Ekonomi
( 40733 )Kinerja Industri, Syariah Tetap Tangguh di Tengah Pandemi
Kinerja industri keuangan syariah disebut tetap tangguh, di tengah pandemi yang tecermin pada fungsi intermediasi dan pertumbuhan total aset. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan industri keuangan syariah berhasil tumbuh mengesankan selama 3 dasawarsa sejak bank syariah berdiri pertama kalinya di Tanah Air.
Hingga September 2020, Sri Mulyani memaparkan total aset keuangan syariah, tidak termasuk saham, telah mencapai Rp1.710,16 triliun atau setara dengan US$114,64 miliar dengan pangsa pasar 9,69%. Aset tersebut meliputi aset perbankan syariah sebesar Rp575,85 triliun, industri keuangan bukan bank yang syariah sebesar Rp111,44 triliun, dan pasar modal syariah sebesar Rp1.022,87 triliun. Dari sisi aset, perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu naik 10,97 persen secara tahunan, dibandingkan dengan bank konvensional yang pertumbuhannya tercatat sebesar 7,7% secara tahunan
OJK pun menyambut positif pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk., hasil merger tiga bank syariah BUMN agar
menjadi katalis perkembangan keuangan syariah nasional karena bisa menjamah segmen mikro
Pemulihan Manufaktur, Industri Keramik Kian Kokoh
Industri keramik nasional terus bergeliat dan makin membaik setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Produsen keramik memproyeksikan rerata utilisasi pada 2021 akan meningkat ke level 72,5%, kendati sebelumnya sempat anjlok hingga 30% pada kuartal II/2020. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan sejumlah faktor yang mendukung pemulihan industri keramik lebih cepat, di antaranya stimulus penurunan harga gas tertentu yakni US$6 per MMBtu dan pemberlakuan safeguard untuk produk impor China, India, dan Vietnam sebagai upaya mendukung industri dalam negeri.
Dari sisi produksi, dia memproyeksikan pada 2021 akan mendekati 400 juta m2. Jika angka itu tercapai, maka Indonesia berpotensi memperbaiki peringkat produsen terbesar di dunia menjadi ranking 6 atau 7, naik dari posisi pada 2019 di peringkat 8.
Proyek Strategis Nasional, Waskita Garap 26 Proyek di Jawa
PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyatakan terlibat dalam pembangunan 44 proyek strategis nasional dengan porsi terbanyak di Pulau Jawa. Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono menjelaskan, dari total 44 proyek strategis nasional (PSN), sebanyak 26 proyek ada di Jawa.
Dari total proyek garapan perseroan, dia menegaskan sektor pekerjaannya yaitu seputar konektivitas, sumber daya air, kelistrikan, dan proyek gedung. Beberapa proyek PSN yang telah selesai dibangun emiten berkode saham WSKT itu misalnya tol layang JakartaCikampek II, tol Kanci-Pejagan, tol Pejagan-Pemalang, tol Pemalang-Batang, dan tol Batang-Semarang. Selain itu, jalan tol Solo-Ngawi, tol Ngawi-Kertosono, tol SalatigaKartasura, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Kertajati Majalengka, serta Bendungan Gondang. Destiawan juga menjamin 11 ruas jalan tol yang akan didivestasikan pada 2021 telah sesuai dengan kriteria premium yang bakal menarik bagi investor.
Gula Konsumsi, Impor Jadi Opsi Amankan 2021
Indonesia diproyeksi mengimpor gula mentah sebanyak 646.944 ton untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada rentang Januari—Mei 2021. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, usulan volume impor tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi teknis yang dilaksanakan pada 23 November 2020 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Alokasi impor diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan Permenperin No. 10/2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam Rangka Pembangunan Industri Gula. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud tidak langsung menjawab ketika Bisnis meminta konfirmasi.
Namun, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengungkapkan volume impor merupakan insentif bagi pabrik dan besaran alokasinya mengacu pada neraca gula. Rochim menambahkan alokasi tersebut masih bersifat tentatif dan bisa berubah sesuai perkembangan neraca gula. Berdasarkan perkiraan Kementerian Pertanian, stok akhir gula pada 2020 ditaksir mencapai 1,47 juta ton.
Alokasi impor sebagai tindak lanjut Permenperin No. 10/2017 telah dilaksanakan pada 2019 dan 2020 dengan volume masing-masing 470.802 ton dan 401.440 ton. Guna menanggulangi permasalahan stok dan harga gula yang terjadi pada semester I/2020, pemerintah juga menugasi 3 BUMN untuk mengimpor 150.000 ton gula kristal putih (GKP).
Kegiatan Daur Ulang, Industri Limbah Plastik Prospektif
Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia meyakini konsumsi bahan baku plastik daur ulang akan meningkat hingga 2030 jika Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen diterapkan secara konsisten.
Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Christine Halim mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen dengan kewajiban pengurangan volume sampah plastik setidaknya 30% dengan cara membatasi timbulan sampah, mendaur ulang, dan pemanfaatan kembali.
Christine menyatakan tidak semua kemasan plastik dapat meningkatkan konsumsi bahan baku plastik daur ulang. Christine mencontohkan produk minyak goreng yang harus menggunakan kemasan fleksibel untuk menjaga kesegaran produk dalam waktu yang lama.
Di sisi lain, dia menyayangkan pelaksanaan peta jalan KLHK tersebut tidak mengikat. Alhasil, peta jalan tersebut tidak dapat memberikan sanksi pada pabrikan yang tidak menjalankan pemakaian bahan baku plastik daur ulang.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan KLHK pada 2019, total botol PET yang diproduksi di dalam negeri hanya mencapai sekitar 100.000 ton. Adapun, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) mendata memproduksi kemasan plastik mendominasi penggunaan bahan baku plastik hingga 2,25 juta ton per tahun. Federasi Kemasan Indonesia juga mencatat kemasan plastik kaku hanya berkontribusi sekitar 15%, sedangkan plastik fleksibel mendominasi hingga 45%. Dengan kata lain, plastik yang menarik untuk didaur ulang oleh pabrikan hanya sekitar 338.100 ton per tahun dari total produksi plastik nasional sekitar 5,6 juta ton per
tahun. Christine juga menyatakan perbaikan performa industri daur ulang plastik ke posisi prapandemi Covid-19 belum selesai pada 2021
Sementara itu, Direktur Kemitraan Industri Inaplas Budi Susanto Sadiman mendukung target 30% bahan baku plastik daur ulang di kemasan pada 2030. Alasannya, peningkatan kandungan bahan daur ulang itu tidak akan mengikis pertumbuhan konsumsi plastik virgin. Sejauh ini, kebutuhan plastik virgin bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan mengatakan Indonesia berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan dan untuk memerangi limbah plastik dan sudah menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Presiden Nomor 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang di dalamnya memuat Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik di Laut Tahun 2018—2025.
Strategi Investasi Modal Ventura, Suntikan Dana Ke Tekfin Masih Meriah
Suntikan dana dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan teknologi finansial diproyeksi masih meriah pada 2021 kendati otoritas mengeluarkan aturan baru. Bendahara Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amsevindo), Edward Ismawan Chamdani menilai untuk perusahaan teknologi finansial (tekfin) pemberi pinjaman atau financial technology peer-to-peer (P2P) lending aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru bertujuan untuk menyaring mana pemain yang benarbenar serius dalam menjalankan bisnisnya. Dari penerapan aturan tersebut, perusahaan modal ventura bisa mendapatkan gambaran lebih jelas terkait dengan perusahaan yang masih menawarkan peluang moncer sehingga dampaknya positif terhadap investasi ke depan.
Direktur Utama PT Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro mengungkap hal serupa. Prospek dan kinerja perusahaan tekfin makin jadi prioritas. Menurutnya, apabila suatu platform P2P lending butuh modal karena terganjal aturan, dan berminat memperoleh pendanaan dari MV, platform tersebut harus siap membuat presentasi kinerja yang meyakinkan. Beberapa indikator seperti penyaluran pinjaman, jumlah pinjaman beredar, pendapatan dan rasio kredit macet tetap menjadi perhatian.
Sekadar informasi, hingga akhir 2020, tercatat sebanyak 16 transaksi pendanaan ke sektor fintech telah disalurkan, dengan 10 pendanaan yang nilainya terungkap mencapai US$360 miliar. Beberapa pemain di sektor P2P lending yang mendapatkan dana segar dari investor di periode 2020 ini, di antaranya Investree pada April dan November, KoinWorks pada April dan Mei, Modalku pada April, AwanTunai pada Juli, serta Pintek pada Mei dan Desember
Lima Perusahaan Digital Asing Belum Stor PPN
Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berasal dari transaksi perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) alias e-commerce, hingga 23 Desember 2020, pemerintah pun telah berhasil mengumpulkan penerimaan Rp 616 miliar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atas transaksi PMSE.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak tersebut berasal dari setoran PPN 23 perusahaan digital. Dikatakan lebih lanjut bahwa terdapat lima perusahaan digital asing yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan menyetor PPN.
Hingga saat ini, pemerintah telah menunjuk 46 perusahaan digital asing dan dalam negeri sebagai pemungut PPN 10%. Beberapa di antaranya, yakni Shopee, Netflix, JD.ID. Adapun pemungutan PPN telah berlaku sejak Agustus lalu. Kebijakan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 /2020.
Eropa Mulai Vaksinasi Warga
Negara-negara Eropa hari Minggu (27/12/2020) mulai memvaksinasi warganya, terutama warga kelompok rentan, termasuk manula dan petugas kesehatan, serta sejumlah politisi.
Vaksinasi massal di seluruh Uni Eropa, dengan penduduk hampir 450 juta jiwa, menjadi bagian langkah penting untuk mengakhiri pandemi yang telah menewaskan lebih dari 1,7 juta orang di seluruh dunia dan melumpuhkan ekonomi.
Secara keseluruhan, tercatat lebih dari 16 juta kasus Covid-19 di 27 negara anggota UE, dengan sedikitnya 336.000 orang meninggal. Dengan penduduk 450 juta jiwa, UE telah mengamankan kontrak pembelian lebih dari 2 miliar vaksin. Ditargetkan semua warga dewasa di wilayah UE divaksin selama 2021.
Dorongan vaksinasi di Eropa semakin mendesak terkait kekhawatiran akibat varian baru virus penyebab Covid-19, yang muncul di Inggris. Swedia dan Perancis melaporkan mendeteksi kasus varian baru itu.
Kasus Asabri, Rugi Negara Ditaksir Rp17 Triliun
Kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri dinilai mencapai Rp17 triliun. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan taksiran kerugian negara dari dugaan korupsi di tubuh Asabri berasal dari komunikasi terakhir dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait dengan hasil investigasi.
Direktur Keuangan Asabri, Helmi Imam Satriyono menyebut perusahaan telah melakukan proses audit laporan keuangan tahun buku 2019 sejak Juni 2020. Proses audit itu telah rampung pada Agustus 2020, tetapi sampai saat ini laporan itu belum kunjung dipublikasikan padahal lembaga jasa keuangan akan segera menutup tahun buku 2020.
Pada 2019, Asabri mencatatkan perolehan premi Rp1,47 triliun atau naik 6,12% secara tahunan. Meskipun perolehan preminya meningkat, tanggung jawab pembayaran klaim Asabri turut mengalami kenaikan 1,62% secara tahunan dari Rp1,35 triliun menjadi Rp1,37 triliun. Adapun, beban kenaikan manfaat polis masa depan per 2019 menyentuh Rp1,33 triliun, naik 282,2% secara tahunan.
Transaksi Saham, Ramai-ramai Menyoal Bea Materai
Bisnis, JAKARTA — Tak hanya investor individu, sejumlah manajer investasi dan perusahaan sekuritas ikut angkat bicara atas
rencana pengenaan bea materai atas setiap konfirmasi transaksi saham harian. Ada risiko penerimaan imbal hasil terutama
pada reksa dana exchange traded fund atau ETF.
Sebelumya, Bursa Efek Indonesia mengumumkan bahwa
setiap laporan transaksi atau
trade confirmation (TC) tanpa
batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen
transaksi surat berharga akan dikenakan
bea meterai sebesar Rp10.000 per dokumen.
Hal itu berkaitan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020
tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai).
Setelah wacana ini digulirkan, sebuah
petisi dari investor ritel disampaikan lewat platform Change.org agar pemerintah
mengevaluasi lagi kebijakan yang dikeluarkan di tengah euforia naiknya jumlah
single investor identification (SID). Hingga
kemarin sore, petisi sudah diteken lebih
dari 5.000 warganet.
Menurut data BEI, tahun ini jumlah
SID tumbuh 48,82% atau 1.212.930 SID
menjadi 3.697.284 SID per 10 Desember
2020. Untuk SID baru saham, ada 488.088
SID, jumlahnya naik 93,4% dibandingkan
dengan tahun lalu. Total, jumlah investor
saham per 10 Desember adalah 1,59 juta
SID atau setara dengan 44,19% dari jumlah
investor saham di pasar modal Indonesia.
Rata-rata nilai transaksi harian periode
Januari–November 2020 yang mencapai
Rp8,42 triliun, sebanyak 45,9% di antaranya
dikontribusikan oleh aktivitas transaksi yang
dilakukan oleh investor ritel dan tertinggi
sepanjang sejarah.
Keresehan juga disampaikan sejumlah
manajer investasi (MI) yang menilai pemberlakuan bea meterai untuk setiap TC atas
surat berharga di bursa akan mengurangi
potensi imbal hasil di produk reksa dana.
Head of Investment Avrist Asset Management Farash Farich mengatakan risiko
penurunan potensi imbal hasil investasi
reksa dana terutama berkaitan dengan
produk ETF yang ditransaksikan di bursa
Setali tiga uang, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto berpandangan bahwa bea meterai dibebankan kepada investor memang akan sangat memberatkan investor reksa dana kecil dan pemula.
Namun, disebutkannya, dalam UU Bea
Meterai terdapat pengecualian untuk instrumen yang terbitkan oleh kustodian.
Alhasil, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
perlu memberikan penegasan terkait dengan konfirmasi pembelian, penjualan,
pengalihan dan laporan bulanan untuk
produk reksa dana yang akan dikenakan
bea meterai.
Presiden Direktur RHB Sekuritas Iwanho
mengatakan pihaknya dan Asosiasi Perusahaan Efek sudah memberikan masukan
mengenai skema aturan bea meterai yang
berlaku untuk transaksi bursa. “Hal ini
bisa berdampak ke investor ritel, yang so
far terbukti menjadi salah satu penyokong
indeks kita,” katanya.
Terpisah, Kepala Riset NH Korindo Sekuritas Indonesia Anggaraksa Arismunandar
mengatakan pemberlakuan bea materai
pada setiap transaksi memang akan terasa
cukup memberatkan bagi investor ritel yang
rutin melakukan trading harian dengan
nominal yang tidak besar.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









