Ekspor Cip Ancam 120 Negara Mengikuti Aturan AS
Serikat terus berupaya mengembalikan kejayaan sebagai pemimpin industri cip dan semikonduktor. Menjelang hari-hari terakhir pemerintahannya, Presiden Joe Biden mengusulkan kerangka kerja baru tentang ekspor cip canggih untuk pengembangan kecerdasan artifisial. Jika aturan itu berlaku, 120 negara bisa merugi. Kerangka kerja baru tersebut menetapkan, akses cip untuk sekitar 20 negara sekutu dan mitra utama tidak akan dibatasi. Negara-negara itu, antara lain, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Jepang, Belanda, Korea Selatan, dan Inggris. Taiwan masuk dalam kelompok itu. Beberapa negara lain akan menghadapi pembatasan pada cip yang dapat diimpor. Meski target dari ketentuan itu adalah China, kebijakan itu menimbulkan kekhawatiran pada pelaku industri dan pejabat Uni Eropa. Penyebabnya, tidak semua anggota UE mendapat akses. Negara lain yang terancam memperoleh akses terbatas pada cip, antara lain, Meksiko, Portugal, Israel, dan Swiss.
”Jika China, dan bukan AS, yang menentukan masa depan kecerdasan artifisial atau AI di planet ini, saya rasa taruhannya sangat besar,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, Senin (13/1/2025). Ia menekankan, kerangka kerja itu akan memastikan aspek AI termutakhir berkembang di AS dan sekutu ketimbang di negara-negara lain. Dengan demikian, negara di luar sekutu dapat membeli hingga 50.000 pemrosesan grafis per negara. Di samping itu, ada kesepakatan antarpemerintah untuk menaikkan batas pembelian sampai 100.000 unit apabila tujuan energi terbarukan dan keamanan teknologi negara itu selaras dengan kepentingan Washington. Lembaga di negara tertentu boleh mengajukan status hukum yang memungkinkan pembelian hingga 320.000 pemrosesan grafis canggih selama dua tahun. Namun, akan ada batasan seberapa banyak kapasitas komputasi AI yang bisa ditempatkan di luar negeri oleh perusahaan dan lembaga lain.
Di samping itu, pesanan cip komputer yang setara dengan 1.700 pemrosesan grafis canggih tidak memerlukan lisensi impor atau masuk hitungan batas cip nasional di antara standar lain yang ditetapkan oleh kerangka kerja tersebut. Pengecualian ini bisa membantu memenuhi kebutuhan universitas dan lembaga medis, bukan pusat data Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan, sangat penting untuk mempertahankan kepemimpinan AS dalam bidang AI dan pengembangan cip komputer terkait AI. Teknologi AI yang berkembang pesat memungkinkan komputer menulis novel, membuat terobosan penelitian ilmiah, mengotomatisasi kendaraan, serta mendorong transformasi ekonomi dan peperangan. ”Usulan kerangka kerja tersebut dirancang untuk menjaga teknologi AI yang paling canggih dan memastikannya terhindar dari tangan musuh, tetapi juga memungkinkan penyebaran dan pembagian manfaat yang luas dengan negara-negara mitra,” kata Raimondo. (Yoga)
Tags :
#Amerika SerikatPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023