualian ketimbang sesuatu yang biasa. Seberapa penting AS? Seberapa penting AS ada di PA untuk Indonesia? Penting, tetapi juga tak penting-penting amat. Pada 2023, AS menyumbang 5,9 miliar ton (gigaton/GT) emisi CO2, sekitar 12,6 persen emisi dunia, di bawahChina (14 GT, 32,9 persen) sebagai pengemisi terbesar saat ini. Walau cukup besar dan masih menduduki tempat kedua dunia, emisi AS sesungguhnya memperlihatkan penurunan dari 7 GT pada 2000. Empat dari 13 tahun antara 2010 dan 2023 (2016-2020), AS berada di luar PA.
Keluarnya AS dari PA hanya bisa dilakukan melalui proses exit selama empat tahun (2016-2020), di mana selama periode Trump emisi AS turun dari 6,1 GT menjadi 5,6 GT. Empat bulan setelah AS resmi keluar, Presiden Joe Biden memasukkan AS kembali ke PA di 2021. Emisi 2020-2023 malah naik dari 5,6 GT ke 5,9 GT. Saat AS keluar dari PA, China dan Uni Eropa segera mengambil alih kepemimpinan iklim dunia dengan cukup agresif. China memang masih menjadi sumber emisi terbesar dunia saat ini, tetapi sebagai sebuah negara, China pada 2024 justru telah mencapai target energi terbarukan yang seharusnya dicapai pada 2030. Enam tahun lebih cepat, dan telah memasang pembangkit surya dan bayu paling banyak sedunia. Emisi China meningkat rata- rata 7,4 persen per tahun pada 2000-2011, tetapi melambat menjadi 1,6 persen per tahun pada 2011-2023. Jadi, terlepas dari keluar-masuknya AS ke perjanjian iklim dunia, keekonomian memperlihatkan bahwa energi terbarukan telah meninggalkan energi fosil cukup jauh. Tahun lalu, 30 persen kapasitas pembangkitlistrik dunia adalah terbarukan. (Yoga)
Tags :
#InternasionalPostingan Terkait
Eskalasi Konflik Amerika Serikat – Iran
03 Feb 2026
Perdagangan AS-China
30 Jun 2025
Perang Global Picu Lonjakan Utang
25 Jun 2025
Ketegangan AS–Iran Tekan Sentimen Pasar Global
23 Jun 2025
Pasar Dalam Tekanan
23 Jun 2025
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023